Dokumen tersebut merupakan Keputusan Kepala Desa Wonoyoso tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa tahun 2022 yang mencakup latar belakang, maksud dan tujuan, serta dasar hukum pelaksanaan tugas Kepala Desa.

1. 1
KEPALA DESA WONOYOSO
KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO
KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR :
TENTANG
LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA ( LKPJ )
TAHUN ANGGARAN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUWARASAN
DESA WONOYOSO

2. 2
KEPALA DESA WONOYOSO
KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR :
TENTANG
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNJAWABAN KEPALA DESA
DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2022
KEPALA DESA WONOYOSO,
Menimbang : bahwa untuk tertib dan lancarnya melaksanakan Pasal 25
ayat ( 5 ) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6
Tahun 2007, Kepala Desa berkewajiban membuat Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban pada setiap akhir tahun
angggaran;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Desa perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5234);

3. 3
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53
Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam
Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun

4. 4
2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun
2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa
Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2021;
KEDUA : Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Wonoyoso
pada tanggal : 28 Februari 2022

5. 5
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 tentang Desa disebutkan pada BAB I Ketentuan Umum
pasal (1) angka (6) berbunyi Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Desa dan BPD. Dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Angka (7) Berbunyi Pemerintah Desa atau yang
disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa sebagai
Penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai tugas, wewenang,
kewajiban dan hak Kepala Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan pemerintahan Desa meliputi Urusan Pemerintahan,
Urusan Pembangunan, Urusan Kemasyarakatan serta melaksanakan
urusan-urusan lainnya yang menjadi kewenangan desa mencakup:
a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul
desa;
b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang
diserahkan pengaturannya kepada desa;
c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah;
d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-
undangan diserahkan kepada Desa.
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa disamping
melaksanakan kewajiban-kewajiban yang menjadi tugas dan
tanggungjawabnya sebagaimana tersebut diatas. Kepala Desa dalam
melaksanakan tugasnya setiap tahun anggaran mempunyai kewajiban
untuk membuat dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada Bupati dan memberikan Laporan Keteranagn
Pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan Laporan
pertanggungjawaban Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
Didalam mempertanggungjawabkan keseluruhan kegiatan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling tidak mengembangkan
prinsip transparasi/kerterbukaan dalam penyampaian antara materi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dengan realita yang ada
dengan dilandasi prinsip akuntabilitas yang mengarah kepada kebenaran
antara rencana dan hasil pelaksanaan benar-benar dapat didukung
dengan data-data yang bisa dipertanggung jawabkan.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. MAKSUD :

6. 6
a. LKPJ Kepala Desa sebagai salah satu perwujudan kewajiban Kepala
Desa untuk memberikan, menyampaikan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas.
b. Menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabilitas, efisien,
efektif serta responsip terhadap aspirasi masyarakat sehingga
terwujudnya Pemerintahan yang baik (Good Govermance).
2. TUJUAN :
a. Untuk menginformasikan keseluruhan rangkaian kegiatan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama 1 (satu) tahun.
b. Untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja Aparatur
Pemerintahan Desa.
c. Sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Desa.
d. Sebagai Sarana pembinaan dan tindak lanjut kegiatan kedepan oleh
Desa.
C. DASAR HUKUM
Pada dasar hukum ini, di tuangkan aturan, ketentuan yang
menjadi landasan atas pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Desa;
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 );
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

7. 7
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004
tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor
64);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 7);
16. Paraturan Desa Wonoyoso Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2018;
17. Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
2018;
18. Peraturan Desa Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Susunan
dan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
D. LANDASAN OPERASIONAL
Pada landasan operasional dituangkan Peraturan-peraturan sebagai
pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Desa antara lain :
1. Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ).
2. Peraturan Desa WonoyosoNomor 2 Tahun 2021 tentang APBDesa
Tahun Anggaran 2021.
3. Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana
Kerja Pemerentahan Desa (RKP Desa) Tahun 2021.

8. 8
4. Peraturan Desa No. 1 Tahun 2021 tentang Pungutan Desa
5. Peraturan Desa No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan APBDes Tahun
2021.
BAB II
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
A. PELAKSANAAN PERATURAN DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
Sesuai Ketentuan PP Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 14 ayat (2) huruf c
Kepala Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
3. Menetapkan PERDES yang telah mendapatkan Persetujuan BPD.
Pelaksanaan kebijakan dimaksud dituangkan dalam Peraturan Desa,
Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa berdasarkan aspirasi
masyarakat sesuai kondisi dan kemampuan desa sehingga dalam
pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang optimal.
Dalam melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dibantu oleh
Perangkat Desa, sedangkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan
Keputusan Kepala Desa yang berhasil dibuat oleh Desa Wonoyoso tahun
2021 adalah:
1. Peraturan Desa No. 1 Tahun 2021 tentang Pungutan Desa
Tahun 2018
2. Peraturan Desa No. 2 Tahun 2021 tentang APBDes Tahun
2018
3. Peraturan Desa No. 3 Tahun 2021 tentang Realisasi APBDes
Tahun 2017
4. Peraturan Desa No 4 Tahun 2021 tentang APBDes Perubahan
Tahun 2021
5. Peraturan Desa No. 5 Tahun 2018 tentang RKP Tahun 2021
6. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/1 Tahun 2021 tentang
Kedudukan Pengelola Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021
7. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/1 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan kembali Indra Supriyatno sebagai Perangkat
Desa Dalam Jabatan Sebagai Sekretaris Desa
8. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/2 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan kembali Sdri Jaetun sebagai Perangkat Desa
Dalam Jabatan Sebagai Kaur Keuangan
9. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/17 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan kembali Sdr Setiyo Budi Eriyanto sebagai
Perangkat Desa Dalam Jabatan sebagai Kaur TU dan Umum
10. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/4 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan kembali Sdr Salim sebagai Perangkat Desa
Dalam Jabatan Sebagai Kasi Pemerintahan

9. 9
11. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/18 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan kembali Sdri Purwati sebagai Perangkat Desa
Dalam Jabatan Sebagai Kasi Pemerintahan
12. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/5 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan kembali Sdr Slamet Raharjo sebagai Perangkat
Desa Dalam Jabatan Sebagai Kasi Pelayanan
13. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/3 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan kembali Sdr Eli Susanto sebagai Perangkat Desa
Dalam Jabatan Sebagai Kepala Wilayah 1
14. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/6 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan kembali Sdr Wasiman sebagai Perangkat Desa
Dalam Jabatan Sebagai Kaur Perencanaan
15. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/7 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan kembali Sdr Tukino sebagai Perangkat Desa
Dalam Jabatan Sebagai Kepala Kepala Wilayah II
16. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/8 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan kembali Sdr Samiran sebagai Perangkat Desa
Dalam Jabatan Sebagai Kepala Wilayah III
17. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/19 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan kembali Sdr Aris Setiyo sebagai Perangkat Desa
Dalam Jabatan Sebagai Kepala Wilayah IV
18. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/9 Tahun 2018 tentang
Alokasi Besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun
2021
19. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/10 Tahun 2021 tentang
Pembetukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Bantuan Keuangan
20. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/11 Tahun 2021 tentang
Pembentukan Tim Panitia Seleksi Sekretaris Desa
21. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/12 Tahun 2021 tentang
Pembentukan Tim Panitia Pegisian Perangkat Desa Lainnya
Tahun 2021
22. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/13 Tahun 2021 tentang
Revisi Pengelola Tekhnis Keuangan Desa TA 2018
23. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/14 Tahun 2021 tentang
Perubahan Alokasi Besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat
Desa Ta 2021
24. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/21 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Pergantian Penasihat Oprasional, Pelaksana
Oprasional dan Pengawas BUMDES ”WANASIDA”
25. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/409 Tahun 201 tentang
Tim Pengelola Kegitan (TPK) Pembangunan Fisik Tahun 2021
26. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/410 tentang Pengangkatan
Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Fisik Desa Wonoyoso Ta
2021
27. Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/411tentang Tim Penerima
Hasil Pekerjaan (TPHP) Desa WonoyosoTahun Anggaran 2021
28. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/471 tentang Pembentukan
Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Tahun 2021

10. 10
29. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/ Tahun 2021 tentang Tim
Panitia Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa
(TKP2KDes)
30. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/ Tahun 2018 tentang Tim
Pendata TKP2KDes Tahun 2021
Kami sangat menyadari bahwa dalam melaksanakan Peraturan Desa,
Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tersebut diatas
masih ada hal-hal yang belum dapat berjalan dengan baik dan optimal.
Namun demikian secara umum pelaksanaannya sudah bisa berjalan dan
adapun ketentuan-ketentuan peraturan yang harus berubah disesuaikan
dengan kondisi/situasi desa yang didasarkan pada musyawarah desa,
sehingga perjalanan penyelenggaraan desa bisa berjalan tanpa harus
merugikan kepentingan masyarakat sebagaimana adat desa yang
senantiasa arif dan bijaksana memusyawarahkan segala keadaan.
B. PELAKSANAAN APBDesa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) adalah rencana
operasional tahunan dari Program Pemerintah dan Pembangunan Desa
yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang
mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi
Belanja Desa. Oleh karena itu dalam menyusun Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa harus didasarkan pada aspirasi
masyarakat, kemampuan dan potensi desa. Tidak semata-mata
berdasarkan aspirasi masyarakat dan pemerintah desa secara mutlak
tetapi harus merupakan suatu perpaduan yang selaras dan seimbang
untuk mencapai hasil yang optimal.
Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa )
kami telah berupaya seoptimal mungkin agar benar-benar tepat sasaran
berdasarkan prinsip transparasi dan akuntabilitas yang telah
direncanakan. Karena adanya pos-pos baru ataupun adanya perubahan
pada pos-pos anggaran yang ada, maka perlu adanya perubahan
anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2021 maka untuk
melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 15
Ayat (2) Kepala Desa berkewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat satu kali dalam
setahun dan disampaikan pada akhir tahun anggaran, memberikan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta
menginformasikan kepada masyarakat.
Sehubungan hal tersebut maka Pemerintah Desa Wonoyoso telah
melaksanakan Perhitungan Anggaran dan telah ditetapkan dengan
Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban

11. 11
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021 sebagai berikut :
1. Target dan Realisasi Pendapatan
Perhitungan pendapatan akhir tahun anggaran dari realisasi
pendapatan desa dilihat dari rencana dan realisasi sebagai berikut :
Pendapatan
RENCANA DAN REALISASI ( Rp )
RENCANA/
TARGET
REALISASI
MELEBIHI
TARGET
SESU
AI
TAR
GET
Keterangan
PAD
52.650.000 52.650.000 -
Tanah
Bengkok
dilelang 1
MT
Bagi Hasil
Pajak dan
Retribusi
23.704.900 23.091.100 613.800
ADD 375.142.700 381.014.475 5.871.775
Bantuan
Keuangan Pem,
Prov, Kab
61.000.000 365.000.000 (304.000.000) -
Hibah - -
Sumbangan
Pihak Ketiga
- -
DD 829.785.000 915.534.000 85.749.000
JUMLAH 1.294.632.600 1.789.639.575 (495.006.975)
Dengan data sebagaimana pada tabel diatas, maka Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2021 ternyata target tidak tercapai, sebagai berikut :
Pendapatan : Target Rp. 1.294.632.600,- ; terealisasi Rp. 1.789.639.575,-
turun Rp. 495.006.975,-
2. Target dan Realisasi Belanja Desa
Pengelolaan Belanja Desa selama satu tahun anggaran yang
diperhitungkan dengan pendapatan desa dengan realisasi pengeluaran
sbb :
Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 490.289.925
b. Bidang Pembangunan Rp 531.427.950
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 109.558.500
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 45.055.500
e. Bidang Tak Terduga Rp 0
Jumlah Belanja Rp1.176.331.875
Usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah Desa dalam
meningkatkan pendapatan dan penghematan keuangan desa adalah
sebagai berikut :

12. 12
1. Mengimplementasikan belanja secara baik dan benar terhadap
kebutuhan yang prioritas.
2. Menata dan mengawasi dengan cermat terhadap sumber
pendapatan asli desa.
3. Mengevaluasi dan memonitor setiap pelaksanaan kegiatan.
C. PENANGANAN PBB
Kewajiban wajib PBB Desa Wonoyoso Tahun 2018sebagai berikut :
- Baku PBB Rp.72.536.697,-
- Setor Rp. 72.536.697,-
- Sisa Rp 0,-
Dalam melaksanakan tugas pembantuan tersebut kendala / hambatan
yang dihadapi Kepala Desa adalah :
1. Beberapa Perangkat Desa sebagai Petugas Pemungut Pajak SDM
relatif rendah.
2. Dalam penyetoran PBB ke Bank Jateng untuk entry penyetorannya
petugas pemungut pajak belum dapat mengentry sendiri.
3. Masih adanya anggapan yang salah dari wajib pajak bahwa mereka
mempunyai waktu membayar PBB sampai akhir tahun anggaran.
BAB III
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA PEMECAHANNYA
A. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
1. Kelemahan Umum Perangkat Desa disebabkan karena:
a. Tingkat pendidikan relatif rendah sehingga kemampuan dan
ketrampilan penguasaan tugas dan tanggung jawab masih
kurang.
b. Tingkat kedisiplinan relatif masih rendah sehingga pelaksanaan
sesuai tugasnya masing-masing belum maksimal.
c. Tingkat kesejahteraan Perangkat Desa masih relatif kecil sehingga
dapat menurunkan motivasi kerja.
2. Volume pekerjaan yang sangat banyak akibat dari pelimpahan tugas
Dinas / instansi lain.
3. Tingkat kesadaran masyarakat relatif masih rendah sehingga agak
menghambat lajunya pembangunan Desa.
4. Tradisi dan kebiasaan yang masih melekat yang seharusnya
dirubah masih saja dijalankan.
B. UPAYA PEMECAHANNYA

13. 13
1. Mengadakan pembinaan Perangkat Desa melalui rapat staf secara
rutin.
2. Mengadakan pembinaan Perangkat dengan mengundang Pembina
dari luar.
3. Meningkatkan kemampuan Perangkat Desa dengan jalan
mengirimkan untuk mengikuti penataran dan penyuluhan.
4. Meningkatkan Gerakan Disiplin Nasional.
5. Memberi tambahan penghasilan bagi Perangkat Desa dengan jalan
memberi uang kesejahteraan setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri.
6. Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada warga masyarakat
setiap ada pertemuan RT/RW, pertemuan PKK dan lain-lain.
7. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga yang ada di Desa
(BPD, LKMD, PKK, Karang Taruna, dll).
8. Secara pelan-pelan mengarahkan masyarakat untuk meninggalkan
tradisi yang kurang bermanfaat.

14. 14
BAB IV
PENUTUP
Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kami sebagai
Kepala Desa WonoyosoKecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen
didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selama setahun. Segala
kekurangan dalam menyusun laporan ini mohon dapat dimaklumi, yang
kemudian kami mohon petunjuk, arahan dan perbaikan demi
kesempurnaan diwaktu yang akan datang.
Wonoyoso, 29 Maret 2022