Penyuluh agama sebagai garda terdepan dalam menyampaikan nilai-nilai agama Hindu agar umat dapat menerapkan tri kerangka agama Hindu berbasiskan kearifan lokal
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
3. 2. Lembaga Agama
dan Keagamaan
Tingkat Provinsi :
PHDI, WHDI,
Peradah, KMHDI,
ICHI, LPDG, PSN,
BPH, Praja Niti,
Konseling
Pawiwahan.
PHDI
Tujuan
Agama
Hindu
ICHI
PSN
WHDI
LPDG
BPH
KMHDI
KONSEL
PERADAH
PRAJANITI
4. 3. Struktur Organisasi Kemenag Prov. Sulsel :
a. Bimas Hindu Kanwil Kemenag Prov. Sulsel
b. Penyelenggaran Bimas Hindu Kemenag Kab. Sidrap
c. Penyelenggara Bimas Hindu Kemenag Kab. Luwu Timur
4. Pasraman Formal : PWP 8, Adi Widya Pasraman 1
5. ➢ Guru PAH PNS : 99
➢ Penyuluh Fungsional : 4
➢ Penyuluh Non PNS : 60
➢ GTT : 45
➢ Pramubakti : 4
6. Pasraman Non Formal : 38
5. Jumlah SDM
6. B. STRATEGI PEMBINAAN UMAT
1. Meningkatkan Pelayanan Kehidupan Beragama.
2. Mengembangkan Seni Keagamaan Hindu, Festival Seni
Keagamaan, Festival Bleganjur, Utsawa Dharma Gita,
Pemilihan Keluarga Teladan Sukinah.
3. Penguatan Dan Pemberdayaan Lembaga-lembaga
Keagamaan, Bantuan Ekonomi Keumatan.
4. Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Dan Keagamaan,
Jamboree Pasraman, Pasraman Kilat, Sadhana Camp.
5. Pengembangan Dan Pembinaan Penyuluhan Agama Hindu,
Pemilihan Penyuluh Teladan.
7. C. PELAYANAN DAN PEMBINAAN UMAT HINDU
1. Bimas Hindu bersama lembaga agama rutin turun ke
kantong-kantong umat untuk pembinaan.
2. Bimas Hindu bersinergi dengan PHDI membangun Pasraman
Formal dan Non Formal
3. Melaksanakan kegiatan kepemudaan bekerja sama
dengan Peradah, KMHDI dan Hipmahat.
4. Membentuk kelompok-kelompok ekonomi keumatan.
5. Bantuan Pasraman, Pura dan bantuan operasional lembaga
agama.
8. D. TANTANGAN UMAT HINDU SULAWESI SELATAN
1. Letak Geografis menyulitkan sarana transportasi pembinaan
umat.
2. Pemukiman umat dipedalaman dan pegunungan.
3. Sebagian besar pemuda Hindu Alukta (Toraja) tidak lanjut
pendidikan, hanya batas SMP dan SMA.
4. Hindu Alukta tergolong ekonomi lemah.
5. Mata pencaharian mereka tidak jelas.
6. Dana operasional lembaga dalam pembinaan umat sangat
terbatas.
7. Kualitas tenaga pengelola lembaga masih lemah
9. HINDU ALUKTA / TORAJA
PITRA YADNYA
HINDU TOLOTANG / BUGIS SIDRAP
10. PERMASALAHAN UMAT HINDU SULAWESI SELATAN
❑ Lembaga Pendidikan Pasr Formal baru Tk. Adi Widya dan
PWP
❑ Tenaga Pendidik PAH tidak sesuai kebutuhan
❑ SDM Pengelola Lembaga Agama dan Keagamaan belum
maksimal melaksanan pembinaan dan pelayanan umat
Hindu.
❑ Ada kecenderungan umat lebih mengutamakan ritual
agama, dari kebutuhan lainnya.
❑ Sumber Dana Operasional Lembaga Agama tidak jelas,
hanya punia umat.
11. PERMASALAHAN UMAT HINDU SULAWESI SELATAN
❑ Umat Hindu belum mengutamakan pendidikan sebagai
kebutuhan penting dalam keluarga.
❑ Punia umat sangat terbatas, sumbangan Rp. 50.000/tahun
belum maksimal.
❑ Para pengelola lembaga Hindu bersifat nyambi,
menyebabkan pengelolaan lembaga agama lemah.
❑ Data lembaga dan umat belum valid.
❑ Lemahnya dana operasional lembaga dan kegiatan-
kegiatan lembaga keumatan.
12. E. HARAPAN
1. Meningkatkan kualitas SDM Hindu.
2. Membagun ekonomi keumatan.
3. Memaksimalkan lembaga sosial keagamaan dalam
pembinaan umat.
4. Tingkatkan koordinasi Direktorat Bimas Hindu dan lembaga-
lembaga keagamaan Hindu.