Perhitungan Dana Insentif Desa dilakukan dengan mengaplikasikan sebagian perhitungan yang dilakukan pada perhitungan Dana Insentif Daerah

1. 104
Dana Insentif Desa sebagai Pendorong Peningkatan Kinerja Desa
(Studi pada Kabupaten Pemalang Tahun 2018)
Ferie Sulistiono1)
, Mahartha Titi2)
, Chery Husaha Sirat 3)
Dana Insentif Desa sebagai Pendorong Peningkatan
Kinerja Desa
(Studi pada Kabupaten Pemalang Tahun 2018)
Guna terwujudnya pembangunan desa-desa yang berkelanjutan, selain pembiayaan tentunya diperlukan
adanya mekanisme ataupun skema yang dapat mendorong dan mempercepat terciptanya kesejahteraan dan
kualitas hidup masyarakat desa yaitu dengan menggunakan reward atau incentive untuk Desa. Penelitian
ini merupakan penelitian eksploratif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teori agensi memberikan
kerangka untuk memahami bagaimana kontrak antara prinsipal dengan agen dalam menentukan tujuan
organisasi diperlukan suatu insentif guna meningkatkan kinerja organisasi. Kinerja-kinerja desa secara
akumulatif mempunyai dampak yang positif terhadap kinerja-kinerja daerah guna memerangi kemiskinan.
Perhitungan Dana Insentif Desa dilakukan dengan mengaplikasikan sebagian perhitungan yang dilakukan
pada perhitungan Dana Insentif Daerah. Indikator yang digunakan yaitu pertama Kriteria Kinerja Utama
yang bersifat eligibilitas mutlak yaitu desa yang menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa secara
tepat waktu, kedua memenuhi kriteria Kinerja Keuangan, yaitu desa yang mempunyai perbandingan belanja
pembangunan dengan total belanja di laporan APBDes, dan perbandingan Pendapatan Asli Desa dengan
total pendapatan desa melebihi rata-rata seluruh desa, ketiga kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan
yaitu desa-desa yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan ditunjukkan dengan tingkat penurunan
jumlah penduduk miskin per desa selama periode tahun 2017 dan tahun 2018. Hasil dari penghitungan
berdasarkan beberapa kriteria tersebut, dihasilkan 59 desa memenuhi kriteria Kinerja Utama, selanjutnya
setelah dilakukan pemeringkatan sampai dengan pembobotan diambil 10 desa terbaik, dimana dana yang
diterima masing-masing desa terbaik (10 desa) sebesar Rp50.000.000,00.
Kata Kunci : Dana Insentif Desa, Dana Desa, Reward/Insentif
In order to realize the development of sustainable villages, in addition to financing, it is necessary to have
mechanism or scheme to push and accelerate the creation of increasing welfare and quality of villagers, using
rewards or incentives for the village. This research is an explorative research using qualitative descriptive
approach. Agency theory provides a framework to understand how contracts between principals and agents
in determining organizational goals require incentives to improve organizational performance. Village
performance accumulatively has positive impact on local performance to overcome poverty. Village Incentive
Fund can be calculated by applying part of Village Incentive Fund calculation. The indicator that is used firstly
is Main Performance Criteria that has absolute eligibility in nature, meaning that a village that decide Village
Abstrak/Abstract
Jurnal Defis Edisi 5, Volume V, Januari-April 2019
PENULIS NASKAH
Ferie Sulistiono
Mahartha Titi
Chery Husaha Sirat
Analis Keuangan Pusat dan Daerah
ALAMAT KORESPONDENSI PENULIS
Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan, Gedung Radius Prawiro
Lt.12, Jalan Dr. Wahidin No.1,
Jakarta Pusat

2. 105
Jurnal Defis
Edisi 5 Volume V, Januari-April 2019
Regulation concerning Village APB in timely manner. Secondly, Financial Performance Criteria meaning a
village that has comparison between development expenditure and total expenditure on Village APB report,
and comparison between Village Original Income and Total Village Income that exceeds the average of the
whole village. Thirdly, economy performance and welfare meaning a village that can reduce poverty level
justified by decreasing number of poor people per village during 2017 and 2018. The results of the calculations
of these criteria obtained 59 villages due to the main performance criteria, then after being sorted, 10 best
villages were determined, which is the funds received by each of the best villages (10 villages) amounted to IDR
50,000,000.
Keywords : Village Incentive Fund, Village Fund, Reward, Incentive

3. 106
Dana Insentif Desa sebagai Pendorong Peningkatan Kinerja Desa
(Studi pada Kabupaten Pemalang Tahun 2018)
Ferie Sulistiono1)
, Mahartha Titi2)
, Chery Husaha Sirat 3)
1. PENDAHULUAN
Selama ini terjadi kesenjangan antarwilayah,
baik antarwilayah kabupaten/kota maupun
antarwilayah desa. Sehingga mengakibatkan
terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan fiskal.
Disamping itu kesenjangan antarwilayah juga
menciptakan ketergantungan pemerintah daerah
terhadap pemerintah pusat yang selanjutnya
diikuti ketergantungan desa terhadap pemerintah
daerah. Hal inilah yang menurut (Mahfudz, 2009)
menyebabkan pemerintah daerah terus-menerus
menuntut keadilan dan pemerataan dengan
skema perimbangan keuangan pusat-daerah dan
peningkatan kewenangan daerah untuk menggali
sumber daya lokal sendiri
Kesenjangan antarwilayah dan antara
desa serta kota dapat diatasi dengan menerapkan
paradigma “Membangun dari Pinggiran” yang
harus dipahami dalam perspektif yang utuh
dan komprehensif, yaitu sebagai afirmasi untuk
mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini
kurang diprioritaskan pemerintah (KOMPAK,
2017). Implementasi “membangun dari pinggiran”
diantaranya dilakukan dengan cara melakukan
pembangunanberbasispedesaangunamemperkuat
fondasi perekonomian negara, mempercepat
pengentasan kemiskinan dan pengurangan
kesenjangan antarwilayah.
Hal ini dinyakini karena penduduk miskin
yang berada di wilayah pedesaan dari waktu ke
waktu relatif lebih besar dibandingkan dengan
pendudukmiskinyangberadadiwilayahperkotaan.
Data yang mendukung pernyataan di atas berasal
dari BPS yang secara series dari tahun 2011 hingga
tahun 2017 sebagaimana dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Dari data tabel 1.1 tesebut mulai bulan
Maret tahun 2011 sampai dengan September tahun
2017 persentase penduduk miskin desa lebih tinggi
dibandingkan dengan persentase penduduk kota.
Adapun di wilayah perkotaan utamanya di kota-
kota besar, masalah kemiskinan disebabkan karena
urbanisasi yang ditunjukkan banyaknya penduduk
desa yang pindah ke wilayah perkotaan. Adapun
di wilayah perkotaan utamanya di kota-kota besar,
masalah kemiskinan disebabkan karena urbanisasi
yang ditunjukkan banyaknya penduduk desa yang
pindah ke wilayah perkotaan.
Wilayah perkotaan mampu menjadi magnet
bagi penduduk desa untuk mencari kehidupan yang
lebih baik sementara desa dimana mereka lahir
dan tumbuh seolah tak dapat diharapkan untuk
menggantungkan masa depannya yang lebih cerah.
Oleh karenanya perlu ada upaya untuk membuka
sumber-sumberpertumbuhanekonomidipedesaan
sehingga perekonomian desa bisa lebih menggeliat.
Berbagai Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana
dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana
pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang
dibutuhkan perlu diperkuat guna memungkinkan
desa lebih maju.
Desa mempunyai posisi strategis sebagai
basis perubahan sebagai solusi bagi perubahan
sosial.Olehkarenaitusumber-sumberpertumbuhan
ekonomi harus diarahkan ke perdesaan sehingga
desa menjadi tempat yang menarik sebagai
tempat tinggal dan mencari penghidupan karena
dipandang memberi peluang untuk peningkatan
kesejahteraan. Infrastruktur desa, seperti irigasi,
sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon,
sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana
lain yang dibutuhkan, harus menjadi lebih baik dan
merata sehingga memungkinkan desa maju dan
berkembang.
Sesuai dengan amanat Rencana Pemerintah
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019
dan Visi Misi Presiden, maka sasaran utama
(dampak) yang ditetapkan adalah menurunkan
tingkat kemiskinan menjadi 7,0 - 8,0% pada
2019. Salah satu sasaran untuk mewujudkan
pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh
lapisan masyarakat adalah dengan meningkatnya
investasi padat tenaga kerja sehingga memperluas
kesempatan pekerjaan yang layak bagi masyarakat
yang kurang mampu. Pada akhirnya diharapkan
akan dapat menurunkan angka kemiskinan yang
menjadi target RPJMN.
Sasaran pembangunan daerah tertinggal
sebagaimana diamanatkan pada RPJMN tahun
2015-2019 antara lain meningkatkan rata-rata
pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar
7,35% pada tahun 2019, menurunnya persentase
penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi
12,5%padaakhirtahun2019,meningkatnyaIndeks
Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal
Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin

4. 107
Jurnal Defis
Edisi 5 Volume V, Januari-April 2019
71,5 pada tahun 2019, dan minimal terdapat 75
(tujuh puluh lima) kabupaten dapat ditingkatkan
menjadi kategori kabupaten maju (Buku I RPJMN
2015-2019).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sangat mendukung tercapainya
sasaran pembangunan sebagaimana di targetkan di
RPJMN 2015-2019. Undang-Undang Desa tersebut
telah memperkuat kewenangan desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa. Selain diperkuat
kewenangannya, Desa juga mempunyai sumber-
sumber pendapatan, antara lain Pendapatan Asli
Desa, seperti hasil pengelolaan BUMDes; Dana
Desa yang bersumber dari APBN; Alokasi Dana
Desa sebesar minimal 10% dari Dana Perimbangan
yang diterima kabupaten/kota dikurangi Dana
Transfer Khusus; Bagi Hasil sebesar minimal
10% dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah; Bantuan keuangan dari APBD; Hibah dan
Sumbangan pihak ketiga; dan lain-lain Pendapatan
yang sah.
Alokasi dana desa setiap tahunnya
terus meningkat. Pada tahun 2015 dana desa
dialokasikan sebesar Rp20,76 triliun, pada tahun
2016 dialokasikan sebesar Rp46,98 triliun, dan
pada tahun 2017 dan tahun 2018 mencapai Rp60
triliun. Semakin meningkatnya dana yang mengalir
ke Desa baik dari pemerintah pusat maupun
bantuan dari pemerintah daerah, maka dalam
setiap sasaran pembangunan di desa diharapkan
masyarakat desa dapat ikut memiliki peran dan
turut berkontribusi. Target dalam RPJMN, angka
kemiskinan pada 2019 adalah 12,5 persen dari
total populasi Indonesia, sedangkan data jumlah
penduduk miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS)
per Maret 2018 mencapai 25,94 juta orang atau 9,82
persen dari total populasi. Sehingga diharapkan
dengan semakin berkurangnya persentase jumlah
penduduk miskin, maka kesejahteraan masyarakat
akan meningkat.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014, pembangunan desa ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup
masyarakatdesa,denganmendorongpembangunan
desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki
ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan. Upaya
mengurangi kesenjangan antara desa dan kota
dilakukan dengan mempercepat pembangunan
desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan
ekonomi lokal antara desa dan kota melalui
pembangunan kawasan perdesaan.
Kabupaten Pemalang, sebagai salah satu
kabupaten di Jawa Tengah dengan adanya dana
desa mampu mengangkat status desa hal ini terlihat
dalam tabel 1.2 sebagai berikut:
Namun disisi lain, dana desa belum
berpengaruh untuk mengangkat IPM Kabupaten
Pemalang, dimana dalam kurun waktu 3 tahun dari
tahun 2015 sampai tahun 2018 nilai IPM Kabupaten
Pemalang justru menurun. Tahun 2015 nilai IPM
Kabupaten Pemalang adalah 18,3 selanjutnya turun
pada tahun 17,58 dan turun lagi pada tahun 2018
menjadi 17,37.
Guna tercapainya pembangunan desa-desa
mandiri yang berkelanjutan, selain pembiayaan
tentunya diperlukan adanya mekanisme ataupun
skema yang dapat mendorong dan mempercepat
terciptanya kesejahteraan dan kualitas hidup
masyarakat desa yaitu dengan menggunakan
reward atau incentive. Skema reward atau incentive
yang efektif telah menjadi alat bagi terwujudnya
organisasi yang efektif di abad ke-21. Reward yang
efektif dan skema incentive dapat menguntungkan
banyak organisasi jika dikelola dengan benar. Di era
globalisasi ini terdapat kebutuhan dengan skema
tersebut yang efektif dan digunakan organisasi agar
merespon dengan cepat perubahan lingkungan
yang terjadi. (Amah, Nwuche, & Chukuigwe, 2013)
Berdasarkan sifat dan tujuan penelitian,
penelitian Dana Insentif Desa ini merupakan
Penelitianeksporasiilmudanmerupakanpenelitian
terapan, dimana tujuan penelitian penelitian ini
adalah untuk memecahkan masalah yang tengah
dihadapi oleh organisasi pemerintah dan bukan
untuk memberikan kontribusi baru pada ilmu.
Penelitian mengenai Dana Insentif Desa
penting dilakukan agar pihak-pihak yang terkait
dapat menjadikannya sebagai acuan sesuai dengan
karakteristik dan kemampuan masing-masing
daerah agar sasaran dan tujuan pemerintah sebagai
sarana pelayanan publik kepada masyarakat dapat
tercapai.
2. KERANGKA TEORITIS DAN
PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Teori agensi menganalisis hubungan
kontraktual diantara dua atau lebih individu,
kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak
(principal) membuat suatu kontrak, baik secara
implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agent)
Tabel 1.2 Status Desa Kabupaten Pemalang

5. 108
Dana Insentif Desa sebagai Pendorong Peningkatan Kinerja Desa
(Studi pada Kabupaten Pemalang Tahun 2018)
Ferie Sulistiono1)
, Mahartha Titi2)
, Chery Husaha Sirat 3)
dengan harapan bahwa agen akan bertindak/
melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan
oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian
wewenang). Menurut (Lane, 2000) teori agensi
dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik.
Lane juga menjelaskan bahwa negara demokrasi
modern didasarkan pada serangkaian hubungan
prinsipal-agen (Lane, 2000).
Menurut (Moe, 1984), pemerintahan
mempunyai suatu keterkaitan dalam kesepakatan-
kesepakatan principal-agent yang dapat ditelusuri
melaui proses anggaran: pemilih-legislatur,
legislatur-pemerintah,menterikeuangan-pengguna
anggaran, perdana menteri-birokrat, dan pejabat-
pemberi pelayanan. (Lupia & McCubbins, 2000)
menyatakan hubungan antara prinsipal dan agen
merupakan hubungan pendelegasian yang terjadi
ketika seseorang atau satu kelompok orang selaku
prinsipal memilih orang atau kelompok lain sebagai
agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan
prinsipal. Hal yang serupa dikemukakan juga oleh
Gilardi (2001) dan Storm (2000) dalam (Halim
and Abdullah,2006) yang melihat hubungan agensi
sebagai hubungan pendelegasian dari masyarakat
kepada wakilnya di parlemen, dari parlemen
kepada pemerintah, dari pemerintah sebagai
satu kesatuan kepada seorang menteri dan dari
pemerintah kepada birokrasi. Hubungan tersebut
tidaklah selalu mencerminkan hirarki, tetapi dapat
saja berupa hubungan pendelegasian, seperti yang
dinyatakan oleh Andvig, et al. (2001) dalam (Halim
and Abdullah,2006):
“Principal-agent models are sometimes
contructed for situations where the P-A relationship
is not established within a given hierarchy, but where
A may be a head of one and P represents another
that in some sense has a superior role. For example,
a parliament is often considered as the principal of
the public bureaucracy, and the voters the principal
of the parliament, and so on.”
Model Prinsipal-agen kadang-kadang
terbentuk pada situasi dimana hubungan prinsipal-
agen tidak didirikan dalam hierarki yang disepakati,
namun ketika agen mungkin merupakan pimpinan
dari salah satunya dan prinsipal mewakili lainnya
memiliki peran yang superior dalam beberapa hal.
Misalnya, parlemen sering dianggap sebagai kepala
birokrasi publik, dan para pemilih dianggap sebagai
prinsipalnya parlemen, dan seterusnya.
Organisasi yang terdiri dari prinsipal dan
agen dalam menentukan tujuannya memerlukan
dukungan dari semua lini. Untuk mencapai tujuan
organisasi dapat dicapai dengan peningkatan
kinerja yang optimal. Cara yang dapat dilakukan
untuk meningkatkan kinerja, diantaranya dengan
pemberian insentif sebagai salah satu bentuk
motivasi.
Penghargaan dalam bentuk dana insentif
kepada desa ditujukan untuk memotivasi antar
desa sehingga terjadi persaingan yang positif dalam
rangka peningkatan kinerja. Kontribusi kinerja
desa-desa secara akumulatif akan meningkatkan
kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten, sehingga
tujuan pelayanan dasar kepada masyarakat akan
tercapai.
Insentif dapat didefinisikan sebagai salah
satu alat dalam memotivasi kerja pegawai sebagai
imbalan atas dasar prestasi kerja yang diberikan
pegawai (Hasibuan, 1996). Sedangkan pemberian
insentif dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :
a. Non-Material Incentive (Insentif Non-Materi)
Adalah daya perangsang yang diberikan kepada
pegawai dalam bentuk penghargaan atau
pengukuhan berdasarkan prestasi kerja seperti
piagam, piala dan medali.
b. Social Incentive (Insentif Sosial) Daya
perangsang yang diberikan kepada pegawai
berdasarkan prestasi kerjanya berupa
fasilitas, dan kesempatan mengembangkan
kemampuannya, seperti promosi, mengikuti
pendidikan atau naik haji.
c. Material Incentive (Insentif Materi) Daya
perangsang yang diberikan kepada pegawai
berdasarkan prestasi kerjanya berbentuk uang
dan barang.
Teori perubahan perilaku tertarik pada
motivasi perilaku eksternal lebih dari perilaku
internal, misalnya, rasa takut adalah rasa batin
bahaya sementara para sarjana menganggapnya
sebagai fenomena alam dalam berbagai bentuk
seperti hidung berair (meler), tenggorokan kering
dan lutut gemetar. “Perubahan perilaku sering
merupakan tujuan bagi staf yang bekerja langsung
dengan konstituen, organisasi, pemerintah atau
masyarakat. Karyawan yang ditugasi dengan
tugas ini dapat dianggap sebagai campur
tangan yang tujuannya adalah merancang dan
mengimplementasikan program atau intervensi
yang menghasilkan perubahan perilaku yang
diinginkan”. Hal ini berarti perubahan dalam
perilaku manusia melalui penggunaan elemen
pendukung positif atau negatif; ini berlaku juga
untuk organisasi dan individu. Jadi ketika individu
dalam organisasi bekerja dengan baik, maka
manajemen harus memujinya dengan insentif
dalam bentuk apa pun.
Atas pelaksanaan pekerjaan yang diberikan
manajerdanhasilyangdiperoleh,pekerjamendapat
upah dan gaji. Sementara itu, untuk meningkatkan
kinerja, manajer menyediakan insentif bagi pekerja
yang dapat memberikan prestasi kerja melebihi
standar kinerja yang diharapkan.
Tujuan utama dari insentif/reward adalah
untuk memberikan tanggungjawab dan dorongan
kepada individu maupun organisasi dalam rangka
meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerjanya.
Sedangkan bagi organisasi insentif merupakan
strategi untuk meningkatkan produktivitas dan

6. 109
Jurnal Defis
Edisi 5 Volume V, Januari-April 2019
efesiensi organisasi dalam menghadapi perubahan
lingkungan yang sangat cepat.
Beberapa penelitian sebelumnya yang
melakukan penelitian berkaitan dengan penelitian
ini antara lain:
Penelitian yang dilakukan oleh (Lockwood &
Porcelli, 2011) melakukan penilaian kinerja secara
komprehensif, utamanya dengan skema insentif
secara eksplisit untuk pemerintah daerah di Inggris.
Hal ini dimotivasi oleh teori sederhana dengan
model lembaga politik. (Lockwood & Porcelli, 2011)
memperkirakan bahwa Comprehensive Performance
Assessment (CPA) meningkatkan kualitas layanan
dan perpajakan local, kemudian mengeksploitasi
fakta bahwa pemerintah daerah di Wales tidak
tunduk pada rezim CPA yang sama.
(Fauziah, 2012) melakukan penelitian
tentang kinerja pegawai terhadap insentif sehingga
mendorong motivasi pegawai pada kantor Dinas
Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
III Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I
Bandar Lampung untuk melakukan suatu pekerjaan
dengan baik dan berhasil sehingga tercapai
keinginan pegawai sekaligus tercapai juga tujuan
organisasi.
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh
Maziah (2017) menunjukkan bahwa pemberian
insentif berpengaruh secara signifikan terhadap
kinerja karyawan, penelitian ini dilaksanakan di PT.
BNI Syariah Makassar.
Maria Hangin (2017) melakukan penelitian
tentang pemberian insentif memiliki pengaruh
yang positif tetapi tidak signifikan terhadap
semangat kerja pegawai di Dinas Kebudayaan,
Pariwisata dan KOMINFO Kota Samarinda.
Sedangkan motivasi memiliki pengaruh yang positif
dan signifikan terhadap semangat kerja pegawai
di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan KOMINFO
Kota Samarinda. Kemudian secara bersama-sama
pengaruhpemberianinsentifdan motivasiterhadap
semangat kerja pegawai di Dinas Kebudayaan,
Pariwisata dan KOMINFO Kota Samarinda yaitu
sebesar 26,5%, yang berarti bahwa sisanya 73,5%
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
Penelitian yang dilakukan oleh Lucas O, et
al., (2016) bertujuan untuk menguji dampak dari
insentif keuangan dan insentif moral pada kinerja
organisasi pada karyawan Universitas Nigeria.
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran
universitas Nigeria dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat, mengetahui pendekatan insentif yang
diterapkan dan mengetahui tingkat kinerja di
universitas-universitas Nigeria. Enam universitas
di Nigeria dipilih untuk tujuan penelitian ini dan
analisis dilakukan dengan menggunakan paket
statistik untuk ilmu sosial (SPSS) program. Temuan
utama menunjukkan bahwa ada tingkat insentif
yang memadai yang diberikan kepada karyawan di
universitas Nigeria. Insentif keuangan menduduki
peringkatke-1sementarainsentifmoralmenempati
peringkat ke-2. Juga ditemukan bahwa ada tingkat
kinerja organisasi yang tinggi. Ada juga hubungan
negatif antara insentif keuangan dan moral dan
kinerja organisasi. Akhirnya, penelitian ini telah
memverifikasi peluang penelitian lebih lanjut yang
dapatmemperkayapemahamaninsentifdankinerja
organisasi di universitas-universitas Nigeria.
3. METODOLOGI PENELITIAN
Kajian ini merupakan penelitian eksploratif
dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang akan
dilakukan melalui studi literatur dari berbagai
jurnal terkait tema dan peraturan perundangan
yang ada serta pengolahan terhadap data-data
terkait.
Dalam melakukan analis ini, penulis
mempelajarikonsepperhitungandanpengalokasian
Dana Insentif Daerah (DID) dan berbagai referensi
yang ada utamanya proses penghitungan DID pada
tahun 2011. Dengan mengetahui konsep dasar
mengenai penghitungan dan pengalokasian DID,
penulis akan mengkaji apakah formula perhitungan
alokasi yang telah diterapkan pada tahun 2011
dapat diimplementasikan terhadap penghitungan
Dana Insentif Desa.
Kabupaten Pemalang dipilih sebagai obyek
penelitian karena meraih penghargaan dari The
Word Summit on The Information Society (WSIS)
Prizes 2018 di Genewa. Kabupaten Pemalang
termasuk satu dari 12 inisiatif karya dari
Indonesia yang berhasil merebut penghargaan
tersebut tentang Pusat Pemberdayaan Informatika
Pedesaaan. Namun Kabupaten Pemalang berada
pada peringkat ke-30 dari 34 Kapubaten/Kota
se-Provinsi Jawa Tengah dalam kategori jumlah
penduduk miskin, sedangkan kategori IPM berapa
pada peringkat ke-6.
Penelitian ini dilakukan pada lingkup Desa-
Desa di pemerintah daerah Kabupaten Pemalang.
Populasi penelitian ini adalah Seluruh desa-desa
di Kabupaten Pemalang, yaitu sebanyak 112 Desa.
Pemilihan populasi tersebut didasarkan pada
pertimbangan bahwa Desa merupakan entitas
pemerintah yang menyentuh masyarakat secara
langsung melalui perangkat Desa dan kegiatan-
kegiatannya, sehingga mendukung program
nawacita pemerintah guna membangun dari
pinggiran.
Sampel diambil dengan metoda secara
purposive sampling method. Purposive sampling
method digunakan karena informasi yang akan
diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti
(Sekaran, 2014).

7. 110
Dana Insentif Desa sebagai Pendorong Peningkatan Kinerja Desa
(Studi pada Kabupaten Pemalang Tahun 2018)
Ferie Sulistiono1)
, Mahartha Titi2)
, Chery Husaha Sirat 3)
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Kebijakan Dana Insentif Daerah (DID)
Di dalam pengelolaan keuangan daerah,
Pemerintah menerapkan kebijakan memberikan
insentif kepada daerah yang memenuhi kriteria-
kriteria tertentu. Tujuan utama dialokasikannya
DID kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota
adalah untuk mendorong agar daerah berupaya
untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik
yang ditunjukkan dengan perolehan opini Badan
Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan
pemerintah daerah dan mendorong agar daerah
berupaya untuk selalu menetapkan APBD secara
tepat waktu. Penentuan daerah berprestasi dan
penghitungan besaran alokasi mengalami beberapa
perkembangan kebijakan mulai dari tahun 2010
sampai dengan 2018.
Pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID)
dimaksudkan untuk memberikan penghargaan
(reward) kepada daerah yang mempunyai kinerja
baik dalam upaya pengelolaan keuangan dan
kesehatan fiskal daerah, pelayanan dasar pada
masyarakat, serta peningkatan perekonomian
dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya reward
tersebut adalah mendorong daerah agar berupaya
untuk:
1. Mengelola keuangannya dengan lebih baik yang
ditunjukkan dengan perolehan opini Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
2. Selalu menetapkan APBD tepat waktu.
3. Berkinerja baik dalam kesehatan fiskal dan
pengelolaan keuangan daerah, pelayanan
dasar publik, dan pengelolaan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat.
PerhitunganalokasiDIDmempertimbangkan
dua kriteria, yaitu pertama kriteria utama.
Kriteria utama ditetapkan sekurang-kurangnya
memperoleh opini WDP dari Badan Pemeriksa
Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah serta menetapkan Perda APBD tepat waktu.
Kedua Kriteria kinerja yaitu penilaian terhadap
kinerja pemerintah daerah yang dilihat dari tiga
aspek, yaitu:
a. kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan
keuangan daerah, yaitu kriteria yang digunakan
sebagai unsur penilaian terhadap upaya dan
capaian kinerja daerah di bidang keuangan;
b. kinerja pelayanan dasar publik, yaitu kriteria
yang digunakan sebagai unsur penilaian
terhadap upaya dan capaian kinerja daerah di
bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan
umum; dan
c. kinerja ekonomi dan kesejahteraan, yaitu
kriteria yang digunakan sebagai unsur penilaian
terhadap upaya dan capaian kinerja daerah di
bidang ekonomi dan kesejahteraan.
Dalam perkembangannya, kebijakan
DID telah mengalami penyempurnaan dari
sejak dialokasikannya pada tahun 2010.
Penyempurnaannya meliputi:
(1) pembagian porsi alokasi bagi provinsi dan
kabupaten/kota;
(2) menerapkan kriteria kinerja utama;
(3) memasukkan kriteria kinerja pendidikan;
(4) mengubah penyampaian perda APBD tepat
waktu menjadi penetapan perda APBD tepat
waktu;
(5) mengganti sub kriteria kinerja inflasi menjadi
sub kriteria yang menghubungkan kemampuan
fiskal daerah dengan IPM; dan
(6) memberikan alokasi minimum (Keuangan,
2014).
Dana Insentif Daerah pada tahun 2018
direformulasi untuk lebih memacu perbaikan
kinerja daerah di bidang pengelolaan keuangan,
pelayanan pemerintahan umum, layanan dasar
publik, dan kesejahteraan, dengan mengubah
sistem yang semula satu kategori yang bersifat
umum menjadi 10 kategori, yaitu:
a. Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan
daerah;
b. Pelayanan dasar publik bidang Pendidikan;
c. Pelayanan dasar publik bidang Kesehatan;
d. Pelayanan dasar publik bidang Infrastruktur;
e. Kesejahteraan melalui penurunan kemiskinan
dan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia;
f. Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
g. Perencanaan daerah;
h. Inovasi pelayanan publik;
i. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP); dan
j. KemudahanInvestasimelaluiPelayananTerpadu
Satu Pintu (PTSP).
Daerah diharapkan dapat mewujudkan
kinerja yang optimal demi meningkatnya
kesejahteraan masyarakat.
4.2. Kebijakan Dana Insentif Desa
Dalam menentukan kategori-kategori
sebagai penilaian desa-desa yang ditentukan akan
mendapat insentif, sebenarnya dapat bermacam-
macam sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan
oleh pemerintah daerah masing-masing. Sebagai
contoh dalam lingkup nasional, Kementerian
Desa telah menyiapkan program desa inovatif,
dengan kriteria desa yang paling inovatif maka
akan diberikan insentif finansial sejumlah Rp1,5
miliar. Dalam lingkup regional sebagai contohnya
sejumlah desa dan kecamatan di Kabupaten
Purbalingga yang tecepat dalam pelunasan pajak
bumi dan bangunan (PBB) tahun 2013, menerima
reward dari Pemkab Purbalingga berupa piagam,
uang tunai dan beberapa barang lainnya (https://
bakeuda.purbalinggakab.go.id).
Dana Insentif Desa ditujukan untuk
memotivasi di tingkat desa dalam meningkatkan
kinerja keuangan, kinerja ekonomi maupun kinerja

8. 111
Jurnal Defis
Edisi 5 Volume V, Januari-April 2019
kesejahteraaan. Akumulasi kinerja di tingkat desa
(kinerja keuangan, kinerja ekonomi dan kinerja
kesejahteraan), diharapkan akan berdampak positif
terhadap kinerja pada tingkat kabupaten yang pada
akhirnya peningkatan kinerja di tingkat kabupaten
secara keseluruhan
Penghitungan Dana Insentif Desa
dapat diterapkan dengan metode mereplikasi
penghitungan DID pada tahun 2011 yang terdiri
atas kriteria utama sebagai eligibilitas ekslusif dan
kriteria kinerja yang terdiri atas kinerja keuangan
dan kinerja ekonomi dan kesejahteraan. Adapun
untuk mereplikasi penghitungan DID tahun
2014 agak berbeda yaitu dilakukannya evaluasi
pembobotan pada kinerja dan sub kriteria kinerja.
Namun karena keterbatasan memperoleh data
per desa, maka sementara dilakukan replikasi
penghitungan menggunakan kriteria kinerja dan
batas minimum kelulusan kinerja (passing grade).
Kriteria kinerja terdiri dari kriteria utama, kriteria
keuangan desa, kriteria kinerja ekonomi dan
kesejahteraan.
Penentuan desapenerimaDanaInsentifDesa
berdasarkan identifikasi desa dalam memenuhi
kriteria kinerja utama dan memenuhi passing
grade yang ditentukan secara statistik. Skor atau
nilai kinerja desa merupakan hasil penghitungan
dari kriteria kinerja keuangan desa, kriteria kinerja
ekonomi dan kesejahteraan. Apabila suatu desa
tidak memenuhi kriteria kinerja utama, maka desa
tersebut tidak dapat mengikuti saringan berikutnya
yaitu penghitungan alokasi.
Batas passing grade adalah nilai minimum
tertentu atas hasil pembobotan terhadap masing-
masing unsur penilaian tehadap kinerja desa
dari kinerja keuangan desa, kinerja ekonomi dan
kesejahteraan. Desa yang memenuhi kriteria
kinerja utama dan bersifat eligibilitas mutlak
yaitu desa yang menetapkan Peraturan Desa
mengenai APBDesa secara tepat waktu, dalam hal
ini diproksikan dalam pelaporan APBDes yang telah
diupload ke internet.
Langkah-langkah perhitungan dalam
menentukan Desa yang mendapatkan Dana Insentif
Desa:
a. Memperhitungkan desa-desa yang memenuhi
kriteria Kinerja Utama yang bersifat eligibilitas
mutlak yaitu desa yang menetapkan Peraturan
Desa mengenai APBDesa secara tepat waktu,
dalam hal ini diproksikan dalam pelaporan
APBDes yang telah diupload ke internet.
Desa-desa yang tidak termasuk dalam kriteria
Kinerja Utama tidak dilakukan pengolahan
perhitungan selanjutnya. Dari hasil pemilihan
diperoleh desa-desa yang memenuhi kriteria
Kinerja Utama yaitu terdapat 59 desa-desa yang
tersebar di 14 kecamatan.
b. Langkah selanjutnya memperhitungkan desa-
desa yang memenuhi kriteria Kinerja Keuangan,
yaitu desa yang mempunyai perbandingan
belanja pembangunan dengan total belanja di
laporan APBDes, dan perbandingan Pendapatan
Asli Desa dengan total pendapatan desa.
c. Untuk kriteria kinerja ekonomi dan
kesejahteraan yaitu desa-desa yang dapat
mengurangi tingkat kemiskinan ditunjukkan
dengan tingkat penurunan jumlah penduduk
miskin per desa selama periode tahun 2017
dan tahun 2018. Selanjutnya memperhitungkan
peningkatan maupun penurunan Indeks Desa
Membangun tahun 2017 dan Indeks Desa
Membangun tahun 2018. Indeks Kesulitan
Geografis juga dijadikan indikator yaitu indeks
komposit tertimbang yang besarannya antara
0-100 untuk setiap wilayah. Semakin besar
indeks yang dimiliki suatu wilayah, maka
semakin tinggi tingkat kesulitan wilayah
tersebut.
d. Setelah dilakukan perhitungan atas ke-lima
indikator tersebut maka dilakukan pembobotan
yaitu untuk kriteria rasio belanja pembangunan
desa dibandingkan dengan total belanja desa
diberikan nilai bobot sebesar 30%. Rasio
Pendapatan Asli Desa dibandingkan dengan
total pendapatan desa diberikan nilai bobot
sebesar 25%. Penurunan maupun kenaikan
Jumlah Penduduk Miskin diberikan nilai bobot
sebesar 20%. Kenaikan atau penurunan Indeks
Desa Membangun diberikan nilai bobot sebesar
15%. Dan Indeks Kesulitan Geografis diberikan
nilai bobot sebesar 10%.
e. Langkah berikutnya setelah dilakukan
perhitungan bobot didapatkan peringkat 10
desa yang nantikan akan diberikan insentif.
Adapun sepuluh desa dimaksud adalah sebagai
berikut:
1. Desa Pesantren
2. Desa Sirangkang
3. Desa Cibelok
4. Desa Banyumudal
5. Desa Jebed Utara
6. Desa Padek
7. Desa Gintung
8. Desa Samong
9. Desa Kaliparu
10. Desa Rowosari
Dana Insentif Desa diberikan kepada desa
yang memenuhi beberapa kriteria utamanya
kriteria-kriteria tersebut di bagi menjadi dua
bagian, yaitu pertama bagi desa-desa yang telah
menenetapkan APBDesa tepat waktu dalam
penelitian ini diproksikan dengan pengiriman
penetapan APBDes ke website. Selanjutnya masing-
masing desa yang telah mengirimkan penetapan
APBDes diberikan insentif sebesar masing-masing
Rp20 juta. Sedangkan peringkat 10 besar setelah
dilakukan perhitungan 5 variabel diperoleh daftar
nama 10 desa-desa yang tertinggi, maka desa-

9. 112
Dana Insentif Desa sebagai Pendorong Peningkatan Kinerja Desa
(Studi pada Kabupaten Pemalang Tahun 2018)
Ferie Sulistiono1)
, Mahartha Titi2)
, Chery Husaha Sirat 3)
desa dimaksud diberikan insentif masing-masing
sebesar Rp30 juta. Sehingga 10 desa yang menjadi
peringkat teratas akan memperoleh Dana Insentif
Desa sebesar masing-masing Rp50 juta (Rp20 juta
+ Rp30 juta). Dana Insentif Desa yang dibutuhkan
Kabupaten Pemalang sebesar Rp1.480.000.000,00.
ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama-
sama dengan DPRD.
5.2. Keterbatasan Penelitian
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini
memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan
perbaikan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.
Keterbatasan tersebut antara lain:
1. Pada penelitian ini hanya menggunakan
lima (5) variabel sebagai indikator dalam
menentukan insentif desa. Oleh karena itu
diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat
menggunakan lebih dari lima indikator agar
dapat memperoleh hasil yang lebih optimal,
sesuai dengan perencanaan dan target yang
ditetapkan pemerintah daerah.
2. Pada penelitian ini hanya menggunakan metode
deskriptif ekploratif sehingga penelitian
selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan
menggunakan metode campuran antara
kuantitatif dan kualitatif agar mendapatkan
hasil yang lebih baik.
5.3. Saran/Rekomendasi
Penelitian ini memiliki beberapa implikasi
dan saran baik dalam praktik maupun bagi
penelitian yang akan datang, yaitu:
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep
reward dapat diaplikasikan pada Desa berupa
Dana Insentif Desa.
2. Pemerintah daerah dapat menggunakan
indikator yang berbeda di dalam menilai dan
diharapkan lebih optimal dalam mengupayakan
peningkatan kesejahteraan masyarakat
utamanya yang menjadi indikator-indikator
penilaian Dana Insentif Desa.
3. Pemerintah daerah diharapkan mampu
mengembangkan metode perhitungan guna
memperoleh pemeringkatan desa yang lebih
komprehensif.
DAFTAR PUSTAKA
Abrivianto P, O., Swasto, B., & Utami, N. H. (2014).
Pengaruh Motivasi Kerja Dan Komitmen
Organisasional Terhadap Kinerja
Karyawan. Jurnal Administrasi Bisnis, 7(2).
Amah, E., Nwuche, C., & Chukuigwe, N. (2013).
Effective Reward and Incentive Scheme
for Effective Organizations. Research
Journal of Finance and Accounting, 4(13).
Fauziah, H. (2012). Pengaruh Insentif Dan Motivasi
KerjaTerhadapKinerjaPegawaiPadaKantor
Dinas Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan
Jalan Nasional III Satker Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah I Bandar Lampung. Jurnal
Organisasi dan Manajemen, 2(1), 54-66.
5. PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab
sebelumnya,hasilpembahasansecarakomprehensif
dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian
ini yaitu:
1. Melaluikinerjapegawaiaparatdesayangbekerja
secara optimal, diharapkan akan mewujudkan
hasil kerja yang direncakan, selanjutnya bila
hasil kerja yang diharapkan telah tercapai maka
akan diberikan reward/insentif.
2. Kinerja-kinerja desa secara akumulatif
mempunyai dampak yang positif terhadap
kinerja-kinerja daerah guna memerangi
kemiskinan.
3. Perhitungan Dana Insentif Desa dapat dilakukan
dengan mengaplikasikan sebagian perhitungan
yang dilakukan pada perhitungan Dana Insentif
Desa.
4. DanaInsentifDesamenggunakanindikatoryaitu
desa-desa yang telah menenetapkan APBDesa
tepat waktu. Selanjutnya masing-masing desa
yang telah mengirimkan penetapan APBDes
diberikan insentif sebesar masing-masing Rp20
juta. Selanjutnya peringkat 10 besar diperoleh
setelah dilakukan perhitungan 5 variabel, maka
desa-desa dimaksud diberikan insentif masing-
masing sebesar Rp30 juta.
5. Besaran insentif ke desa bergantung kepada
kemampuan dan strategi pendanaan yang telah
Gambar 4.1 Skema Penentuan Dana Insentif Desa

10. 113
Jurnal Defis
Edisi 5 Volume V, Januari-April 2019
Gudono. (2015). Teori Organisasi.
Yogyakarta: BPFE - Yogyakarta.
Halim, A. (2007). Akuntansi dan Pengendalian
Pengelolan Keuangan Daerah. Yogyakarta:
Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan
dan Masalah Keagenan di Pemerintah
Daerah (Sebuah Peluang Penelitian
Anggaran dan Akuntansi). 2(1 Hal 53-64).
Halim, A., & Damayanti, T. (2007). Pengelolaan
Keuangan Daerah. Yogyakarta: Unit
Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
Hangin, M. (2017). Pengaruh Pemberian Insentif
Dan Motivasi Terhadap Semangat Kerja
Pegawai Di Dinas Kebudayaan, Pariwisata
Dan Kominfo Kota Samarinda. eJournal
Pemerintahan Integratif, 5(2), 194-203.
Hasibuan, M. (1996). Organisasi dan
Motivasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Keuangan,D.J.(2014).KebijakanHubunganKeuangan
Pusat dan Daerah (HKPD) Dalam Rangka
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan, Kementerian Keuangan.
KOMPAK. (2017). Analisa Kebijakan Dana Desa
Dan Penanggulangan Kemiskinan.
Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas
dan Australian Government.
Lane, J. (2000). The Public Sector Concept,
Models and Approaches (12-13
ed.). London: SAGE Publications.
Lockwood, B., & Porcelli, F. (2011, May). Incentive
Schemes for Local Government: Theory
and Evidence from Comprehensive
Performance Assessment in England.
AmericanEconomicJournal:EconomicPolicy.
Lucas O, E., Olaniyi M, I., & Peter B, S. (2016). The
Impact of Financial and Moral Incentives
on Organizational Performance: A Study
of Nigerian Universities. Arabian Journal
of Business and Management Review,
6(5). doi:10.4172/2223-5833.1000255
Lupia, A., & McCubbins, M. (2000). Representation
orabdication?Howcitizensuseinstitutions
to help delegation succed. European
Journal of Political Research, 37, 291-307.
Mahfudz. (2009). Analisis Dampak Alokasi Dana
Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan
Masyarakat Dan Kelembagaan Desa. Jurnal
Organisasi dan Manajemen, 5(1), 10-22.
Maziah. (2017, Desember). Pengaruh
Pemberian Insentif Terhadap Kinerja
Karyawan Pada PT. BNI Syariah
Makassar. LAA MAISYIR, 6(2), 59-73.
Moe, T. M. (1984). The New Economics
of Organization. 28(4), 739-777.
Robbins, S., & T.A Judge. (2015). Perilaku
Organisasi: Organizational Behavior
(Vol. 16). Jakarta: Salemba Empat.
Sekaran, U. (2014). Research Methods For
Business. Jakarta: Salemba Empat.