SlideShare a Scribd company logo
i
Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi
Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana
Kepaniteraan Kinik Madya (KKM)
Modul Pembekalan Manajemen dan Program Puskemas
Dasar-dasar Pusat
Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas)
Edisi 1
Disusun oleh:
dr. Wayan Citra Wulan Sucipta Putri, MPH
dr. Putu Cintya Denny Yuliyatni, MPH
dr. Putu Aryani, MIH
dr. Komang Ayu Kartika Sari, MPH
dr. A. A. Sagung Sawitri, MPH
Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan
Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran,
Universitas Udayana
Juni, 2017
ii
Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi
Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana
DAFTAR ISI
Jumah Pertemuan ................................................................................................ 1
Tujuan Pembelajaran ............................................................................................ 1
Outline ................................................................................................................... 1
Gambaran Umum Puskesmas .............................................................................. 2
Kedudukan Puskesmas dalam Sistem Kesehatan Nasional................................. 2
Prinsip Penyelenggaraan Puskesmas................................................................... 5
Persyaratan Puskesmas ....................................................................................... 6
Kategori Puskesmas
Upaya Kesehatan.................................................................................................. 8
Aktivitas Belajar..................................................................................................... 10
Bahan bacaan ...................................................................................................... 12
1
Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi
Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana
Jumlah pertemuan
2 kali pertemuan (minggu 1 dan 2) masing-masing 2 jam
Pada modul ini mahasiswa akan diperkenalkan dengan gambaran puskesmas
secara umum, program-program puskesmas (esensial dan pengembangan) dan
konsep manajemen secara umum.
Tujuan Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran modul ini, mahasiswa diharapkan dapat:
1. Memperlihatkan kemampuan perencanaaan, pelaksanaan, monitoring, dan
evaluasi suatu program/intervensi terkait pencegahan kesehatan primer,
sekunder, dan tersier
2. Melaksanakan 6 program dasar Puskesmas: 1) promosi kesehatan, 2)
Kesehatan Lingkungan, 3) KIA termasuk KB, 4) Perbaikan gizi masyarakat, 5)
Penanggulangan penyakit: imunisasi, ISPA, Diare, TB, Malaria 6)
Menjelaskan mekanisme pencatatan dan pelaporan
3. Melaksanakan program pengembangan: 1) pembinaan kesehatan lanjut usia,
2) pencegahan kecelakaan kerja atau program pengembangan di puskesmas
setempat
Outline
§ Gambaran Umum Puskesmas
§ Kedudukan Puskesmas dalam Sistem Kesehatan Nasional
§ Prinsip Penyelenggaraan Puskesmas
§ Persyaratan Puskesmas
§ Kategori Puskesmas
§ Upaya Kesehatan
2
Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi
Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana
Gambaran Umum Puskesmas
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama,
dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya
Puskesmas berperan dalam pembangunan berwawasan kesehatan di wilayahnya
dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat
(kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat); mampu menjangkau
pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat; dan memiliki derajat
kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga,kelompok dan masyarakat. Dalam
melaksanakan fungsinya, puskesmas berkewajiban melaksanakan kebijakan
kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dan
terwujudnya kecamatan sehat. Secara structural atau administratif, Puskesmas
berada dibawah administrasi Pemerintah Daerah kabupaten, dimana pembinaan
secara teknis diberikan oleh Dinas Kesehatan Kapubaten/Kota dan Provinsi. Aturan
menyatakan bahwa Puskesmas berfungsi sebagai penyelenggara layanan
kesehatan baik berupa upaya kesehatan masyarakat (UKM) maupun upaya
kesehatan perorangan (UKP). Kedudukan Puskesmas sebagai “penyelenggara”
layanan kesehatan menegaskan bahwa Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis
tingkat pertama dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan aspek pemerintahan dalam bidang
kesehatan di kabupaten/kota.
Kedudukan Puskesmas dalam Sistem Kesehatan Nasional
Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari
pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan
adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar tewujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan
pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya
3
Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi
Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana
saing manusia Indonesia.Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut
diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan
terpadu. Puskesmas adalah penanggungjawab penyelenggara upaya kesehatan
untuk jenjang tingkat pertama.
Sistem Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat SKN adalah pengelolaan
kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara
terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya.
Pengelolaan kesehatan dilaksanakan melalui SKN. Komponen pengelolaan
kesehatan yang disusun dalam SKN dikelompokkan dalam subsistem: a. upaya
kesehatan; b. penelitian dan pengembangan kesehatan; c. pembiayaan
kesehatan; d. sumber daya manusia kesehatan; e. sediaan farmasi, alat kesehatan,
dan makanan; f. manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; dan g.
pemberdayaan masyarakat.
Subsistem upaya kesehatan adalah pengelolaan upaya kesehatan yang terpadu,
berkesinambungan, paripurna, dan berkualitas, meliputi upaya peningkatan,
pencegahan, pengobatan, dan pemulihan, yang diselenggarakan guna menjamin
tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan dari
penyelenggaraan subsistem upaya kesehatan adalah terselenggaranya upaya
kesehatan yang adil, merata, terjangkau, dan bermutu untuk menjamin
terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi- tingginya.
Unsur-unsur subsistem upaya kesehatan terdiri dari:
• upaya kesehatan;
• fasilitas pelayanan kesehatan;
• sumber daya upaya kesehatan; dan
• pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan.
Upaya kesehatan diutamakan pada berbagai upaya yang mempunyai daya ungkit
4
Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi
Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana
tinggi dalam pencapaian sasaran pembangunan kesehatan utamanya penduduk
rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut, dan masyarakat miskin.
Terdapat tiga tingkatan upaya kesehatan, yaitu upaya kesehatan tingkat
pertama/primer, upaya kesehatan tingkat kedua/sekunder, dan upaya kesehatan
tingkat ketiga/tersier.
Upaya Kesehatan Primer terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan primer dan
pelayanan kesehatan masyarakat primer. Pelayanan kesehatan perorangan primer
adalah pelayanan kesehatan dimana terjadi kontak pertama secara perorangan
sebagai proses awal pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan perorangan primer
memberikan penekanan pada pelayanan pengobatan, pemulihan tanpa
mengabaikan upaya peningkatan dan pencegahan, termasuk di dalamnya
pelayanan kebugaran dan gaya hidup sehat (healthy life style).
Pelayanan kesehatan perorangan primer diselenggarakan oleh tenaga kesehatan
yang dibutuhkan dan mempunyai kompetensi seperti yang ditetapkan sesuai
ketentuan berlaku serta dapat dilaksanakan di rumah, tempat kerja, maupun fasilitas
pelayanan kesehatan perorangan primer baik Puskesmas dan jejaringnya, serta
fasilitas pelayanan kesehatan lainnya milik pemerintah, masyarakat, maupun
swasta. Dilaksanakan dengan dukungan pelayanan kesehatan perorangan sekunder
dalam sistem rujukan yang timbal balik.
Pelayanan kesehatan masyarakat primer adalah pelayanan peningkatan dan
pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan dengan sasaran
keluarga, kelompok, dan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan
masyarakat primer menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang
pelaksanaan operasionalnya dapat didelegasikan kepada Puskesmas, dan/atau
fasilitas pelayanan kesehatan primer lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Masyarakat termasuk swasta dapat
menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat primer sesuai dengan
peraturan perundang- undangan yang berlaku dan bekerja sama dengan
5
Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi
Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana
Pemerintah/ Pemerintah Daerah. Pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat
primer ditanggung oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah bersama masyarakat,
termasuk swasta. Pemerintah/Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan
membiayai pelayanan kesehatan masyarakat primer yang berhubungan dengan
prioritas pembangunan kesehatan melalui kegiatan perbaikan lingkungan,
peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan kematian serta paliatif.
Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat primer didukung kegiatan lainnya,
seperti surveilans, pencatatan, dan pelaporan yang diselenggarakan oleh institusi
kesehatan yang berwenang.
Prinsip Penyelenggaraan Puskesmas
Prinsip-prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi: paradigma sehat,
pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, pemerataan, teknologi tepat
guna, dan keterpaduan dan kesinambungan. Paradigma sehat mengandung makna
bahwa Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen
dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu,
keluarga, kelompok dan masyarakat. Puskesmas menerapkan prinsip
pertanggungjawaban wilayah dimana Puskesmas menggerakkan dan
bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Melalui
prinsip kemandirian masyarakat puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat
bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Melalui prinsip pemerataan,
pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas diharapkan dapat
diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil
tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya dan kepercayaan serta
memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan,
mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Melalui prinsip
keterpaduan dan kesinambungan, puskesmas mengintegrasikan dan
mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor
serta melaksanakan sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen
Puskesmas.
6
Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi
Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana
Persyaratan Puskesmas
Menurut permenkes nomor 75 tahun 2014, persyaratan Puskesmas meliputi:
1. Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan.
2. Dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1
(satu) Puskesmas.
3. Pertimbangan pendirian puskesmas meliputi pertimbangan akan kebutuhan
pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas.
4. Pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan,
prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian dan laboratorium.
Kategori Puskesmas
Puskesmas dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan
penyelenggaran. Berdasarkan karakteristik wilayah kerja, Puskesmas dibedakan
menjadi Puskesmas kawasan perkotaan, Puskesmas kawasan pedesaan,
Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil.
7
Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi
Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana
Puskemas perkotaan Puskesmas pedesaan Puskesmas terpencil
Karakteristik Wilayah kerjanya meliputi kawasan yang
memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4
(empat) kriteria kawasan perkotaan
sebagai berikut:
1. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh
persen) penduduknya pada sektor non
agraris, terutama industri,
perdagangan dan jasa;
2. memiliki fasilitas perkotaan antara lain
sekolah radius 2,5 km, pasar radius 2
km, memiliki rumah sakit radius kurang
dari 5 km, bioskop, atau hotel;
3. lebih dari 90% (sembilan puluh persen)
rumah tangga memiliki listrik; dan/atau
4. terdapat akses jalan raya dan
transportasi menuju fasilitas
perkotaan
Memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat)
kriteria kawasan pedesaan sebagai berikut:
1. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh persen)
penduduk pada sektor agraris;
2. memiliki fasilitas antara lain sekolah radius lebih
dari 2,5 km, pasar dan perkotaan radius lebih
dari 2 km, rumah sakit radius lebih dari 5 km,
tidak memiliki fasilitas berupa bioskop atau
hotel;
3. rumah tangga dengan listrik kurang dari 90%
(Sembilan puluh persen; dan
4. terdapat akses jalan dan transportasi menuju
fasilitas
1. Berada di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan
bencana, pulau kecil, gugus pulau, atau pesisir;
2. Akses transportasi umum rutin 1 kali dalam 1
minggu, jarak tempuh pulang pergi dari ibukota
kabupaten memerlukan waktu lebih dari 6 jam, dan
transportasi yang ada sewaktu-waktu dapat
terhalang iklim atau cuaca; dan
Pelayanan 1. memprioritaskan pelayanan UKM;
pelayanan UKM dilaksanakan dengan
melibatkan partisipasi masyarakat;
2. pelayanan UKP dilaksanakan oleh
Puskesmas dan fasilitas pelayanan
kesehatan yang diselenggarakan oleh
pemerintah atau masyarakat;
3. optimalisasi dan peningkatan
kemampuan jaringan pelayanan
Puskesmas dan jejaring fasilitas
pelayanan kesehatan; dan
4. pendekatan pelayanan yang diberikan
berdasarkan kebutuhan dan
permasalahan yang sesuai dengan
pola kehidupan masyarakat perkotaan.
1.pelayanan UKM dilaksanakan dengan
melibatkan partisipasi masyarakat;
2.pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas
dan fasilitas pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan oleh masyarakat;
3.optimalisasi dan peningkatan kemampuan
jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring
fasilitas pelayanan kesehatan; dan
4.pendekatan pelayanan yang diberikan
menyesuaikan dengan pola kehidupan
masyarakat perdesaan. Pasal 24
1. memberikan pelayanan UKM dan UKP dengan
penambahan kompetensi tenaga kesehatan;
2. dalam pelayanan UKP dapat dilakukan
penambahan kompetensi dan kewenangan tertentu
bagi dokter, perawat, dan bidan;
3. pelayanan UKM diselenggarakan dengan
memperhatikan kearifan lokal;
4. pendekatan pelayanan menyesuaikan dengan pola
kehidupan masyarakat di kawasan terpencil dan
sangat terpencil;
5. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan
pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas
pelayanan kesehatan; dan
6. pelayanan UKM dan UKP dapat dilaksanakan
dengan pola gugus pulau/cluster dan/atau
pelayanan kesehatan bergerak untuk meningkatkan
aksesibilitas
8
Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi
Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana
Berdasarkan kemampuan penyelenggaraan , Puskesmas dikategorikan menjadi
Puskesmas non rawat inap dan Puskesmas rawat inap. Puskesmas non rawat inap
adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali
pertolongan persalinan normal. Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang
diberi tambahan sumber daya untuk meenyelenggarakan pelayanan rawat inap,
sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
Upaya Kesehatan
Sebagai Unit Pelaksana Teknis, Puskesmas bertigas menjalankan kebijakan
kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka
mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Terkait hal tersebut, Puskesmas
berperan dalam menyelenggarakan: 1. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat
pertama dan b. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah
kerjanya.
Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama meliputi upaya kesehatan
masyarakat esensial dan pengembangan. Yang dimaksud upaya kesehatan
masyarakat esensial meliputi:
1. pelayanan promosi kesehatan;
2. pelayanan kesehatan lingkungan;
3. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
4. pelayanan gizi; dan
5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
6. surveilans dan sentinel SKDR
Upaya kesehatan masyarakat esensial tersebut wajib diselenggarakan oleh setiap
Puskesmas untuk mendukung standar pelayanan minimal kabupaten/kota bidang
kesehatan. Upaya kesehatan masyarakat pengembangan merupakan upaya
kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif
dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan
prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya
9
Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi
Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana
yang tersedia di masing-masing Puskesmas.
Sementara itu, upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama meliputi:
a. rawat jalan;
b. pelayanan gawat darurat;
c. pelayanan satu hari (one day care);
d. home care; dan/atau
e. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
Untuk melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, Puskesmas
juga menyelenggarakan upaya penunjang meliputi:
• manajemen Puskesmas;
• pelayanan kefarmasian;
• pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; dan
• pelayanan laboratorium.
Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas didukung oleh
jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan. Jaringan
pelayanan Puskesmas terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan
bidan desa. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatanterdiri atas klinik, rumah sakit,
apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Adapun sumber
pendanaan puskesmas meliputi: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD); b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); c. sumber-sumber
lain yang sah dan tidak mengikat. Sistem informasi Puskesmas paling sedikit
mencakup: a. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya; b.
survei lapangan; c. laporan lintas sektor terkait; dan d. laporan jejaring fasilitas
pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.
10
Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi
Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana
Aktivitas Belajar
Aktivitas 1.
Pernahkah Anda mengunjungi Puskemas? Coba ingat kembali penugasan
kunjungan puskesmas saat belajar HSBP di semester 2 lalu. Dari observasi dan
ingatan Anda, menurut Anda apa itu Puskesmas?Tuliskan apa yang Anda dapat
simpulkan dari observasi Anda terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di
Puskesmas.
§ ……………………………….
§ ………………………………
Aktivitas 2.
Setelah mengetahui bahwa Puskesmas wajib menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat esensial, coba jabarkan mengapa program esensial tersebut
diwajibkan?
1. pelayanan promosi kesehatan
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
2. pelayanan kesehatan lingkungan;
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
3. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
4. pelayanan gizi; dan
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
11
Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi
Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana
6. surveilans dan sentinel SKDR
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Aktivitas 3.
Sebutkan upaya kesehatan pengembangan yang kalian ketahui
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12
Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi
Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana
Bahan bacaan
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
128/Menkes/Sk/Ii/2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan
Masyarakat
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang
Sistem Kesehatan Nasional
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014
Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
4. Manajemen Kesehatan, Edisi 2 oleh A. A. Gde Muninjaya

More Related Content

Similar to dasar puskesmas.pdf

Ipe.40 1306480433-agatha cornelia-manihuruk-ltm_i
Ipe.40 1306480433-agatha cornelia-manihuruk-ltm_iIpe.40 1306480433-agatha cornelia-manihuruk-ltm_i
Ipe.40 1306480433-agatha cornelia-manihuruk-ltm_i
acmanihuruk
 
Keputusan menteri kesehatan republik indonesia
Keputusan menteri kesehatan republik indonesiaKeputusan menteri kesehatan republik indonesia
Keputusan menteri kesehatan republik indonesia
Nazila Hana
 
Contohlaporankomunitas 130104080011-phpapp02-1
Contohlaporankomunitas 130104080011-phpapp02-1Contohlaporankomunitas 130104080011-phpapp02-1
Contohlaporankomunitas 130104080011-phpapp02-1
desyanggraini10
 
Ipe.40 1306480433-agatha cornelia-manihuruk-ltm-i
Ipe.40 1306480433-agatha cornelia-manihuruk-ltm-iIpe.40 1306480433-agatha cornelia-manihuruk-ltm-i
Ipe.40 1306480433-agatha cornelia-manihuruk-ltm-i
acmanihuruk
 
Laporan promkes fix
Laporan promkes fixLaporan promkes fix
Laporan promkes fix
Yulli Utami
 
3. KP-ORGANISASI-and-KELEMBAGAAN-FASYANKES_82987c4a.pptx
3. KP-ORGANISASI-and-KELEMBAGAAN-FASYANKES_82987c4a.pptx3. KP-ORGANISASI-and-KELEMBAGAAN-FASYANKES_82987c4a.pptx
3. KP-ORGANISASI-and-KELEMBAGAAN-FASYANKES_82987c4a.pptx
AnggunAmandaSaveriia1
 
PEMBAHASAN PUSKESMAS DALAM UNDANG 75
PEMBAHASAN PUSKESMAS  DALAM UNDANG 75PEMBAHASAN PUSKESMAS  DALAM UNDANG 75
PEMBAHASAN PUSKESMAS DALAM UNDANG 75
hananazila
 
Laporan kerja 4 minggu di puskemas
Laporan kerja 4 minggu di puskemasLaporan kerja 4 minggu di puskemas
Laporan kerja 4 minggu di puskemascinta_enak
 
Pelayanan Kesehatan Masyarakat.pdf
Pelayanan Kesehatan Masyarakat.pdfPelayanan Kesehatan Masyarakat.pdf
Pelayanan Kesehatan Masyarakat.pdf
sriwahyuni25836
 
Tutorial 1 kelompok 6 blok 18
Tutorial 1 kelompok 6 blok 18Tutorial 1 kelompok 6 blok 18
Tutorial 1 kelompok 6 blok 18SiLvi Fata
 
Konsep Kesehatan Komunitas - Keperawatan Masyarakat Pantai
Konsep Kesehatan Komunitas - Keperawatan Masyarakat PantaiKonsep Kesehatan Komunitas - Keperawatan Masyarakat Pantai
Konsep Kesehatan Komunitas - Keperawatan Masyarakat Pantai
OlaMajene
 
PPT KELOMPOK 1 DASAR-DASAR KESMAS.pptx
PPT KELOMPOK 1 DASAR-DASAR KESMAS.pptxPPT KELOMPOK 1 DASAR-DASAR KESMAS.pptx
PPT KELOMPOK 1 DASAR-DASAR KESMAS.pptx
MurniAbbas1
 
Dasar dasar kedokteran keluarga normal-bab 1
Dasar dasar kedokteran keluarga normal-bab 1Dasar dasar kedokteran keluarga normal-bab 1
Dasar dasar kedokteran keluarga normal-bab 1satriyoarief
 
Evapro puskes jagakarsa
Evapro puskes jagakarsaEvapro puskes jagakarsa
Evapro puskes jagakarsa
irfana efendi
 

Similar to dasar puskesmas.pdf (20)

Sistem Rujukan.pptx
Sistem Rujukan.pptxSistem Rujukan.pptx
Sistem Rujukan.pptx
 
Upt puskesmas fajar bulan
Upt puskesmas fajar bulanUpt puskesmas fajar bulan
Upt puskesmas fajar bulan
 
Contohlaporankomunitas 130104080011-phpapp02
Contohlaporankomunitas 130104080011-phpapp02Contohlaporankomunitas 130104080011-phpapp02
Contohlaporankomunitas 130104080011-phpapp02
 
Ipe.40 1306480433-agatha cornelia-manihuruk-ltm_i
Ipe.40 1306480433-agatha cornelia-manihuruk-ltm_iIpe.40 1306480433-agatha cornelia-manihuruk-ltm_i
Ipe.40 1306480433-agatha cornelia-manihuruk-ltm_i
 
Keputusan menteri kesehatan republik indonesia
Keputusan menteri kesehatan republik indonesiaKeputusan menteri kesehatan republik indonesia
Keputusan menteri kesehatan republik indonesia
 
Contohlaporankomunitas 130104080011-phpapp02-1
Contohlaporankomunitas 130104080011-phpapp02-1Contohlaporankomunitas 130104080011-phpapp02-1
Contohlaporankomunitas 130104080011-phpapp02-1
 
Contohlaporankomunitas 130104080011-phpapp02
Contohlaporankomunitas 130104080011-phpapp02Contohlaporankomunitas 130104080011-phpapp02
Contohlaporankomunitas 130104080011-phpapp02
 
Ipe.40 1306480433-agatha cornelia-manihuruk-ltm-i
Ipe.40 1306480433-agatha cornelia-manihuruk-ltm-iIpe.40 1306480433-agatha cornelia-manihuruk-ltm-i
Ipe.40 1306480433-agatha cornelia-manihuruk-ltm-i
 
Laporan promkes fix
Laporan promkes fixLaporan promkes fix
Laporan promkes fix
 
3. KP-ORGANISASI-and-KELEMBAGAAN-FASYANKES_82987c4a.pptx
3. KP-ORGANISASI-and-KELEMBAGAAN-FASYANKES_82987c4a.pptx3. KP-ORGANISASI-and-KELEMBAGAAN-FASYANKES_82987c4a.pptx
3. KP-ORGANISASI-and-KELEMBAGAAN-FASYANKES_82987c4a.pptx
 
PEMBAHASAN PUSKESMAS DALAM UNDANG 75
PEMBAHASAN PUSKESMAS  DALAM UNDANG 75PEMBAHASAN PUSKESMAS  DALAM UNDANG 75
PEMBAHASAN PUSKESMAS DALAM UNDANG 75
 
Sistem yankes
Sistem yankesSistem yankes
Sistem yankes
 
Laporan kerja 4 minggu di puskemas
Laporan kerja 4 minggu di puskemasLaporan kerja 4 minggu di puskemas
Laporan kerja 4 minggu di puskemas
 
Pelayanan Kesehatan Masyarakat.pdf
Pelayanan Kesehatan Masyarakat.pdfPelayanan Kesehatan Masyarakat.pdf
Pelayanan Kesehatan Masyarakat.pdf
 
Tutorial 1 kelompok 6 blok 18
Tutorial 1 kelompok 6 blok 18Tutorial 1 kelompok 6 blok 18
Tutorial 1 kelompok 6 blok 18
 
Konsep Kesehatan Komunitas - Keperawatan Masyarakat Pantai
Konsep Kesehatan Komunitas - Keperawatan Masyarakat PantaiKonsep Kesehatan Komunitas - Keperawatan Masyarakat Pantai
Konsep Kesehatan Komunitas - Keperawatan Masyarakat Pantai
 
PPT KELOMPOK 1 DASAR-DASAR KESMAS.pptx
PPT KELOMPOK 1 DASAR-DASAR KESMAS.pptxPPT KELOMPOK 1 DASAR-DASAR KESMAS.pptx
PPT KELOMPOK 1 DASAR-DASAR KESMAS.pptx
 
Dasar dasar kedokteran keluarga normal-bab 1
Dasar dasar kedokteran keluarga normal-bab 1Dasar dasar kedokteran keluarga normal-bab 1
Dasar dasar kedokteran keluarga normal-bab 1
 
Skn kelompok 1
Skn kelompok 1Skn kelompok 1
Skn kelompok 1
 
Evapro puskes jagakarsa
Evapro puskes jagakarsaEvapro puskes jagakarsa
Evapro puskes jagakarsa
 

Recently uploaded

LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
widyakusuma99
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
setiatinambunan
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
gloriosaesy
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
ferrydmn1999
 
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogortugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
WILDANREYkun
 
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdfLaporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
yuniarmadyawati361
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
kinayaptr30
 
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawasPrensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
suprihatin1885
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
d2spdpnd9185
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
gloriosaesy
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
DataSupriatna
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
agusmulyadi08
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
erlita3
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
MuhammadBagusAprilia1
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
asyi1
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
NurSriWidyastuti1
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
safitriana935
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
UmyHasna1
 

Recently uploaded (20)

LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
 
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogortugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
 
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdfLaporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawasPrensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
 

dasar puskesmas.pdf

  • 1. i Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana Kepaniteraan Kinik Madya (KKM) Modul Pembekalan Manajemen dan Program Puskemas Dasar-dasar Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Edisi 1 Disusun oleh: dr. Wayan Citra Wulan Sucipta Putri, MPH dr. Putu Cintya Denny Yuliyatni, MPH dr. Putu Aryani, MIH dr. Komang Ayu Kartika Sari, MPH dr. A. A. Sagung Sawitri, MPH Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana Juni, 2017
  • 2. ii Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana DAFTAR ISI Jumah Pertemuan ................................................................................................ 1 Tujuan Pembelajaran ............................................................................................ 1 Outline ................................................................................................................... 1 Gambaran Umum Puskesmas .............................................................................. 2 Kedudukan Puskesmas dalam Sistem Kesehatan Nasional................................. 2 Prinsip Penyelenggaraan Puskesmas................................................................... 5 Persyaratan Puskesmas ....................................................................................... 6 Kategori Puskesmas Upaya Kesehatan.................................................................................................. 8 Aktivitas Belajar..................................................................................................... 10 Bahan bacaan ...................................................................................................... 12
  • 3. 1 Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana Jumlah pertemuan 2 kali pertemuan (minggu 1 dan 2) masing-masing 2 jam Pada modul ini mahasiswa akan diperkenalkan dengan gambaran puskesmas secara umum, program-program puskesmas (esensial dan pengembangan) dan konsep manajemen secara umum. Tujuan Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran modul ini, mahasiswa diharapkan dapat: 1. Memperlihatkan kemampuan perencanaaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi suatu program/intervensi terkait pencegahan kesehatan primer, sekunder, dan tersier 2. Melaksanakan 6 program dasar Puskesmas: 1) promosi kesehatan, 2) Kesehatan Lingkungan, 3) KIA termasuk KB, 4) Perbaikan gizi masyarakat, 5) Penanggulangan penyakit: imunisasi, ISPA, Diare, TB, Malaria 6) Menjelaskan mekanisme pencatatan dan pelaporan 3. Melaksanakan program pengembangan: 1) pembinaan kesehatan lanjut usia, 2) pencegahan kecelakaan kerja atau program pengembangan di puskesmas setempat Outline § Gambaran Umum Puskesmas § Kedudukan Puskesmas dalam Sistem Kesehatan Nasional § Prinsip Penyelenggaraan Puskesmas § Persyaratan Puskesmas § Kategori Puskesmas § Upaya Kesehatan
  • 4. 2 Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana Gambaran Umum Puskesmas Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya Puskesmas berperan dalam pembangunan berwawasan kesehatan di wilayahnya dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat (kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat); mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat; dan memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga,kelompok dan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya, puskesmas berkewajiban melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dan terwujudnya kecamatan sehat. Secara structural atau administratif, Puskesmas berada dibawah administrasi Pemerintah Daerah kabupaten, dimana pembinaan secara teknis diberikan oleh Dinas Kesehatan Kapubaten/Kota dan Provinsi. Aturan menyatakan bahwa Puskesmas berfungsi sebagai penyelenggara layanan kesehatan baik berupa upaya kesehatan masyarakat (UKM) maupun upaya kesehatan perorangan (UKP). Kedudukan Puskesmas sebagai “penyelenggara” layanan kesehatan menegaskan bahwa Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis tingkat pertama dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan aspek pemerintahan dalam bidang kesehatan di kabupaten/kota. Kedudukan Puskesmas dalam Sistem Kesehatan Nasional Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar tewujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya
  • 5. 3 Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana saing manusia Indonesia.Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu. Puskesmas adalah penanggungjawab penyelenggara upaya kesehatan untuk jenjang tingkat pertama. Sistem Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pengelolaan kesehatan dilaksanakan melalui SKN. Komponen pengelolaan kesehatan yang disusun dalam SKN dikelompokkan dalam subsistem: a. upaya kesehatan; b. penelitian dan pengembangan kesehatan; c. pembiayaan kesehatan; d. sumber daya manusia kesehatan; e. sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan; f. manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; dan g. pemberdayaan masyarakat. Subsistem upaya kesehatan adalah pengelolaan upaya kesehatan yang terpadu, berkesinambungan, paripurna, dan berkualitas, meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan, yang diselenggarakan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan dari penyelenggaraan subsistem upaya kesehatan adalah terselenggaranya upaya kesehatan yang adil, merata, terjangkau, dan bermutu untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya. Unsur-unsur subsistem upaya kesehatan terdiri dari: • upaya kesehatan; • fasilitas pelayanan kesehatan; • sumber daya upaya kesehatan; dan • pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan. Upaya kesehatan diutamakan pada berbagai upaya yang mempunyai daya ungkit
  • 6. 4 Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana tinggi dalam pencapaian sasaran pembangunan kesehatan utamanya penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut, dan masyarakat miskin. Terdapat tiga tingkatan upaya kesehatan, yaitu upaya kesehatan tingkat pertama/primer, upaya kesehatan tingkat kedua/sekunder, dan upaya kesehatan tingkat ketiga/tersier. Upaya Kesehatan Primer terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan primer dan pelayanan kesehatan masyarakat primer. Pelayanan kesehatan perorangan primer adalah pelayanan kesehatan dimana terjadi kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan perorangan primer memberikan penekanan pada pelayanan pengobatan, pemulihan tanpa mengabaikan upaya peningkatan dan pencegahan, termasuk di dalamnya pelayanan kebugaran dan gaya hidup sehat (healthy life style). Pelayanan kesehatan perorangan primer diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang dibutuhkan dan mempunyai kompetensi seperti yang ditetapkan sesuai ketentuan berlaku serta dapat dilaksanakan di rumah, tempat kerja, maupun fasilitas pelayanan kesehatan perorangan primer baik Puskesmas dan jejaringnya, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya milik pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Dilaksanakan dengan dukungan pelayanan kesehatan perorangan sekunder dalam sistem rujukan yang timbal balik. Pelayanan kesehatan masyarakat primer adalah pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat primer menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang pelaksanaan operasionalnya dapat didelegasikan kepada Puskesmas, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan primer lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Masyarakat termasuk swasta dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat primer sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan bekerja sama dengan
  • 7. 5 Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana Pemerintah/ Pemerintah Daerah. Pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat primer ditanggung oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah bersama masyarakat, termasuk swasta. Pemerintah/Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan membiayai pelayanan kesehatan masyarakat primer yang berhubungan dengan prioritas pembangunan kesehatan melalui kegiatan perbaikan lingkungan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan kematian serta paliatif. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat primer didukung kegiatan lainnya, seperti surveilans, pencatatan, dan pelaporan yang diselenggarakan oleh institusi kesehatan yang berwenang. Prinsip Penyelenggaraan Puskesmas Prinsip-prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi: paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, pemerataan, teknologi tepat guna, dan keterpaduan dan kesinambungan. Paradigma sehat mengandung makna bahwa Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Puskesmas menerapkan prinsip pertanggungjawaban wilayah dimana Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Melalui prinsip kemandirian masyarakat puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Melalui prinsip pemerataan, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas diharapkan dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya dan kepercayaan serta memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Melalui prinsip keterpaduan dan kesinambungan, puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.
  • 8. 6 Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana Persyaratan Puskesmas Menurut permenkes nomor 75 tahun 2014, persyaratan Puskesmas meliputi: 1. Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. 2. Dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas. 3. Pertimbangan pendirian puskesmas meliputi pertimbangan akan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas. 4. Pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian dan laboratorium. Kategori Puskesmas Puskesmas dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaran. Berdasarkan karakteristik wilayah kerja, Puskesmas dibedakan menjadi Puskesmas kawasan perkotaan, Puskesmas kawasan pedesaan, Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil.
  • 9. 7 Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana Puskemas perkotaan Puskesmas pedesaan Puskesmas terpencil Karakteristik Wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria kawasan perkotaan sebagai berikut: 1. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh persen) penduduknya pada sektor non agraris, terutama industri, perdagangan dan jasa; 2. memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius 2,5 km, pasar radius 2 km, memiliki rumah sakit radius kurang dari 5 km, bioskop, atau hotel; 3. lebih dari 90% (sembilan puluh persen) rumah tangga memiliki listrik; dan/atau 4. terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas perkotaan Memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria kawasan pedesaan sebagai berikut: 1. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh persen) penduduk pada sektor agraris; 2. memiliki fasilitas antara lain sekolah radius lebih dari 2,5 km, pasar dan perkotaan radius lebih dari 2 km, rumah sakit radius lebih dari 5 km, tidak memiliki fasilitas berupa bioskop atau hotel; 3. rumah tangga dengan listrik kurang dari 90% (Sembilan puluh persen; dan 4. terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas 1. Berada di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan bencana, pulau kecil, gugus pulau, atau pesisir; 2. Akses transportasi umum rutin 1 kali dalam 1 minggu, jarak tempuh pulang pergi dari ibukota kabupaten memerlukan waktu lebih dari 6 jam, dan transportasi yang ada sewaktu-waktu dapat terhalang iklim atau cuaca; dan Pelayanan 1. memprioritaskan pelayanan UKM; pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat; 2. pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat; 3. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan 4. pendekatan pelayanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang sesuai dengan pola kehidupan masyarakat perkotaan. 1.pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat; 2.pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat; 3.optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan 4.pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat perdesaan. Pasal 24 1. memberikan pelayanan UKM dan UKP dengan penambahan kompetensi tenaga kesehatan; 2. dalam pelayanan UKP dapat dilakukan penambahan kompetensi dan kewenangan tertentu bagi dokter, perawat, dan bidan; 3. pelayanan UKM diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal; 4. pendekatan pelayanan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat di kawasan terpencil dan sangat terpencil; 5. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan 6. pelayanan UKM dan UKP dapat dilaksanakan dengan pola gugus pulau/cluster dan/atau pelayanan kesehatan bergerak untuk meningkatkan aksesibilitas
  • 10. 8 Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana Berdasarkan kemampuan penyelenggaraan , Puskesmas dikategorikan menjadi Puskesmas non rawat inap dan Puskesmas rawat inap. Puskesmas non rawat inap adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal. Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk meenyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Upaya Kesehatan Sebagai Unit Pelaksana Teknis, Puskesmas bertigas menjalankan kebijakan kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Terkait hal tersebut, Puskesmas berperan dalam menyelenggarakan: 1. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan b. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya. Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan. Yang dimaksud upaya kesehatan masyarakat esensial meliputi: 1. pelayanan promosi kesehatan; 2. pelayanan kesehatan lingkungan; 3. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana; 4. pelayanan gizi; dan 5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. 6. surveilans dan sentinel SKDR Upaya kesehatan masyarakat esensial tersebut wajib diselenggarakan oleh setiap Puskesmas untuk mendukung standar pelayanan minimal kabupaten/kota bidang kesehatan. Upaya kesehatan masyarakat pengembangan merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya
  • 11. 9 Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana yang tersedia di masing-masing Puskesmas. Sementara itu, upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama meliputi: a. rawat jalan; b. pelayanan gawat darurat; c. pelayanan satu hari (one day care); d. home care; dan/atau e. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Untuk melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, Puskesmas juga menyelenggarakan upaya penunjang meliputi: • manajemen Puskesmas; • pelayanan kefarmasian; • pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; dan • pelayanan laboratorium. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan. Jaringan pelayanan Puskesmas terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan bidan desa. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatanterdiri atas klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Adapun sumber pendanaan puskesmas meliputi: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sistem informasi Puskesmas paling sedikit mencakup: a. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya; b. survei lapangan; c. laporan lintas sektor terkait; dan d. laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.
  • 12. 10 Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana Aktivitas Belajar Aktivitas 1. Pernahkah Anda mengunjungi Puskemas? Coba ingat kembali penugasan kunjungan puskesmas saat belajar HSBP di semester 2 lalu. Dari observasi dan ingatan Anda, menurut Anda apa itu Puskesmas?Tuliskan apa yang Anda dapat simpulkan dari observasi Anda terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Puskesmas. § ………………………………. § ……………………………… Aktivitas 2. Setelah mengetahui bahwa Puskesmas wajib menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat esensial, coba jabarkan mengapa program esensial tersebut diwajibkan? 1. pelayanan promosi kesehatan …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. 2. pelayanan kesehatan lingkungan; …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. 3. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana; …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. 4. pelayanan gizi; dan …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. 5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….
  • 13. 11 Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana 6. surveilans dan sentinel SKDR …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. Aktivitas 3. Sebutkan upaya kesehatan pengembangan yang kalian ketahui 1. 2. 3. 4. 5. 6.
  • 14. 12 Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana Bahan bacaan 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/Sk/Ii/2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Manajemen Kesehatan, Edisi 2 oleh A. A. Gde Muninjaya