1. Kementerian Keuangan – GIZ
12 Juli 2012
1

2.  Terimplementasinya dukungan TI dalam pengelolaan
PBB-P2 di Pemda
 Terintegrasinya proses layanan PBB-P2 dan BPHTB
 Meningkatnya kualitas layanan PBB-P2 ke wajib pajak
2

3.  Data objek dan wajib pajak yang kurang terupdate:
 Menimbulkan keraguan apakah jumlah piutang pajak
yang tercantum di database benar-benar merupakan
piutang pajak, atau sebenarnya piutang pajak tersebut
sudah dibayar oleh wajib pajak, tetapi belum di-update
oleh KPP
 Sistem yang tidak terintegrasi dengan sistem lainnya
 Updating data yang dibebankan ke fungsi pengolahan
data dan informasi
 Salah satu hambatan kenapa pembayaran pajak kurang
ter-update di database
3

4. Modifikasi SISMIOP Sistem Baru
(Mis: Depok) (Mis: Semarang)
 Dikerjakan pihak ketiga  Dikerjakan pihak ketiga
 Implementasi Layanan-  Implementasi yang
layanan dasar komprehensif
 Risiko kegagalan moderat
 Risiko kegagalan tinggi
 Butuh investasi
infrastruktur  Butuh investasi
infrastruktur
 Pendampingan dari KPP
tinggi  Pendampingan dari KPP
 Kompetensi tenaga ahli rendah
harus sesuai dengan  Kompetensi tenaga ahli
teknologi sebelumnya lebih terbuka
4

5. Implementasi
Perencanaan
Alih dan
dan Optimalisasi
Pengetahuan Operasionalis
Perancangan Dukungan TI
dari KPP asi Dukungan
Dukungan TI
TI
• Cetak SPPT Massal • Dokumen • Monitoring • SIG
bersama Pengadaan dan • Manual pengguna • Mobile/Online
• Worskhop Teknis KAK dan administrator access
• Perda dan SOP • Pelatihan • Fitur tambahan
PBB-P2 • HelpDesk System • Internet Banking
• Pendataan-Ulang
• Sistem Pertukaran
Data
5

6. People
Policy
Business Process
Systems & Applications
Data/Information
Infrastructure
6

7. 2012 2013 2014 2015
Tujuan Dimulainya inisiatif Pengembangan sistem Pemerintah daerah Pemda meningkatkan
pengembangan sistem informasi untuk mengoperasionalkan optimalisasi dukungan
informasi untuk pengelolaan PBB-P2 dukungan TI untuk TI untuk pengelolaan
pengelolaan PBB-P2 mulai layanan PBB-P2 PBB
diimplementasikan
Perencanaan Tersusunnya rencana Tersusunnya rencana
pengembangan optimalisasi TI
dukungan TI
Kebijakan dan Tersusunnya kebijakan Tersusunnya kebijakan
Regulasi dan regulasi terkait dan regulasi terkait
dukungan TI optimalisasi TI
Prosedur Tersusunnya SOP Tersusunnya SOP Tersusunnya SOP
pengelolaan PBB pengelolaan TI peningkatan layanan
PBB
SDM dan Terlatihnya SDM TI dan Meningkatnya
Kelembagaan Pengguna kompetensi pengelola
TI
Sistem Aplikasi Terbangun dan Teroperasionalnya Terbangunnya sistem
terimplementasinya sistem aplikasi untuk digital dan aplikasi
sistem aplikasi pengelolaan PBB lainnya
Tersusunnya manual Terbangunnya Service
sistem aplikasi Desk
Infrastruktur TI Terbangun dan Teroperasionalnya Terbangunnya
terimplementasinya infrastruktruktur TI infrastruktur untuk
infrastruktur TI untuk menjalankan optimalisasi dukungan
Tersusunnya manual sistem aplikasi TI
pemeliharaan
7
infrastruktur

8. 2012 2013 2014 2015
Tersusunnya Go-Live
rencana Tersusunnya SOP TO BE
pengembangan Pengelolaan TI
Kebijakan,
Regulasi, dan Tersusunnya
Prosedur kebijakan dan
regulasi
Tersusunnya SOP
Pengelolaan PBB
Terbangun dan Teroperasionalnya
terimplementasinya dukungan TI
sistem aplikasi dan
Sistem TI infrastruktur TI Terbangunnya
Service Desk
Tersusunnya manual
pengguna dan Optimalisasi
admin dukungan TI
SDM dan Terbangunnya Terlatihnya
Kelembagaan awareness SDM
AS-IS
8

9.  Opsi 1: Pemerintah daerah memodifikasi
SISMIOP
 Opsi 2: Pemerintah daerah membangun sistem
dari awal
 Opsi 3: Pemerintah pusat membangun sistem
yang melayani beberapa pemerintah daerah
(shared service)
 Opsi 4: Pemerintah daerah membangun
infrastruktur dan Ditjen Pajak memodifikasi
SISMIOP
9

10. KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
DUKUNGAN TI
BIDANG PBB
BIDANG BIDANG
DAN BPHTB
SUB BIDANG
SUB BIDANG PELAYANAN DAN SUB BIDANG
PENDATAAN
SUB BIDANG
SUB BIDANG PENILAIAN, SUB BIDANG
PENETAPAN,
DAN PENAGIHAN
10

11. 11

12.  Studi Pendahuluan  Pengumuman dan
 Penyusunan Anggaran Pengendalian Pengadaan
 Pembentukan Tim  Evaluasi Penawaran
 Pendefinisian Kebutuhan  Penetapan Pemenang
 Perencanaan Pengadaan  Pembahasan Kontrak
 Studi Ketersediaan  Konstruksi/Implementasi
Penyedia dan Teknologi  Penyerahan Barang/Jasa
 Penentuan Lingkup  Uji-Terima
Pengadaan  Operasi dan Dukungan
 Penyusunan KAK Teknis
12

13. 13

14. Kelebihan Kekurangan
 Waktu untuk kajian  Harus mengikuti proses
lebih pendek bisnis yang berjalan di
 Perancangan dapat KPP
dengan mudah  Harus mengadopsi
dilakukan teknologi SISMIOP
 Pemerintah daerah bisa  Penyedia yang
mengoptimalkan memahami teknologi
knowledge staf Ditjen SISMIOP terbatas
Pajak
14

15. 2012 2013 2014
J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
STUDI PENDAHULUAN X X
PENYUSUNAN KAK UNTUK X X X
PENGANGGARAN
PEMBENTUKAN X
PENDEFINISIAN X
KEBUTUHAN
PERENCANAAN X
PENGADAAN
STUDI KETERSEDIAAN X
PENYEDIA
PENENTUAN LINGKUP X
PENGADAAN
PENYUSUNAN KAK X
EVALUASI PENAWARAN X
PENETAPAN PEMENANG X
PEMBAHASAN KONTRAK X
PENYERAHAN X
BARANG/JASA
UJI-TERIMA X
OPERASI DAN DUKUNGAN X X X X X X X X X X X X X X X
TEKNIS
15

16. KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
PEJABAT TIM
PANITIA PANITIA TIM
PEMBUAT PENDAMPING
PENGADAAN PENERIMA PENGAWAS
KOMITMEN (KPP)
TIM TEKNIS TIM TEKNIS TIM TEKNIS
16

17. 17

18. Kelebihan Kekurangan
 Lebih sesuai dengan  Jika tidak terkelola
kebutuhan pemerintah dengan baik, risiko
daerah kegagalan tinggi
 Dapat dijadikan sebagai  Tidak banyak penyedia
inisiatif memodernisasi yang memahami proses
layanan pemerintah bisnis PBB
daerah
18

19. 2012 2013 2014
J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
WORKSHOP SISMIOP X X
PENYUSUNAN KAK UNTUK X X X
PENGANGGARAN
PEMBENTUKAN X
PENDEFINISIAN X
KEBUTUHAN BERSAMA
KPP
PERENCANAAN X
PENGADAAN
STUDI KETERSEDIAAN X
PENYEDIA
PENENTUAN LINGKUP X
PENGADAAN
PENYUSUNAN KAK X
BERSAMA KPP
PUBLIKASI KAK DAN X X
PENGENDALIAN
PENGADAAN
EVALUASI PENAWARAN X
PENETAPAN PEMENANG X
PEMBAHASAN KONTRAK X
PENYERAHAN X
BARANG/JASA 19
UJI-TERIMA X
OPERASI DAN DUKUNGAN X X X X X X X X X X X X X X X X

20. KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
PEJABAT
PANITIA PANITIA TIM
PEMBUAT
PENGADAAN PENERIMA PENGAWAS
KOMITMEN
TIM TEKNIS TIM TEKNIS TIM TEKNIS
20

21. 21

22. Kelebihan Kekurangan
 Efisiensi pembiayaan  Membutuhkan
 Kolaborasi pemerintah penjadualan yang ketat
pusat dan pemerintah  Infrastruktur harus
daerah tersedia di pemerintah
pusat dan pemerintah
daerah
22

23. 2012 2013 2014
J A
S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
STUDI PENDAHULUAN
PENYUSUNAN X X X
MOU/REGULASI
PENYUSUNAN KAK UNTUK X X
PENGANGGARAN
PEMBENTUKAN X
PENDEFINISIAN X
KEBUTUHAN
PERENCANAAN X
PENGADAAN
STUDI KETERSEDIAAN X
PENYEDIA
PENENTUAN LINGKUP X
PENGADAAN
PENYUSUNAN KAK X
PENGUMUMAN DAN X X
PENGENDALIAN
PENGADAAN
EVALUASI PENAWARAN X
PENETAPAN PEMENANG X
PEMBAHASAN KONTRAK X
KONSTRUKSI/IMPLEMENTA
SI
PENYERAHAN X
BARANG/JASA
UJI-TERIMA X 23
OPERASI DAN DUKUNGAN X X X X X X X X X X X X X X X

24. TIM
PENGENDALI
PUSAT
KUASA KUASA
PENGGUNA PENGGUNA
ANGGARAN ANGGARAN
PUSAT DAERAH
PEJABAT PEJABAT TIM
PANITIA PANITIA PANITIA PANITIA
PEMBUAT TIM EDUKASI PEMBUAT PENDAMPING
PENGADAAN PENERIMA PENGADAAN PENERIMA
KOMITMEN KOMITMEN (KPP)
24

25. 25

26. Kelebihan Kekurangan
 Kesesuaian dengan  Integrasi dengan sistem
kebutuhan jangka lain di pemda
pendek  Koordinasi yang harus
 Kebutuhan pembiayan ketat antara pemerintah
moderat pusat dan daerah
 Kesesuaian infrastruktur
pemda dengan SISMIOP
 Kebijakan pengerahan
SDM Ditjen Pajak
26

27. 2012 2013 2014
J AS O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
STUDI PENDAHULUAN X
PENYUSUNAN X X X
MOU/REGULASI
PENYUSUNAN KAK UNTUK X X
PENGANGGARAN
PEMBENTUKAN X
PENDEFINISIAN X
KEBUTUHAN
PERENCANAAN X
PENGADAAN
STUDI KETERSEDIAAN X
PENYEDIA
PENENTUAN LINGKUP X
PENGADAAN
PENYUSUNAN KAK X
PENGUMUMAN DAN X X
PENGENDALIAN
PENGADAAN
EVALUASI PENAWARAN X
PENETAPAN PEMENANG X
PEMBAHASAN KONTRAK X
KONSTRUKSI/IMPLEMENTA
SI
PENYERAHAN BARANG/JASA X
UJI-TERIMA X
OPERASI DAN DUKUNGAN X X X X X X X X X X X X X X X
TEKNIS 27

28. TIM
PENGENDALI
PUSAT
KUASA KUASA
PENGGUNA PENGGUNA
ANGGARAN ANGGARAN
PUSAT DAERAH
PEJABAT PEJABAT TIM
TIM TIM PANITIA PANITIA
PEMBUAT TIM EDUKASI PEMBUAT PENDAMPING
PERANCANG KONSTRUKSI PENGADAAN PENERIMA
KOMITMEN KOMITMEN (KPP)
28

29. 29