Peraturan ini mengatur tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan menengah. Penilaian dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memantau kemajuan dan hasil belajar siswa, serta mendeteksi kebutuhan perbaikan. Penilaian mencakup kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan, dilakukan secara autentik dan non-autentik, serta menggunakan berbagai prinsip dan skala
Lampiran Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian,alvinnoor
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan tentang Standar Penilaian Pendidikan yang menjelaskan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
Permendikbud tahun2014 nomor104_lampiran penilaian hasil belajarWinarto Winartoap
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan menengah. Pedoman ini memberikan panduan kepada pendidik dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil penilaian siswa. Penilaian bertujuan untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, menentukan ketuntasan belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan k
Format rpp pada permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaanRisky Widodo
Dokumen tersebut membahas perubahan format RPP dalam kurikulum 2013 berdasarkan beberapa peraturan kemdikbud, yaitu Permendikbud No. 81A/2013, 58/2014, 59/2014, dan 103/2014. Format RPP mengalami perubahan pada penghapusan tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran, serta penambahan indikator pencapaian kompetensi. Dokumen juga membahas ketentuan batas nilai kelulusan (KKM) dalam kurikulum 2013 yang dit
Peraturan ini mengatur tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan menengah. Penilaian dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memantau kemajuan dan hasil belajar siswa, serta mendeteksi kebutuhan perbaikan. Penilaian mencakup kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan, dilakukan secara autentik dan non-autentik, serta menggunakan berbagai prinsip dan skala
Lampiran Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian,alvinnoor
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan tentang Standar Penilaian Pendidikan yang menjelaskan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
Permendikbud tahun2014 nomor104_lampiran penilaian hasil belajarWinarto Winartoap
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan menengah. Pedoman ini memberikan panduan kepada pendidik dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil penilaian siswa. Penilaian bertujuan untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, menentukan ketuntasan belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan k
Format rpp pada permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaanRisky Widodo
Dokumen tersebut membahas perubahan format RPP dalam kurikulum 2013 berdasarkan beberapa peraturan kemdikbud, yaitu Permendikbud No. 81A/2013, 58/2014, 59/2014, dan 103/2014. Format RPP mengalami perubahan pada penghapusan tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran, serta penambahan indikator pencapaian kompetensi. Dokumen juga membahas ketentuan batas nilai kelulusan (KKM) dalam kurikulum 2013 yang dit
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 menetapkan standar proses pembelajaran untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang mencakup perencanaan proses pembelajaran melalui silabus dan RPP, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.
06. b. salinan lampiran permendikbud no. 64 th 2013 ttg standar isiAmrizal Ahmad
Dokumen tersebut merupakan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen tersebut menjelaskan delapan tingkat kompetensi yang harus dicapai siswa mulai dari TK hingga SMA beserta deskripsi kompetensi inti untuk masing-masing tingkat.
Pedoman ini mengatur tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan menengah. Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dan dapat berupa kegiatan krida, karya ilmiah, olah bakat, keagamaan, atau bentuk lainnya. Kegiatan ekstrakurikuler wajib dan pilihan diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan melibatkan pihak sekolah, guru, orang tua
Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007: Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetens...Yani Pieter Pitoy
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang harus dipenuhi oleh setiap guru di Indonesia, mencakup kualifikasi minimal sarjana atau diploma empat sesuai bidangnya serta kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
Dokumen tersebut memberikan panduan penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Panduan ini menjelaskan pengertian penilaian hasil belajar, prinsip, teknik, mekanisme dan prosedur penilaian, serta penjabaran penilaian pada masing-masing mata pelajaran dengan mengacu pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Permendiknas no. 41 tahun 2007 standar prosesslametwdt
Standar proses pembelajaran mengatur kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran. Perencanaan meliputi penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran oleh guru. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Penilaian hasil pembelajaran dilakukan guru untuk mengukur
Proposal ini meminta bantuan dana untuk penguatan program PAUD Nusa Indah di Desa Limpas, Indramayu. PAUD ini membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana serta penambahan alat permainan dan pembelajaran untuk 25 peserta didiknya. Dana sebesar Rp30 juta akan digunakan untuk penambahan perabot, alat pembelajaran, operasional, dan penguatan manajemen dan kualitas pendidik. Tujuannya adalah memberikan pendidikan berkualitas bagi an
PKBM Luhur Pekerti meminta bantuan kepada pemerintah untuk penguatan sarana dan prasarana. Bantuan diperlukan untuk penyelenggaraan rapat, pengembangan program, serta pembelian peralatan kantor, peralatan komputer, dan perabot kelas untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat.
Buku ini membahas tentang pendidikan akhlak melalui berbagai kegiatan pembelajaran seperti menanggapi informasi dari media elektronik, memperkenalkan diri, membaca cepat teks nonsastra, menulis paragraf naratif, dan mengidentifikasi unsur-unsur puisi.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 menetapkan standar proses pembelajaran untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang mencakup perencanaan proses pembelajaran melalui silabus dan RPP, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.
06. b. salinan lampiran permendikbud no. 64 th 2013 ttg standar isiAmrizal Ahmad
Dokumen tersebut merupakan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen tersebut menjelaskan delapan tingkat kompetensi yang harus dicapai siswa mulai dari TK hingga SMA beserta deskripsi kompetensi inti untuk masing-masing tingkat.
Pedoman ini mengatur tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan menengah. Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dan dapat berupa kegiatan krida, karya ilmiah, olah bakat, keagamaan, atau bentuk lainnya. Kegiatan ekstrakurikuler wajib dan pilihan diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan melibatkan pihak sekolah, guru, orang tua
Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007: Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetens...Yani Pieter Pitoy
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang harus dipenuhi oleh setiap guru di Indonesia, mencakup kualifikasi minimal sarjana atau diploma empat sesuai bidangnya serta kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
Dokumen tersebut memberikan panduan penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Panduan ini menjelaskan pengertian penilaian hasil belajar, prinsip, teknik, mekanisme dan prosedur penilaian, serta penjabaran penilaian pada masing-masing mata pelajaran dengan mengacu pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Permendiknas no. 41 tahun 2007 standar prosesslametwdt
Standar proses pembelajaran mengatur kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran. Perencanaan meliputi penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran oleh guru. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Penilaian hasil pembelajaran dilakukan guru untuk mengukur
Proposal ini meminta bantuan dana untuk penguatan program PAUD Nusa Indah di Desa Limpas, Indramayu. PAUD ini membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana serta penambahan alat permainan dan pembelajaran untuk 25 peserta didiknya. Dana sebesar Rp30 juta akan digunakan untuk penambahan perabot, alat pembelajaran, operasional, dan penguatan manajemen dan kualitas pendidik. Tujuannya adalah memberikan pendidikan berkualitas bagi an
PKBM Luhur Pekerti meminta bantuan kepada pemerintah untuk penguatan sarana dan prasarana. Bantuan diperlukan untuk penyelenggaraan rapat, pengembangan program, serta pembelian peralatan kantor, peralatan komputer, dan perabot kelas untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat.
Buku ini membahas tentang pendidikan akhlak melalui berbagai kegiatan pembelajaran seperti menanggapi informasi dari media elektronik, memperkenalkan diri, membaca cepat teks nonsastra, menulis paragraf naratif, dan mengidentifikasi unsur-unsur puisi.
Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK N 1 Patrol membahas tiga hal utama, yaitu: (1) materi ajaran mengenai penggunaan lafal, tekanan, intonasi, dan jeda dalam bahasa Indonesia, (2) metode pembelajaran interaktif seperti diskusi kelompok dan demonstrasi, (3) penilaian siswa melalui tes tertulis dan observasi kinerja.
Kurikulum Paket B PKBM Luhur Pekerti menjelaskan struktur dan muatan kurikulum program setara SMP. Kurikulum ini disusun berdasarkan standar nasional pendidikan dan memperhatikan karakteristik daerah serta peserta didik, dengan muatan mata pelajaran standar dan pengembangan diri. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan induktif, terpadu, partisipatif, konstruktif dan berbasis lingkungan, serta metode seperti kooper
This document provides tips for organizing an academic conference with three or fewer sentences:
Organizing a conference requires assembling teams to handle security, medical emergencies, technology needs, and VIP attendees. Successful conferences have clear rules, individual points of contact for complex issues rather than groups, and volunteers directed to specific tasks. Proper planning includes having backup plans, requiring advance materials, budgeting contingencies, and delegating responsibilities.
El Programa Telemedicina Anáhuac proporciona servicios médicos, paramédicos y educación médica continua a través de unidades móviles y telemedicina a comunidades marginadas y remotas en varios estados de México. El programa opera desde su base en el Hospital CIDECO Acapulco y ha realizado más de 20,000 teleconsultas, campañas de promoción de la salud, y educación médica continua a través de videoconferencias. El programa ha recibido varios premios y reconocimientos por su contribución al desar
Um grupo de alunos criou um logótipo para sua escola após escolher palavras-chave e cores representativas. Eles desenharam imagens das palavras-chave e as digitalizaram no computador para criar o logótipo final. O logótipo foi estilizado em formas geométricas e produzido em diferentes variações de cores para uso em diversos materiais da escola.
Using Mobile Video for College/Campus MinistryBrian Barela
This document discusses using mobile video for college ministry and compares strategic vs non-strategic approaches. A strategic approach would involve limited production time, wide distribution through platforms like Facebook and YouTube, and user-generated content from students that may not be high quality but engages people through its fun and involvement of students. Questions are asked at the end for feedback on mobile video ideas.
Is Meditation Harmful Dr Shriniwas Kashalikargauramohan
Meditation is not a harmful activity, but rather a natural stage of inner growth and blossoming that occurs through holistic personal and social development. [1] Proper meditation requires going through different stages of physical, emotional, intellectual and spiritual study, similar to progressing through school and university. [2] What is commonly practiced as "meditation" that lacks solutions for individual and social problems can be harmful and cause misery. [3] True meditation is an evolved state achieved through actively implementing holistic solutions to stressors in life.
The document discusses several pre-writing techniques including:
1) Plato's Socratic method of dialectic which uses questioning to analyze arguments in debates.
2) Thrasymachus, a sophist from The Republic who believes the most convincing argument is more important than accuracy.
3) Common fallacies used in arguments like red herrings, personal attacks, and false dilemmas.
4) The technique of free writing to get ideas on paper without pausing for revision.
5) Idea mapping for brainstorming and planning essays by expanding from a central idea.
6) Outlining, including the MLA format, to prepare to write an essay in an organized structure.
Apresentação Plano de Negócios Oportunity Polishopmarcioklitzke
Este documento apresenta as oportunidades de negócios da Polishop para novos empreendedores. Ele descreve os benefícios de se tornar um empreendedor Polishop, como receber produtos, loja virtual e apoio. Também simula os ganhos potenciais com bônus a medida que a rede de lojas cresce, podendo chegar a viagens, carros e outros prêmios de alto valor. O documento convida os leitores a traçarem seu próprio destino como empreendedores.
O documento discute o Concílio de Trento, que redefiniu os dogmas da Igreja Católica em resposta à Reforma Protestante, o movimento gnóstico que desafiava os cristãos ortodoxos, e o maniqueísmo, religião dualista fundada por Mani que influenciou o gnosticismo.
ETK implemented SINFOS to synchronize product data across its 400 stores and suppliers. SINFOS creates a central data pool where suppliers send data once to reach all recipients. This ensures accurate data and reduces challenges of bilateral synchronization between each partner. For ETK, SINFOS provides benefits like increased data quality, time savings from standard processes, and cost savings from efficient automatic data exchange.
Este documento descreve a construção e dimensionamento de um aquecedor solar de água feito com garrafas PET. Ele fornece duas soluções importantes: aquecimento de água usando energia solar e reutilização de garrafas PET descartadas. O documento explica como dimensionar o aquecedor calculando o consumo diário de água, a energia necessária para aquecimento e o número de garrafas PET necessárias. Um software foi desenvolvido para facilitar o dimensionamento. Simulações mostram os resultados para casas populares de diferentes tamanhos de família.
Peraturan ini mengatur tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan menengah. Penilaian dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memantau kemajuan dan hasil belajar siswa, serta mendeteksi kebutuhan perbaikan. Penilaian dilaksanakan dalam bentuk autentik dan non-autentik dengan pendekatan utama penilaian autentik. Lingkup penilaian mencakup kompetensi sikap, pengetahuan dan k
Peraturan ini menetapkan standar penilaian pendidikan nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar penilaian mencakup mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar siswa secara objektif, terpadu, dan edukatif. Penilaian dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa.
Peraturan ini mengatur tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah. Pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas yang interaktif, menyenangkan, dan kontekstual sesuai minat siswa. Pendekatan saintifik digunakan dengan tahapan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun oleh guru mengacu pada silabus untuk mencapai kompetensi dasar.
3. paparan standar penilaian 2013 prof udinSuaidin -Dompu
Dokumen tersebut membahas tentang standar penilaian dalam Kurikulum 2013. Tujuan workshop adalah memastikan peserta memahami konsep penilaian baru yang menggunakan standar kompetensi lulusan sebagai acuan dan meliputi penilaian otentik, portofolio, dan self-assessment. Dibahas pula prinsip penilaian yang objektif, terpadu, transparan, dan edukatif serta lingkup penilaian yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampil
Perubahan PP No. 19 Tahun 2005 Menjadi PP No. 32 Tahun 2013 Guss No
PP No. 32/2013 memperkenalkan perubahan-perubahan penting terhadap PP No. 19/2005 mengenai standar nasional pendidikan, antara lain: menghapus kedudukan kurikulum sebagai bagian dari standar isi; mengatur kompetensi lulusan secara lebih terstruktur; mengatur penilaian yang seragam untuk semua mata pelajaran; mengecualikan Ujian Nasional untuk SD; dan memberikan peran lebih besar kepada pemerintah daer
PP No. 32/2013 memperkenalkan perubahan-perubahan penting terhadap PP No. 19/2005 mengenai standar nasional pendidikan, antara lain: menghapus kedudukan kurikulum sebagai bagian dari standar isi; mengatur kompetensi lulusan secara lebih terstruktur; mengatur penilaian yang seragam untuk semua mata pelajaran; mengecualikan Ujian Nasional untuk SD; dan memberikan peran lebih besar kepada pemerintah daer
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah. Pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas dengan pendekatan saintifik/berbasis proses keilmuan yang meliputi proses mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun oleh guru dengan mengacu pada silabus dan memuat identitas sekolah, kompetensi, materi, kegiatan pembelajaran
Similar to Salinan permendikbud ri no.104 tahun 2014 (20)
Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 546 Tahun 2023, tanggal 20 Juli 2023, tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Indramayu membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023 sebanyak 1.780 formasi, dengan rincian sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.
FORMASI YANG DIBUTUHKAN
1. Formasi PPPK Jabatan Fungsional Guru sebanyak 1.673 formasi.
2. Formasi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan sebanyak 100 formasi;
3. Formasi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis sebanyak 7 formasi;
PERSYARATAN UMUM
Persyaratan Pelamar Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023 (Lampiran V) adalah sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PPPK/PNS/TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai PNS/CPNS/PPPK/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
5. Tidak menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Masa hubungan perjanjian kerja formasi PPPK untuk jabatan fungsional guru antara 1 (satu) s.d 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi dan apabila usianya kurang dari 5 (lima) tahun Batas Usia tertentu, masa hubungan perjanjian kerjanya menyesuaikan dengan Batas Usia Tertentu.
TATA CARA PENDAFTARAN
Tata cara pendaftaran Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:
1. Pelamar membuat akun melalui https://sscasn.bkn.go.id dengan cara:
2. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
3. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
4. Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudu
ANDA MAU TAHU BERAPA GAJI PPPK???
Intip ini daftar gaji dan tunjangan PPPK 2023. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuka peluang bagi kalangan profesional, diaspora, hingga eks tenaga honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan 111.485 NIP CPNS 2021, 164.794 NI PPPK Guru Tahap I, 102.996 NI PPPK Guru Tahap II, dan 11.734 NI PPPK Non Guru pada periode 20 Mei 2022.
Setelah proses penetapan NIP di BKN selesai, maka selanjutnya akan diterbitkan Surat Keterangan (SK) untuk CPNS dan PPPK Guru serta PPPK Non Guru. Banyak masyarakat yang penasaran soal gaji yang diterima oleh PPPK.
Lantas berapa gaji dan tunjangan PPPK?. Dikutip dari berbagai sumber, Kamis (5/1/2023) berikut daftar gaji dan tunjangan PPPK.
Daftar gaji dan tunjangan PPPK:
Gaji dan tunjangan PPPK sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 98 tahub 2020. Dalam PP tersebut disebutkan rincian besaran gaji yang akan diperoleh PPPK berdasarkan masa kerja golongan (MKG) sebagai berikut.
1. Golongan I PPPK
Golongan I PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp1.794.900.
Sedangkan masa kerja maksimal 26 tahun memperoleh gaji sebesar Rp2.686.200.
2. Golongan II PPPK
Golongan II PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp1.960.200.
Sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji sebesar Rp2.843.900.
3. Golongan III PPPK
Golongan III PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp2.043.200.
Sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji sebesar Rp2.964.200.
4. Golongan IV PPPK
Golongan IV PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp2.129.500.
Sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji sebesar Rp3.089.600.
PEMERINTAH KABUPATEN INDRMAYU
KECAMATAN PATROL
KANTOR KUWU DESA BUGEL
JL. Raya Bugel KM. 45 Indramayu Kode Pos 45258
SURAT PERJANJIAN KESEPAHAMAN
JUAL BELI TANAH SAWAH
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Siti Fauziah
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Petani / Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Bugel Kec. Patrol Kab. Indramayu
Untuk selanjutnya disebut pihak ke-1 (Penjual)
Nama : Rastilah, S.Pd.
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Guru
Alamat : Desa Sukahaji Kec. Patrol Kab. Indramayu
Untuk selanjutnya disebut pihak ke-2 (Pembeli)
Pada tanggal : Sembilan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pihak ke-1 telah menjual, lepas/mutlak sebidang tanah sawah dengan Lokasi adminitratif Desa Bugel blok Daris seluas 191,9 Bata (2.868,6 Meter Persegi) Dengan Bukti kepemilikan Surat tanah berupa Sertifikat/AJB/SPPT Atas Nama Siti Fauziah Kepada pihak ke-2 dengan harga tunai Sebesar Seratus tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah (Rp. 172.710.000), Pembayaran dilakukan dihadapan saksi-saksi dengan tunai.
Batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
• Sebelah Barat : Wartinih
• Sebelah Timur : Dipan
• Sebelah Utara : H. Wadirah
• Sebelah Selatan : Carman
Maka sejak tanggal Sembilan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat tanah sawah tersebut di atas telah menjadi hak milik pihak ke-2.
Pada waktu pelaksanaan jual beli tanah tersebut, baik pihak ke-1 (Penjual) maupun pihak ke-2 (Pembeli), juga saksi-saksi semuanya menyatakan satu sama lain dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan segala sesuatu dengan itikad baik.
Demikian, setelah keterangan isi jual beli ini dimengerti oleh pihak ke-1 dan pihak ke-2, juga saksi-saksi, maka ditanda tanganilah sebagai permulaan saat pemindahan hak milik pihak ke-1 kepada pihak ke-2.
Indramayu, 9 Januari 2024
Pihak ke-1
(Siti Fauziah) Pihak ke-2
(Rastilah, S.Pd.)
Saksi-Saksi
Saksi 1
KUWU Desa Bugel
(Kusnadi) Saksi 2
(Suwat)
Deru air terjun jatuh dibebatuan menambah dramatis suasana disekitar. Cuaca yang dingin dan sangat sejuk membuat nyaman suasana. Hamparan hijau dibukit dan pohon rindang membuat betah memanjakan mata jauh memandang. Subang banyak memiliki pesona wisata alam, salah satunya CURUG CIjALU. Akses mudah ditempuh dengan jalan setapak beraspal sepanjang sampai ujung lokasi. Tiket masuk sangat terjangkau dan faktor keamanan area parkir sangat terjaga. Selain Pesona Air Terjun, juga terdapat Area Camping dan Bumi Perkemahan cocok untuk para siswa mengenal lebih dekat dengan alam ciptaan Allah SWT nan sempurna.
Curug Cijalu Subang adalah salah satu obyek wisata di daerah subang yang menyuguhkan keindahan alam alami dengan pesona air terjun yang menjulang dan sejuk serta jernih arinya. selain cocok untuk swa foto juga sangan indah untuk menyejukkan mata. Curug Cijalu Subang selain menyuguhkan keindahan alam juga memiliki area camping dan bumi perkemahan. Harga Tiket masuk per orang dikenai Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), plus biaya parkir.
Indramayu, 28 Desember 2023
Kepada,
Yth.Ibu Bupati Indramayu
di,-
I N D R A M A Y U
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : RASTILAH, S.Pd.
Tempat/tanggal lahir : Indramayu, 20 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki – Laki
NIK : 3212312005790001
Jenjang Pendidikan : S-1
Formasi yang dilamar : Dinas Pendidikan
Alamat : Dusun V Blok Cangkingan Rt/Rw 004/005 Desa Sukahaji Kec. Patrol Kab. Indramayu
No. Telepon : 082310805868 / 087845159061
Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diterima menjadi calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023, dan sebagai bahan pertimbangan bersama ini disampaikan berkas lamaran dengan lampiran sebagai berikut:
1. Pas foto
2. Kartu tanda penduduk (KTP) elektronik;
3. Surat pernyataan 5 poin;
4. Surat Pernyataan PPPK;
5. Pakta Integritas PPPK;
6. Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan;
7. Transkrip Nilai;
8. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas;
9. Surat keterangan tidak sedang mengkonsumsi napza dari dokter rumah sakit pemerintah;
10. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Hormat Saya,
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Mohamad Irfan Haviluddin, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Indramayu, 01 Juni 1990
Agama : Islam
Alamat : Blok Sumuran RT 026 RW 004 Desa Tugu Kidul Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu 45281
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:
1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta (termasuk Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis; dan
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di pengadilan, serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil alih oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar.¬¬
¬
Indramayu, Desember 2023 Yang Membuat Pernyataan,
Rastilah, S.Pd.
Indramayu, 20 Mei 1979
Anak Pertama : Rasel Amelia
Anak Kedua : Rasel Dwi Ananda
Alamat : Jl. Arjasari Dusun V Blok Cangkingan Rt/Rw 004/005 Desa Sukahaji Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu Kode pos 45257
Rastilah membuat pernyataan bahwa dia tidak pernah dihukum pidana penjara atau diberhentikan tidak hormat dari pekerjaannya. Dia juga tidak berkedudukan sebagai calon aparatur sipil negara atau terlibat dalam politik praktis, dan bersedia ditempatkan di mana saja di Indonesia atau luar negeri.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
Salinan permendikbud ri no.104 tahun 2014
1. SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 2014
TENTANG
PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PENDIDIK
PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2a)
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah;
2. -2-
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 13 tahun 2014.
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54
Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64
Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan
Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65
Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66
Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar
dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57
Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58
Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59
Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;
3. -3-
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60
Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PENDIDIK PADA
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan
informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam
kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan
kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis,
selama dan setelah proses pembelajaran;
2. Penilaian Autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik
menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang
diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang
sesungguhnya;
3. Ketuntasan Belajar merupakan tingkat minimal pencapaian kompetensi
sikap, pengetahuan, dan keterampilan meliputi ketuntasan penguasaan
substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar;
4. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah
Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB),
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah /Sekolah Menengah Atas Luar
Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah
Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa
(SMK/MAK/SMKLB).
Pasal 2
(1) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dilaksanakan dalam bentuk penilaian
Autentik dan non-autentik.
(2) Penilaian Autentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pendekatan utama dalam Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik.
(3) Bentuk penilaian Autentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
penilaian berdasarkan pengamatan, tugas ke lapangan, portofolio, projek,
produk, jurnal, kerja laboratorium, dan unjuk kerja, serta penilaian diri.
(4) Penilaian Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan teknik
penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan sendiri
oleh peserta didik secara reflektif.
(5) Bentuk penilaian non-autentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup tes, ulangan, dan ujian.
(6) Pendidik dapat menggunakan penilaian teman sebaya untuk memperkuat
Penilaian Autentik dan non-autentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. -4-
Pasal 3
(1) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan
belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil
belajar peserta didik secara berkesinambungan.
(2) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk memenuhi fungsi formatif dan sumatif dalam penilaian.
(3) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik memiliki tujuan untuk:
a. mengetahui tingkat penguasaan kompetensi;
b. menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi;
c. menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat
penguasaan kompetensi; dan
d. memperbaiki proses pembelajaran.
Pasal 4
(1) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik diterapkan berdasarkan prinsip umum
dan prinsip khusus.
(2) Prinsip umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua
bentuk penilaian.
(3) Prinsip umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sahih, objektif,
adil, terpadu, terbuka, holistik dan berkesinambungan, sistematis,
akuntabel, dan edukatif.
(4) Prinsip khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk masing-
masing bentuk penilaian.
(5) Prinsip khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada
karakteristik pendekatan, model, dan instrumen yang digunakan.
(6) Prinsip khusus untuk Penilaian Autentik meliputi:
a. materi penilaian dikembangkan dari kurikulum;
b. bersifat lintas muatan atau mata pelajaran;
c. berkaitan dengan kemampuan peserta didik;
d. berbasis kinerja peserta didik;
e. memotivasi belajar peserta didik;
f. menekankan pada kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik;
g. memberi kebebasan peserta didik untuk mengkonstruksi responnya;
h. menekankan keterpaduan sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
i. mengembangkan kemampuan berpikir divergen;
j. menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran;
k. menghendaki balikan yang segera dan terus menerus;
5. -5-
l. menekankan konteks yang mencerminkan dunia nyata;
m. terkait dengan dunia kerja;
n. menggunakan data yang diperoleh langsung dari dunia nyata; dan
o. menggunakan berbagai cara dan instrumen;
(7) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik menggunakan acuan kriteria.
(8) Acuan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan penilaian
kemajuan peserta didik dibandingkan dengan kriteria capaian kompetensi
yang ditetapkan.
Pasal 5
(1) Lingkup Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik mencakup kompetensi sikap
spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan
kompetensi keterampilan.
(2) Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik terhadap kompetensi sikap
spiritual dan kompetensi sikap sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi tingkatan sikap: menerima, menanggapi, menghargai, menghayati,
dan mengamalkan nilai spiritual dan nilai sosial.
(3) Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik terhadap kompetensi
pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkatan
kemampuan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, dan
mengevaluasi pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan
prosedural, dan pengetahuan metakognitif.
(4) Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik terhadap kompetensi
keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keterampilan
abstrak dan keterampilan konkrit.
(5) Keterampilan abstrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan
kemampuan belajar yang meliputi: mengamati, menanya, mengumpulkan
informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan
(6) Keterampilan konkrit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan
kemampuan belajar yang meliputi: meniru, melakukan, menguraikan,
merangkai, memodifikasi, dan mencipta.
(7) Sasaran penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai
dengan karakteristik muatan pembelajaran.
Pasal 6
(1) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dilakukan terhadap penguasaan
tingkat kompetensi sebagai capaian pembelajaran.
(2) Tingkat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas
minimal pencapaian kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan
kompetensi keterampilan.
(3) Kompetensi sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam
deskripsi kualitas berdasarkan modus.
6. -6-
(4) Kompetensi pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk
kemampuan berpikir pada berbagai tingkat pengetahuan dinyatakan dalam
predikat berdasarkan skor rerata.
(5) Kompetensi keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan
dalam deskripsi kemahiran berdasarkan rerata dari capaian optimum.
(6) Penguasaan tingkat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan dalam bentuk deskripsi kemampuan dan/atau skor yang
dipersyaratkan pada tingkat tertentu.
(7) Khusus untuk SD/MI Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik terhadap
kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan
dinyatakan dalam bentuk deskripsi.
Pasal 7
(1) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik untuk kompetensi sikap, kompetensi
pengetahuan, dan kompetensi keterampilan menggunakan skala penilaian.
(2) Skala penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kompetensi
sikap menggunakan rentang predikat Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C),
dan Kurang (K).
(3) Skala penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kompetensi
pengetahuan dan kompetensi keterampilan menggunakan rentang angka
dan huruf 4,00 (A) - 1,00 (D) dengan rincian sebagai berikut: a. 3,85 - 4,00
dengan huruf A;
b. 3,51 - 3,84 dengan huruf A-;
c. 3,18 - 3,50 dengan huruf B+;
d. 2,85 - 3,17 dengan huruf B;
e. 2,51 - 2,84 dengan huruf B-;
f. 2,18 - 2,50 dengan huruf C+;
g. 1,85 - 2,17 dengan huruf C;
h. 1,51 - 1,84 dengan huruf C-;
i. 1,18 - 1,50 dengan huruf D+; dan
j. 1,00 - 1,17 dengan huruf D.
Pasal 8
(1) Ketuntasan belajar merupakan tingkat minimal pencapaian kompetensi
sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan meliputi: a.
ketuntasan penguasaan substansi; dan
b. ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar.
(2) Ketuntasan penguasaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan ketuntasan belajar peserta didik untuk setiap
kompetensi dasar yang ditetapkan.
7. -7-
(3) Ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas ketuntasan belajar dalam: a.
setiap semester; dan
b. setiap tahun pelajaran.
(4) Ketuntasan belajar dalam setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a merupakan keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi
dari setiap muatan pembelajaran dalam satu semester.
(5) Ketuntasan belajar dalam setiap tahun pelajaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b merupakan keberhasilan peserta didik menguasai
kompetensi dari setiap muatan pembelajaran pada semester ganjil dan
genap dalam satu tahun pelajaran untuk menentukan kenaikan kelas.
Pasal 9
(1) Modus untuk ketuntasan kompetensi sikap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) ditetapkan dengan predikat Baik.
(2) Skor rerata untuk ketuntasan kompetensi pengetahuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) ditetapkan paling kecil 2,67.
(3) Capaian optimum untuk ketuntasan kompetensi keterampilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) ditetapkan paling kecil 2,67.
Pasal 10
(1) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dilaksanakan dengan menggunakan
instrumen penilaian.
(2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
kompetensi pengetahuan paling sedikit memuat komponen materi,
konstruksi, dan bahasa.
(3) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
kompetensi keterampilan paling sedikit memuat komponen materi dan
konstruksi.
(4) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
kompetensi sikap paling sedikit memuat materi.
Pasal 11
(1) Pelaporan hasil belajar dilakukan oleh Pendidik.
(2) Pelaporan hasil belajar oleh Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam bentuk laporan hasil semua bentuk penilaian.
(3) Pelaporan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
hasil pengolahan oleh Pendidik dengan menggunakan kriteria sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
(4) Pelaporan hasil belajar oleh Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan oleh Satuan Pendidikan untuk mengisi Rapor.
8. -8-
(5) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi laporan capaian hasil
belajar dalam bentuk angka dan deskripsi.
(6) Khusus untuk SD/MI Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi
laporan capaian hasil belajar dalam bentuk deskripsi.
Pasal 12
(1) Hasil belajar yang diperoleh dari penilaian oleh Pendidik digunakan untuk
menentukan promosi peserta didik.
(2) Promosi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
a. SD/MI menggunakan prinsip kenaikan kelas otomatis; dan
b. SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK menggunakan prinsip kenaikan
kelas berdasarkan kriteria.
(3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan
berdasarkan ketuntasan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan/atau
sikap.
(4) Peserta didik SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK dinyatakan tidak naik
kelas apabila hasil belajar dari paling sedikit 3 (tiga) mata pelajaran pada
kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap belum
tuntas/belum baik.
Pasal 13
Penilaian Hasil Belajar pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
menggunakan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 14
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:
a. Semua ketentuan tentang Penilaian Hasil Belajar pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini
berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini.
b. Semua ketentuan tentang Rapor yang ada sebelum Peraturan Menteri ini
berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat
1 (satu) tahun.
Pasal 15
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
9. -9-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 3 Oktober 2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1507
Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.
Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001
10. -9-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 3 Oktober 2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1507
Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.
Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001