SPP adalah sistem pengelolaan pembangunan yang merupakan pendekatan untuk memahami aspek-aspek penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuan pembangunan. SPP terdiri dari beberapa subsistem seperti perencanaan, pengembangan SDM, pengelolaan dana dan program, serta bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dan teratur dalam pembangunan.

1. SISTEM
PENGELOLAAN
PEMBANGUNAN
Oleh;
Drs.H.Hosein Wahid, M.Si

2. BIO DATA
 Nama : Drs.H.Hosein Wahid, M.Si
 Tempat/Tgl Lahir : Semidang Alas,24-01-’49
 Agama Islam : Islam
 Status : Kawin 1+1=4/3+6
 Alamat : Jl Mahakam Raya No. 62A BKL
 Pendidikan terakhir : S2 (MPP UNIB)
 Pangkat : IV/e
 Riwayat Pekerjaan/jabatan :
1. PT. Bank Gunung Tambora Jkt 1970
2. PT. Indokaya Nissan Motors Sby 1971-1981
3. PT. Ispat Indo Industries Sby 1981 (3 bln)
4. PT. Nobel Indah Carpets Industries 1981-1982
5. CPNS Kanwil Perindustrian 1983
6. Kasi Reg. Prsh & PL 1984-1987

3. 7. PLT/ Kabid Bina Program 1987-1991
8. Kakandep/Kadis Prind Kab R/L
1991-1996
9. Kabid IHPK Kanwil Perindag Prop.
Bkl 1996 – 1999
10. Kabid IKDK Kanwil Perindag Prop.
Bkl 1999 – 2000
11. Kadis Pari Prop. Bkl 2001-2003
12. Widyaiawara pd Badan Diklat Prop.
Bkl 2004 sd. sekarang

4.  Diklat yg dikuti :
a. Diklat Penjenjangan
- Prajab 1984
- Sepala 1986
- Sepadya 1992
- Sepamen (Pim II) 2001
b. Diklat Teknis/Fungsional
+/- 30 macam diklat, diantaranya Diklat:
* Fasilitator GKM (JICA JPN)
* AMTT (JICA JPN)
* TOT Prenc. SDM (UI)
* WIdyaiswara
* TOT Peningkatan Kapasitas Camat (JICA-DDN)
 Kunjungan Keluar Negeri
- Ke Korea
- Ke Singapura
- Ke Malaysia

5. TIU
 Setelah Mengikuti Pembelajaran ini
peserta mampu menjelaskan landasan,
struktur kelembagaan dan proses
pengelolaan Pembangunan (Daerah,
sektor dan Nasional) serta
mengoperasikannya sesuai bidang tugas
instansi.

6. MANFAAT
 Setelah mempelajari Siatem Pengeloaan
pembangunan ini,diharapkan peserta akan
mampu merumuskan, melaksanakan dan
melakukan pengendalian serta evaluasi
pasca kebijakan dan program-program
Pemb. Jk Panjang, menengah, operasinal
tahunan.
 Dengan kt lain peserta akan mampu
secara mandiri meningkatkan wawasan
utk menjadi pimpinan dlm pengelolaan
pembangunan.

7. I. MEMAHAMI SISTEM
PENGELOLAAN PEMBAGUNAN
(SPP).
 SPP adalah suatu pendekatan utk memahami
aspek-aspek penyelenggaraan negara.
 Melalui pendekatan ini diharapkan dpt
membantu penyelenggara negara menegetahui
masalah dan peran yg dpt dilakukan dalam
mencapai tujuan pembangunan
 SPP merupakan piranti lunak bagi aparatur
pemerintah untuk memperbaiki kinerja
pemerintahan.

8. SPP DPT DIPAHAMI DARI PENGERTIAN
S Himpunan obyek yg Saling berhubungan termasuk
atributnya dlm suatu lingkungan.
Sebagai (S) yg terhimpun dlm SPP memiliki suatu
kesatuan, hub Fungsional & tujuan.
P Kata (P) meperjelas hub fungsional dlm SPP.
(P) Sinonim Manajemen, yg menunjukan hub.
F (manajemen) tsb. Kata (P) memberi makna
tahapan kegiatan suatu organisasi utk mencapai
sasaran dlm rentang waktu tertentu.
P Kata P menegaskan tujuan, kesatuan, obyek &
aribut dari SPP. P mempunyai tujuan melakukan
perubahan masy agar lebih maju, adil dan makmur
serta lebih kuat ikatan kebangsaan. (Proses
perubahan Masy disegala aspek kehidupan.

9. Dari Penjelasan diatas, SPP dpt
diartikan sebagai tata pola perumusan
rencana, Pelaksanaan dan
pengendalian kegiatan (program dan
kebijakan) untuk mencapai kehidupan
Masyarakat yg lebih maju, lebih adil,
lebih makmur dan lebih kuat ikakatan
kebangsaannya.
 Pengertian SPP dpt dikembangkan lbh rinci
sbb :

10. MAKNA Sistem DARI SPP
 SPP merupakan bagian dari Sistem yg
lbh besar pd suatu sisi & dan terdiri dari
beberapa sub sistem pd sisi lain.
 SPP merupakan bagian dari sistem
Pemerintahan yg terdiri dari :
- sistem eksikutif,
- sistem legislalif dan
- Sistem Yudikatif.
 SPP merupakan obyek dari ke-3 sistem
tsb.

11.  Pada sisi lain SPP terbentuk dari
beberapa sub Sistem.
 Salah satu rumusan SPP menurut Prof.
Bintoro Tjokroamidjoyo yaitu subsistem :
- Perencanaan dan penganggaran
- Pembangunan SDM
- Pengelolaan Dana, mobilisasi
pembiayaan
- Pengelolaan program dan proyek
- Pengedalian dan pengawasan
- Informasi

12.  Rumusan dari 6 subsistem tsb
mencerminkan siklus kehidupan sistem
(sistem life cycle)
 Dlm pendekatan system produksi Menurut
“Blanchard Cs dlm bukunya systems
engineering and analysis”, dikenal siklus
kehidupan sistem terdiri atas kegiatan
- Perencanaan
- Penelitian
- produksi
- evaluasi
- Pendukung dan pengguna

13.  Pembentukan SPP menurut pendekatan
sistem merupakan upaya utk memenuhi
kebutuhan secara efisien dan efektif.
 Utk itu, Pembentukan SPP setidaknya
harus melalui 4 tahap :
1. Merumuskan tujuan dan sasaran
2. Menentukan organisasi pelaksananya
3. Merumuskan ketentuan teknis
4. memantapkan disiplin pengelolaan

14.  Pengembangan sistem harus merupakan
kombinasi yang serasi antara :
- Parameter fisik dan kenerja sistem
- faktor-faktor pendukung dan operasional
sistem
- Faktor-faktor ekonomi sistem seperti
anggaran
 Sebagai suatu sistem, SPP memiliki
komponen – komponen :
1. Komponen struktural
Yaitu Organisasi dan obyek-obyeknya

15. 2. Komponen opersional
yaitu Fungsi manajemen
3. Komponen arus
yaitu disamping uang, barang, jasa dan
manusia yang utama adalah informasi
Dlm Klasifikasi Sistem, SPP merupakan sistem buatan
manusia yg :
- konseptual, artinya terencana secara konprehensif
- dinamis artinya SPP memiliki probalistik yang berarti
kinerjanya bergerak sesuai dg perkembangan faktor-
faktor yg berpengaruh. Keteraturan akan menghsilkan
kinerja yg membaik
- Terbuka, artinya SPP memiliki masalah entropi yg lbh
besar yakni meningkatnya kekacauan organisasi (dis-
organisasi). Untuk itulah pengembangan sistem mencip-
takan kondisi yg lebih teratur.

16.  Utk mencapai kondisi yg lbh teratur perlu
dikenali faktor lingkungan external dan
lingkungan internal yg mempengaruhi
perkembangan sistem.
 Faktor lingkunagan external meliputi :
- kekuatan ekologis
- Kekuatan ekonomi
- Kekuatan politik
- Kekuatan sosio kultural
- Kekuatan IPTEK

17.  Faktor lingkungan internal :
- Struktur pemerintahan (eksikutif)
- Peran lembaga legislatif
- Peran lembaga Yudikatif
- Peran Badan Usaha
- Peran organisasi Masyarakat (LSM)
- Peran masyarakat umum
* Hub antar komponen dari suatu sistem adalah
penting tehadap kinerja sistem keseluruhan,
karena karekteristik prilaku dari koponennya
akan berpengaruh thdp kareteristik dan prilaku
keseluruhan sistem.

18.  Karekteristik dan prilaku merupakan aribut
dari suatu sistem.
 Atribut dari obyek/komponen pengelola
pembangunan tercermin antara lain dari :
- struktur organisasi lembaga
- Tugas dan wewenang lembaga
- Bidang kerja lembaga
- Status hukum lembaga.

19. MAKNA PENGELOLAAN DARI SPP
Pengelolaan sebagai komponen operasional
(sinonim manajemen) dpt ditinjau dari tiga
aspek :
 Aspek Fungsi : F(Manajemen)
 Aspek Peran : (tiga peran)
- peran Human Relation Peran
- peran penyampaian info Mana-
- peran pengambil kpts najer
 Aspek kompetensi ada tiga kategori
kemampauan utk
menhasilkan kinerja
yang baik

20. A. Kemampuan menyusun konsep,
mencakup pemahaman hub. antar bagian dlm
lingkungan pekerjaan, pengambilan kpts,
perenc. dan pengaturan.
B. Kemampuan human relation,
mencakup pengertian thdp orang lain dan
dapat bekerja sama.
C. Kemampuan Teknis,
kecakapan melaksanakan mikanisme tugas
tertentu.

21. Ke- tiga kemampuan tsb diatas saling
terkait/berhubungan, semakin tinggi posisi
manajerial seseorang, kemampuan
menyusun konsep dituntut semakin
meningkat.
Pada akhirnya pimpinan yg ingin berhasil
harus :
- memahami pekerjaan
- memahami pengaturan kegiatan
- mengusai kecakapan yang diperlukan.

22.  Kemampuan pengelolaan yang dimiliki oleh
jajaran pimpinan pemerintahan tsb, prasyarat
bagi keberhasilan upaya membangun citra
pemerintah, bukan justru menjadi problema
negara.
 Langkah-langkah yg diambil Pim utk
membangun citra tsb adalah:
- Inovatif - kejujuran
- cekatan - kerjasama
- berhati-hati - keterbukaan
- Etika - Akuntabilitas
- Integritas

23. MAKNA PEMBANGUNAN DARI SPP
 Pembangunan
adalah proses perubahan kearah lbh baik
bersifat multidimensional yaitu perubahan :
- struktur sosial
- prilaku
- kelembagaan nasional
- pertumbuhan ekonomi
- ketimpangan
- tingkat kemiskinan
 Inti Pembagunan :
adalah perubahan keseluruhan sistem sosial utk
memenuhi kebutuhan dasar dan keinginan
masyarakat agar tercapai situasi dan kondisi
kehidupan yg lebih baik.

24.  Pembangunan
Pengembangan Kapasitas personal dan
institusional untuk dapat memobilisasi dan
mengelola sumber daya yang dimiliki guna
meningkatkan kualitas hidup yang sesuai
dengan aspirasi masyrkt (Korten 1990).
Atau :
Untuk mendukung rakyat, bangsa dan
negara menjadi sejahtera lahir/batin

25. INDIKATOR KEBERHASILAN
PEMBANGUNAN (TODAR0,DLM ED,
2000)
1. Terpenuhinnya Kebutuhan pokok :
Pangan/sandang,papan, Kesehatan dan perlindungan
secara kontinyu.
2. Pehargaan thdp kebangsaan seseorang dan Penguasaan
IPTEK, sasaran tolok ukur ini adalah naiknya tingkat
kehidupan , Pendapatan lbh besar, lapangan kerja luas,
Pedidikan lebih baik, Sosbud, Ham, Motivasi masyarakat
meningkat.
3. Memperbesar rentang pilihan ekonomi dan sosial
perorangan & masyarakat dg membebaskannya dari
ketergantungan thdp bgs lain, pada alam serta bebas
dari kebodohan dan kesangsaraan.

26. TUJUAN SPP:
Menciptakan dan mencapai kondisi lebih
baik dan teratur.
utk
itu,
Perlu mengenali lingkungan internal dan
eksternal (yang mepengaruhi perkembangan
sistem).

27. II. PENGERTIAN, LANDASAN SPP
NASIONAL
 Pengertian SPP Nasional
Adalah suatu tata pola perumusan,
pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan,
evaluasi paska kebijakan dan program-
program pemb. secara jk panjang,
menengah dan operasional tahunan
(Tjokroamidjojo 1996)

28.  Penyusunan SPPN mempertimbangkan :
a. Masalah dasar pembangunan
Nasional Indonesia seperti : pddk
miskin, pemb. daerah, penegakan
hukum dan menjaga kesatuan
nasional
b. Masalah-masalah yg timbul dlm
pelaksanaan pemb itu, seperti
perlunya pengalihan ketergantungan
sumber dana dari pinjaman LN kpd
sumber dana dlm DN, serta
pengembangan sektor non migas dan
pariwisata.

29. Landasan SPPN
1. Landasan Idiil : Pancasila
Artinya SPP yg dikembangkan di indonesia
harus merupakan penjabaran dan pengamalan
dari kelima sila dari Pancasila secara bulat dan
utuh.
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
artinya SPP diselenggarakan dlm rangka
sistem Pemerintahan Negara Indonesia
berdasarkan UUD 1945,
3. Landasan Operasional : Agenda Presiden
terpilih.

30. TUJUAN SPP NASIONAL
 Dari pengertian dan landasan SPP diatas dpt
disimpulkan bahwa : Tujuan SPPN adalah :
Terwujudnya penyelenggaraan negara
berencana, bertahap dan berkesinambungan
utk melindungi segenap bgs Indonesia dan
tumpah darah indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bgs, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia
yg berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.

31.  Secara normatif utk membangun bangsa
dan negara yg kuat, sehat dan berkeadilan,
harus dilaksanakan berdasarkan aturan
main yang jelas, etis, bermoral yg baik serta
nilai-nilai yg menjunjung tinggi HAM,
persamaan derajat, hak dan kewajiban
warga negara termasuk persamaan gender.
 Untuk mewujudkan tujuan SPP nasional tsb
ditentukan oleh peran penyelenggara
negara.

32.  Agar Penyelengara negara mampu
menjalakan TUPOKSI-NYA secara efektif,
efisien dan bebas KKN harus
mempedomani amat TAP MPR
No.IX/MPR/1998 dan ditindak lanjuti dg
UU No.28 Th 1999 tentang Penyelenggara
Negara yg bersih dan bebas dari KKN.
 Dlm Tap MPR dan UU tsb antara lain
ditegaskan bhw penyelenggara negara,
baik yg menjalankan fungsi Eksikutif,
Legislatif dan Yudikatif bersama masy.
berkewajiban menegakkan azas umum
Penyelenggaraan negara yg baik.

33.  Azas Umum tsb :
1. Azas Kepastian Hukum
2. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara
3. Azas Kepentingan Umum
4. Azas Keterbukaan
5. Hak Proporsionalitas (Keseimbangan
antara hak dan kewajiban)
6. Azas Profesionalitas
7. Akuntabilitas

34. III. VISI, MISI DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN NASIONAL
 Visi, Misi dan strategi Pembangunan
Nasional adalah agenda 5 Th Presiden
Terpilih yang merupakan penjabaran
flatform Presiden & Wapres terpilih dimasa
kampanye. Penjabaran agenda 5 tahunan
presiden tsb didokumentasikan dlm
Perpres tentang Rencana Pembangunan
jk menengah nasional. Untuk RPJMN Th
2004-2009 didokumentasikan dlm Perpres
No.7 Tahun 2005.

35. A. VISI PEMBANGUNAN NASIONAL
 Penetapan Visi nasional pd prinsipnya
berdasarkan permasalahan, tantangan serta
keterbatasan yg dihadapi bangsa dan negara
Indonsia. Contoh : Visi Pemb. Nasional Th 2004-
2009 Yaitu :
1. Terwujudnya kehidupan masyarakat,
bangsa dan negara yg aman,bersatu,
rukun dan damai.
2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan
negara yg menjunjung tinggi hukum,
kesetaraan, dan HAM

36. 3. Terwujudnya Perekonomian yg mampu
menyediakan kesempatan kerja dan
penghidupan yg layak serta
memberikan pondasi yg kukuh bagi
pembangunan berkelanjutan
B. MISI PEMBANGUNAN NASIONAL
Berdasarkan Visi Pemb. Nasional tsb
ditetapkan misi. Utk Misi Pembangunan
Nasional 2004-2009 ada 3 Misi Yaitu :

37. 1. Mewujukan Indonesia yg aman dan damai
2. Mewujudkan Indonesia adil dan dekokratis
3. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera
C. STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
Untuk mewujudkan visi dan menjalankan
misi PEMNAS tsb diatas ditempu 2(dua)
strategi pokok pembangunan yaitu:
C.1. Strategi Penataan kembali Indonesia
- menyelamatkan sistem ketatanegaraan
RI dg tetap tegaknya NKRI,
berkembangnya pluralisme dan keragaman
dg Perinsip Bhinika Tunggal Ika

38. - Mengembangkan sistem sosial
politik yg tangguh, agar tahan
menghadapi berbagai goncangan dg
jalan menyediakan hak-hak dasar
rakyat utk meningkatkan kapasitas
dan kemampuan masyarakat.
- Membangun demokrasi yg dijiwai
oleh PS dan UUD 45
- Dlm strategi ini memastikan secara
bersama bhw bgs Indonesia
kedepan :

39. 1. Tidak memperdebatkan PS dan UUD 1945
2. Bentuk Negara tetap NKRI
3. Semboyan Bhinika Tunggal Ika dlm lambang
negara harus dihayati dan dipraktikan
4. Pemerintahan dipilih dan diganti melalui
PEMILU yg demokratis oleh rakyat secara
langsung.
5. Seluruh UU dijiwai oleh PS dan UUD 1945
dan sejauh mungkin melalui debat politik.
6. Seluruh Peraturan hendaknya tidak melanggar
peraturan dan perundangan yg lbh tinggi dan
harus mengacu pd pada jiwa dan semangat
PS & UUD 1945

40. 7. Dihindari perundangan dan
peraturan yg diskriminatif thdp WN
8. Nilai-nilai luhur yg telah ada di masy
terus diperkuat utk menghindari
pemaksaan individu oleh individu
lain atau pemaksaan gol oleh gol
lain dg cara yg tdk sesuai dg
peraturan & perundangan yg tlh
disepakati bersama.
9. Negara harus menjaga dan
menghormati hak-hak azasi
warganya.

41. C.2.Sasaran Pokok
Strategi Pembangunan ini diarahkan pada
2 (dua) sasaran pokok yaitu :
Pemenuhan hak dasar rakyat dan
penciptaan landasan pembangunan yg
kokoh.
a. Pemenuhan hak dasar rakyat.
Yaitu hak dasar rakyat bebas dari
kemiskinan, pengangguran,
keterbelakangan, ketidakadilan,
penindasan, rasa takut dan kebebasan
mengemukakan pkiran dan pendapatnya
memperoleh prioritas utk diwujudkan.

42. Pemenuhan Hak dasar meliputi :
1). Hak rakyat utk meperoleh
pekerjaan yg layak bagi
kemanusiaan
2) Hak patut utk mendpt perlindungan
hukum
3) Hak rakyat utk patut meperoleh
rasa aman
4) Hak rakyat utk memperoleh akses
atas kebutuhan hidup ( Pangan,
sandang dan papan),
5) Hak rakyat utk memperoleh akses atas
kebutuhan pendidikan

43. 6. Hak rakyat utk memperoleh akses
atas kebutuhan kesehatan
7. Hak rakyat utk memperoleh keadilan
8. Hak rakyat utk berpartisipasi dlm
politik dan perubahan
9. Hak rakyat utk berinovasi
10. Hak rakyat utk memeluk agamanya
masing dan utk beribadat menurut
agama & kepercayaannya
Tanpa pemenuhan hak dasar tsb sulit
diharapkan partisipasi pd kebebasan dan
pesamaan.

44. b. Penciptaan landasan pembangunan yg kokoh
Yaitu penyusunan RPJM.
Dlm proses penyusunan RPJM 2004-2009 terdpt
perbedaan dengan PROPENAS 2000-2004 pd
pendekatan dan Formatnya yaitu:
PROPENAS RPJMN
1. Merupakan acuan 1. Merupakan acuan bagi
seluruh stakeholder, pemerintah saja, pusat
baik pemerintah, swasta maupun daerah karena
maupun masy karena format legalnya adalah
format legalnya UU PERPRES
2. Disamping narasi juga 2. Hanya mencantumkan
dilengkapi matriks ke- narasi, tanpa dilengkapi
bijakan dg indikator matriks.
kinerja yang terukur

45. 3. Departmen/Lembaga dan PEMDA masing-masing akan
membuat RENSTRA dan RPJMD yg mengacu pada
RPJMN.
4. Strategi Pemb. Lima tahunan Tsb dijabarkan lebih rinci
dlm strategi tahunan berbentuk Rencana Kegiatan
Pemerintah (RKP)
BAGAN PROSES PENYUSUNAN RPJMN
VISI
MISI
NAS RPJMN RENSTRA RKP NAS
DAERAH RPJMD RENSTRA RKPD

46. IV. STRUKTUR KELEMBAGAAN DLM
PENGELOLAAN PEMANGUNAN
 SPP yg melembaga sampai saat ini
merupakan suatu tata pola siklus yg
mencakup perencanaan, penganggaran
dan pengawasan thp kebijakan dan
program pembangunan dlm jk panjang,
menegah dan operasional tahunan.
 Utk itu pemerintah berperan aktif dlm
mendorong dan melaksanakan
Pembangunan Nasional.

47.  Pengelolaan Pembangunan nasional tidak
terpisahkan dg struktur kelembagaan
pemerintahan dlm pemb. Nasional.
 Obyek atribut dari SANRI yg terterah dlm
UUD 1945 yg telah diamandemen adalah :
1. Lembaga kepresidenan dg atributnya.
2. Atribut lembaga MPR
3. Atribut PEMDA
4. Atribut dari DPR
5. Atribut dari DPD

48. 6. Atribut BPK
7. Atribut MA
8. Atribut KY
10. Atribut MK
11. Atribut Warga negara dan Penduduk.
Dari Struktur kelembagaan, DPR/DPRD,
BAPPENAS, Unit perencana daerah, Lembaga
Tinggi dan Departemen/LPND serta Dinas/Non
Dinas berperan dlm menyusun perencanaan
pembangunan Nasional/Daerah.
Sebagai Konsekwensinya, struktur kelembagaan
yg terbentuk tsb menciptakan hirarki
perencanaan pembagunan nasional/daerah.

49. V. PROSES PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
A. SIKLUS PERENCANAAN PEMNAS.
Siklus Pemb Nasional terdiri dari tiga tahapan
sperti terlihat pada bagan berikut :
PENYUSUNAN
RENCANA
PEMANTAUAN PELAKSANAAN
EVALUASI

50. I. TAHAP PENYSUNAN RENCANA
 Menurut UU No.25 th 2004 tentang Sistem
perencanaan Pembangunan Nasional, dlm
mencapai tujuan pembangunan dibutuhkan
berbagai perencanaan utk menjadi rujukan
melakukan berbagai kegiatan pembangunan.
 Berbagai Rancangan pembangunan tsb
dituangkan dlm dokumen perencanaan yg
dibedakan menurut periode waktu pelaksanaan
dan cakupannya sbb :
1. RPJP
2. RPJM
3. RKP.

51. I.1. RPJP
RPJP merupakan dokumen perencanaan
yg berisi penjabaran Tujuan Nasional
sebagaimana yang diamanatkan dalam
UUD 1045. RPJP memuat visi jk Panjang.
Menurut Ohmae (2005) salah satu hal
yang harus dilakukan pemerintah adalah
mengantisipasi masa depan yg semakin
dinamis. Utk itu pemerintah perlu memiliki
visi jk Panjang, yang di jabarkan kedlm
RPJP.
Negara yg maju pesat, seperti Jepang,
Malaysia, Singapura memiliki visi Jk.Pj.

52.  Menurut UU No. 25/2004, jk waktu RPJP adalah
20 Th. RPJP Nasional hasil pembahasan DPR
adalah periode 2005-2025.
 Format Legal RPJP tsb berbentuk UU, sehingga
dokumen tsb dpt mengikat Agenda Presiden
terpilih selama periode 2005-2025.
 Format dan isi RPJP secara umum mencakup :
1) Visi nasional utk 20 th ke depan
2) Misi yg diemban utk mewujudkan visi tsb
3) Arah pembangunan Nasional selama 20
tahun kedepan

53. I.2. RPJM
RPJM merupakan rencana pemb utk 5 th
kedepan yg merupakan penjabaran dari
visi,misi dan program presiden terpilih yg
disusun dengan berpedoman pada RPJP.
Kemudian Rancangan awal RPJM itu
dijadikan pedoman utk semua Kementrian /
lembaga menyusun RENSTRA-KL dan
menjadi bahan MUSRENBANG jangka
menengah.

54.  Rancangan akhir disusun dg mengakomodasi
hasil MUSRENBANG ditetapkan menjadi RPJM
Nasional dg format dan isinya mencakup al:
1. Visi, misi, strategi, Agenda dan prioritas
Pembangunan Nasional.
2. Krangka ekonomi makro dan
pembiayaan pembangunan
3. Program KL, Program lintas KL dan
program lintas kewilayahan.
 RPJMN th 2004-2009 diterbitkan dg Perpres
RI No. 7/2005 tentang RPJMN Th 2004-2009

55. I.3. RKP
Merupakan Renbang. yg memuat priotas
pembangunan dan kondisi ekonomi makro
untuk satu tahun.
Rancangan awal RKP adalah rencana yg
dihasilkan melalui evaluasi capaian dan
kinerja pemb.pd tahun sebelumnya dan
perkiraan kondisi nasional pd th yg
direncanakan.
* Rancangan ini ini merupakan hasil proses
teknokratis yg dilaksanakan Bappenas
bersama Depkeu, BI dan BPS.

56.  Rancangan awal RKP digunakan :
sebagai dasar penyusunan pagu indikatif
dana perimbangan bagi masing-masing
PEMDA.
 Setelah rancangan awal mendapat
persetujuan dalam sidang kabinet maka
rancangan awal RKP bersama pagu
indikatif diedarkan ke KL dan PEMDA dg
surat edaran bersama (SEB) antara
Meneg Bappenas dan Menkeu.

57.  SEB digunakan oleh:
- KL sbg pedoman menyusun Rancangan
awal RENJA – KL
- PEMDA sbg pedoman menyusun RKPD
 Rancangan awal RENJA-KL digunakan
sbg bahan menyusun Rancangan RKP
dan akan menjadi bhn dlm pelaksanaan
MUSRENBANGNAS.

58.  Format isi RKP secara umum adalah :
- Prioritas Pembangunan Nasional
- Kerangka Ekonomi Mkaro dan Pembiayaan
- isu-isu pembangunan.
II. TAHAP PELAKSANAAN
 Pada tahap ini adalah pelaksanaan apa
yang telah disusun pada tahap perencanaan.
Tahap pelaksanaan ini diluar cakupan
perencanaan atau perencana.

59.  Dalam kenyataan yg ada pelaksanaan
proyek atau program lebih merupakan
tanggungjawab personil teknis dan
administratif dp perencana.
 Namun karena penysunan rencana
pembangunan merupakan proses yang
bersifat berkesinambungan, tahap
pelaksanaan tdk dapat dilihat secara
terpisah dari tahap yg lain.
 Yang lbh penting lagi, perencana perlu
mempertimbangkan bagaimana
mengoperasionalkan rencana tsb atau
merencanakan proses pelaksanaan.

60. III. TAHAP PEMANTAUAN DAN
EVALUASI
 Pemantauan adalah memantau kemajuan
suatu rencana atau proyek yg sedang
dilaksanakan. Hal itu perlu dilakukan krn:
- Utk menjamin agar kegiatan-kegiatan
yang dilaksanakan sesuai dg rencana.
- Utk mengidentifikasi masalah-masalah
yg mungkin terjadi.
Dg kt lain pemantauan perlu dilakukan utk
mengetahui apa sesungguhnya terjadi
selama proses pelaksanaan.

61.  Disamping pemantauan, diperlukan juga
evaluasi rinci thdp suatu rencana atau proyek,
baik stlh rampung maupun pada tahap-tahap
tertentu selama perlaksanaan berlangsung.
 Evaluasi dirancang guna :
1. menunjukkan sampai dimana tingkat
sasaran rencana tlh dicapai
2. Mengetahui terjadinya dampak yg tdk
diperhitung
3. Mengetahui alasan keberhasilan /
kegagalannya utk bahan masukan
perencanaan beikutnya.

62. 4. Sebagai sarana pengukuran
keberhasilan / kegagalan yg lalu
5. sebagai sarana penyediaan informasi
utk memperbaiki kegiatan perencanaan
mendatang.
B. HIRARKI PERENCANAAN PEMNAS
Hirarki perencanaan Pemnas yg
diterapkan di Indonesia merupakan
bagian dari adm. negara

63.  Pendekatan ini mencakup dan
mempertimbangkan berbagai segi dari hirargi
perencanaan baik dari segi proses,managemen,
kekuasaan maupun organisasi pemerintahan.
1. Lingkup Nasional
a. Penyusunan RPJMN
Penyusunan RPJMN dpt
dikategorikan sbg implikasi dari
perencanaan kebijakan yg bersifat
nasional dan merupakan tanggungjawab
Top level manajemen dipemerintahan.

64. b. Penyusunan Renstra- KL
Penyusunan Renstra-KL dapat
dikategorikan sebagai perwujudan
dari perencanaan administratif.
Renstra disusun utk 5tahun oleh
Pemerintah pusat dan mengacu
pada RPJMN/RPJM yang berisikan
program sektoral dan kegiatan
prioritas sesuai TUPOKSI masing-
masing instansi.

65. c. Penyusunan RKP
Penyusunan RKP merupakan bentuk
operasional tahunan yg bersifat teknis
dan merupakan rincian dari RPJMN
dan Renstra-KL serta merupakan
pedoman Penyusunan APBN.
2. Lingkup Daerah.
Prosesnya sama dg yg dilakukan
pusat.

66. BAGAN HIRARGI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL RPJMN RENSTRA RKPN
DAERAH RPJMD RENSTRA RKPD

67. C. KETERKAITAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN PEMBANGUNAN
Perencanaan dan penganggaran
sangat erat kaitan, apabila perencanaan
terlepas dari penganggaran, efektifitas
pelaksanaan kegiatan pembangunan tdk
dpt dipertanggung jawabkan.
Menjaga keterkaitan antara perencanaan
dan penganggaran berarti menjaga
konsistensi antara RPJM,RKP dan APBN.

68.  Menurut PP No. 21/2004 tentang
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
-KL (RKA-KL) disebutkan bahwa utk
menjaga keterkaitan antara perencanaan
dan penganggaran dilakukan penelaahan
kesesuaian antara RKA-KL dg RKP.
 Bagan berikut menggambarkan proses
perencanaan dan penganggaran yg
berlaku saat ini.

69. BAGAN PRENC DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN
RPJP RANCANGAN RKA - KL
RENJA – KL - Prog dgn Anggaran
- Kegiatan dg Anggaran
- Sub kegiatan dg Angg.
- Jenis belanja
- Mata angg keluaran
RPJM RKP (MAK) RAPBN
PERPRES - Lokasi
* Propinsi, Kab/Kot
- Indikator keluaran
- Perhitungan Belanja APBN
masing2 kegiatan
RENJA * Vol, Harga satuan
KL - Angg Pendapatan
* Kgiatan, DIPPA
RANCANGAN *mata Angg Pendp (MAP)
AWAL RKP * Kelompok pendapatan
- Unit pelaksana s/d Satuan
Kerja

70. VI. DESENTRALISASI KEUANGAN
 Desentralisasi keuangan berarti mengalihkan
tanggung jawab keuangan dari pemerintah
atasannya ke pemerintah daerah.
 Tanggung jwb keu yg dimaksud adalah
kewenangan utk memperoleh pendapatan dan
kewenangan mengatur pengeluaran.
 Variasi keterbatasan PEMDA disatu sisi dan
kewajiban Pemerintah Pusat dg berbagai
tugasnya di tingkat nasional mengharuskan
pelaksanaan desentralisasi keuangan yg berhati
hati. Utk itu perlu disusun strategi fiskal yg
mateng.

71.  Ada berbagai aspek yg perlu diperhatikan
dlm penyusunan strategi desentralisasi
keuangan. Salah satu aspek tsb adalah
perlunya ketegasan pelaksanaan
kewenangan desentralisasi yg telah
disepakati.
 Pd sisi PEMDA , diharapkan menjaga
keseimbangan anggarannya. Sedangkan
pada sisi pemerintah pusat diharapkan
disiplin dalam melakukan ketentuan yg
telah dikeluarkan.

72. VII. SISTEM PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA.
 Untuk melaksanakan amanat UU 1945 tentang
perlunya keuangan negara diatur dalam UU, maka
diterbitkan UU No.17 th 2003. Dlm UU tsb diatur
beberapa langkah perubahan baru yg mendasar
antara lain :
- Mengenai pengertian dan ruang lingkup
keuangan negara
- Azas umum keuangan negara
- Kedudukan presiden sebagai pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan negara.
- Pendelegasian kekuasan presiden kpd Menkeu
dan Menteri/Pim Lembaga.

73. - Susunan APBN dan APBD
- Ketentuan mengenai penyusunan dan
penetapan APBN dan APBD
- Pengaturan hub keu antara Pemerintah
Pusat dan Bank Sentral, PEMDA dan
Pemerintah/Lembaga asing.

74. VIII. SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN
PENGELOLAAN PEMBANGUNAN
 Pertanggung jawaban penelolaan pembangunan
merupakan suatu yg penting utk mendapatkan
kepastian mengenai keberhasilan atau ketepatan
suatu kegiatan / proyek pembangunan dlm
mencapai tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan.
 Proses pertanggungjawaban pengelolaan
pembangunandapat dilakukan melalui :
“pelaksanaan pengawasan yg dilakukan oleh
unit-unit pengawasan yg ada, baik yg bersifat
preventif maupun represif.”

75.  Sistem pengawasan Pembangunan di Indonesia
mencakup:
- pengawasan internal yg meliputi
pengawasan fungsional dan pengawasan
melekat sbg bagian dari pengendalian
internal.
- Pengawasan eksternal yg meliputi :
* Pengawasan eksternal intansi
oleh BPKP
* Pengawasan external Pemerintah oleh
lembaga konstitusional (DPR/DPRD, BPK) dan
masyarakat. Pengawasan yg dilakukan BPK
memfokuskan pd pemeriksaan kinerja, yg
tercermin dari perubahan pengelolaan keu
negara saat ini.