PSAK 13 mengatur perlakuan akuntansi untuk properti investasi dan pengungkapan terkait. Properti investasi diukur menggunakan model biaya atau model nilai wajar, dan perubahan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi. PSAK ini juga mengatur pengakuan, pengukuran, penghentian pengakuan, dan pengungkapan properti investasi.
- The document discusses partnership liquidation, including definitions, procedures, and accounting treatments.
- A simple partnership liquidation involves one cash distribution where partners receive amounts equal to their pre-distribution capital account balances.
- Priority rankings for distributing assets in liquidation are: 1) amounts owed to non-partner creditors and partners other than for capital and profits, and 2) amounts due to partners based on remaining assets after liabilities are paid.
Solution Manual Advanced Accounting Chapter 15 9th Edition by BakerSaskia Ahmad
The document provides information about partnerships, including:
1) Partnerships are easy to form, allow individuals to combine talents and skills, provide more equity capital than one person, and allow risk sharing.
2) Most states have enacted the Uniform Partnership Act of 1997 to regulate partnerships, describing partners' rights during formation, operation, and liquidation.
3) Partnership agreements typically include the name, business type and duration, capital contributions, profit/loss distribution, admission of new partners, and accounting methods.
"[Ringkuman]"
Dokumen tersebut membahas akuntansi untuk sekuritas dilutif dan perhitungan laba per saham. Secara khusus, dibahas mengenai akuntansi untuk obligasi konversi, saham preferen konversi, berbagi waran, dan rencana kompensasi saham. Juga dijelaskan perhitungan laba per saham untuk struktur modal yang sederhana dan kompleks.
- The document discusses partnership liquidation, including definitions, procedures, and accounting treatments.
- A simple partnership liquidation involves one cash distribution where partners receive amounts equal to their pre-distribution capital account balances.
- Priority rankings for distributing assets in liquidation are: 1) amounts owed to non-partner creditors and partners other than for capital and profits, and 2) amounts due to partners based on remaining assets after liabilities are paid.
Solution Manual Advanced Accounting Chapter 15 9th Edition by BakerSaskia Ahmad
The document provides information about partnerships, including:
1) Partnerships are easy to form, allow individuals to combine talents and skills, provide more equity capital than one person, and allow risk sharing.
2) Most states have enacted the Uniform Partnership Act of 1997 to regulate partnerships, describing partners' rights during formation, operation, and liquidation.
3) Partnership agreements typically include the name, business type and duration, capital contributions, profit/loss distribution, admission of new partners, and accounting methods.
"[Ringkuman]"
Dokumen tersebut membahas akuntansi untuk sekuritas dilutif dan perhitungan laba per saham. Secara khusus, dibahas mengenai akuntansi untuk obligasi konversi, saham preferen konversi, berbagi waran, dan rencana kompensasi saham. Juga dijelaskan perhitungan laba per saham untuk struktur modal yang sederhana dan kompleks.
Dokumen tersebut membahas tentang standar akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai dasar kebutuhan standar akuntansi publik, perumusan standar, tujuan penyusunan, dan perkembangannya di Indonesia.
1. Bab ini membahas akuntansi untuk sekuritas dilutif dan laba per saham, termasuk obligasi konversi, saham preferen konversi, waran saham, dan rencana kompensasi saham.
2. Obligasi konversi dicatat menggunakan metode "dengan-dan-tanpa" untuk mengalokasikan nilai wajar ke komponen kewajiban dan ekuitas. Ketika dikonversi, kewajiban dihapus dan ekuitas ditingkatkan.
3. Konversi saham
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7Manik Ryad
Dokumen tersebut membahas tentang transaksi mata uang asing dalam akuntansi, termasuk penggunaan mata uang asing untuk transaksi internasional, pencatatan transaksi mata uang asing, kurs yang digunakan, contoh pencatatan transaksi impor ekspor dan kontrak berjangka, serta hedging risiko mata uang asing.
Dokumen tersebut membahas perbedaan antara PSAK No. 1 tahun 2013 dan 2009 mengenai penyajian laporan keuangan. PSAK No. 1 tahun 2013 menambahkan persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi komparatif minimum dan tambahan, serta mengatur penyajian penghasilan komprehensif lain berdasarkan kelompok yang akan atau tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi sewa, termasuk definisi sewa, klasifikasi sewa menjadi sewa operasi dan sewa pembiayaan, serta akuntansi untuk masing-masing klasifikasi sewa dari perspektif lessor dan lessee. Dibahas pula kriteria penentuan sewa pembiayaan dan contoh penerapan akuntansi sewa operasi dan sewa pembiayaan untuk lessor dan lessee.
Dokumen tersebut merupakan laporan keuangan PT Larosa pada tanggal 31 Desember 2010 yang meliputi laporan kas kecil, jurnal penyesuaian, rekonsiliasi bank, dan faktor-faktor penyebab perbedaan saldo bank dan perusahaan.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi ekuitas menurut para ahli, komponen ekuitas, tujuan penyajian ekuitas, teori-teori ekuitas, prosedur penerbitan saham, dan pembelian kembali saham.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas akuntansi penerbitan obligasi konversi menurut IFRS, khususnya cara memisahkan komponen liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas pada saat pengakuan awal.
2) IFRS mensyaratkan pemisahan komponen liabilitas keuangan dan ekuitas, dimana nilai ekuitas ditentukan sebagai sisa dari nilai wajar instrumen setelah dikurangi nilai
BAB 1 membahas pentingnya standar akuntansi internasional yang konsisten untuk mendukung pasar keuangan global. IFRS dikembangkan oleh IASB untuk memberikan satu set standar akuntansi berkualitas tinggi yang dapat digunakan secara internasional. Tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan.
Solution Manual Advanced Accounting 9th Edition by Baker Chapter 12Saskia Ahmad
The document discusses issues related to multinational accounting and the translation of foreign entity financial statements. It provides answers to multiple questions covering topics such as the benefits of adopting international accounting standards, the structure and mission of the International Accounting Standards Board, the process for developing global standards, and methods for translating foreign entity financial statements into the parent company's reporting currency. Specifically, it addresses how to determine a foreign entity's functional currency, the difference between translation and remeasurement methods, how translation adjustments are recorded, and issues around consolidating foreign subsidiaries.
AKUNTANSI KEUANGAN 2
EQUITY
TUJUAN PEMBELAJARAN
Membahas karakteristik bentuk dari organisasi perseroan.
Menjelaskan komponen utama dari ekuitas pemegang saham.
Menjelaskan prosedur akuntansi untuk penerbitan saham.
Menjelaskan akuntansi untuk saham treasuri.
5. Menjelaskan akuntansi dan pelaporan saham preferen.
6. Menjelaskan kebijaksanaan yang digunakan dalam pembagian dividen.
7. Mengidentifikasi berbagai bentuk pembagian dividen.
8. Menjelaskan akuntansi untuk dividen saham kecil dan besar, dan untuk pemecahan saham.
9. Menunjukkan bagaimana menyajikan dan menganalisis ekuitas pemegang saham.
jangan lupa like & share ya ;)
Solution Manual Advanced Accounting by Baker 9e Chapter 16Saskia Ahmad
Solution Manual, Advanced Accounting, Thomas E. King, Cynthia Jeffrey, Richard E. Baker, Valdean C. Lembke, Theodore Christensen, David Cottrell, Richard Baker, Advanced Financial Accounting, Advanced Financial Accounting by Baker Chapter 18, Advanced Financial Accounting by Baker Chapter 18 9th Edition, 9th Edition,
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"risangaji febriyanto
Dokumen tersebut membahas tentang liabilitas jangka panjang yang mencakup definisi, karakteristik, perbedaan antara liabilitas jangka pendek dan panjang, pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penghentian pengakuan, dan penyajian serta pengungkapan."
Kunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
Apresiasi adalah kenaikan nilai aset akibat faktor-faktor eksternal seperti inflasi, sedangkan akresi adalah kenaikan nilai aset secara bertahap seperti bunga. Keduanya menyebabkan kenaikan nilai aset tetapi apresiasi disebabkan faktor eksternal sedangkan akresi disebabkan proses internal secara bertahap.
ANALISIS PENGARUH MOTIVASI DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN DIVISI SAL...Uofa_Unsada
Skripsi ini membahas pengaruh motivasi dan pelatihan terhadap kinerja karyawan divisi sales di PT Surya Madistrindo Area Office Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi dan pelatihan terhadap kinerja karyawan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis.
Dokumen tersebut membahas tentang standar akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai dasar kebutuhan standar akuntansi publik, perumusan standar, tujuan penyusunan, dan perkembangannya di Indonesia.
1. Bab ini membahas akuntansi untuk sekuritas dilutif dan laba per saham, termasuk obligasi konversi, saham preferen konversi, waran saham, dan rencana kompensasi saham.
2. Obligasi konversi dicatat menggunakan metode "dengan-dan-tanpa" untuk mengalokasikan nilai wajar ke komponen kewajiban dan ekuitas. Ketika dikonversi, kewajiban dihapus dan ekuitas ditingkatkan.
3. Konversi saham
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7Manik Ryad
Dokumen tersebut membahas tentang transaksi mata uang asing dalam akuntansi, termasuk penggunaan mata uang asing untuk transaksi internasional, pencatatan transaksi mata uang asing, kurs yang digunakan, contoh pencatatan transaksi impor ekspor dan kontrak berjangka, serta hedging risiko mata uang asing.
Dokumen tersebut membahas perbedaan antara PSAK No. 1 tahun 2013 dan 2009 mengenai penyajian laporan keuangan. PSAK No. 1 tahun 2013 menambahkan persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi komparatif minimum dan tambahan, serta mengatur penyajian penghasilan komprehensif lain berdasarkan kelompok yang akan atau tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi sewa, termasuk definisi sewa, klasifikasi sewa menjadi sewa operasi dan sewa pembiayaan, serta akuntansi untuk masing-masing klasifikasi sewa dari perspektif lessor dan lessee. Dibahas pula kriteria penentuan sewa pembiayaan dan contoh penerapan akuntansi sewa operasi dan sewa pembiayaan untuk lessor dan lessee.
Dokumen tersebut merupakan laporan keuangan PT Larosa pada tanggal 31 Desember 2010 yang meliputi laporan kas kecil, jurnal penyesuaian, rekonsiliasi bank, dan faktor-faktor penyebab perbedaan saldo bank dan perusahaan.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi ekuitas menurut para ahli, komponen ekuitas, tujuan penyajian ekuitas, teori-teori ekuitas, prosedur penerbitan saham, dan pembelian kembali saham.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas akuntansi penerbitan obligasi konversi menurut IFRS, khususnya cara memisahkan komponen liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas pada saat pengakuan awal.
2) IFRS mensyaratkan pemisahan komponen liabilitas keuangan dan ekuitas, dimana nilai ekuitas ditentukan sebagai sisa dari nilai wajar instrumen setelah dikurangi nilai
BAB 1 membahas pentingnya standar akuntansi internasional yang konsisten untuk mendukung pasar keuangan global. IFRS dikembangkan oleh IASB untuk memberikan satu set standar akuntansi berkualitas tinggi yang dapat digunakan secara internasional. Tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan.
Solution Manual Advanced Accounting 9th Edition by Baker Chapter 12Saskia Ahmad
The document discusses issues related to multinational accounting and the translation of foreign entity financial statements. It provides answers to multiple questions covering topics such as the benefits of adopting international accounting standards, the structure and mission of the International Accounting Standards Board, the process for developing global standards, and methods for translating foreign entity financial statements into the parent company's reporting currency. Specifically, it addresses how to determine a foreign entity's functional currency, the difference between translation and remeasurement methods, how translation adjustments are recorded, and issues around consolidating foreign subsidiaries.
AKUNTANSI KEUANGAN 2
EQUITY
TUJUAN PEMBELAJARAN
Membahas karakteristik bentuk dari organisasi perseroan.
Menjelaskan komponen utama dari ekuitas pemegang saham.
Menjelaskan prosedur akuntansi untuk penerbitan saham.
Menjelaskan akuntansi untuk saham treasuri.
5. Menjelaskan akuntansi dan pelaporan saham preferen.
6. Menjelaskan kebijaksanaan yang digunakan dalam pembagian dividen.
7. Mengidentifikasi berbagai bentuk pembagian dividen.
8. Menjelaskan akuntansi untuk dividen saham kecil dan besar, dan untuk pemecahan saham.
9. Menunjukkan bagaimana menyajikan dan menganalisis ekuitas pemegang saham.
jangan lupa like & share ya ;)
Solution Manual Advanced Accounting by Baker 9e Chapter 16Saskia Ahmad
Solution Manual, Advanced Accounting, Thomas E. King, Cynthia Jeffrey, Richard E. Baker, Valdean C. Lembke, Theodore Christensen, David Cottrell, Richard Baker, Advanced Financial Accounting, Advanced Financial Accounting by Baker Chapter 18, Advanced Financial Accounting by Baker Chapter 18 9th Edition, 9th Edition,
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"risangaji febriyanto
Dokumen tersebut membahas tentang liabilitas jangka panjang yang mencakup definisi, karakteristik, perbedaan antara liabilitas jangka pendek dan panjang, pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penghentian pengakuan, dan penyajian serta pengungkapan."
Kunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
Apresiasi adalah kenaikan nilai aset akibat faktor-faktor eksternal seperti inflasi, sedangkan akresi adalah kenaikan nilai aset secara bertahap seperti bunga. Keduanya menyebabkan kenaikan nilai aset tetapi apresiasi disebabkan faktor eksternal sedangkan akresi disebabkan proses internal secara bertahap.
ANALISIS PENGARUH MOTIVASI DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN DIVISI SAL...Uofa_Unsada
Skripsi ini membahas pengaruh motivasi dan pelatihan terhadap kinerja karyawan divisi sales di PT Surya Madistrindo Area Office Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi dan pelatihan terhadap kinerja karyawan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis.
Dokumen tersebut merangkum profil SMA Negeri Jayaloka dan hasil analisis SWOT sekolah tersebut. SMA Negeri Jayaloka memiliki kekuatan seperti kondisi sekolah yang kondusif dan lahan yang luas, namun juga menghadapi tantangan seperti persaingan untuk memasuki perguruan tinggi negeri. Berdasarkan analisis SWOT, sekolah berada pada kuadran yang menunjukkan organisasi yang kuat namun menghadapi tantangan besar sehingga
Penyusunan Rancangan Pembelajaran dengan Menggunakan Pendekatan Tematik di Ke...NASuprawoto Sunardjo
Modul ini membahas langkah-langkah menyiapkan pembelajaran dengan pendekatan tematik dan perancangan pembelajaran dengan pendekatan tematik untuk guru kelas 1 SD. Modul ini terdiri atas dua bagian yaitu modul 1 tentang langkah-langkah menyiapkan pembelajaran dan modul 2 tentang perancangan pembelajaran dengan pendekatan tematik.
[Ringkasan]
Skripsi ini membahas pengaruh komitmen organisasi dan kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Express Kencana Lestari Depok. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan sampel 50 karyawan. Hasilnya menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, dengan komitmen organisasi sebagai faktor dominan.
Akreditasi progker pengembangan komp guru kikinEKO SUPRIYADI
Program Kerja Pengembangan Kompetensi Guru dan Karyawan SMK Ristek Kikin Jakarta Tahun 2008/2009 bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dan karyawan melalui kegiatan pelatihan, studi banding, dan pemberian penghargaan untuk menunjang pencapaian visi sekolah menjadi unggulan yang menghasilkan lulusan berkualitas. Program ini meliputi pendataan, pembinaan, magang, dan pelatihan baik internal maupun eksternal
Growth Mindset Pendidikan Kejuruan_Margana.pdfYuyuSuyud1
Ringkasan dari dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pentingnya pendidikan kejuruan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
2. Ada beberapa tantangan pendidikan kejuruan saat ini seperti kurangnya fasilitas dan sinergi dengan dunia kerja yang perlu diselesaikan.
3. Diperlukan solusi komprehensif termasuk perubahan mindset untuk meningkatkan kualitas pendidikan ke
Similar to SAK (ASET PSAK 13, 14, 16, 19, 30, 48, 58).pdf (20)
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
1. ASET
(PSAK 13, 14, 16, 19, 30, 48, 58)
Disusun Oleh :
Aulia Andani Putri (1932511247)
Irma Fitriyanti (1932511775)
Anastasia mellisa Muliawaty (1832510737)
Mata Kuliah :
Standar Akuntansi Keuangan (D1)
Dosen Pengampu :
Rinny Meidiyustiani, SE,M.Akt
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Budi Luhur
Jakarta
2022
2. 2
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini guna
memenuhi tugas kelompok untuk mata kuliah Standar Akuntansi Keuangan, dengan judul
"Asset".
Kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini tidak terlepas dari bantuan banyak
pihak yang dengan tulus memberikan doa, saran dan kritik sehingga makalah ini dapat
terselesaikan.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna dikarenakan
terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang kami miliki. Okeh karena itu, kami
mengharapkan segala bentuk serta saran masukkan bahkan kritik yang membangun dari berbagai
pihak. Akhirnya kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi
perkembangan dunia pendidikan.
Jakarta, 27 Maret 2022
Penyusun
3. 3
DAFTAR ISI
PSAK 13 .......................................................................................................................................................7
PROPERTI INVESTASI..............................................................................................................................7
PENGANTAR ..........................................................................................................................................7
PENGANTAR PENYESUAIAN .............................................................................................................8
PENGANTAR PENYESUAIAN .............................................................................................................8
PENGANTAR AMENDEMEN ...............................................................................................................8
PERBEDAAN DENGAN IFRSs..............................................................................................................9
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 13.............................................................10
PROPERTI INVESTASI........................................................................................................................10
PENDAHULUAN ..............................................................................................................................10
PENGAKUAN....................................................................................................................................15
PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN............................................................................................16
PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN ....................................................................................18
PENGALIHAN...................................................................................................................................24
PELEPASAN......................................................................................................................................27
PENGUNGKAPAN............................................................................................................................29
KETENTUAN TRANSISI .................................................................................................................32
TANGGAL EFEKTIF ........................................................................................................................34
PENARIKAN .....................................................................................................................................35
PSAK 14 .....................................................................................................................................................36
PERSEDIAAN............................................................................................................................................36
PENGANTAR ........................................................................................................................................36
PENGANTAR PENYESUAIAN ...........................................................................................................36
PERBEDAAN DENGAN IFRSs............................................................................................................37
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 14.............................................................38
PERSEDIAAN........................................................................................................................................38
PENDAHULUAN ..............................................................................................................................38
PENGUKURAN PERSEDIAAN .......................................................................................................40
PENGAKUAN SEBAGAI BEBAN...................................................................................................47
PENGUNGKAPAN............................................................................................................................47
4. 4
TANGGAL EFEKTIF ........................................................................................................................48
PENARIKAN .....................................................................................................................................49
PSAK 16 .....................................................................................................................................................50
ASET TETAP.............................................................................................................................................50
PENGANTAR ........................................................................................................................................50
PENGANTAR PENYESUAIAN ...........................................................................................................51
PENGANTAR AMENDEMEN .............................................................................................................51
PENGANTAR PENYESUAIAN ...........................................................................................................51
PENGANTAR AMENDEMEN .............................................................................................................51
PERBEDAAN DENGAN IFRSs............................................................................................................52
ASET TETAP.........................................................................................................................................53
PENDAHULUAN ..............................................................................................................................53
PENGAKUAN....................................................................................................................................55
PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN............................................................................................58
PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN ....................................................................................62
PENGHENTIAN PENGAKUAN.......................................................................................................70
PENGUNGKAPAN............................................................................................................................71
KETENTUAN TRANSISI .................................................................................................................74
TANGGAL EFEKTIF ........................................................................................................................75
PENARIKAN .....................................................................................................................................77
PSAK 19 .....................................................................................................................................................78
ASET TAKBERWUJUD............................................................................................................................78
PENGANTAR ........................................................................................................................................78
PENGANTAR PENYESUAIAN ...........................................................................................................79
PENGANTAR AMENDEMEN .............................................................................................................79
PENGANTAR PENYESUAIAN ...........................................................................................................79
PERBEDAAN DENGAN IFRSs............................................................................................................80
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 19.............................................................81
ASET TAKBERWUJUD........................................................................................................................81
PENDAHULUAN ..............................................................................................................................81
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN..............................................................................................88
PENGAKUAN BEBAN ...................................................................................................................101
5. 5
PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN ..................................................................................103
UMUR MANFAAT..........................................................................................................................106
ASET TAKBERWUJUD DENGAN UMUR MANFAAT TERBATAS.........................................109
ASET TAKBERWUJUD DENGAN UMUR MANFAAT TIDAK TERBATAS ...........................113
KETERPULIHAN JUMLAH TERCATAT - RUGI PENURUNAN NILAI...................................114
PENGHENTIAN DAN PELEPASAN .............................................................................................114
PENGUNGKAPAN..........................................................................................................................115
TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI.................................................................119
PENARIKAN ...................................................................................................................................121
PSAK 30 ...................................................................................................................................................122
SEWA.......................................................................................................................................................122
PENGANTAR ......................................................................................................................................122
PENGANTAR PENYESUAIAN .........................................................................................................122
PERBEDAAN DENGAN IFRSs..........................................................................................................123
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 30...........................................................124
SEWA...................................................................................................................................................124
PENDAHULUAN ............................................................................................................................124
KLASIFIKASI SEWA......................................................................................................................129
SEWA DALAM LAPORAN KEUANGAN LESSEE.....................................................................132
SEWA DALAM LAPORAN KEUANGAN LESSOR ....................................................................137
TRANSAKSI JUAL DAN SEWA-BALIK......................................................................................141
KETENTUAN TRANSISI ...............................................................................................................143
TANGGAL EFEKTIF ......................................................................................................................143
PENARIKAN ...................................................................................................................................143
PSAK 48 ...................................................................................................................................................144
PENURUNAN NILAI ASET...................................................................................................................144
PENGANTAR ......................................................................................................................................144
PERBEDAAN DENGAN IFRSs..........................................................................................................145
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 48...........................................................147
PENURUNAN NILAI ASET...............................................................................................................147
PENDAHULUAN ............................................................................................................................147
IDENTIFIKASI ASET YANG MUNGKIN MENGALAMI PENURUNAN NILAI .....................150
6. 6
PENGUKURAN JUMLAH TERPULIHKAN.................................................................................155
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN RUGI PENURUNAN NILAI ...........................................165
UNIT PENGHASIL KAS DAN GOODWILL.................................................................................166
PEMBALIKAN RUGI PENURUNAN NILAI ................................................................................180
PENGUNGKAPAN..........................................................................................................................184
KETENTUAN TRANSISI DAN TANGGAL EFEKTIF.................................................................191
PENARIKAN ...................................................................................................................................192
PSAK 58 ...................................................................................................................................................193
ASET TIDAK LANCAR YANG DIKUASAI UNTUK DIJJUAL DAN OPERASI YANG
DIHENTIKAN..........................................................................................................................................193
PENGANTAR ......................................................................................................................................193
PENGANTAR PENYESUAIAN .........................................................................................................193
PENGANTAR PENYESUAIAN .........................................................................................................194
PERBEDAAN DENGAN IFRSs..........................................................................................................195
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 58...........................................................196
ASET TIDAK LANCAR YANG DIKUASAI UNTUK DIJUAL DAN OPERASI YANG
DIHENTIKAN......................................................................................................................................196
PENDAHULUAN ............................................................................................................................196
KLASIFIKASI ASET TIDAK LANCAR (ATAU KELOMPOK LEPASAN) SEBAGAI
DIKUASAI UNTUK DIJUAL ATAU DIKUASAI UNTUK DIDISTRIBUSIKAN KEPADA
PEMILIK ..........................................................................................................................................198
PENGUKURAN ASET TIDAK LANCAR (ATAU KELOMPOK LEPASAN) YANG
DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI DIKUASAI UNTUK DIJUAL.................................................201
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN .........................................................................................206
KETENTUAN TRANSISI ...............................................................................................................210
TANGGAL EFEKTIF ......................................................................................................................211
PENARIKAN ...................................................................................................................................212
DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................................................................213
7. 7
PSAK 13
PROPERTI INVESTASI
PSAK 13 (2011): Properti Investasi mengadopsi IAS 40 Investment Property per 1 Januari 2009
dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI)
pada tanggal 29 November 2011. PSAK 13 (2011) menggantikan PSAK 13 (2007), PSAK 13
(2004): Akuntansi Investasi, PSAK 13 (1994): Akuntansi untuk Investasi, dan PAI 1984 Bab IV
Pasal 2.2 dan Pasal 3.
Penyesuaian PSAK 13 (2014) mengadopsi IAS 40 efektif per 1 Januari 2014 dan disahkan oleh
DSAK IAI pada tanggal 27 Agustus 2014.
Standar lain juga memberikan amendemen minor terhadap PSAK 13, termasuk Penyesuaian
PSAK 13 (2015) yang merupakan adopsi dari Annual Improvements to IFRSs 2011-2013 Cycle
efektif per 1 Juli 2014 dan disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 18 November 2015.
Amendemen PSAK 13 tentang Pengalihan Properti Investasi mengadopsi Amendemen IAS 40
Transfers of Invesment Property yang berlaku efektif per 1 Januari 2018 dan disahkan oleh
DSAK IAI pada tanggal 18 September 2017. Amendemen tersebut menambahkan prinsip
perubahan penggunaan properti investasi serta mengkarakteristik ulang daftar keadaan dalam
paragraf 57(a)-(d) sebagai daftar contoh yang tidak komprehensif (non exhausive).
PENGANTAR
PSAK 13 tentang Properti Investasi telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan
pada tanggal 29 November 2011.
PSAK 13 ini merevisi PSAK 13 tentang Properti Investasi yang telah dikeluarkan pada tanggal
29 Mei 2007.
Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material.
8. 8
PENGANTAR PENYESUAIAN
Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan penyesuaian atas PSAK 13 tentang
Properti Investasi pada tanggal 27 Agustus 2014.
PENGANTAR PENYESUAIAN
Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan penyesuaian atas PSAK 13 tentang
Properti Investasi pada tanggal 18 November 2015.
PSAK 13 (Penyesuaian 2015) merupakan adopsi dari Annual Improvements to IFRSs 2011-2013
Cycle (IAS 40 Investment Property) yang berlaku efektif 1 Juli 2014.
PENGANTAR AMENDEMEN
Amendemen PSAK 13: Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi telah disahkan
oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 18 September 2017.
Amendemen PSAK 13 merupakan adopsi dari Amendemen IAS 40 Transfers of Investment
Property yang berlaku efektif per 1 Januari 2018.
9. 9
PERBEDAAN DENGAN IFRSs
PSAK 13: Properti Investasi mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 40 Invesment Property
efektif per 1 Januari 2017 dan Amendment to IAS 40 Transfers of Investment Property yang
berlaku efektif per 1 Januari 2018, kecuali:
1. PSAK 13 paragraf 80a tentang ketentuan transisi model nilai wajar.
2. IAS 40 paragraf 80 dan 81-84 tentang ketentuan transisi tidak diadopsi karena tidak
relevan.
3. IAS 40 paragraf 84B tentang ketentuan transisi yang mengacu pada IFRS 16. IFRS 16
Leases telah diadopsi menjadi PSAK 73: Sewa dan berlaku efektif per 1 Januari 2020
dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang menerapkan PSAK 72:
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan pada atau sebelum tanggal penerapan awal
Pernyataan ini.
4. IAS 40 paragraf 85 tentang tanggal efektif. Opsi penerapan dini dihilangkan karena
penerapan dini hanya dapat dilakukan dengan tepat jika seluruh pengaturan dalam IFRS
terkait diadopsi secara bersamaan menjadi SAK.
5. IAS 40 paragraf 85A-85C tidak diadopsi karena tidak relevan.
6. IAS 40 paragraf 85D tentang tanggal efektif.
7. IAS 40 paragraf 85E tentang tanggal efektif yang mengacu pada IFRS 15. IFRS 15
Revenue from Contracts with Customers telah diadopsi menjadi PSAK 72: Pendapatan
dari Kontrak dengan Pelanggan dan berlaku efektif per 1 Januari 2020 dengan penerapan
dini diperkenankan.
8. IAS 40 paragraf 85F tentang tanggal efektif yang mengacu pada IFRS 16. IFRS 16
Leases telah diadopsi menjadi PSAK 73: Sewa dan berlaku efektif per 1 Januari 2020
dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang menerapkan PSAK 72:
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan pada atau sebelum tanggal penerapan awal
Pernyataan ini.
9. PSAK 13 paragraf 85a tentang tanggal efektif penyesuaian.
10. 10
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 13
PROPERTI INVESTASI
PENDAHULUAN
Tujuan
01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk properti investasi dan
pengungkapan yang terkait.
Ruang Lingkup
02. Pernyataan ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan properti
investasi.
03. Pernyataan ini juga diterapkan untuk pengukuran hak atas properti investasi dalam sewa
yang dicatat sebagai sewa pembiayaan dalam laporan keuangan lessee dan untuk
pengukuran properti investasi yang disediakan untuk lessee yang dicatat sebagai sewa
operasi dalam laporan keuangan lessor. Pernyataan ini tidak mencakup hal yang diatur
dalam PSAK 30: Sewa, antara lain:
(a) pengklasifikasian sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi;
(b) pengakuan penghasilan sewa dari properti investasi (lihat juga PSAK 23:
Pendapatan);
(c) pengukuran hak atas properti dalam sewa yang dicatat sebagai sewa operasi dalam
laporan keuangan lessee;
(d) pengukuran investasi neto lessor yang dicatat sebagai sewa pembiayaan dalam
laporan keuangan lessor,
(e) akuntansi untuk transaksi jual dan sewa-balik; dan
(f) pengungkapan tentang sewa pembiayaan dan sewa operasi.
04. Pernyataan ini tidak berlaku untuk:
(a) aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur (lihat PSAK 69: Agrikultur dan
PSAK 16: Aset Tetap); dan
11. 11
(b) hak penambangan dan cadangan mineral seperti minyak, gas alam, dan sumber daya
serupa yang tidak dapat diperbarui.
Definisi
05. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dikeluarkan atau nilai wajar dari
imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau
pembangunan atau nilai yang diatribusikan pada aset ketika pengakuan awal sesuai
dengan ketentuan spesifik dalam SAK lain, contohnya PSAK 53: Pembayaran Berbasis
Saham.
Jumlah tercatat adalah jumlah suatu aset diakui dalam laporan posisi keuangan.
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang
akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku
pasar pada tanggal pengukuran. (Lihat PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar).
Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan
atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan)
untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk:
(a) digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan
administratif; atau
(b) dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.
Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee
melalui sewa pembiayaan) untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau
jasa atau untuk tujuan administratif.
Klasifikasi Properti sebagai Properti Investasi atau Properti yang Digunakan Sendiri
06. Hak atas properti yang dikuasai oleh lessee melalui sewa operasi dapat dikelompokkan
dan dicatat sebagai properti investasi jika, dan hanya jika, properti tersebut akan
memenuhi definisi properti investasi dan lessee menggunakan model nilai wajar
sebagaimana diatur di paragraf 33-55 untuk aset tersebut. Alternatif pengklasifikasian ini
dimungkinkan untuk dilakukan bagi setiap properti secara individual. Akan tetapi, sekali
12. 12
alternatif klasifikasi ini dipilih untuk satu hak atas properti tertentu yang dikuasai dengan
cara sewa operasi tersebut, maka seluruh properti yang diklasifikasikan sebagai properti
investasi dicatat dengan menggunakan model nilai wajar. Jika alternatif klasifikasi ini
dipilih, maka setiap hak kepemilikan diungkapkan sebagaimana disyaratkan oleh paragraf
74-78.
07. Properti investasi dapat dikuasai untuk menghasilkan rental atau untuk mendapatkan
kenaikan nilai atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas
yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini
membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri. Proses produksi
atau pengadaan barang atau jasa (atau penggunaan properti untuk tujuan administratif)
dapat menghasilkan arus kas yang dapat diatribusikan tidak hanya pada properti, tetapi
juga ke aset lain yang digunakan dalam proses produksi atau persediaan. PSAK 16: Aset
Tetap berlaku untuk properti yang digunakan sendiri.
08. Berikut adalah contoh properti investasi:
(a) tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk
dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari;
(b) tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan.
(Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan
sendiri atau akan dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari, maka tanah
tersebut sebagai tanah yang dikuasai dalam rangka kenaikan nilai);
(c) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa
pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
(d) bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain.
melalui satu atau lebih sewa operasi;
(e) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan
digunakan sebagai properti investasi.
09. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan oleh karena itu
tidak termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini:
13. 13
(a) properti yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari atau sedang
dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual (lihat PSAK 14:
Persediaan), sebagai contoh properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud
untuk dilepaskan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan dijual kembali.
(b) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga (lihat
PSAK 34: Kontrak Konstruksi).
(c) properti yang digunakan sendiri (lihat PSAK 16: Aset Tetap), mencakup (di
antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti
yang digunakan sendiri, properti yang dikuasai untuk pengembangan di masa depan
dan selanjutnya digunakan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang
digunakan oleh karyawan (dengan atau tanpa pembayaran rental sesuai harga pasar
oleh karyawan) dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual.
(d) dikosongkan.
(e) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan.
10. Beberapa properti terdiri dari bagian yang dikuasai untuk menghasilkan rental atau untuk
kenaikan nilai dan bagian lain dari properti tersebut dikuasai untuk digunakan dalam
proses produksi atau untuk menghasilkan barang atau jasa atau untuk tujuan
administratif. lika bagian properti tersebut dapat dijual secara terpisah (atau disewakan
kepada pihak lain secara terpisah melalui sewa pembiayaan), maka entitas mencatatnya
secara terpisah. Jika bagian tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka properti ini
masuk sebagai properti investasi hanya jika bagian yang digunakan dalam proses
produksi atau persediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif jumlahnya tidak
signifikan.
11. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan jasa kepada penghuni properti
yang dikuasainya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi ka
jasa tersebut tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Sebagai contoh adalah
ketika pemilik bangunan kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan bangunan
kepada lessee yang menghuni bangunan.
14. 14
12. Dalam kasus yang lain, jasa yang disediakan bernilai cukup signifikan. Sebagai contoh,
jika entitas memiliki dan mengelola hotel, maka jasa yang diberikan kepada tamu adalah
signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Oleh karena itu, hotel yang dikelola pemilik
termasuk sebagai properti yang digunakan sendiri dan bukan sebagai properti investasi.
13. Mungkin untuk menentukan apakah tambahan jasa yang diberikan adalah sangat
signifikan sehingga properti tidak memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Sebagai
contoh, pemilik hotel terkadang memindahkan beberapa tanggung jawab kepada pihak
ketiga berdasarkan suatu perjanjian pengelolaan. Persyaratan dalam perjanjian tersebut
sangat beragam. Pada satu sisi, secara substansi, posisi pemilik hotel adalah sebagai
investor pasif. Pada sisi yang lain, pemilik hotel telah mengalih-dayakan kepada pihak
lain untuk mengelola operasi hotel sehari-hari dengan tetap terkena dampak secara
langsung dari variasi arus kas yang dihasilkan dari operasi hotel tersebut.
14. Pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria
sebagai properti investasi. Entitas mengembangkan kriteria sehingga dapat digunakan
sebagai kebijakan yang konsisten sesuai dengan definisi properti investasi dan pedoman
terkait di paragraf 07-13. Paragraf 75(c) mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan
kriteria tersebut ketika pengklasifikasian sulit dilakukan.
14A. Pertimbangan juga diperlukan untuk menentukan apakah akuisisi properti investasi
merupakan akuisisi aset atau kelompok aset atau kombinasi bisnis dalam ruang lingkup
PSAK 22: Kombinasi Bisnis. Untuk menentukan apakah akuisisi tersebut merupakan
kombinasi bisnis, maka entitas mengacu kepada PSAK 22: Kombinasi Bisnis.
Pembahasan dalam paragraf 07-14 Pernyataan ini terkait dengan apakah properti
merupakan properti yang digunakan sendiri atau properti investasi dan bukan untuk
menentukan apakah pengakuisisian properti merupakan kombinasi bisnis sebagaimana
didefinisikan dalam PSAK 22. Penentuan apakah transaksi spesifik memenuhi definisi
kombinasi bisnis sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 22 dan termasuk properti
investasi sebagaimana didefinisikan dalam Pernyataan ini mensyaratkan penerapan
terpisah dari kedua Pernyataan.
15. 15
15. Dalam beberapa kasus, entitas memiliki properti yang disewakan kepada, dan yang
digunakan oleh, entitas induknya atau entitas anak lain. Properti tersebut tidak
diklasilifikasikan sebagai properti investasi dalam laporan keuangan konsolidasian,
karena properti tersebut termasuk properti yang digunakan sendiri jika dilihat dari sudut
pandang kelompok usaha. Akan tetapi, jika dilihat dari sudut pandang entitas yang
memiliki properti, properti tersebut termasuk kategori properti investasi sepanjang
memenuhi definisi di paragraf 05. Oleh karena itu, lessor memperlakukan kepemilikan
properti tersebut sebagai properti investasi dalam laporan keuangan individualnya.
PENGAKUAN
16. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
(a) besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan property
investasi akan mengalir ke entitas; dan
(b) biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara andal.
17. Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan atas seluruh biaya perolehan
properti investasi pada saat terjadinya. Biaya perolehan termasuk biaya yang terjadi pada
saat memperoleh properti investasi dan biaya yang terjadi setelahnya untuk menambah,
mengganti bagian properti, atau memperbaiki properti.
18. Berdasarkan prinsip pengakuan di paragraf 16, entitas tidak mengakui biaya harian
penggunaan properti dalam jumlah tercatat properti investasi. Biaya tersebut diakui
dalam laba rugi pada saat terjadinya. Biaya harian penggunaan properti yang utama
adalah biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai serta termasuk biaya suku cadang kecil.
Tujuan pengeluaran ini sering dideskripsikan sebagai “perbaikan dan pemeliharaan” dari
properti.
19. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Sebagai contoh,
interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan
prinsip pengakuan, entitas mengakui biaya penggantian properti investasi yang ada pada
saat terjadinya dalam jumlah tercatat properti investasi jika memenuhi kriteria
16. 16
pengakuan. Jumlah tercatat bagian yang diganti dihentikan pengakuannya sesuai dengan
ketentuan penghentian pengakuan dalam Pernyataan ini.
PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN
20. Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk
dalam pengukuran awal tersebut.
21. Biaya perolehan properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan setiap
pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat
diatribusikan secara langsung termasuk, sebagai contoh, biaya jasa hukum, pajak
pengalihan properti, dan biaya transaksi lain.
22. Dikosongkan.
23. Biaya perolehan properti investasi tidak termasuk:
(a) biaya perintisan (kecuali biaya yang diperlukan untuk membawa properti ke kondisi
yang diinginkan sehingga dapat digunakan sesuai dengan maksud manajemen);
(b) kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat hunian
yang direncanakan; atau
(c) jumlah tidak normal atas pemborosan bahan, tenaga kerja, atau sumber daya lain yang
terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti.
24. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah
setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan total pembayaran diakui sebagai
beban bunga selama periode kredit.
25. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan
diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan
sebagaimana diatur dalam PSAK 30: Sewa paragraf 20, dalam hal ini aset diakui pada
jumlah yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini pembayaran sewa minimum.
Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.
17. 17
26. Setiap premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari
pembayaran sewa minimum untuk tujuan ini, dan oleh karena itu dimasukkan dalam
biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang
dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas
properti tersebut dicatat pada nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang
mendasari. Pedoman pengukuran atas nilai wajar hak properti untuk model nilai wajar
diatur dalam PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar paragraf 33-35, 40, 41, 48, 50 dan 52.
Pedoman tersebut juga relevan dalam penentuan nilai wajar ketika nilai tersebut
digunakan sebagai biaya perolehan untuk tujuan pengakuan awal.
27. Satu atau lebih aset tetap mungkin diperoleh dalam pertukaran dengan aset moneter atau
aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Pembahasan berikut
mengacu pada pertukaran satu aset nonmoneter dengan aset nonmoneter lain, tetapi hal
ini juga berlaku untuk seluruh pertukaran yang dideskripsikan dalam kalimat
sebelumnya. Biaya perolehan aset tetap tersebut diukur pada nilai wajar kecuali:
(a) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial; atau
(b) nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara
andal.
Aset yang diperoleh diukur dengan cara tersebut bahkan jika entitas tidak dapat segera
menghentikan pengakuan aset yang diserahkan. Jika aset yang diperoleh tidak dapat
diukur pada nilai wajar, maka biaya perolehannya diukur pada jumlah tercatat aset yang
diserahkan.
28. Entitas menentukan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial dengan
mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan yang diharapkan dapat berubah
sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi
komersial jika:
(a) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) arus kas dari aset yang diterima berbeda
dengan konfigurasi arus kas dari aset yang diserahkan; atau
(b) nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang terpengaruh oleh transaksi
berubah sebagai akibat dari pertukaran; dan
18. 18
(c) selisih di (a) atau (b) adalah relatif signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang
dipertukarkan.
Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial,
spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang terpengaruh oleh transaksi tersebut
mencerminkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini dapat menjadi jelas tanpa entitas
menyajikan perhitungan yang rinci.
29. Nilai wajar suatu aset dapat diukur secara andal jika:
(a) variabilitas dalam rentang pengukuran nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut
adalah tidak signifikan; atau
(b) probabilitas dari beragam estimasi dalam rentang tersebut dapat dinilai secara rasional
dan digunakan ketika mengukur nilai wajar.
Jika entitas dapat mengukur nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau
diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya
perolehan dari aset yang diterima, kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN
Kebijakan Akuntansi
30. Dengan pengecualian sebagaimana dimaksud di paragraf 32A dan 34, entitas memilih
model nilai wajar di paragraf 33-35 atau model biaya di paragraf 56 sebagai kebijakan
akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut pada seluruh properti investasinya.
31. PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
menetapkan bahwa perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela dilakukan hanya jika
perubahan tersebut akan menghasilkan laporan keuangan yang menyediakan informasi
yang andal dan lebih relevan mengenai dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lain
terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Hal yang sulit untuk
dipahami bahwa perubahan dari model nilai wajar ke model biaya dapat menghasilkan
penyajian yang lebih relevan.
32. Pernyataan ini mensyaratkan seluruh entitas untuk mengukur nilai wajar properti
investasi, baik untuk tujuan pengukuran (jika menggunakan model nilai wajar) maupun
19. 19
pengungkapan (jika menggunakan model biaya). Entitas dianjurkan, tetapi tidak
disyaratkan. untuk mengukur nilai wajar properti investasi berdasarkan penilaian oleh
penilai independen yang memiliki kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan
serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.
32A. Entitas dapat:
(a) memilih apakah model nilai wajar atau model biaya untuk seluruh properti investasi
yang menjadi agunan liabilitas yang membayar imbal hasil dikaitkan secara langsung
dengan nilai wajar dari, atau imbal hasil dari, aset tertentu yang mencakup properti
investasi tersebut; dan
(b) memilih apakah model nilai wajar atau model biaya untuk seluruh properti investasi
lain, tanpa memperhatikan pilihan sebagaimana dimaksud di huruf (a).
32B. Beberapa penjamin dan entitas lain mengoperasikan dana properti internal yang
menerbitkan unit nosional, dengan beberapa unit dikuasai oleh investor dalam kontrak
terkait dan unit lain dikuasai oleh entitas. Paragraf 32A tidak mengizinkan entitas untuk
mengukur properti yang dikuasai oleh dana properti internal, sebagian dengan biaya
perolehan dan sebagian dengan nilai wajar.
32C. Jika entitas memilih model yang berbeda untuk dua kategori yang dideskripsikan di
paragraf 32A, maka penjualan properti investasi antar kelompok aset yang diukur dengan
menggunakan model berbeda diakui pada nilai wajar dan perubahan kumulatif dalam
nilai wajar diakui dalam laba rugi. Sejalan dengan hal tersebut, jika suatu properti
investasi dialihkan dari kelompok aset yang menggunakan model nilai wajar ke
kelompok aset yang menggunakan model biaya, maka nilai wajar properti pada saat
penjualan dianggap menjadi biaya perolehannya.
Model Nilai Wajar
33. Setelah pengakuan awal, entitas yang memilih menggunakan model nilai wajar mengukur
seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar, kecuali dalam kasus sebagaimana
dideskripsikan di paragraf 53.
20. 20
34. Jika hak atas properti yang dikuasai oleh lessee dalam sewa operasi diklasifikasi sebagai
properti investasi berdasarkan paragraf 06, maka paragraf 30 tidak bebas pilih, sehingga
diterapkan model nilai wajar.
35. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi
diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.
36. Dikosongkan.
37. Dikosongkan.
38. Dikosongkan.
39. Dikosongkan.
40. Ketika mengukur nilai wajar properti investasi sesuai dengan PSAK 68: Pengukuran
Nilai Wajar, entitas memastikan bahwa nilai wajar mencerminkan, diantaranya,
penghasilan rental dari sewa yang sedang berjalan dan asumsi lain yang akan digunakan
pelaku pasar ketika menentukan harga properti investasi dalam kondisi pasar saat ini.
41. Paragraf 25 menjelaskan dasar pengakuan awal biaya perolehan dari hak atas properti
sewaan. Paragraf 33 mensyaratkan hak atas properti sewaan diukur kembali, jika perla,
pada nilai wajar. Dalam sewa yang dinegosiasikan pada tarif pasar, nilai wajar dari hak
atas properti sewaan pada saat perolehan, dikurangi dengan seluruh pembayaran sewa
yang diharapkan (termasuk pembayaran terkait dengan liabilitas yang diakui), sama
dengan nol. Nilai wajar ini tidak berubah tanpa memperhatikan apakah (untuk tujuan
akuntansi) liabilitas dan aset sewaan diakui pada nilai wajar atau pada nilai kini
pembayaran sewa minimum sesuai dengan PSAK 30: Sewa paragraf 20. Dengan
demikian, pengukuran kembali aset sewaan dari biaya perolehan (sesuai dengan paragraf
25) menjadi nilai wajar (sesuai dengan palagraf 33) tidak menimbulkan keuntungan atau
21. 21
kerugian awal, kecuali nilai wajar diukur pada waktu yang berbeda. Hal ini dapat terjadi
ketika entitas memilih untuk menerapkan model nilai wajar setelah pengakuan awal.
42. Dikosongkan.
43. Dikosongkan.
44. Dikosongkan.
45. Dikosongkan.
46. Dikosongkan.
47. Dikosongkan.
48. Dalam kasus tertentu yang jarang terjadi, terdapat bukti yang jelas ketika entitas investasi
setelah perubahan penggunaan) bahwa perubahan rentang pengukuran nilai wajar
pertama kali memperoleh properti investasi (atau ketika properti yang ada menjadi
properti yang layak tersebut menjadi sangat besar, dan probabilitas berbagai hasil
menjadi sulit untuk dinilat, sehingga meniadakan manfaat dari estimasi nilai wajar
tunggal. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa nilai wajar properti tersebut tidak dapat
diukur secara andal atas dasar yang berkelanjutan (lihat paragraf 53).
49. Dikosongkan.
50. Dalam menentukan jumlah tercatat properti investasi dalam model nilai wajar, entitas
tidak melakukan penghitungan ganda atas aset atau liabilitas yang diakui sebagai aset
atau liabilitas terpisah. Sebagai contoh,
(a) peralatan seperti lift atau pendingin ruangan sering menjadi satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari bangunan dan biasanya dimasukkan dalam nilai wajar properti
investasi, bukan diakui secara terpisah sebagai aset tetap.
22. 22
(b) jika kantor disewakan termasuk dengan furnitur, nilai wajar kantor secara umum
memasukkan nilai wajar furnitur karena penghasilan rental juga terkait dengan
furniture kantor. Jika furnitur termasuk dalam nilai wajar properti investasi, maka
entitas tidak mengakui furnitur tersebut sebagai aset terpisah.
(c) nilai wajar properti investasi tidak termasuk penghasilan sewa operasi dibayar di
muka atau telah terakru karena entitas mengakuinya secara terpisah sebagai aset atau
liabilitas
(d) nilai wajar properti investasi yang dikuasai dalam suatu sewa mencerminkan arus kas
yang diharapkan (termasuk rental kontinjen yang diperkirakan menjadi terutang).
Sejalan dengan hal tersebut, jika penilaian yang diperoleh atas properti merupakan
nilai neto dari keseluruhan pembayaran yang diperkirakan akan dilakukan, maka
perlu untuk menambahkan kembali liabilitas sewa yang diakui, dalam rangka
menentukan jumlah tercatat properti investasi yang menggunakan model nilai wajar.
51. Dikosongkan.
52. Dalam beberapa kasus, entitas memperkirakan bahwa nilai kini pembayaran terkait
dengan properti investasi (selain pembayaran terkait dengan liabilitas yang diakui) akan
melebihi nilai kini penerimaan kas terkait. Entitas menerapkan PSAK 57: Provisi,
Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi untuk menentukan pengakuan liabilitas dan,
jika demikian, bagaimana mengukur liabilitas tersebut.
Ketidakmampuan Mengukur Nilai Wajar secara Andal
53. Terdapat praduga (rebuttable presumption) bahwa entitas dapat mengukur nilai wajar
properti investasi secara andal atas dasar berkelanjutan. Akan tetapi, dalam beberapa
kasus yang jarang terjadi, terdapat bukti yang jelas ketika entitas pertama kali
memperoleh properti investasi (atau ketika properti yang ada pertama kali menjadi
properti investasi setelah perubahan penggunaan) bahwa nilai wajar properti investasi
tidak dapat diukur secara andal atas dasar berkelanjutan. Hal ini timbul jika, dan hanya
jika, pasar untuk properti yang sebanding tidak aktif (contohnya terdapat sedikit transaksi
yang baru, bukan kuotasi harga terkini atau harga transaksi terobservasi mengindikasikan
23. 23
bahwa penjual dipaksa untuk menjual) dan alternatif pengukuran nilai wajar andal
(sebagai contoh, berdasarkan proyeksi arus kas diskontoan) tidak tersedia. Jika entitas
menentukan bahwa nilai wajar properti investasi dalam proses pembangunan tidak dapat
diukur secara andal tetapi memperkirakan nilai wajar properti tersebut dapat diukur
secara andal saat pembangunan selesai, maka properti investasi dalam proses
pembangunan tersebut diukur berdasarkan biaya perolehan sampai nilai wajarnya dapat
diukur secara andal atau sampai pembangunannya selesai (mana yang lebih awal). Jika
entitas menentukan bahwa nilai wajar dari properti investasi (selain properti investasi
dalam proses pembangunan) tidak dapat diukur secara andal atas dasar berkelanjutan,
maka entitas mengukur properti investasi tersebut menggunakan model biaya sesuai
PSAK 16: Aset Tetap. Nilai residu dari properti investasi diasumsikan nol. Entitas
menerapkan PSAK 16 hingga pelepasan properti investasi tersebut.
53A. Sekali entitas mampu mengukur nilai wajar properti investasi dalam proses pembangunan
secara andal yang sebelumnya telah diukur pada biaya perolehan, maka properti investasi
tersebut diukur pada nilai wajarnya. Sekali pembangunan dari properti tersebut telah
selesai, dapat dianggap bahwa nilai wajarnya dapat diukur secara andal. Jika kasusnya
tidak demikian, sesuai dengan paragraf 53, maka properti dicatat menggunakan model
biaya sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap.
53B. Praduga bahwa nilai wajar properti investasi dalam proses pembangunan dapat diukur
secara andal dapat ditolak hanya pada saat pengakuan awal. Entitas yang telah mengukur
properti investasi dalam proses pembangunan pada nilai wajar tidak dapat menyimpulkan
bahwa nilai wajar properti investasi yang telah selesai dibangun tidak dapat diukur secara
andal.
54. Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi jika entitas terpaksa, berdasarkan alasan yang
diberikan di paragraf 53, untuk mengukur properti investasi menggunakan model biaya
sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap, maka entitas mengukur seluruh properti investasi
lain pada nilai wajar, termasuk properti investasi dalam proses pembangunan. Dalam
24. 24
kasus ini, walaupun entitas dapat menggunakan model biaya untuk satu properti
investasi, entitas terus menggunakan nilai wajar untuk properti investasi lain.
55. Jika sebelumnya entitas telah mengukur properti investasi pada nilai wajar, maka entitas
melanjutkan pengukuran properti tersebut pada nilai wajar hingga pelepasan (atau hingga
properti tersebut menjadi properti yang digunakan sendiri atau entitas mulai
mengembangkan properti tersebut dan kemudian menjualnya dalam kegiatan usaha sehari
hari) bahkan jika transaksi pasar yang dapat dibandingkan menjadi jarang terjadi atau
harga pasar menjadi tidak banyak tersedia.
Model Biaya
56. Setelah pengakuan awal, entitas yang memilih model biaya mengukur seluruh properti
investasinya sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 16: Aset Tetap, kecuali jika properti
investasi tersebut memenuhi kriteria sebagai dikuasai untuk dijual (atau termasuk dalam
kelompok aset lepasan yang dikelompokan sebagai dikuasai untuk dijual) sesuai dengan
PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan.
Properti investasi yang memenuhi kriteria sebagai dikuasai untuk dijual (atau termasuk
dalam kelompok aset lepasan yang dikelompokkan sebagai dikuasai untuk dijual) diukur
sesuai dengan PSAK 58.
PENGALIHAN
57. Entitas mengalihkan properti ke, atau dari, properti investasi jika, dan hanya jika, terdapat
perubahan penggunaan. penggunaan terjadi ketika properti memenuhi, atau berhenti
memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan.
Secara terpisah, perubahan dalam intensi manajemen untuk menggunakan properti tidak
menunjukkan bukti perubahan penggunaan. Contoh bukti perubahan penggunaan
mencakup:
(a) dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau pengembangan untuk pemilik, untuk
pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri;
(b) dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk pengalihan dari properti investasi
menjadi persediaan;
25. 25
(c) berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk pengalihan dari properti yang digunakan
sendiri menjadi properti investasi; dan
(d) insepsi sewa operasi kepada pihak lain, untuk pengalihan dari persediaan menjadi
properti investasi.
(e) [dikosongkan]
58. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investä entitas tetap memperlakukan
properti tersebut sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dieliminasi
dari laporan posisi keuangan) dan tidak mereklasifikasikannya sebagai persediaan.
Serupa dengan hal tersebut, jika entitas mulai mengembangkan kembali properti investasi
yang ada dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka
properti tersebut tetap sebagai properti investasi dan tidak direklasifikasi sebagai properti
yang digunakan sendiri selama masa pengembangan kembali.
59. Paragraf 60-65 diterapkan untuk pengakuan dan pengukuran ketika entitas menggunakan
model nilai wajar atas properti investasi. Jika entitas menggunakan model biaya,
pengalihan antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak
mengubah jumlah tercatat properti yang dialihkan serta tidak mengubah biaya perolehan
properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.
60. Untuk properti investasi yang dicatat pada nilai wajar dan kemudian dialihkan menjadi
properti yang digunakan sendiri atau persediaan, akuntansi selanjutnya mengacu pada
PSAK 16: Aset Tetap atau PSAK 14: Persediaan yang mana biaya perolehan bawaan
(deemed cost) merupakan nilai wajar pada tanggal perubahan penggunaan.
61. Jika properti yang digunakan sendiri oleh pemilik berubah menjadi properti investasi dan
akan dicatat dengan menggunakan nilai wajar, entitas menerapkan PSAK 16: Aset Tetap
sampai dengan saat tanggal terakhir perubahaan penggunaannya. Entitas memperlakukan
perbedaan antara jumlah tercatat berdasarkan PSAK 16 dan nilai wajar dengan cara yang
sama sebagaimana revaluasi berdasarkan PSAK 16.
26. 26
62. Sampai dengan tanggal properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi yang
akan dicatat pada nilai wajar, entitas menyusutkan properti dan mengakui rugi penurunan
nilai yang terjadi. Entitas memperlakukan setiap perbedaan antara jumlah tercatat
properti investasi berdasarkan PSAK 16: Aset Tetap dan nilai wajarnya pada tanggal
tersebut dengan cara yang sama sebagaimana revaluasi berdasarkan PSAK 16. Dengan
kata lain:
(a) setiap penurunan dalam jumlah tercatat properti diakui dalam laba rugi. Akan tetapi.
jika terdapat surplus revaluasi yang terkait dengan properti tersebut, maka penurunan
tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan mengurangi surplus
revaluasi dalam ekuitas.
(b) setiap kenaikan dalam jumlah tercatat diperlakukan sebagai berikut:
(i) jika kenaikan tersebut membalik rugi penurunan nilai yang telah diakui
sebelumnya atas properti tersebut, maka kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi.
Jumlah yang diakui dalam laba rugi tidak melebihi jumlah yang diperlukan untuk
mengembalikan nilai ke jumlah tercatat (setelah penyusutan) seandainya tidak ada
pengakuan rugi penurunan nilai;
(ii) setiap sisa bagian kenaikan diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan
meningkatkan surplus revaluasi dalam ekuitas. Selanjutnya, pada saat properti
investasi dilepas, surplus revaluasi dalam ekuitas dialihkan ke saldo laba.
Pengalihan dari surplus revaluasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.
63. Untuk pengalihan dari persediaan ke properti investasi yang akan dicatat pada nilai wajar,
perbedaan antara nilai wajar properti pada tanggal tersebut dan jumlah tercatatnya diakui
dalam laba rugi.
64. Perlakuan atas pengalihan dari persediaan ke properti investasi yang akan dicatat pada
nilai wajar adalah konsisten dengan perlakuan penjualan persediaan.
65. Ketika entitas menyelesaikan pembangunan atau pengembangan properti investasi yang
dibangun sendiri dan yang akan dicatat pada nilai wajar, setiap perbedaan antara nilai
wajar properti pada tanggal tersebut dan jumlah tercatatnya diakui dalam laba rugi.
27. 27
PELEPASAN
66. Properti investasi dihentikan pengakuannya (dieliminasi dari laporan posisi keuangan)
pada saat dilepaskan atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen
dan tidak memiliki manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari pelepasannya.
67. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual atau disewakan secara
sewa pembiayaan. Untuk menentukan tanggal pelepasan properti investasi, entitas
menggunakan kriteria yang diatur dalam PSAK 23: Pendapatan dalam mengakui
pendapatan dari penjualan barang dan jasa dan mempertimbangkan pedoman terkait
dalam Contoh thustratif yang menyertai PSAK 23. PSAK 30: Sewa berlaku untuk
pelepasan yang dilakukan dengan sewa pembiayaan dan jual dan sewa-balik.
68. Jika, sesuai dengan prinsip pengakuan di paragraf 16, entitas mengakui biaya
penggantian untuk bagian tertentu dari properti investasi ke dalam jumlah tercatatnya,
maka jumlah tercatat dari bagian yang diganti dihentikan pengakuannya. Untuk properti
investasi yang dicatat dengan model biaya, bagian yang diganti mungkin bukan
merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika tidak praktis untuk menentukan
jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut, maka entitas dapat menggunakan biaya
penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya perolehan bagian
yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun. Dalam model nilai wajar, nilai wajar dari
properti investasi mungkin telah mencerminkan keadaan bahwa bagian yang diganti
sudah tidak memiliki nilai lagi. Dalam kasus lain, mungkin sulit untuk menentukan
berapa nilai wajar setelah dikurangi bagian yang diganti. Alternatif yang dapat digunakan
untuk menentukan nilai wajar setelah dikurangi bagian yang diganti, jika tidak perolehan
secara praktis, adalah dengan memasukkan biaya pengganti ke dalam jumlah tercatat aset
dan kemudian menentukan kembali nilai wajarnya. sebagaimana yang disyaratkan untuk
penambahan yang tidak melibatkan penggantian.
69. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi
ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui
28. 28
dalam laba rugi (kecuali jika PSAK 30: Sewa mensyaratkan lain dalam jual dan sewa-
balik) pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.
70. Imbalan yang dapat diterima atas pelepasan properti investasi diakui awalnya pada nilai
wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang dapat
diterima diakui awalnya pada setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal imbalan
dan nilu setara harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga sesuai dengan PSAK 23:
Pendapatan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
71. Entitas menerapkan PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi atau
PSAK lain yang sesuai, dalam mencatat liabilitas yang masih ada sehubungan dengan
properti investasi setelah pelepasan.
72. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai,
kehilangan, atau penyerahan properti investasi diakui dalam laba rugi ketika kompensasi
tersebut menjadi piutang.
73. Penurunan nilai atau kerugian atas properti investasi, klaim, atau pembayaran kompensasi
dari pihak ketiga serta setiap pembelian atau pembangunan selanjutnya atas aset
merupakan peristiwa ekonomik terpisah dan dicatat secara terpisah dengan cara sebagai
berikut:
(a) penurunan nilai properti investasi diakui sesuai PSAK 48: Penurunan Nilai Aset;
(b) penghentian atau pelepasan properti investasi diakui sesuai dengan paragraf 66-71;
(c) kompensasi dari pihak ketiga atas penurunan nilai, hilang atau penyerahan diakui
dalam laba rugi ketika kompensasi tersebut telah menjadi piutang; dan
(d) biaya dari aset yang direstorasi, dibeli atau dibangun sebagai penggantian ditentukan
berdasarkan paragraf 20-29.
29. 29
PENGUNGKAPAN
Model Nilai Wajar dan Model Biaya
74. Pengungkapan berikut diterapkan di samping pengungkapan lain dalam PSAK 30: Sewa:
Sesuai dengan PSAK 30, pemilik properti investasi membuat pengungkapan yang
dilakukan lessor atas sewa yang telah disepakati. Entitas yang memiliki hak atas properti
investasi dalam sewa pembiayaan atau sewa operasi membuat pengungkapan yang
dilakukan lessee atas sewa pembiayaan dan pengungkapan yang dilakukan lessor atas
sewa operasi yang telah disepakati.
75. Entitas mengungkapkan:
(a) apakah entitas menerapkan model nilai wajar atau model biaya;
(b) jika menerapkan model nilai wajar, apakah, dan dalam keadaan bagaimana, hak atas
properti yang dikuasai dalam sewa operasi diklasifikasikan dan dicatat sebagai
properti investasi;
(c) jika pengklasifikasian sulit dilakukan (lihat paragraf 14), kriteria yang digunakan
untuk membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri dengan
properti yang dikuasai untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
(d) dikosongkan;
(e) sejauh mana penentuan nilai wajar properti investasi (yang diukur atau diungkapkan
dalam laporan keuangan) didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang
memiliki kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki
pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai. Jika tidak
ada penilaian tersebut, maka hal ini diungkapkan;
(f) jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk:
(i) penghasilan rental dari properti investasi;
(ii) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari
properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode;
(iii)beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari
properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan rental selama periode; dan
30. 30
(iv)perubahan kumulatif dalam nilai wajar yang diakui dalam laba rugi atas penjualan
properti investa dari sekelompok aset yang menggunakan model biaya ke
kelompok yang menggunakan model nilai wajar (lihat paragraf 32C);
(g) keberadaan dan jumlah pembatasan atas kemampuan realisasi dari properti investasi
atau atas pengiriman penghasilan dan hasil pelepasan;
(h) kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan atau untuk
memperbaiki, memelihara, atau meningkatkan properti investasi.
Model Nilai Wajar
76. Di samping pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 75, entitas yang menerapkan
model nilai wajar sesuai dengan paragraf 33-55 mengungkapkan rekonsiliasi antara
jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan hal
berikut:
(a) penambahan, dengan pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari
perolehan dan dari pengeluaran selanjutnya yang diakui dalam jumlah tercatat asset;
(b) penambahan yang dihasilkan dari akuisisi melalui kombinasi bisnis;
(c) aset yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual atau termasuk dalam
kelompok aset lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual sesuai
PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang
Dihentikan dan pelepasan lain;
(d) keuntungan atau kerugian neto dari penyesuaian terhadap nilai wajar;
(e) selisih kurs neto yang timbul pada penjabaran laporan keuangan dari mata uang
fungsional menjadi mata uang penyajian yang berbeda, dan penjabaran dari kegiatan
usaha luar negeri menjadi mata uang penyajian dari entitas pelapor;
(f) pengalihan ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
(g) perubahan lain.
77. Ketika penilaian atas properti investasi disesuaikan secara signifikan untuk tujuan
pelaporan keuangan, sebagai contoh untuk menghindari penghitungan ganda abas aset
atau liabilitas yang diakui sebagai aset dan liabilitas terpisah sebagaimana dideskripsikan
di paragraf 50, maka entitas mengungkapkan rekonsiliasi antara penilaian tersebut dan
31. 31
penilaian yang telah disesuaikan yang dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan
menunjukkan secara terpisah jumlah gabungan dari pengakuan kewajiban sewa yang
telah ditambahkan kembali dan penyesuaian signifikan lain.
78. Dalam kasus yang dikecualikan di paragraf 53, jika entitas mengukur properti investasi
dengan menggunakan model biaya sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap, rekonsiliasi yang
disyaratkan di paragraf 76 mengungkapkan jumlah yang terkait dengan properti investasi
tersebut secara terpisah dari jumlah yang terkait dengan properti investasi lain. Sebagai
tambahan, entitas mengungkapkan:
(a) deskripsi properti investasi;
(b) penjelasan mengapa nilai wajar tidak dapat diukur secara andal;
(c) jika memungkinkan, rentang estimasi nilai wajar kemungkinan besar berada; dan (d)
untuk pelepasan properti investasi yang tidak dicatat dengan nilai wajar: (i) fakta
bahwa entitas telah melepaskan properti investasi yang tidak dicatat dengan nilai
wajar;
(i) jumlah tercatat properti investasi pada saat dijual; dan
(ii) jumlah keuntungan atau kerugian yang diakui.
Model Biaya
79. Sebagai tambahan dari pengungkapan yang disyaratkan di paragraf 75, entitas yang
menerapkan model biaya di paragraf 56 mengungkapkan:
(a) metode penyusutan yang digunakan;
(b) umur manfa atc tarif penyusutan yang digunakan;
(c) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (digabungkan dengan akumulasi rugi
penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
(d) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang
menunjukkan:
(i) penambahan, dengan pengungkapan terpisah untuk penambahan yang
dihasilkan dari akuisisi dan dari pengeluaran selanjutnya yang diakui sebagai
aset;
(ii) penambahan yang dihasilkan dari akuisisi melalui kombinasi bisnis;
32. 32
(iii) aset yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual atau termasuk dalam
kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual sesuai
dengan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi
yang Dihentikan dan pelepasan lain;
(iv) penyusutan;
(v) jumlah rugi penurunan nilai yang diakui, dan jumlah pembalikan rugi
penurunan nilai, selama periode sesuai dengan PSAK 48: Penurunan Nilai Aset;
(vi) selisih kurs neto yang timbul pada penjabaran laporan keuangan dari mata uang
fungsional menjadi mata uang penyajian yang berbeda, dan penjabaran dari
kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang penyajian dari entitas pelapor;
(vii) pengalihan ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
(viii) perubahan lain.
(e) nilai wajar properti investasi. Dalam kasus yang dikecualikan sebagaimana
dideskripsikan di paragraf 53, jika entitas tidak dapat mengukur nilai wajar property
investasi secara andal, entitas mengungkapkan:
(i) deskripsi properti investasi;
(ii) penjelasan mengapa nilai wajar tidak dapat diukur secara andal; dan
(iii)jika memungkinkan, rentang estimasi nilai wajar kemungkinan besar berada.
KETENTUAN TRANSISI
Model Nilai Wajar
80. Dikosongkan.
80a. Entitas menerapkan Pernyataan ini secara prospektif dengan ketentuan bahwa properti
dalam proses pembangunan dikaji apakah memenuhi definisi sebagai properti investasi
pada tanggal efektif Pernyataan ini. Jika properti tersebut sebagai properti investasi, maka
jumlah tercatat pada tanggal efektif Pernyataan ini merupakan biaya perolehan awalnya
dan saldo surplus revaluasi terkait direklasifikasi ke saldo laba.
81. Dikosongkan.
33. 33
82. Dikosongkan.
Model Biaya
83. Dikosongkan.
84. Dikosongkan
Kombinasi Bisnis
84A. PSAK 13 (Penyesuaian 2015): Properti Investasi menambahkan paragraf 14A dan judul
sebelum paragraf 06. Entitas menerapkan paragraf tersebut secara prospektif untuk
akuisisi properti investasi yang dimulai dari periode awal diadopsinya paragraf tersebut.
Sebagai akibatnya, akuntansi untuk akuisisi properti investasi pada periode sebelumnya
tidak disesuaikan. Namun, entitas dapat memilih untuk menerapkan paragraf tersebut
pada setiap akuisisi properti investasi yang terjadi sebelum dimulainya periode tahun
buku pertama atau setelah tanggal efektif, jika dan hanya jika, informasi yang diperlukan
untuk menerapkan paragraf tersebut untuk transaksi awal tersedia untuk entitas.
84B. Dikosongkan.
Pengalihan Properti Investasi
84C. Amendemen PSAK 13: Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi
mengamendemen paragraf 57-58. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk
perubahan penggunaan yang terjadi pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan di
mana entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut (tanggal penerapan awal).
Pada saat tanggal penerapan awal, entitas menilai kembali klasifikasi properti yang
dikuasai pada tanggal tersebut dan, jika dapat diterapkan, mereklasifikasi properti dengan
menerapkan paragraf 07-14 untuk mencerminkan kondisi yang ada pada tanggal tersebut.
84D. Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 84C, entitas diperkenankan untuk menerapkan
amendemen pada paragraf 57-58 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan
34. 34
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan jika, dan hanya jika,
memungkinkan tanpa penggunaan tinjauan ke belakang (hindsight).
84E. Jika, sesuai dengan paragraf 84C, entitas mereklasifikasi properti pada tanggal penerapan
awal, maka entitas:
(a) mencatat reklasifikasi dengan menerapkan persyaratan dalam paragraf 59-64. Dalam
menerapkan paragraf 59-64, entitas:
(i) membaca referensi apapun sampai tanggal perubahan penggunaan sebagai tanggal
penerapan awal; dan
(ii) mengakui jumlah apapun, sesuai dengan paragraf 59-64, yang telah diakui dalam
laba rugi sebagai penyesuaian terhadap saldo laba awal pada tanggal penerapan
awal.
(b) mengungkapkan jumlah reklasifikasian ke, atau dari, properti investasi sesuai dengan
Paragraph 84C. Entitas mengungkapkan jumlah reklasifikasian tersebut sebagai
bagian dari rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode
sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 76 dan 79.
TANGGAL EFEKTIF
85. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2012.
85a. Entitas menerapkan Penyesuaian atas definisi nilai wajar dalam paragraf 5, 26, 29, 32,
36-40, 42-49, 51, 53, 53B, 75(d), 78-80, dan 85B secara prospektif untuk periode tahun
buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015.
85A. Dikosongkan.
85B. Dikosongkan.
85C. Dikosongkan
35. 35
85D. PSAK 13 (Penyesuaian 2015): Properti Investasi menambahkan judul sebelum paragraf
06 dan sesudah paragraf 84 dan menambahkan paragraf 14A dan 84A. Entitas
menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2016. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan paragraf
tersebut untuk periode tahun buku lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan.
85E. Dikosongkan.
85F. Dikosongkan.
85G. Amendemen PSAK 13: Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi,
mengamendemen paragraf 57-58 dan menambahkan paragraf 84C-84E. Entitas
menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1
Januari 2018. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen
tersebut untuk periode yang lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan.
PENARIKAN
86. Pernyataan ini menggantikan PSAK 13 (2007): Properti Investasi.
36. 36
PSAK 14
PERSEDIAAN
PSAK 14 (2008): Persediaan mengadopsi IAS 2 Inventories per 1 Januari 2009 dan disahkan
oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal
16 September 2008. PSAK 14 (2008) menggantikan PSAK 14 (1994) dan PAI 1984 Bab IV
Pasal 2.4.
Penyesuaian PSAK 14 (2014) mengadopsi IAS 2 efektif per 1 Januari 2014 dan disahkan oleh
DSAK IAI pada tanggal 27 Agustus 2014.
PENGANTAR
PSAK 14 tentang Persediaan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada
tanggal 16 September 2008.
PSAK 14 ini merevisi PSAK 14 tentang Persediaan yang telah dikeluarkan pada tanggal 7
September 1994.
Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material.
PENGANTAR PENYESUAIAN
Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan penyesuaian atas PSAK 14 tentang
Persediaan pada tanggal 27 Agustus 2014.
37. 37
PERBEDAAN DENGAN IFRSs
PSAK 14: Persediaan mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 2 Inventories efektif per 1
Januari 2017, kecuali:
1. IAS 2 paragraf 40 tentang tanggal efektif.
2. IAS 2 paragraf 40C tentang tanggal efektif tidak diadopsi karena tidak relevan. Adopsi
IAS 2 menjadi PSAK 14 telah mengakomodir amendemen tersebut.
3. IAS 2 paragraf 40E tentang tanggal efektif yang mengacu pada IFRS 15. IFRS 15
Revenue from Contracts with Customers telah diadopsi menjadi PSAK 72: Pendapatan
dari Kontrak dengan Pelanggan dan berlaku efektif per 1 Januari 2020 dengan penerapan
dini diperkenankan.
4. IAS 2 paragraf 40F tentang tanggal efektif yang mengacu pada IFRS 9. IFRS 9 Financial
Instruments telah diadopsi menjadi PSAK 71: Instrumen Keuangan dan berlaku efektif
per 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.
5. IAS 2 paragraf 40G tentang tanggal efektif yang mengacu pada IFRS 16. IFRS 16 Leases
telah diadopsi menjadi PSAK 73: Sewa dan berlaku efektif per 1 Januari 2020 dengan
penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari
Kontrak dengan Pelanggan pada atau sebelum tanggal penerapan awal Pernyataan ini.
6. PSAK 14 paragraf 40a tentang tanggal efektif penyesuaian.
7. IAS 2 paragraf 42 tidak diadopsi karena tidak relevan.
38. 38
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 14
PERSEDIAAN
PENDAHULUAN
Tujuan
01. Tujuan Pernyataan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan.
Permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan adalah penentuan jumlah biaya yang
diakui sebagai aset dan perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset tersebut sampai
pendapatan terkait diakui. Pernyataan ini menyediakan. dalam menentuan biaya dan
pengakuan selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap penurunan menjadi nilai realisasi
neto. Pernyataan ini juga memberikan pedoman rumus biaya yang digunakan untuk
menentukan biaya persediaan.
Ruang Lingkup
02. Pernyataan ini diterapkan untuk seluruh persediaan, kecuali:
(a) pekerjaan dalam proses yang timbul dalam kontrak konstruksi, termasuk kontrak jasa
yang terkait langsung (lihat PSAK 34: Kontrak Konstruksi);
(b) instrumen keuangan (lihat PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian dan PSAK 55:
Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran);
(c) aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur dan produk agrikultur pada titik
panen (lihat PSAK 69: Agrikultur).
03. Pernyataaan ini tidak diterapkan untuk pengukuran persediaan yang dimiliki oleh:
(a) produsen produk agrikultur dan kehutanan, produk agrikultur setelah panen, dan
mineral dan produk mineral, sepanjang persediaan tersebut diukur pada nilai realisasi
neto sesuai dengan praktik yang berlaku di industri tersebut. Jika persediaan diukur
pada nilai realisasi neto, maka perubahan nilai tersebut diakui dalam laba rugi pada
periode terjadinya.
(b) pialang pedagang komoditi yang mengukur persediaannya pada nilai wajar dikurangi
biaya untuk menjual. Jika persediaan tersebut diukur pada nilai wajar dikurangi biaya
39. 39
untuk menjual, maka perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual diakui
dalam laba rugi pada periode terjadinya.
04. Persediaan yang diacu dalam paragraf 03(a) diukur pada nilai realisasi neto pada tahap
tertentu dari proses produksi. Hal ini terjadi, sebagai contoh, ketika tanaman agrikultur
telah dipanen atau mineral telah diekstraksi dan penjualan dijamin berdasarkan forward
contract atau jaminan pemerintah, atau ketika terdapat pasar aktif dan risiko kegagalan k
menjual dapat diabaikan. Persediaan tersebut dikecualikan hanya dari persyaratan
pengukuran dalam Pernyataan ini.
05. Pialang pedagang adalah mereka yang membeli atau menjual komoditi untuk orang lain
atau dirinya sendiri. Persediaan yang diacu dalam paragraf 03(b) terutama diperoleh
dengan tujuan untuk dijual dalam waktu dekat dan memperoleh laba dari fluktuasi harga
atau marjin Ketika persediaan ini diukur dengan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk
menjual, maka yang dikecualikan hanya dari persyaratan pengukuran dalam Pernyataan
ini.
Definisi
06. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Persediaan adalah aset:
(a) tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa;
(b) dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; atau
(c) dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau
pemberian jasa.
Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi
estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat
penjualan.
40. 40
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang
akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku
pasar pada tanggal pengukuran. (Lihat PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar).
07. Nilai realisası neto mengacu pada jumlah neto yang diharapkan entitas untuk direalisasi
dari penjualan persediaan dalam kegiatan usaha biasa. Nilai wajar mencerminkan suatu
harga dimana transaksi teratur untuk menjual persediaan yang sama di pasar utama (atau
paling menguntungkan) untuk persediaan tersebut akan terjadi antara pelaku pasar pada
tanggal pengukuran. Nilai realisasi neto adalah nilai spesifik entitas sedangkan nilai wajar
tidak bergantung pada nilai spesifik entitas. Nilai realisasi neto untuk persediaan dapat
tidak sama dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.
08. Persediaan meliputi barang yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali termasuk.
sebagai contoh, barang dagangan yang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali, atau
pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali. Persediaan juga meliputi
barang jadi yang diproduksi, atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi,
oleh entitas serta termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses
produksi. Bagi perusahaan jasa, persediaan meliputi biaya jasa seperti dideskripsikan
dalam paragraf 19. dimana entitas belum mengakui pendapatan yang terkait (lihat PSAK
23: Pendapatan).
PENGUKURAN PERSEDIAAN
09. Persediaan diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi
neto.
Biaya Persediaan
10. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain
yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat kini.
41. 41
Biaya Pembelian
11. Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya (selain yang
dapat ditagih kembali setelahnya oleh entitas kepada otoritas pajak), biaya pengangkutan,
biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada
perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon dagang, rabat dan hal serupa lain yang
dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.
Biaya Konversi
12. Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang
diproduksi, seperti biaya tenaga kerja langsung. Termasuk juga alokasi sistematis verhead
produksi tetap dan variabel yang timbul dalam mengonversi bahan menjadi barang jadi
Overhead produksi tetap adalah biaya produksi tidak langsung yang relatif konstan, tanpa
memperhatikan volume produksi yang dihasilkan, seperti penyusutan dan pemeliharaan
bangunan dan peralatan pabrik, dan biaya manajemen dan administrasi pabrik. Overhead
produksi variabel adalah biaya produksi tidak langsung yang berubah secara langsung,
atau hampir secara langsung, mengikuti perubahan volume produksi, seperti bahan tidak
langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung.
13. Pengalokasian overhead produksi tetap ke biaya konversi didasarkan pada kapasitas
fasilitas produksi normal. Kapasitas normal adalah produksi rata-rata yang diharapkan
akan tercapai selama suatu periode atau musim dalam keadaan normal, dengan
memerhitungkan hilangnya kapasitas selama pemeliharaan terencana. Tingkat produksi
aktual dapat digunakan jika mendekati kapasitas normal. Pengalokasian jumlah overhead
produksi tetap pada setiap unit produksi tidak bertambah sebagai akibat dari rendahnya
produksi atau tidak terpakainya pabrik Overhead yang tidak teralokasi diakui sebagai
beban pada periode terjadinya. Dalam periode produksi tinggi yang tidak normal, jumlah
overhead tetap yang dialokasikan pada tiap unit produksi menjadi berkurang sehingga
persediaan tidak diukur di atas biayanya. Overhead produksi variabel dialokasikan pada
unit produksi atas dasar penggunaan aktual fasilitas produksi.
42. 42
14. Suatu proses produksi mungkin menghasilkan lebih dari satu jenis produk secara
simultan. Hal tersebut terjadi, sebagai contoh, ketika dihasilkan produk bersama atau bila
terdapat produk utama dan produk sampingan. Ketika biaya konversi tidak dapat
diidentifikasi secara terpisah, maka biaya tersebut dialokasikan antar produk secara
rasional dan konsisten. Pengalokasian dapat didasarkan pada, sebagai contoh,
perbandingan harga jual untuk masing musing produk, baik pada tahap proses produksi
pada waktu produk telah dapat diidentifikasikan secara terpisah atau pada saat produksi
telah selesai. Sebagian besar produk sampingan, pada hakekatnya tidak material. Ketika
kasusnya demikian, produk sampingan sering kali diukur pada nilai realisasi neto dan
nilai tersebut dapat mengurangi biaya produk utama. Sebagai akibatnya, jumlah tercatat
produk utama tidak berbeda secara material dari biayanya.
Biaya Lain
15. Biaya-biaya lain yang termasuk dalam biaya persediaan hanya sepanjang biaya tersebut
timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat kini. Sebagai contoh, dalam
keadaan tertentu diperkenankan untuk memasukkan overhead nonproduksi atau biaya
perancangan produk untuk pelanggan tertentu sebagai biaya persediaan.
16. Contoh biaya-biaya yang dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban
dalam periode terjadinya adalah:
(a) jumlah yang tidak normal atas pemborosan bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi
lainnya;
(b) biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum
dilanjutkan pada tahap produksi selanjutnya;
(c) biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan kontribusi untuk membuat
persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat kini; dan
(d) biaya penjualan.
17. PSAK 26: Biaya Pinjaman menentukan keadaan terbatas dimana biaya pinjaman
termasuk dalam biaya persediaan.
43. 43
18. Entitas mungkin membeli persediaan dengan persyaratan penyelesaian tangguhan. Ketika
pengaturan secara efektif mengandung elemen pembiayaan, maka elemen tersebut,
sebagai contoh perbedaan antara harga beli untuk persyaratan kredit normal dan jumlah
yang dibayarkan, diakui sebagai beban bunga selama periode pembiayaan.
Biaya Persediaan Pemberi Jasa
19. Sepanjang pemberi jasa memiliki persediaan, mereka mengukur persediaan tersebut pada
biaya produksinya. Biaya persediaan tersebut terutama terdiri dari biaya tenaga kerja dan
biaya personalia lainnya yang secara langsung menangani pemberian jasa, termasuk
personalia penyelia, dan overhead yang dapat diatribusikan. Biaya tenaga kerja dan biaya
lainnya yang terkait dengan personalia penjualan dan administrasi umum tidak termasuk
sebagai biaya persediaan tetapi diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya
persediaan pemberi jasa tidak termasuk marjin laba atau overhead yang tidak dapat
diatribusikan yang seringkali merupakan faktor pembebanan harga oleh pemberi jasa.
Biaya Produk Agrikultur Setelah Panen dari Aset Biologis
20. Sesuai dengan PSAK 69. Agrikultur persediaan yang berupa produk agrikultur yang telah
dipanen oleh entitas dari aset biologisnya diukur pada pengakuan awal pada nilai wajar
dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. Ini merupakan biaya persediaan pada
tanggal penerapan Pernyataan ini.
Teknik Pengukuran Biaya
21. Teknik pengukuran biaya persediaan, seperti metode biaya standar atau metode eceran,
demi kemudahan dapat digunakan jika hasilnya mendekati biaya. Biaya standar
memperhitungkan tingkat normal penggunaan bahan dan perlengkapan, tenaga kerja,
efisiensi dan utilisasi kapasitas. Biaya standar ditelaah secara reguler dan, jika diperlukan,
direvisi sesuai dengan kondisi terakhir.
22. Metode eceran seringkali digunakan dalam industri eceran untuk mengukur jumlah
persediaan yang banyak dan cepat berubah, serta memiliki marjin yang serupa sehingga
tidak praktis untuk menggunakan metode penetapan biaya lainnya. Biaya persediaan
ditentukan dengan mengurangi nilai jual persediaan dengan persentase marjin bruto yang
44. 44
sesuai Persentase tersebut digunakan dengan memerhatikan persediaan yang telah
diturunkan nilainya di bawah harga jual normal Persentasi rata-rata sering digunakan
untuk setiap departemen eceran.
Rumus Biaya
23. Biaya untuk persediaan yang secara umum tidak dapat ditukar dengan persediaan lain
(not ordinary interchangeable) dan barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk
proyek tertentu diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya
masing-masing.
24. Identifikasi khusus biaya artinya biaya-biaya tertentu diatribusikan ke unit persediaan
tertentu yang telah diidentifikasi Cara ini merupakan perlakuan yang sesuai bagi unit
yang dipisahkan untuk proyek tertentu, baik yang dibeli maupun yang dihasilkan. Akan
tetapi, identifikasi khusus biaya tidak sesuai ketika terdapat jumlah besar unit dalam
persediaan yang dapat menggantikan satu sama lain (ordinarily interchangeable). Dalam
keadaan tersebut, metode pemilihan unit yang masih berada dalam persediaan digunakan
untuk menentukan dampaknya dalam laba rugi dapat digunakan untuk menentukan
dampaknya dalam laba.
25. Biaya persediaan, kecuali yang disebut dalam paragraf 23, dihitung dengan menggunakan
rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP) atau rata-rata tertimbang Entitas
menggunakan rumus biaya yang sama terhadap seluruh persediaan yang memiliki sifat
dan kegunaan yang sama. Untuk persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang
berbeda, rumus biaya yang berbeda diperkenankan.
26. Sebagai contoh, persediaan yang digunakan dalam suatu segmen operasi mungkin
memiliki kegunaan yang berbeda dari jenis persediaan yang sama yang digunakan dalam
segmen operasi yang lain. Akan tetapi, perbedaan lokasi geografis persediaan (atau dalam
perspektif perpajakan), dengan sendirinya, tidak cukup hanya sekedar menggunakan
rumus biaya yang berbeda.
45. 45
27. Formula MPKP mengasumsikan unit persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau
digunakan terlebih dahulu sehingga unit yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah
yang dibeli atau diproduksi kemudian. Dalam rumus biaya rata-rata tertimbang, biaya
setiap unit ditentukan berdasarkan biaya rata-rata tertimbang dari unit yang serupa pada
awal periode dan biaya unit yang serupa yang dibeli atau diproduksi selama suatu
periode. Perhitungan rata-rata dapat dilakukan secara berkala atau pada setiap
penerimaan kiriman, bergantung pada keadaan entitas.
Nilai Realisasi Neto
28. Biaya persediaan mungkin tidak akan diperoleh kembali jika persediaan rusak, seluruh
atau sebagian persediaan telah usang, atau harga jualnya telah menurun. Biaya persediaan
juga tidak akan dipulihkan kembali jika estimasi biaya penyelesaian atau estimasi biaya
untuk membuat penjualan telah meningkat. Praktik penurunan nilai persediaan di bawah
biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto konsisten dengan pandangan bahwa aset
seharusnya tidak dinyatakan melebihi jumlah yang diharapkan dapat direalisasi dari
penjualan atau penggunaannya.
29. Nilai persediaan biasanya diturunkan ke nilai realisasi neto secara terpisah untuk setiap
unit dalam persediaan. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan, penurunan nilai persediaan
mungkin lebih sesuai jika dihitung terhadap kelompok unit yang serupa atau berkaitan.
Kasus ini dapat terjadi pada barang-barang yang termasuk dalam lini produk dengan
tujuan atau penggunaan akhir yang serupa, yang diproduksi dan dipasarkan di wilayah
yang sama, dan tidak dapat dievaluasi terpisah dari unit-unit lain dalam lini produk
tersebut. Penurunan nila persediaan tidak sesuai jika dihitung berdasarkan klasifikasi
persediaan, sebagai contoh, barang jadi, atau seluruh persediaan dalam suatu industri atau
segmen geografis tertentu. Peniberi jasa pada umumnya mengakumulasikan biaya-biaya
untuk setiap jasa dimana harga al terpisah ditentukan. Oleh karena itu, masing-masing
jasa tersebut diperlakukan secara terpisah.
30. Estimasi nilai realisasi neto didasarkan pada bukti paling andal yang tersedia Pada saat
estimasi dilakukan terhadap jumlah persediaan yang diharapkan dapat direalisasi. perasi
46. 46
ini mempertimbangkan fluktuasi harga atau biaya yang langsung terkait dengan perstiwa
yang terjadi setelah akhir periode sepanjang peridtiwa tersebut menegaskan kondisi yang
ada pada akhir periode.
31. Estimasi nilai realisasi neto juga mempertimbangkan tujuan pengadaan persediaan yang
dimiliki. Sebagai contoh, nilai realisasi neto darijumlah persediaan yang dimiliki untuk
memenuhi kontrak penjualan atau jasa yang bersifat pasti didasarkan pada harga kontrak.
Jika kontrak penjualan alebih sedikit dari pada jumlah persediaa yang dimiliki, maka
nilai realisasi neto untuk kelebihannya didasarkan pada harga jual umum. Provisi dapat
timbul dari kontrak penjualan yang bersifat pasti yang melebihi jumlah persediaan yang
dimiliki atau dari kontrak pembelian yang bersifat pasti. Provisi tersebut diperlakukan
sesuai dengan PSAK 57 Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi.
32. Bahan dan perlengkapan lain yang dimiliki untuk digunakan dalam memproduksi
persediaan tidak diturunkan nilainya di bawah biaya perolehan jika produk jadi yang
dihasilkan diharapkan dapat dijual sebesar atau di atas biaya perolehannya. Akan tetapi,
ketika penurunan harga bahan mengindikasikan biaya produk jadi yang dihasilkan akan
melebihi nilai realisasi neto, maka nilai bahan diturunkan ke nilai realisasi neto. Dalam
keadaan tersebut, biaya penggantian bahan merupakan ukuran terbaik yang tersedia untuk
nilai realisasi netonya.
33. Suatu penilaian baru dilakukan atas nilai realisasi neto pada setiap periode selanjutnya.
Ketika keadaan yang semula mengakibatkan penurunan nilai persediaan di bawah biaya
perolehan ternyata tidak ada lagi atau ketika terdapat bukti yang jelas terhadap
peningkatan nilai realisasi neto karena perubahan keadaan ekonomik, maka jumlah
penurunan nilai harus dibalik (yaitu pemulihan adalah terbatas untuk jumlah penurunan
nilai awal) sehingga jumlah tercatat yang baru dari persediaan adalah yang terendah dari
biaya perolehan atau nilai realisasi neto yang telah direvisi. Hal ini terjadi, sebagai
contoh, ketika suatu jenis persediaan yang dicatat sebesar nilai realisasi neto karena harga
jualnya telah turun, masih dimiliki pada periode berikutnya dan harga jualnya telah
meningkat.
47. 47
PENGAKUAN SEBAGAI BEBAN
34. Jika persediaan dijual, maka jumlah tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban
pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Setiap penurunan nilai
persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian
persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian
tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan
kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban
persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.
35. Beberapa persediaan dapat dialokasikan ke akun aset lainnya, sebagai contoh. persediaan
yang digunakan sebagai komponen aset tetap yang dibangun sendiri. Persediaan yang
dialokasikan ke aset lain dengan cara ini diakui sebagai beban selama masa manfaat aset
tersebut.
PENGUNGKAPAN
36. Laporan keuangan mengungkapkan:
(a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus
biaya yang digunakan;
(b) total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasi yang sesuai
bagi entitas;
(c) jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk
menjual;
(d) jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan;
(e) jamlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang
diakui sebagai beban dalam periode berjalan sesuai dengan paragraf 34;
(f) jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai
pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan
sesuai dengan paragraf 34;
(g) keadaan atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang
diturunkan sesuai dengan paragraf 34; dan
(h) jumlah tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan liabilitas.
48. 48
37. Informasi tentang jumlah tercatat yang disajikan dalam berbagai klasifikasi persediaan
dan tingkat perubahannya masing-masing berguna bagi pengguna laporan keuangan.
Klasifikasi persediaan yang biasa digunakan adalah barang dagangan, perlengkapan
produksi, bahan, barang dalam proses, dan barang jadi. Persediaan entitas pemberi jasa
biasanya disebut pekerjaan dalam proses.
38. Biaya persediaan yang diakui sebagai beban selama periode, seringkali disebut sebagai
beban pokok penjualan, terdiri dari biaya-biaya yang sebelumnya diperhitungkan dalam
pengukuran persediaan yang saat ini telah dijual, overhead produksi yang tidak
teralokasi, dan jumlah biaya produksi persediaan yang tidak normal. Keadaan dari entitas
juga memungkinkan untuk memasukkan biaya lainnya, seperti biaya distribusi.
39. Beberapa entitas mengadopsi suatu format laba rugi yang mengakibatkan jumlah yang
diungkapkan adalah selain biaya persediaan yang diakui sebagai beban selama periode
yang bersangkutan. Dalam format ini, entitas menyajikan analisis beban menggunakan
Masifikasi berdasarkan sifat dari beban. Dalam kasus ini, entitas mengungkapkan biaya
yang diakui sebagai beban untuk bahan baku dan bahan habis pakai, biaya tenaga kerja,
dan biaya lainnya bersama-sama dengan jumlah perubahan neto persediaan pada periode
tersebut.
TANGGAL EFEKTIF
40. Pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1
Januari 2009. Penerapan dini dianjurkan. Jika entitas menerapkan Pernyataan im secara
dini, maka fakta tersebut diungkapkan.
40a. Entitas menerapkan penyesuaian atas definisi nilai wajar paragraf 06 dan 07 secara
prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2015.
40A. Dikosongkan.
50. 50
PSAK 16
ASET TETAP
PSAK 16 (2011): Aset Tetap mengadopsi IAS 16 Property, Plant and Equipment per 1 Januari
2009 dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK
IAI) pada tanggal 29 November 2011. PSAK 16 (2011) menggantikan PSAK 16 (2007), PSAK
16 (1994): Aktiva Tetap dan Aset Lain-lain, dan PAI 1984 Bab IV Pasal 4.
Penyesuaian PSAK 16 (2014) mengadopsi IAS 16 efektif per 1 Januari 2014 dan disahkan oleh
DSAK IAI pada tanggal 27 Agustus 2014.
Amendemen PSAK 16 tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan
Amortisasi mengadopsi Amendemen IAS 16 dan IAS 38 Clarification of Acceptable Methods of
Depreciation and Amortisation efektif per 1 Januari 2016 dan disahkan oleh DSAK IAI pada
tanggal 28 Oktober 2015. Amendemen tersebut tidak memperkenakan penggunakaan metode
penyusutan yang didasarkan pada pendapatan.
Standar lain juga memberikan amendemen minor terhadap PSAK 16, termasuk Penyesuaian
PSAK 16 (2015) yang merupakan adopsi dari Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle
efektif per 1 Juli 2014 dan disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 18 November 2015.
Amendemen PSAK 16 tentang Agrikultur: Tanaman Produktif mengadopsi Amendemen LAS 16
Agriculture: Bearer Plants yang berlaku efektif per 1 Januari 2016 dan disahkan oleh DSAK IAI
pada tanggal 16 Desember 2015. Amendemen tersebut menambahkan tanaman produktif yang
terkait dengan aktivitas agrikultural dalam ruang lingkup PSAK 16.
PENGANTAR
PSAK 16 tentang Aset Tetap telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada
tanggal 29 November 2011.
PSAK 16 ini merevisi PSAK 16 tentang Aset Tetap yang telah dikeluarkan pada tanggal 29 Mei
2007.
51. 51
Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material.
PENGANTAR PENYESUAIAN
Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan penyesuaian atas PSAK 16 tentang
Aset Tetap pada tanggal 27 Agustus 2014.
PENGANTAR AMENDEMEN
Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang I untuk Penyusutan dan
Amortisasi telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 28 Oktober
2015. Diterima Amendemen PSAK 16 ini merupakan adopsi dari Amendemen IAS 16 dan IAS
38 Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation yang berlaku efektif 1
Januari 2016.
PENGANTAR PENYESUAIAN
Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan penyesuaian atas PSAK 16 tentang
Aset Tetap pada tanggal 18 November 2015.
PSAK 16 (Penyesuaian 2015) merupakan adopsi dari Annual Improvements to FRSS 2010-2012
Cycle yang berlaku efektif 1 Juli 2014.
PENGANTAR AMENDEMEN
Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan Amendemen PSAK 16: Aset Tetap
tentang Agrikultur: Tanaman Produktif dalam rapatnya pada tanggal 16 Desember 2015.
Amendemen PSAK 16 merupakan adopsi dari Amendemen IAS 16 Agriculture: Bearer Plants
yang berlaku efektif 1 Januari 2016.
Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material.
52. 52
PERBEDAAN DENGAN IFRSs
PSAK 16: Aset Tetap mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 16 Property, Plant, and
Equipment efektif per 1 Januari 2017, kecuali:
1. PSAK 16 paragraf 42a tentang perubahan kebijakan akuntansi dari model biaya ke model
revaluasi.
2. IAS 16 paragraf 58 tentang tanah dan bangunan dengan tambahan penjelasan terkait
penyusutan tanah yang mengacu pada ISAK 25: Hak Atas Tanah.
3. IAS 16 paragraf 80 tentang ketentuan transisi tidak diadopsi karena tidak relevan.
4. IAS 16 paragraf 81 tentang tanggal efektif. Opsi penerapan dini dihilangkan karena
penerapan dini hanya dapat dilakukan dengan tepat jika seluruh pengaturan dalam IFRS
terkait diadopsi secara bersamaan menjadi SAK.
5. IAS 16 paragraf 81A-81G tentang tanggal efektif tidak diadopsi karena tidak relevan.
Adopsi IAS 16 menjadi PSAK 16 telah menggunakan IAS 16 yang telah mengakomodir
amendemen tersebut.
6. IAS 16 paragraf 81H tentang tanggal efektif.
7. IAS 16 paragraf 811 tentang opsi penerapan dini.
8. IAS 16 paragraf 81] tentang tanggal efektif yang mengacu pada IFRS 15. IFRS 15
Revenue from Contracts with Customers telah diadopsi menjadi PSAK 72: Pendapatan
dari Kontrak dengan Pelanggan dan berlaku efektif per 1 Januari 2020 dengan penerapan
dini diperkenankan.
9. IAS 16 paragraf 81K tentang tanggal efektif.
10. IAS 16 paragraf 81L tentang tanggal efektif yang mengacu pada IFRS 16. IFRS 16
Leases telah diadopsi menjadi PSAK 73: Sewa dan berlaku efektif per 1 Januari 2020
dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang menerapkan PSAK 72:
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan pada atau sebelum tanggal penerapan awal
Pernyataan ini.
11. PSAK 16 paragraf 81a tentang tanggal efektif penyesuaian.
12. IAS 16 paragraf 82 tentang penarikan standar lain dengan tambahan penarikan PSAK 47:
Akuntansi Tanah.
13. IAS 16 paragraf 83 tentang penarikan standar lain tidak diadopsi karena tidak relevan.
53. 53
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 16
ASET TETAP
PENDAHULUAN
Tujuan
01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, sehingga
pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas dalam
aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Masalah utama dalam akuntansi aset
tetap adalah pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, pembebanan penyusutan, dan
rugi penurunan nilainya.
Ruang Lingkup
02. Pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi aset tetap, kecuali PSAK lain mensyaratkan
atau mengizinkan perlakuan akuntansi yang berbeda.
03. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk:
(a) aset tetap yang diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58:
Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan.
(b) aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur selain tanaman produktif (lihat
PSAK 69: Agrikultur). Pernyataan ini diterapkan untuk tanaman produktif namun
tidak diterapkan untuk produk dari tanaman produktif.
(c) pengakuan dan pengukuran aset eksplorasi dan evaluasi (lihat PSAK 64: Aktivitas
Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral). (d) hak
penambangan dan cadangan mineral seperti minyak, gas alam, dan sumber daya
serupa yang tidak dapat diperbarui.
(d) Akan tetapi, Pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk
mengembangkan atau memelihara aset yang dideskripsikan dalam huruf (b)-(d).
04. PSAK lain mungkin mensyaratkan pengakuan aset tetap berdasarkan pendekatan yang
berbeda dari Pernyataan ini. Sebagai contoh, PSAK 30: Sewa mensyaratkan entitas untuk
54. 54
mengevaluasi pengakuan aset tetap sewaan dengan dasar pemindahan risiko dan manfaat.
Akan tetapi, dalam aspek perlakuan akuntansi tertentu lain untuk aset tersebut, termasuk
penyusutan, diatur oleh Pernyataan ini.
05. Entitas yang menggunakan model biaya untuk properti investasi sesuai dengan PSAK 13:
Properti Investasi menggunakan model biaya dalam Pernyataan ini.
Definisi
06. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Aset tetap adalah aset berwujud yang:
(a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk
direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan
(b) diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.
Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari
imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau
konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada aset ketika
pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain, contohnya
PSAK 53: Pembayaran Berbasis Saham.
Jumlah tercatat adalah jumlah suatu aset diakui setelah dikurangi akumulasi penyusutan
dan akumulasi rugi penurunan nilai.
Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya
untuk menjual dan nilai pakainya.
Jumlah tersusutkan adalah biaya perolehan aset, atau jumlah lain yang merupakan
pengganti biaya perolehan, dikurangi nilai residunya.