Dokumen tersebut membahas tentang kebudayaan Desa Dasun yang masih dilestarikan melalui aktivitas keseharian warga seperti permainan tradisional, penggunaan alat tangkap ikan, proses pembuatan garam, tanaman obat, dan hajatan. Dokumen juga menjelaskan hasil temu kenali budaya Desa Dasun yang menemukan aktivitas kebudayaan masih berlangsung dalam konteks kearifan lokal serta penggunaan alat-alat tradisional dan
Dokumen tersebut memberikan pedoman teknis pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan Tahun 2015 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 dan penetapan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pedoman ini disusun sesuai peraturan perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan desa dan kelurahan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat.
KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF PERMENDESA NO. 1/2015Umi Arifah
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah level di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga dijelaskan tahapan dan tata cara penetapan kewenangan desa mulai dari kajian oleh bupati, penyusunan rancangan peraturan bupati, hingga penetapan peraturan desa
Dokumen tersebut membahas tentang kebudayaan Desa Dasun yang masih dilestarikan melalui aktivitas keseharian warga seperti permainan tradisional, penggunaan alat tangkap ikan, proses pembuatan garam, tanaman obat, dan hajatan. Dokumen juga menjelaskan hasil temu kenali budaya Desa Dasun yang menemukan aktivitas kebudayaan masih berlangsung dalam konteks kearifan lokal serta penggunaan alat-alat tradisional dan
Dokumen tersebut memberikan pedoman teknis pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan Tahun 2015 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 dan penetapan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pedoman ini disusun sesuai peraturan perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan desa dan kelurahan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat.
KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF PERMENDESA NO. 1/2015Umi Arifah
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah level di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga dijelaskan tahapan dan tata cara penetapan kewenangan desa mulai dari kajian oleh bupati, penyusunan rancangan peraturan bupati, hingga penetapan peraturan desa
a. Penyusunan RPJM Desa melibatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan konsultasi untuk menentukan prioritas pembangunan di tingkat desa.
b. Rancangan RPJM Desa mencakup visi, misi, dan program pembangunan di 4 bidang selama 6 tahun ke depan.
c. Musrenbang Desa merupakan forum untuk membahas dan menyetujui rancangan RPJM Desa.
Dokumen tersebut merangkum penjelasan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi mengenai lima Peraturan Menteri yang dikeluarkan untuk mendukung implementasi Undang-Undang Desa. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa, tata tertib musyawarah desa, pendampingan desa, pengelolaan BUMDes, serta prioritas penggunaan dana desa.
Materi Siklus Pembangunan Desa yang kemudian dijabarkan dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pengawasan. Ditambahkan pula sistematika penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta Daftar Pertanyaan Kunci yang dapat digunakan untuk fasilitasi saat pelaksanaan Musyawarah di tingkat Dusun. Contoh dok. RPJM Desa & RKP Desa atau terkait regulasi tentang Desa dapat didownload di www.pondokedukasidesa.blogspot.co.id
Semoga Bermanfaat...
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan dan penganggaran di desa, mencakup tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa), serta perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). RPJM Desa dan RKP Desa disusun berdasarkan prioritas masalah yang diidentifikasi di desa untuk mencapai visi
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang mencakup ketentuan umum, struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat desa seperti sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis."
Dokumen ini memberikan panduan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RPJM Desa merupakan rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun yang menjadi dasar pembangunan desa. Panduan ini menjelaskan konsep dasar, tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan implementasi RPJM Desa den
Dokumen ini memberikan tips dan panduan mengenai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Terdiri dari bagian pendahuluan, profil desa, visi dan misi, arah kebijakan, strategi, program, dan penutup. Juga lampiran-lampiran pendukung seperti format berita acara dan formulir. Memberikan panduan sistematis mengenai isi dan tahapan penyusunan RPJM Desa.
Sebuah gagasan internalisasi program sektoral dalam konteks implementasi UU Desa dengan harapan adanya sinergitas program penanganan kumuh tidak hanya berdiri sendiri melainkan ada pola kerjasama antar pelaku di desa serta ada integrasi program yang mengerucut pada one village one plan, one village one budgeting, one village one product. Sehingga penanganan kumuh benar-benar bisa menjadi sebuah investasi bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan dapat menghambat arus urbanisasi. Semoga bermanfaat. Salam...
Jadwal dan agenda kegiatan Penyusunan RKP-DesAbdul Kohar
Dokumen tersebut merupakan jadwal dan agenda kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2014 di Desa Cilayung. Terdapat dua kegiatan utama yaitu lokakarya pada tanggal 6 Januari 2014 untuk mengidentifikasi program prioritas dan menyusun draf RKPDesa, serta Musrenbang RKPDesa pada tanggal 11 Januari 2014 untuk menetapkan program prioritas sesuai kebutuhan masyarakat dan menetapkan
2. PANDUAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA 2022.docxerisugiartoeri
Dokumen ini memberikan panduan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan perubahannya. Terdapat langkah-langkah penyusunan RKP Desa yang melibatkan unsur masyarakat desa dan perangkat desa. Tim penyusun akan melakukan pencermatan rencana pembangunan, pagu anggaran, dan menyusun rancangan RKP Desa berdasarkan peraturan dan partisipasi masyarakat.
PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMETAAN
SUMBERDAYA DESA BERBASIS SPASIAL
Oleh Bito Wikantosa
Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
a. Penyusunan RPJM Desa melibatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan konsultasi untuk menentukan prioritas pembangunan di tingkat desa.
b. Rancangan RPJM Desa mencakup visi, misi, dan program pembangunan di 4 bidang selama 6 tahun ke depan.
c. Musrenbang Desa merupakan forum untuk membahas dan menyetujui rancangan RPJM Desa.
Dokumen tersebut merangkum penjelasan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi mengenai lima Peraturan Menteri yang dikeluarkan untuk mendukung implementasi Undang-Undang Desa. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa, tata tertib musyawarah desa, pendampingan desa, pengelolaan BUMDes, serta prioritas penggunaan dana desa.
Materi Siklus Pembangunan Desa yang kemudian dijabarkan dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pengawasan. Ditambahkan pula sistematika penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta Daftar Pertanyaan Kunci yang dapat digunakan untuk fasilitasi saat pelaksanaan Musyawarah di tingkat Dusun. Contoh dok. RPJM Desa & RKP Desa atau terkait regulasi tentang Desa dapat didownload di www.pondokedukasidesa.blogspot.co.id
Semoga Bermanfaat...
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan dan penganggaran di desa, mencakup tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa), serta perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). RPJM Desa dan RKP Desa disusun berdasarkan prioritas masalah yang diidentifikasi di desa untuk mencapai visi
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang mencakup ketentuan umum, struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat desa seperti sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis."
Dokumen ini memberikan panduan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RPJM Desa merupakan rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun yang menjadi dasar pembangunan desa. Panduan ini menjelaskan konsep dasar, tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan implementasi RPJM Desa den
Dokumen ini memberikan tips dan panduan mengenai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Terdiri dari bagian pendahuluan, profil desa, visi dan misi, arah kebijakan, strategi, program, dan penutup. Juga lampiran-lampiran pendukung seperti format berita acara dan formulir. Memberikan panduan sistematis mengenai isi dan tahapan penyusunan RPJM Desa.
Sebuah gagasan internalisasi program sektoral dalam konteks implementasi UU Desa dengan harapan adanya sinergitas program penanganan kumuh tidak hanya berdiri sendiri melainkan ada pola kerjasama antar pelaku di desa serta ada integrasi program yang mengerucut pada one village one plan, one village one budgeting, one village one product. Sehingga penanganan kumuh benar-benar bisa menjadi sebuah investasi bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan dapat menghambat arus urbanisasi. Semoga bermanfaat. Salam...
Jadwal dan agenda kegiatan Penyusunan RKP-DesAbdul Kohar
Dokumen tersebut merupakan jadwal dan agenda kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2014 di Desa Cilayung. Terdapat dua kegiatan utama yaitu lokakarya pada tanggal 6 Januari 2014 untuk mengidentifikasi program prioritas dan menyusun draf RKPDesa, serta Musrenbang RKPDesa pada tanggal 11 Januari 2014 untuk menetapkan program prioritas sesuai kebutuhan masyarakat dan menetapkan
2. PANDUAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA 2022.docxerisugiartoeri
Dokumen ini memberikan panduan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan perubahannya. Terdapat langkah-langkah penyusunan RKP Desa yang melibatkan unsur masyarakat desa dan perangkat desa. Tim penyusun akan melakukan pencermatan rencana pembangunan, pagu anggaran, dan menyusun rancangan RKP Desa berdasarkan peraturan dan partisipasi masyarakat.
PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMETAAN
SUMBERDAYA DESA BERBASIS SPASIAL
Oleh Bito Wikantosa
Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxerisugiartoeri
RPJMDesa merupakan rencana pembangunan jangka menengah desa untuk 6 tahun ke depan yang disusun secara partisipatif oleh tim penyusun yang mewakili berbagai kelompok masyarakat untuk merencanakan program-program prioritas berbasis SDGs dan menetapkan visi kepala desa.
Keputusan ini mengangkat pengurus tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga di Desa Wonoyoso untuk masa bakti 2019-2025, yang tugasnya meliputi merencanakan program, melaksanakan kegiatan, menyuluh masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
Dokumen tersebut merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonoyoso tahun 2022 yang mencakup program-program pembangunan dan kegiatan lainnya di Desa Wonoyoso untuk tahun berjalan. Rencana ini disusun berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Wonoyoso.
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KPMDPemdes Wonoyoso
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso menetapkan pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) di Desa Wonoyoso untuk meningkatkan peran kader dalam pendampingan penerapan Undang-Undang Desa dan mewakili masyarakat dalam forum desa serta mendukung kegiatan pembangunan desa. Keputusan ini menetapkan susunan 5 orang KPMD dengan tugas dan tanggung jawab tertentu.
RPJM Desa Bakung Tahun 2014-2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Bakung untuk 6 tahun ke depan yang disusun berdasarkan masukan dari masyarakat melalui musyawarah. Dokumen ini akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja pemerintah desa setiap tahunnya hingga 2019.
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGELOLAAN SID TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso menunjuk dan menetapkan tiga orang sebagai pengelola sistem informasi desa (SID) untuk mengumpulkan, mengolah, dan mempublikasikan informasi desa melalui website serta masyarakat sebagai kontributor artikel untuk mendapat insentif.
PENGARUH PIJAT BAYI TERHADAP PENINGKATAN BERAT
BADAN BAYI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MALIGANO
KECAMATAN MALIGANO KABUPATEN MUNA
PERIODE JULI 2016
Karya Tulis
Dokumen tersebut merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun 2016 untuk Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, yang mengatur program dan kegiatan pembangunan selama periode tersebut."
Laporan ini merangkum kinerja Badan Permusyawaratan Desa Wonoyoso selama tahun anggaran 2022, mencakup pengelolaan aspirasi masyarakat, penyusunan peraturan desa, penciptaan kondisi kondusif dalam pemerintahan desa, pelaksanaan musyawarah desa dan perencanaan pembangunan, serta pelaksanaan kerja sama antar desa.
[Ringkasan]
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PUPDPMD) memberikan panduan bagi pembangunan desa yang berkelanjutan dan partisipatif serta mengoptimalkan sumber daya desa untuk kesejahteraan masyarakat. Pedoman ini mengatur tentang pendataan desa, perencanaan pembangunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa (SDGs Des
Angin doyo
Angin gunung
Angin laut
Angin sergang
Angin timur
Anyeb
Apit cilik
Apit gedhe
Aruse tedho
Bader
Bandeng organik
Bandengan
Banjir
Banyu gedhe
Banyu kuning
Banyu maling
Banyu mati
Baratan
Bening butek
Berkelanjutan
Caren
Cuaca
Dikusuti
Dinanatkan
Dino gotong
Dino pikul
Dino renteng
Gludug gleger
Gotong
Ilmu titen
Ipeng
Informan:
Kuyono
Munanto
Sidiq
Sutono
Sutrisno
Jembut
Kalender
Kalima tuo
Kalimo cilik
Kincir angin
Klekap
Kode alam
Labuh rendeng
Lak
Lintang banyak akrem
Lintang gubug penceng
Lintang joko blelek
Lintang kemukus
Lintang lanjar
Lintang luku
Lintang lumbung
Lintang maibit
Lintang wunoh
Lintang-lintangan
Lomban Cino
Majari
Mapak tedoh
Mati banyune
Mlepek
Mongso
Mongso rendeng
Musim bandengan
Musim timuran
Ngancek kanem
Nganco
Ngecat lombok
Ngletohe
Nyerapati
Ombake lerep
Pasang
Pasatan
Peteroh
Kapit
Kapat
Kalimo
Kanem
Kapiton
Kawulon
Kasingo
Pucukan baratan
pucukan kalima
Pucukan kapat
Pucukan limo
Pucukan timuran
Rebon jeruk
Rebon ngantenan
Renteng besar
Renteng kecil
Salinitas
Sareman
Satu angkatan
Semuroh
Siliran angin
Sungai
Sungutan
Surup
Tenggaan
Timuran
Turun temurun
Ulur-ulur
Wayah lanjaran
KATA PENGANTAR BUKU PRANATA BANYU DESA DASUN - ANGGA HERMANSAH.docxpemajuankebudayaande
Dalam kehidupan sehari hari kita tidak bisa lepas dengan namanya pengetahuan. Dari pengetahuan yang paling sederhana sampai dengan pengetahuan yang kompleks. Pengetahuan tanpa kita sadari memberikan pedoman tata kelola dalam kehidupan,lebih khusus masyarakat desa yang tetap eksis dalam mempertahankan, melestarikan, dan mempraktekkan pengetahuan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Desa sebagai salah satu akar besar budaya bangsa Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam kekayaan sumber pengetahuan tradisional yang telah ada sejak zaman dahulu. Akan tetapi pada saat ini pengetahuan tradisional sedikit demi sedikit mulai memudar, seiring dibarengi dengan munculnya pengetahuan modern yang memberikan kemudahan bagi setiap orang. Entah itu disengaja atau tidak, beberapa pengetahuan modern malah melemahkan kita dalam hal bertahan hidup menghadapi alam. Namun pengetahuan modern tetap diperlukan, akan tetapi sumber pengetahuan tradisional harus tetap eksis dan terus diwariskan dari generasi ke generasi dalam bentuk praktik-praktik budaya yang nyata.
Salah satu pengetahuan tradisional yang sering dijumpai di berbagai daerah dan desa yaitu tentang perhitungan musim atau mangsa. Perhitungan musim seringkali menjadi pokok bahasan masyarakat desa, seperti masyarakat nelayan dan petani tambak di Desa Dasun yang sangat bergantung dengan musim dan cuaca. Kelompok nelayan perlu menghitung musim untuk menentukan waktu dan alat tangkap yang digunakan untuk pergi melaut. Dan juga para petani tambak yang memerlukan perhitungan musim untuk menentukan kapan memulai produksi garam atau mulai budidaya ikan bandeng. Pengetahuan tradisional yang berhubungan dengan kendali air inilah kemudian Penulis sebut dengan istilah pranoto banyu.
Pranoto banyu merupakan pengetahuan dalam memahami dan menguasai pergantian dan penghitungan musim, perubahan pergerakan air sungai dan laut, tata cara pengelolaan tambak bandeng dan garam, serta tanda alam yang mempengaruhi musim tangkapan nelayan. Pengetahuan tersebut bagi masyarakat Dasun amat penting dalam menyiapkan segala sesuatu hal, baik tata cara, sikap dan perubahan yang akan terjadi pada alam. Hal ini menjadikan pranoto banyu sebagai praktik kebudayaan masyarakat Dasun dan bagian dari memori kolektif yang tersimpan di dalam pikiran dan perilaku manusianya.
Hadirnya buku ini merupakan upaya untuk merekam memori kolektif dan praktik kebudayaan yang melekat dalam masyarakat Dasun yang kaya akan pengetahuan maritim. Terdapat tujuh bab dalam mengungkap memori kolektif pranata banyu masyarakat Dasun. Bab pertama dan bab ketujuh merupakan cerita Penulis saat melakukan penelitian memori kolektif kolektif pranata banyu sekaligus gagasan keberlanjutan Penulis dalam merespon momori kolektif tersebut. Selebihnya buku ini disajikan lima bab untuk para Penutur memori kolektif dengan pranata banyu di Desa Dasun tepatnya mulai bab dua hingga bab enam. Lima bab tersebut disajikan penuturan Informan tentang pranata banyu tambak ga
Pranoto banyu merupakan pengetahuan dalam memahami dan menguasai pergantian dan penghitungan musim, perubahan pergerakan air sungai dan laut, tata cara pengelolaan tambak bandeng dan garam, serta tanda alam yang mempengaruhi musim tangkapan nelayan. Pengetahuan tersebut bagi masyarakat Dasun amat penting dalam menyiapkan segala sesuatu hal, baik tata cara, sikap dan perubahan yang akan terjadi pada alam. Hal ini menjadikan pranoto banyu sebagai praktik kebudayaan masyarakat Dasun dan bagian dari memori kolektif yang tersimpan di dalam pikiran dan perilaku manusianya.
MATA PENCAHARIAN UTAMA, PENYANGGA, & PENDUKUNG MASYARAKAT DESA DASUN - ANGGA ...pemajuankebudayaande
Berdasarkan data survei, dapat disimpulkan sebagai berikut; Pertama, terdapat empat mata pencaharian utama, tujuh belas mata pencaharian penyangga, dan empat puluh empat mata pencaharian pendukung. Ketiga jenis mata pencaharian ini saling tertaut satu sama yang lain berdasarkan prinsip pontensi desa dan aktivitas keseharian warga desa. Kedua, terdapat keunikan dari mata pencaharian utama terdapat hubungan pemanfaatan potensi daya desa. Hal ini dapat dilihat adanya mata pencaharan budidaya bandeng, nelayan, budidaya garam, dan budidaya ikan dikarenakan adanya aktivitas anggota masyarakat dalam memanfaatkan keberadaan tambak yang dimiliki masyarakat desa dan kedekatan masyarakat secara ekologis terhadap laut jawa. Adapun keberadaan mata pencaharian penyangga juga berhubungan erat dengan jenis mata pencaharian utama. Begitupun dengan jenis mata pencaharian pendukung, dimana keberadaannya juga berhubungan erat dengan aktivitas mata pencaharian utama dan mata pencaharian penyangga.
MATA PENCAHARIAN UTAMA, PENYANGGA, & PENDUKUNG MASYARAKAT DESA DASUN - ANGGA ...
SK Daya Warga Desa Dasun
1. KEPUTUSAN KEPALA DESA DASUN
NOMOR : 141/ 18 / 2021
TENTANG
PENUNJUKAN DAYA WARGA
DALAM RANGKA PROGRAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN
DESA DASUN KECAMATAN LASEM
TAHUN 2021
KEPALA DESA DASUN,
Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemajuan
Kebudayaan Desa Dasun Tahun 2021, maka ditunjuklah
Daya Warga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang
dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa Dasun tentang Penunjukan Daya
Warga dalam Rangka Program Pemajuan Kebudayaan Desa
Dasun Kecamatan Lasem Tahun 2021.
Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang
Museum;
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan
Strategi Kebudayaan;
Peraturan Presiden Nomor 86 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2021;
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
2. 16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
tentang Kewenangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran
Kebudayaan Daerah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi
Kebudayaan;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman
Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pendampingan Masyarakat Desa;
Permendikbud No. 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kemendikbud;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
Permendikbud No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kemendikbud 2020-2024;
Peraturan Desa Dasun Nomor 03 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDesa) Desa Dasun Tahun 2020-2025; dan
Peraturan Desa Dasun Nomor 07 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Dasun Tahun 2021.
Memperhatikan : 1.
2.
Surat Keputusan Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan
Kebudayaan Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan
Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Kementerian
Kebudayaan, Pendidikan, Riset dan Teknologi Nomor:
1134/F5/KB.02.04/2021; dan
Hasil Sosialisasi dan Pembentukan Daya Warga Program
Pemajuan Kebudayaan Desa di Desa Dasun pada tanggal 7
Juli 2021 yang bertempat di Balai Desa Dasun.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penunjukan Daya Warga dalam Rangka
Program Pemajuan Kebudayaan Desa Dasun Kecamatan
Lasem Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
KEDUA : Daya Warga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
di atas terdiri dari Unsur Pemuda, Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan atau Masyarakat Desa;
KETIGA : Daya Warga dalam Rangka Program Pemajuan Kebudayaan
Desa Dasun Kecamatan Lasem Tahun 2021 sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA bertugas:
1. Melakukan diskusi awal tentang warisan budaya
Desa Dasun;
2. Melakukan jelajah desa menemukenali potensi
3. budaya Desa Dasun;
3. Menuangkan dalam peta potensi budaya, narasi &
media foto/video;
4. Memilih, mengkaji dan membuat rencana strategis
pengembangan pemajuan budaya Desa Dasun;
5. Melaksanakan kegiatan pengembangan budaya Desa
Dasun;
6. Merancang desain pemanfaatan budaya Desa Dasun;
7. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan budaya Desa
Dasun;
8. Membangun jejaring penguatan di Desa Dasun;
9. Melakukan refleksi atas kegiatan-kegiatan yang telah
dilaksanakan; dan
10.Membuat rencana tindak lanjut tentang Pemajuan
Kebudayaan Desa Dasun bersama seluruh elemen
desa.
KEEMPAT : Daya Warga dalam Rangka Program Pemajuan Kebudayaan
Desa Dasun Kecamatan Lasem Tahun 2021
bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan
ini dibebankan pada APBDesa Dasun Tahun Anggaran
2021;
KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila
diperlukan perpanjangan dalam keputusan ini dan apabila
terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan
perpanjangan atau perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Dasun
Pada tanggal : 8 Juli 2021
4. Lampiran I
Keputusan Kepala Desa Dasun
Nomor : 141/ 18 /2021
Tanggal : 8 Juli 2021
Tentang : Penunjukan Daya Warga dalam Rangka Program Pemajuan Kebudayaan
Desa Dasun Kecamatan Lasem Tahun 2021
SUSUNAN DAYA WARGA DALAM RANGKA PROGRAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN
DESA DASUN KECAMATAN LASEM TAHUN 2021
NO NAMA KEDUDUKAN DALAM TIM UNSUR
1
ACHMAD SHOLEH
SYARIFFUDIN
KOORDINATOR
KARANGTARUNA/
LEMBAGA
MASYARAKAT
2
MUHAMAD SYAHRUL
IQBAL
ANGGOTA
KARANGTARUNA/
LEMBAGA
MASYARAKAT
3
MUHAMMAD DANI
ALIFATAH
ANGGOTA PEMUDA
4 HANDRI ARTO ANGGOTA
KARANGTARUNA/
LEMBAGA
MASYARAKAT
5
RACHMAT HIDAYAT
SAEFULLAH
ANGGOTA
KARANGTARUNA/
LEMBAGA
MASYARAKAT
6 ACHIRUDIN BAYU C. ANGGOTA TOKOH
MASYARAKAT
7
NOVITA CAHYANI
PUTRI
ANGGOTA PEMUDA