Perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak buruk bagi pemenuhan hak-hak anak, seperti hak atas identitas, jaminan sosial, pendidikan, dan perlindungan dari eksploitasi. Anak dapat kehilangan hak waris, pemeliharaan, serta mengalami diskriminasi. Negara perlu memperbaiki peraturan agar tidak mengabaikan anak dari perkawinan tidak dicatatkan dan memastikan pemenuhan hak-hak mereka.

1. Muhammad Joni
PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN:
DAMPAKNYA BAGI ANAK
1

2. Pendahuluan:
Waras dan manusiawi apabila peristiwa kebahagiaan
itu dikabar-kabarkan.
Alasan logis maupun sosiologis yang paling inti
mengapa mencatatkan perkawinan dan kelahiran
anak.
Tidak logis dan janggal sosial jika perkawinan
disembunyikan atau tidak dicatatkan.
Hukum  sistem norma yang mengutamakan “norm
and logic” (Austin dan Kelsen).
2

3. Perkawinan  sunnah Rasullulah dan dalam rangka
mencapai taqwa dan beribadah kepada Allah SWT. KHI
menyebutkannya sebagai “untuk menaati perintah Allah” dan
sebagai sarana “ibadah” kepada Allah.
Perbuatan yang mulia, sukacita dan waras jika
dikabarluaskan.
3

4. Tidak relevan jika perkawinan sengaja dirancang
menimbukan mudharat, dengan menyembunyikan
(pencatatan) perkawinan.
Apalagi dengan menyelundupkan hukum.
Prof.Dr.T.Jafizham,SH: Perkawinan bukan suatu
hubungan secara diam-diam. Perkawinan menurut agama
Islam salah satu tandanya mengumumkan berita
perkawinan secara terbuka, bahkan dibenarkan dengan
upacara dan permainan musik.
4

5. Adalah faktual dan bukan persangkaan, masih banyak anak
yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan yang mengalami
diskriminasi pemenuhan dan perlindungan hak anak.
Vis a vis dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best
interest of the child).
5

6. Anak dari relasi perkawinan bagaimanapun (dicatatkan, atau
tidak dicatatkan; marital child atau non-marital child),
namun anak tetap otentik sebagai subyek hukum yang
memiliki hak-hak anak yang serata (equality on the rights of the
child).
6

7. Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapaknya tidak
semata-mata disebabkan ikatan perkawinan.
Bersesuaian dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.
Menurut MK, menjadi tidak tepat dan tidak adil apabila hukum
menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari suatu kehamilan
karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki
hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya.
Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1
Tahun 1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain
menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata
dengan keluarga ayahnya”.
7

8. Pun demikian tanggungjawab dan kewajiban Negara
memenuhi, melindungi, memajukan, penegakan hak asasi
manusia yang direalisasikan kepada setiap anak. [Pasal 28 I
ayat (4) UUD 1945]
8

9. Bentuk dan Konstruksi Kasus.
Perkawinan yang tidak dicatatkan namun anak diinginkan.
Perkawinan yang tidak dicatatkan dan anak tidak diinginkan.
Perkawinan yang tidak dicatatkan karena kesulitan akses
pencatatan.
Perkawinan yang tidak dicatatkan karena penyelundupan
hukum “kawin kontrak”, atau modus penjualan bayi.
Perkawinan dini yang tidak dicatatkan, karena belum
memenuhi syarat umur dan dengan modus memberikan
pembayaran uang atau bentuk lainnya.
9

10. KPAI  konstruksi sosial perkawinan tidak dicatatkan ada
3 (tiga) bentuk:
Perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) yang bersifat
eksploitatif berbentuk “kawin kontrak” yang dalam kasus
tertentu terjadi antara warga negara asing dengan perempuan
lokal.
Perkawinan yang tidak dicatatkan karena tidak memiliki akses
terhadap pelayanan publik.
Perkawinan yang tidak dicatatkan yang bertujuan hanya sebagai
pelampiasan hasrat seksual semata.
10

11. Perkawinan yang tidak dicatatkan karena “kawin
kontrak” ini hampir mirip dengan non marital child .
Menelaah perkawinan tidak dicatatkan adalah tidak
tepat jika hanya mengandalkan pengujiannya
berdasarkan peraturan perundang-undangan
mengenai itsbat nikah, namun menelaah system nilai
dan hak konstitusional perlindungan anak (recht
philosophi).
Asas-lah yang mengayam sistem, bukan sebaliknya
(Prof. Mahadi).
11

12. Mengulas Prinsip Hak Anak,
Mencermati Dampak
Norma hukum yang tidak sesuai dengan asas tidak boleh
disebut norma hukum. Jika norma hukum yang dibuatkan
sesuai dengan asas, maka laksana seorang bayi dalam
kandungan, norma hukum itu telah masak untuk dilahirkan,
telah matang untuk dilepaskan ke dalam masyarakat. (Prof
Mahadi)
12

13. Asas Nondiskriminasi
Prinsip nondiskriminasi menjadi sentral dalam setiap konvensi
HAM internasional, dan senantiasa dipertanyakan dalam
evaluasi pelaksanaan dan kemajuan konvensi, termasuk
pelaksanaan KHA.
Pasal 28B ayat (2) UUD 1945: “Setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Diskriminasi  anak dari perkawinan tidak dicatatkan yang
menimbulkan anak yang tidak dicatatkan kelahiran (children not
registered at birth), non-marital child, dllsb.
13

14. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak
pertimbangan utama (a primary consideration) dalam semua
tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial
pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas
administratif, ataupun badan legislatif.
Kepentingan terbaik bagi anak adalah paramount
considerations.
14

15.  Evolusi kapasitas anak.
 2 tugas ganda orangtua, yakni: memberikan pengarahan (direction) dan
panduan (guidance) guna pelaksanaan hak anak dalam KHA, sesuai dengan
perkembangan kemampuan anak.
 Peran orangtua sebagai bentuk dukungan untuk realisasi dan pemenuhan hak
anak.
 Bukan pengakuan hak absolut orangtua atas anaknya.
 Tidak diterima peradigma “non intervention” terhadap tanggungjawab
orangtua atas anaknya.
 Diakui ruang bagi Negara dan masyarakat untuk memberikan intervensi
melindungi anak, jika hak-hak anak terabaikan.
 Pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik bagi anak.
15

16. Implikasi Perkawinan tidak dicatatkan pada anak
Hak dalam hukum keluarga.
berdampak pada hubungan perdata, pengakuan nasab atau garis
keturunan (formal), hak mewaris, pemeliharaan dan biaya hidup,
bahkan kasih sayang dan tanggungjawab orangtuanya untuk tumbuh
dan kembang anak.
Kemungkinan terjadinya penerlantaran anak karena mengancam hak
atas nasab, mewaris, pemeliharaan dan biaya hidup, serta pengasuhan.
Anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan dengan indikasi
eksploitatatif, atau yang tidak diakui nasab-nya, maka mungkin
seakan-akan non marital child.
Non marital child merupakan fakta sosial yang tidak terbantahkan dan
tidak tersembunyikan. Karena itu Negara tidak semestinya abai dan
tidak melindungi dengan regulasi.
16

17.  Hak mengetahui asal usul orangtua dan pengasuhan anak.
Anak berhak mengetahui (asal usul) orangtuanya, dibesarkan dan diasuh
orangtuanya sendiri [Pasal 7 ayat (1) UUPA].
Non marital child mengadukan dan meminta pengakuan dan
tanggungjawab orangtua biologis. (vide Putusan MK Nomor 46/PUU-
VII/2010]
Kerapkali terjadi perebutan anak dan pengasuhan anak yang dilahirkan
dari perkawinan tidak dicatatkan.
Mengubah identitas anak yang tidak diinginkan (unwanted child).
Menitipkan pada orang atau lembaga yang tidak berizin, sehingga terjadi
pemalsuan asal usul anak, identitas, penjualan anak/bayi.
Tak jarang modus pengangkatan anak yang tidak sah.
17

18. Hak atas identitas.
Hambatan yuridis dalam pemenuhan hak atas
identitas, yakni hak atas akte kelahiran.
Oleh karena rezim hukum administrasi
kependudukan versi UU Adminduk menganut
stelsel aktif bagi Penduduk. Selain itu juga
mensyaratkan dokumen formal (surat nikah) untuk
menerbitkan akte kelahiran.
Membatasi jangka waktu pelaporan, dan penarikan
biaya sebagai retribusi sehingga menghambat
pencatatan kelahiran anak.
18

19.  Anak Indonesia yang memiliki akta kelahiran sekitar 54,79 persen, dari jumlah
tersebut 14,57 persen tidak dapat menunjukkan akta kelahiran, sedangkan
jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran 44,09 persen (Susenas 2010,
BPS).
 Data Penduduk Usia 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran menurut
Provinsi (Sensus BPS, 2005), sebelum UU No. 23 Tahun 2006 disahkan,
sebanyak 42,82%.
 Data Penduduk Usia 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran menurut
Provinsi (Sensus BPS, 2005), sebelum UU No. 23 Tahun 2006 disahkan,
sebanyak 42,82%. Sedangkan data Penduduk Usia 0-4 Tahun yang Memiliki
Akta Kelahiran, (BPS, Susenas 2011), setelah UU Nomor 23/2006 disahkan
sebanyak 59%.
19

20. Faktor penghambat anak memperoleh hak atas
akte kelahiran:
Asas “stelsel aktif bagi Penduduk.
Syarat-syarat formal pencatatan kelahiran (surat nikah/akte
perkawinan, KK, KTP).
Pembatasan waktu 60 (enam puluh) hari melaporkan kelahiran.
Pengenaan sanksi denda atas keterlambatan.
Tidak adanya fasilitasi dan bantuan Pemerintah.
Tidak adanya tindakan affirmatif untuk anak dari kawasan
terisolir, anak berkesulitan khusus.
Belum bebas biaya akte kelahiran.
20

21. Hak atas jaminan sosial, dan pendidikan.
regulasi dan kebijakan jaminan sosial yang cenderung mengarah
kepada dokumen formil.
Anak tanpa akte kelahiran tersingkirkan dari akses jaminan
sosial.
Formalitas jaminan sosial dan pendidikan akan menghambat
akses anak-anak tanpa akte kelahiran.
Sekitar 70% anak yang belum memiliki akte kelahiran itu adalah
anak usia sekolah.
21

22. Hak perlindungan dari eksploitasi dan pernikahan
dini.
Banyak anak-anak yang menjadi korban eksploitasi akibat tanpa
dokumen identitas yang sah.
Perkawinan usia dini berkorelasi dengan praktik perkawinan
tidak dicatatkan, sehingga berdampak pula pada anak dan
eksploitasi anak.
Mencegah pernikahan pada usia anak-anak merupakan
kewajiban orangtua [Pasal 26 ayat (1) huruf c UU PA].
22

23. Secara nasional sebesar 1,59 persen anak perempuan
berumur 10-17 tahun berstatus kawin dan pernah kawin
(Perdesaan 2,17%; Perkotaan 0,98%),.
Kawin pertama usia <15 tahun 35,78%, kawin pertama usia
16 tahun 37,03%, dan kawin pertama usia 17-18 tahun
sebesar 27,19 % (Susenas 2010, BPS).
23

24. Diskusi
Perkawinan tidak dicatatkan mempunyai akibat langsung pada
anak sebagai subyek hukum dan pribadi. Permasalahan
tersebut bukan hanya hukum keluarga namun berkenaan
HAM dan hak-hak anak sehingga menjadi tanggungjawab dan
kewajiban Pemerintah sesuai amanat Pasal 28I ayat (4) UUD
1945;
Pemberitahuan dan pencatatan perkawinan merupakan
keniscayaan dan mendukung pemenuhan dan hak anak.
Perkawinan secara diam-diam tidak kompatibel dengan hak
anak. Perkawinan tidak dicatatkan vis a vis dengan
perlindungan anak.
24

25. Akibat dan hambatan yuridis perkawinan tidak dicatatkan ,
tidak adil dibebankan kepada anak. Akibat dan resikonya
tidak menjadi hambatan pemenuhan hak anak. Negara mesti
membuat melakukan perubahan hukum yang masih
membebankan resiko dan akibat perkawinan tidak dicatatkan
pada anak.
Kekosongan hukum dari/akibat perkawinan tidak dicatatkan
harus diatasi. Perlu kajian hukum dan harmonisasi hukum
mengatasi perkawinan yang tidak dicatatkan , termasuk
perkawinan usia anak, penyelundupan hukum , eksploitasi
anak, anak tanpa akte kelahiran, penerlantaran anak, dan
reaktualisasi hukum keluarga.
25

26. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan tidak dicatatkan
tetap mempunyai hubungan hukum dengan kedua
orangtuanya, dan tidak dapat dihapuskan dengan
penyeludupan hukum. Alih-alih anak dari perkawinan
tidak dicatatkan, anak yang merupakan non marital child
sekalipun mempunyai hubungan keperdataan dengan
ibunya, kerabat ibunya, dengan ayah biologisnya dan
kerabat ayah biologisnya.
26

27. MUHAMMAD JONI SH,MH
www.advokatmuhammadjoni.com
Advokat/Managing Partner Law Office Joni & Tanamas
Ketua Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia
Tim Ahli KPAI
27