Mengenal Hubungan Struktur Sosial dan Hukum

1. BAB IV STRUKTUR SOSIAL DAN HUKUM
A. Pengertian Struktur Sosial
B. Bentuk Struktur Sosial
C. Kaidah Sosial dan Hukum
D. Lembaga Sosial dan Hukum
E. Kelompok Sosial dan Hukum
F. Lapisan Sosial dan Hukum
G. Kekuasaan dan Hukum

4. A. PENGERTIAN STRUKTUR SOSIAL
• Kata “struktur” berasal dari bahasa Latin yang
berarti : menyusun/membangun.
• Kata “sosial” berasal dari bahasa Latin yang
berarti : kawan/masyarakat, atau dapat diartikan
sebagai hubungan sesama manusia.
• Struktur Sosial adalah tatanan sosial dalam
kehidupan masyarakat, yang mana terkandung
hubungan timbal balik antara status dan peran
yang menunjuk pada suatu keteraturan perilaku.

5. Ciri-ciri struktur sosial :
1. Abstrak
2. Vertikal dan Horizontal
3. Landasan Sebuah Proses Sosial
4. Sistem Peraturan Tata Kelakuan dan
Pola Hubungan Masyarakat
5. Berkembang dan berubah

6. Menurut para ahli :
a. Coleman
Adalah pola hubungan antar manusia dan antar
kelompok manusia
b. Soerjono Soekantto
Adalah sebuah hubungan timbal balik antara
posisi-posisi sisial dan peranan-peranan sosial.
c. Talcott Parsons
Struktur sosial adalah keterkaitan antara
manusia

7. Menurut Nasikun, di Indonesia struktur sosial dapat dilihat secara
:
STRUKTUR
SOSIAL
HORIZONTAL/
DIFERENSIASI
SOSIAL
VERTICAL/
STRATIFIKASI
SOSIAL
B. BENTUK STRUKTUR SOSIAL

8. • Adalah pembedaan
masyarakat yang masih
memiliki derajat
maupun tingkatan yang
sama
Diferensiasi Sosial
• Adalah pembedaan
masyarakat yang
memicu munculnya
hirarki dan kelas-kelas
sosial di masyarakat
Stratifikasi Sosial

9. Horizontal/Diferensiasi Sosial
Suku
Ras
Agama
Gender
Klan
Profesi
Vertikal/Stratifikasi Sosial
Terbuka
Tertutup

10. • Kaidah adalah patokan-patokan atau pedoman-
pedoman perihal tingkah laku atau perikelakuan yang
diharapkan.
Kaidah
Mengatur pribadi
manusia
Kaidah
Kepercayaan
Kaidah
Kesusilaan
Mengatur kehidupan
antar manusia
Kaidah
Kesopanan
Kaidah
Hukum
C. KAIDAH SOSIAL DAN HUKUM

11. • Masyarakat memerlukan suatu mekanisme
pengendalian sosial agar segala sesuatunya
berjalan dengan tertib.
• Mechanism of social control ialah segala
sesuatu yang dilakukan untuk
melaksanakan proses yang direncanakan
maupun yang tidak direncanakan untuk
mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para
warga masyarakat agar menyesuaikan diri
dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan
masyarakat yang bersangkutan

12. • Permasalahan yang muncul adalah bagaimana
membedakan kaidah hukum dengan kaidah
sosial, berikut pendapat beberapa ahli :
Brosnilow Malinowski
• Ia mengatakan bahwa hukum tidak hanya berperan dalam
keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan
tetapi hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari
• Namun dalam penerapannya ada beberapa kaidah yang
memerlukan dukungan dari kekuasaan yang terpusat, yaitu Kaidah
Hukum
Max Weber
• Ia mengatakan bahwa pelaksaan hukum dilakukan oleh suatu
kekuasaan yang terpusat

13. Namun, berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat
dijelaskan bahwa hukum mempunyai ciri-ciri khusus
yang dapat membedakannya dengan kaidah- kaidah
lain, yaitu :
a. Hukum bertujuan untuk menciptakan
keseimbangan antara kepentingan-kepentingan.
b. Hukum mengatur perbuatan-perbuatan manusia
yang bersifat lahiriah.
c. Hukum dijalankan oleh badan-badan pelaksana
hukum
d. Hukum bertujuan mencapai kedamaian, yang
berarti suatu keserasian antara ketertiban
dengan ketentraman

14. D. LEMBAGA SOSIAL DAN HUKUM
D. LEMBAGA SOSIAL DAN HUKUM
Manusia Nilai Norma
Sistem
Norma
Lembaga
Sosial
Terbentuknya lembaga sosial tidak lepas dari
berbagai aktivitas manusia yang dilakukan secara
sadar maupun tidak sadar, baik disengaja
maupun tidak. Lembaga sosial terbentuk dari
peristiwa tingkah laku individu yang dilakukan
berulang-ulang sehingga aktivitas tsb
melembaga dan melekat pada masing-masing
individu

15. Contoh :
Dahulu di dalam jual beli, seorang perantara
tak harus diberi fee dari keuntungan. Akan
tetapi, lama-kelamaan terjadi norma budaya
bahwa perantara tersebut harus mendapat
fee-nya, di mana sekaligus dikuatkan siapa
yang menanggung itu, yaitu pembeli ataukah
penjual.

16. Lembaga Sosial adalah suatu himpunan norma-
norma dari segala tingkatan yang menyangkut
kebutuhan pokok manusia
Fungsinya sebagai pedoman berperilaku atau
sebagai dasar melakukan aktivitas guna mengadakan
pengendalian sosial (social control)
Menurut Soerjono Soekanto, ia mengatakan bahwa
hukum merupakan lembaga sosial. Hukum sebagai
lembaga sosial harus memenuhi kebutuhan pokok
manusia akan kedamaian di masyarakat. Sejatinya
masyarakat tidak akan hidup teratur dan damai jika
tanpa adanya hukum

17. Jadi, lembaga sosial tersebut berkaitan dengan :
Seperangkat norma yang saling berkaitan,
bergantung dan mempengaruhi
Seperangkat norma yang dapat dibentuk,
diubah dan dipertahankan sesuai dengan
kebutuhan hidup
Seperangkat norma yang mengatur
hubungan antar warga masyarakat agar
dapat berjalan tertib dan teratur

18. Fungsi Lembaga Sosial
Memberikan pedoman pada anggota-anggota
masyarakat, bagaimana mereka harus bersikap dan
bertingkah laku
Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan
Menyelenggarakan sistem pengendalian sosial, yang
bertujuan untuk mendidik, mengajak atau memaksa
warga masyarakat agar mematuhi nilai dan borma
yang berlaku

19. PROSES PERTUMBUHAN LEMBAGA SOSIAL

20. TIPE-TIPE LEMBAGA SOSIAL
Sudut
Perkembanga
nnya
Cresive
Institutions
Evated
Institutions
Sudut Sistem
Nilai
Basic
Institution
Subsidiary
Institutions
Sudut
Penerimaan
Masyarakat
Socially
Santioned
Institutions
Socially
Unsactioned
Institution
Sudut
Penyebarannya
General
Institutions
Resticted
Instituion
Menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin didalam buku
Soerjono Soekanto, ada beberapa tipe lembaga sosial, yaitu :

21. 1. Dari sudut perkembangannya
Cresive institutions atau lembaga-lembaga utama yang
tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Ex : agama,
perkawinan, dll
Enacted institutions lembaga yang sengaja dibentuk
untuk memenuhi kebutuhan, tetapi masih tetap
didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan dalam
masyarakat. Ex : lembaga pendidikan, lembaga utang
piutang, dll
2. Dari sudut sistem nilai
Basic institutions, yaitu Dianggap sebagai lembaga
kemasyarakatan yang sangat penting untuk
memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam
masyarakat. Ex : negara, keluarga, sekolah, dll
Subsidiary institutions, yaitu Dianggap kurang penting,
seperti kegiatan rekreasi

22. 3. Dari sudut penerimaan masyarakat
Socially sanctioned institutions, adalah lembaga
yang diterima oleh masyarakat. Ex : sekolah,
perusahaan, dll
Socially Unsanctioned institutions adalah lembaga
yang ditolak masyarakat, walaupun kadang- kadang
masyarakat tidak berhasil memberantasnya. Ex :
preman, pencopet, pemeras, dll
4. Dari sudut penyebarannya
 General institutions adalah lembaga yang hampir
dikenal semua masyarakat. Ex : religi atau agama
 Restricted institutions adalah lembaga yang dianut
oleh masyarakat tertentu di dunia. Ex : agama Islam
mayoritas di negara Indonesia

23. 5. Dari sudut fungsinya
 Operative institutions, adalah lembaga yang
menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan
dari masyarakat yang bersangkutan. Ex : institusi
ekonomi
 Regulative institutions, adalah lembaga yang
mempunyai tujuan untuk mengawasi hukum atau tata
perbuatan dalam masyarakat. EX : Institusi Hukum dan
Politik

24. Hubungan Hukum dengan Lembaga Sosial
• Hukum merupakan lembaga sosial. Dimana didalam
prosesnya, hukum bertindak sebagai lembaga sosial
yag digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia
akan kedamaian dalam masyarakat.
• Hukum adalah suatu sistem aturan yang mengikat
dan dibuat oleh penguasa melalui lembaga atau
institusi hukum.
• Hukum sebagai lembaga sosial artinya kita akan
mengamati hukum lebih dari suatu sistem peraturan
belaka, melainkan juga bagaimana hukum
menjalankan fungsi sosial di masyarakat

25. E. KELOMPOK SOSIAL DAN HUKUM
Ciri-ciri dari kelompok sosial adalah sebagai berikut :
a. Adanya kesadaran setiap anggota kelompok bahwa dia
merupakan bagian dari kelompok;
b. Adanya hubungan timbal balik antar anggota;
c. Adanya satu atau beberapa faktor yang dimiliki
bersama (seperti nasib yang sama, kepentingan yang
sama, dll) sehingga hubungan antara mereka
bertambah erat;
d. Adanya struktur kelompok;
e. Adanya perangkat kaidah-kaidah.
Kelompok Sosial adalah himpunan atau kesatuan
manusia yang hidup bersama, oleh karena adanya
hubungan antara mereka.

26. Syarat Kelompok Sosial
• Adanya Interaksi antar anggota
• Interdependen
• Kesadaran
• Adanya Kesamaan
• Rasa menjadi bagian
• Struktur
• Mempunyai sistem dan terus menjalankan proses berkembang

27. Hubungan Kelompok Sosial dan Hukum
• Dalam mempelajari kelompok sosial merupakan
hal yang penting bagi hukum, karena hukum
merupakan suatu aturan yang dibuat untuk
mendapatkan kepastian hukum yang diwujudkan
dari interaksi sosial yang dinamis di dalam
kelompok sosial tersebut.
• Interaksi sosial yang dinamis tersebut lama
kelamaan akan menjadi nilai-nilai sosial yg
berupa konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup di
dalam alam pikiran bagian terbesar warga
masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan
tidak baik di dalam pergaulan hidup,

28. F. LAPISAN SOSIAL (STRATIFIKASI SOSIAL)
DAN HUKUM
Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau
masyarakat ke dalam kelas-kelas yang secara bertingkat
atau hirarki
Pengelompokan dari adanya stratifikasi sosial biasanya
didasari oleh kekayaan, kekuasaan, kehormatan dan
mungkin juga pengetahuan
Semakin rendah status sosial seseorang, maka semakin
banyak hukum yang mengatur. Namun semakin banyak
kekuasaan, kekayaan dan kehormatan maka semakin
sedikit pula kekuasaan yang mengaturnya

29. G. KEKUASAAN DAN HUKUM
Hukum tanpa kekuasaan adalah
angan-angan, kekuasaan tanpa
hukum adalah kezaliman (mochtar
kusumaatmadja)

30. • sosiologi tidak memandang kekuasaan sebagai
sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Akan
tetapi sosiologi mengakui kekuasaan sebagai
unsur yang sangat penting dalam kehidupan
suatu masyarakat
• Apabila kekuasaan dijelmakan pada diri
seseorang, maka biasanya orang itu dinamakan
pemimpin, dan mereka yang menerima
pengaruhnya adalah pengikutpengikutny

31. • Dalam pelaksanaan hukum dalam masyarakat,
penerapan hukum terhadap orang-orang yang
mempunyai kekuasaan politik yang kecil relatif
lebih mudah bila dibandingkan terhadap orang-
orang dengan kekuasaan politik yang besar.
• Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam
pelapisan sosial maka semakin sedikit hukum yang
mengaturnya. Semakin rendah kedudukan
seseorang dalam pelapisan sosial maka semakin
banyak hukum yang mengaturnya.
• Pelaksanaan hukum pada orang yang mempunyai
kekuasaan relatif besar akan berbalik menimbulkan
tekanan pada badanbadan pelaksana hukum

32. • Dalam penerapannya, hukum memerlukan
kekuasaan. Kekuasaan memberikan kekuatan
pada penegak hukum untuk menjalankan fungsi
hukum. Kekuasaan diperlukan karena hukum
bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan,
pelaksanaan hukum akan mengalami banyak
hambatan. Semakin tertib dan teratur suatu
masyarakat, makin berkurang kebutuhan
dukungan kekuasaan