More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Ringkasan materi UU. NO.2 Tahun 2002 ttg. POLRI.pptx
Similar to Ringkasan materi UU. NO.2 Tahun 2002 ttg. POLRI.pptx (20)
More from RIZKYSETIABUDI
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
Ringkasan materi UU. NO.2 Tahun 2002 ttg. POLRI.pptx
- 2. 19 Agustus 1945 PPKI Menetapkan bahwa Kepolisian (bernama Djawatan Kepolisian) Negara Republik Indonesia bernaung dibawah Kementrian Dalam Negeri. Maklumat Pemerintah 11 tahun 1946 menetapkan kepolisian bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. UU No. 13 Tahun 1961 mengatur tentang ketentuan Pokok Kepolisian, di tahun ini Djawatan Kepolisian berubah nama menjadi POLRI. Latar Belakang Historis
- 3.
- 4. “Kepolisian di pindahkan dari Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan Jawatan itu mengusahakan penyusunan Polisi dari mula-mula kembali dan memberikan kebebasan serta kesempatan yang lebih luas kepadanya untuk bekerja secepat-cepatnya dalam pembaharuan dan penyusunan kepolisian.” - Perdana Menteri Sjahrir
- 5. 19 Agustus 1945 Jawatan Kepolisian Dibawah Mendagri Maklumat Pemerintah Tahun no.11 Tahun 1946 Jawatan Kepolisian bertanggung jawab kepada PM 1949-1950 Kepolisian RIS (pusat) dan Kepolisian Negara Bagian. 1961 Jawatan Kepolisian berubah nama menjadi POLRI sampai sekarang. 2000 Pemisahan TNI- POLRI dari ABRI, masing-masing berdiri sendiri. Timeline Kepolisian 1
- 6. UU No. 2 Tahun 2002 Tentang KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Mengingat : Pasal 5 ayat 1, Pasal 20, Pasal 30 UUD 1945 TAP MPR No. VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. TAP MPR No. VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU. No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 Dasar Hukum UU Kepolisian
- 7. PASAL 5 AYAT 1
- 8. PASAL 20
- 9. PASAL 30
- 16. Perbedaan TNI-Polri Secara ringkas, perbedaannya adalah :
- 17. TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
- 18. BAB II Pasal 2 : (1) Pegawai Negeri terdiri dari: a.Pegawai Negeri Sipil; b.Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. BAB IV Pasal 37 : “Manajemen Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, masing-masing diatur dengan Undang-undang tersendiri.“ (UU No. 2 Tahun 2002) Yang Mengatur Tentang Kepolisian
- 20. Pasal 2 : “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat” Pasal 3 : (1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : (a.) kepolisian khusus, (b.) pegawai negri sipil dan/atau (c.) bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.* (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing- masing. Fungsi Kepolisian
- 21. Swakarsa adalah pihak keamanan yang melakukannya tanpa dorongan atau paksaan dari pihak lain. Contoh : sistem ronda/kamling.
- 22. Pasal 13 : a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat b. Menegakkan hukum c. Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas Pokok Kepolisian
- 23. Diatur pada Pasal 15 dan 16 Kewenangan Polisi
- 27. Fungsi Utama Kepolisian Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002, jika diringkas, Polisi memiliki 3 fungsi Utama. : Tugas Pembinaan Masyarat. Tugas di bidang Preventif. Tugas di bidang Represif.
- 28. Dalam pembinaan masyarakat, POLRI menggunakan konsep Community Policing. Strategi kepoolisian ini, adalah strategi keamanan yang berfokus kepada pendekatan dan berkerja sama dengan anggota masyarakat. Konsep ini sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia dengan melakukan keamanan lingkungan dalam komunitas kota dan desa, secara bergantian masyarakat menjaga wilayahnya maisng-masing. Pembinaan Masyarakat
- 29. Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselematan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan , khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan professional tekhnik tersendiri seperti patroli, penjagaan pengawalan dan pengaturan. Preventif
- 30. Berdasarkan Pasal 18, Kepolisian bisa bertindak “menurut penilaiannya sendiri” Represif
- 31. Penjelasannya yang tercantum dalam Penjelasan UU No.2 Tahun 2002 : Pasal 18 ayat (1) : “Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.” Hal ini disebut sebagai “Diskresi Kepolisian”
- 32. Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukumatas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan- pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum,di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian.
- 33. Dalam prakteknya, selain berpedoman pada undang-undang, polisi memiliki pedoman yang disebut sebagai Tribrata dan Catur Prasetya.
- 34. Tri Brata & Catur Prasetya
- 35. https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_2_02.htm Skripsi Resnu Sumber