1. RAPAT DENGAR PENDAPAT ( RDP )
PEREMPUAN PAPUA
Thema : Memperkuat Kebersamaan diantara
Perempuan Asli Papua Menuju Kemandirian
dan Kesejahteraan.
Sub Thema : Perempuan Asli Papua;Menemu kenali
Kendala,Peluang dan Tantangan
Pengembangan Ekonomi ,Sosial ,Budaya dan
Politik dalam Menghadapi Era Globalisasi.
WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN
Kegiatan RDP Perempuan Papua akan dilaksanakan pada :
Hari /Tanggal Pelaksanaan : Tanggal 9 s/d 13 November 2015
Tempat Pelaksanaan : Kota Jayapura – Provinsi Papua
PARTISIPAN RDP
280 Tokoh Perempuan dari 28 Kabupaten/Kota se Provinsi Papua
LATAR BELAKANG
Pelaksanaan Otsus yang sudah masuk tahun ke-14 dengan
14 Program Strategisnya cenderung tidak menunjukan
kemajuan yang signifikan atau mendasar dalam berbagai
aspek kehidupan orang asli Papua.Hal ini dapat dilihat pada
berbagai kebijakan pembangunan di Tanah Papua,yang
kurang memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal-pasal
dalam Undang-Undang Otonomi Khusus.
PENGARAH /PENANGGUNG JAWAB
MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP)
KETUA MRP :Timotius Murib,
WAKIL KETUA I : Hofni Simbiak,STh,
WAKIL KETUA II : Engel Berta Kotorok,SE
PELAKSANA RDP
Ketua Pokja Perempuan MRP :
Debora Mote,SSos.
Wakil Ketua Pokja Perempuan MRP :
Ciska Abugau
Sekretaris Pelaksana RDP :
Nehemi Yebikon
Anggota- Anggota :
Rode Muyasin,SPd
Herlina Papare
Bertha P Yane
Juliana E Wambrauw
Fransiska Mote
Ere Wakur
Merry Lantipo
Maria Kambirok
Hendrika Pasuaut
Maria C Ireeuw

2. Dana Otonomi Khusus Papua belum memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat asli
papua. Masyarakat Papua yang didalamnya adalah
kaum perempuan asli Papua masih menjadi “penonton
setia” dan bukan “pemain utama” meskipun ada proses
yang dinamakan penjaringan aspirasi masyarakat.
Selama ini proses penjaringan aspirasi masyarakat
terkesan’hanya’ formalitas karena rendahnya tingkat
akomodasi usulan masyarakat Papua di dalam
penyusunan anggaran pembangunan daerah. Tingkat
kehadiran perempuan (terutama perempuan asli Papua ) di
pertemuan-pertemuan resmi yang dilakukan mulai dari
tingkat kampung hingga provinsi sangat minim karena
keterbatasan akses dan informasi. Selain itu, kelompok
perempuan asli Papua dihadapkan pada problem khas
perempuan yaitu beban kerja di dalam keluarga.
Tidak lepas dari adanya sejumlah pratek-praktek
pembangunan yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat
Papua. Praktek pembangunan pemerintah yang hegemonik
dan tidak demokratis telah melahirkan berbagai
ketegangan dan konflik antara masyarakat adat dengan
pihak swasta, antara masyarakat dengan pemerintah dan
antara masyarakat adat dengan masyarakat masyarakat
adat.
Selama ini perempuan asli Papua banyak yang masih
hidup dibawah garis kemiskinan dan menghabiskan
waktunya untuk bekerja, dan yang menghasilkan hasil
yang tidak memuaskan untuk bisa memenuhi kebutuhan
ekonomi keluarga dan hidupnya . Kondisi ini membuat
perempuan Papua banyak yang tidak memiliki waktu
untuk memikirkan dirinya sendiri.
Peserta RDP :
280 orang – dari 28 Kabupaten/Kota se
Provinsi Papua
Komisi Dialog dalam RDP :
Komisi Ekonomi
Komisi Pendidikan
Komisi Kesehatan
Komisi Sosial Budaya
Komisi Hak Politik dan Hak-hak Sipil
Ringkasan Acara RDP :
*Acara Pembukaan,
*Carnaval Busana Adat dari 5 wilayah
Adat ;
*Pameran Hasil karya Perempuan Papua
dari 5 wilayah Adat,
*Dialog-dialog Komisi ,
*Tour Youtefa,
*Acara Penutupan
PENGARAH /PENANGGUNG JAWAB
MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP)
KETUA MRP :Timotius Murib,
WAKIL KETUA I : Hofni Simbiak,STh,
WAKIL KETUA II : Engel Berta Kotorok,SE
PELAKSANA RDP
Ketua Pokja Perempuan MRP :
Debora Mote,SSos.
Wakil Ketua Pokja Perempuan MRP :
Ciska Abugau
Sekretaris Pelaksana RDP :
Nehemi Yebikon
Anggota- Anggota :
Rode Muyasin,SPd
Herlina Papare
Bertha P Yane
Juliana E Wambrauw
Fransiska Mote
Ere Wakur
Merry Lantipo
Maria Kambirok
Hendrika Pasuaut
Maria C Ireeuw

3. Melihat semua kondisi diatas tadi maka, MRP
melalui Pokja Perempuan, selaku representative kultural
perempuan asli Papua yang memiliki
kewenangan-kewenangan tertentu dalam rangka
memberdayakan dan melindungi Perempuan asli Papua
serta memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap
hasil dan rekomendasi dari hasil dialog perempuan asli
Papua di Provinsi Papua.
Langkah awal yang perlu diambil adalah meringankan
beban perempuan asli Papua melalui langkah-langkah
pemberdayaan bagi perempuan Papua . Ke depan,
Pokja Perempuan – MRP mau mengajak semua pihak
untuk bekerja sama, bahu membahu melakukan upaya ini
secara terus menerus demi masa depan Perempuan asli
Papua yang merupakan basis kehidupan generasi penerus
asli Papua .
Pemberdayaan bagi perempuan asli Papua sangat penting
untuk dilakukan . Memang selama ini disadari pelaksanaan
pemberdayaan telah dilakukan bagi kelompok perempuan
asli Papua,namun dampak yang diakibatkan belum
benar-benar berdampak bagi kehidupan mereka.
PENGARAH /PENANGGUNG JAWAB
MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP)
KETUA MRP :Timotius Murib,
WAKIL KETUA I : Hofni Simbiak,STh,
WAKIL KETUA II : Engel Berta Kotorok,SE
PELAKSANA RDP
Ketua Pokja Perempuan MRP :
Debora Mote,SSos.
Wakil Ketua Pokja Perempuan MRP :
Ciska Abugau
Sekretaris Pelaksana RDP :
Nehemi Yebikon
Anggota- Anggota :
Rode Muyasin,SPd
Herlina Papare
Bertha P Yane
Juliana E Wambrauw
Fransiska Mote
Ere Wakur
Merry Lantipo
Maria Kambirok
Hendrika Pasuaut
Maria C Ireeuw