[Ringkuman]
Misi ketiga dalam dokumen tersebut adalah mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan pelayanan prima di sektor pelayanan publik dan jasa perhubungan yang selamat, tertib dan lancar. Beberapa strategi yang disebutkan adalah meningkatkan pelayanan angkutan, pengujian kendaraan bermotor, jaringan data sarana dan pras
Perda Nunukan no.8-2009 tentang pengelolaan barang milik daerahArifuddin Ali
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor : 08 Tahun 2009 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
Dokumen tersebut merupakan bagian dari rencana strategis, arah, dan kebijakan Kota Palangkaraya untuk mencapai visi dan misi ketiga yang berfokus pada pemerataan sarana dan prasarana publik berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja, dan program yang akan dijalankan oleh berbagai SK
Perda Nunukan no.8-2009 tentang pengelolaan barang milik daerahArifuddin Ali
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor : 08 Tahun 2009 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
Dokumen tersebut merupakan bagian dari rencana strategis, arah, dan kebijakan Kota Palangkaraya untuk mencapai visi dan misi ketiga yang berfokus pada pemerataan sarana dan prasarana publik berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja, dan program yang akan dijalankan oleh berbagai SK
Progress Perencanaan Kota Demak Tahun 2034Karina Oriza
1. Tujuan perencanaan Kota Demak tahun 2034 adalah mewujudkan pemerataan pembangunan fasilitas untuk meningkatkan kualitas SDM dan menjadikan Kota Demak sebagai kota wisata ziarah.
2. Konsep perencanaannya meliputi pemerataan fasilitas, konsep kota wisata ziarah, koridor ekonomi, dan rencana pola perkembangan kota.
3. Rencana struktur ruang, pemanfaatan ruang, dan intensitas ru
Dokumen tersebut memberikan tabel prioritas program pembangunan kota Pracimantoro di Kabupaten Wonogiri. Program-program tersebut dievaluasi berdasarkan empat indikator yaitu manfaat, dampak, kelayakan ekonomi, dan tingkat mendesak. Program dengan skor tertinggi adalah peningkatan mutu transportasi umum perkotaan dengan total skor 33. Program-program lain yang mendapat skor tinggi adalah penambahan dan peningkatan mutu sarana pendidikan, kesehatan
Masterplan Transportasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 membahas rencana pengembangan transportasi perkotaan di Kota Tangerang Selatan untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi umum. Rencananya meliputi pembangunan jaringan bus rapid transit, pengembangan terminal terpadu, serta peningkatan infrastruktur jalan.
Renstra Kementerian Perhubungan periode 2015-2019 bertujuan untuk mewujudkan konektivitas nasional yang lebih baik dan meningkatkan industri jasa transportasi melalui peningkatan pelayanan transportasi, pengembangan teknologi ramah lingkungan, dan penguatan sumber daya manusia.
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan pemerintahan Kota Palangkaraya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Beberapa program prioritas yang disebutkan adalah program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, peningkatan pengawasan internal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur. Dokumen ini juga menetapkan indikator kinerja untuk mengukur pencapaian program tersebut
Dokumen tersebut membahas tentang percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia untuk meletakkan fondasi pembangunan yang berkualitas. Disebutkan bahwa kondisi infrastruktur transportasi Indonesia masih perlu ditingkatkan, terutama di sektor kereta api, pelabuhan, dan transportasi udara. Dokumen ini juga menjelaskan kerangka kebijakan dan strategi pembangunan transportasi Indonesia untuk periode 2015-2019 sesuai dengan target RPJMN, termasuk p
Rapat kerja bidang perhubungan tahun 2021 membahas kinerja sektor angkutan jalan, harmonisasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta pengembangan sistem informasi transportasi di Jawa Timur."
Tabel menunjukkan prioritas program pembangunan di Kecamatan Pracimantoro berdasarkan aspek strategis, manfaat, dampak, dan kelayakan ekonomi. Program-program teratas berfokus pada peningkatan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pertanian dan pariwisata, serta pengembangan infrastruktur seperti jalan, air bersih, dan drainase. Program lainnya meliputi pengelolaan sampah, sanitasi, dan pemberdayaan masy
Panel iv rakornas 2019 - kementerian perhubunganJoseph Sitepu
Dokumen tersebut membahas rencana pembangunan infrastruktur perhubungan Indonesia untuk periode 2020-2024 dengan fokus pada lima prioritas pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia maju. Program-program prioritas infrastruktur perhubungan mencakup peningkatan konektivitas, kinerja layanan, keselamatan dan keamanan, serta dukungan terhadap pembangunan ekonomi dan pariwisata.
01 Darmadji=Bhn Seminar Di Pu Samarinda082006guesteb3210c
Dokumen tersebut membahas tiga hal utama:
1. Pentingnya infrastruktur jalan yang memadai bagi kelancaran aktivitas ekonomi dan industri.
2. Urutan manajemen makro yang tepat untuk pembinaan jaringan jalan mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan.
3. Kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan standar kualitas jalan sesuai dengan kapasitas lalu lintas dan ekonomi wilayah.
PETA PANDUAN (ROAD MAP) DAN RENCANA AKSI SISTEM LOGISTIK NASIONALFirdaus Albarqoni
Dokumen ini membahas rencana aksi dan roadmap sistem logistik nasional Indonesia untuk periode 2011-2025. Roadmap ini bertujuan mengembangkan sistem logistik nasional yang efektif dan efisien melalui tahapan jangka menengah dan panjang, dengan fokus pada komoditas utama, pelaku logistik, infrastruktur, SDM, regulasi dan kelembagaan.
Dokumen ini membahas rencana aksi dan peta panduan (roadmap) untuk pengembangan sistem logistik nasional Indonesia dalam tiga tahap yaitu jangka menengah (2011-2015), menengah II (2016-2020), dan panjang (2021-2025). Roadmap ini menetapkan sasaran penurunan rasio biaya logistik dan peningkatan skor indeks kinerja logistik. Rencana aksi mencakup pengembangan infrastruktur, regulasi, SDM, teknologi informasi, serta pel
Dokumen tersebut membahas tinjauan Balitbang Kemhub terhadap latar belakang studi renstra Kemhub tahun 2015-2019. Dokumen menyebutkan berbagai isu strategis dan permasalahan di bidang transportasi darat, laut, udara, dan multimoda yang perlu mendapat perhatian."
Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung membahas perencanaan jaringan trayek angkutan umum di provinsi Bangka Belitung untuk tahun 2023 dengan sasaran meningkatkan pelayanan angkutan yang cepat, aman, dan terjangkau oleh masyarakat serta sebagai pedoman pengembangan jaringan angkutan. Dokumen ini meliputi tinjauan kebijakan, metodologi perencanaan, profil lokasi studi,
Koridor I BRT Kota Semarang memiliki headway rata-rata 10-20 menit yang lebih lama dari standar World Bank 1-2 menit. Laporan ini bertujuan merencanakan peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan kinerja BRT, khususnya headway dan load factor pada koridor I dalam 20 tahun ke depan.
Dokumen ini membahas tentang Indeks SPBE Kota Palangka Raya tahun 2021. Kota ini mendapat predikat "Kurang" pada tahun 2019 dengan skor 1,75. Pada tahun 2021 penilaian masih berlangsung. Faktor yang mempengaruhi penilaian antara lain belum adanya peta rencana dan arsitektur SPBE serta belum terpenuhinya domain manajemen. Layanan SPBE seperti aplikasi keuangan dan pengaduan masyarakat sudah ber
Progress Perencanaan Kota Demak Tahun 2034Karina Oriza
1. Tujuan perencanaan Kota Demak tahun 2034 adalah mewujudkan pemerataan pembangunan fasilitas untuk meningkatkan kualitas SDM dan menjadikan Kota Demak sebagai kota wisata ziarah.
2. Konsep perencanaannya meliputi pemerataan fasilitas, konsep kota wisata ziarah, koridor ekonomi, dan rencana pola perkembangan kota.
3. Rencana struktur ruang, pemanfaatan ruang, dan intensitas ru
Dokumen tersebut memberikan tabel prioritas program pembangunan kota Pracimantoro di Kabupaten Wonogiri. Program-program tersebut dievaluasi berdasarkan empat indikator yaitu manfaat, dampak, kelayakan ekonomi, dan tingkat mendesak. Program dengan skor tertinggi adalah peningkatan mutu transportasi umum perkotaan dengan total skor 33. Program-program lain yang mendapat skor tinggi adalah penambahan dan peningkatan mutu sarana pendidikan, kesehatan
Masterplan Transportasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 membahas rencana pengembangan transportasi perkotaan di Kota Tangerang Selatan untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi umum. Rencananya meliputi pembangunan jaringan bus rapid transit, pengembangan terminal terpadu, serta peningkatan infrastruktur jalan.
Renstra Kementerian Perhubungan periode 2015-2019 bertujuan untuk mewujudkan konektivitas nasional yang lebih baik dan meningkatkan industri jasa transportasi melalui peningkatan pelayanan transportasi, pengembangan teknologi ramah lingkungan, dan penguatan sumber daya manusia.
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan pemerintahan Kota Palangkaraya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Beberapa program prioritas yang disebutkan adalah program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, peningkatan pengawasan internal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur. Dokumen ini juga menetapkan indikator kinerja untuk mengukur pencapaian program tersebut
Dokumen tersebut membahas tentang percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia untuk meletakkan fondasi pembangunan yang berkualitas. Disebutkan bahwa kondisi infrastruktur transportasi Indonesia masih perlu ditingkatkan, terutama di sektor kereta api, pelabuhan, dan transportasi udara. Dokumen ini juga menjelaskan kerangka kebijakan dan strategi pembangunan transportasi Indonesia untuk periode 2015-2019 sesuai dengan target RPJMN, termasuk p
Rapat kerja bidang perhubungan tahun 2021 membahas kinerja sektor angkutan jalan, harmonisasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta pengembangan sistem informasi transportasi di Jawa Timur."
Tabel menunjukkan prioritas program pembangunan di Kecamatan Pracimantoro berdasarkan aspek strategis, manfaat, dampak, dan kelayakan ekonomi. Program-program teratas berfokus pada peningkatan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pertanian dan pariwisata, serta pengembangan infrastruktur seperti jalan, air bersih, dan drainase. Program lainnya meliputi pengelolaan sampah, sanitasi, dan pemberdayaan masy
Panel iv rakornas 2019 - kementerian perhubunganJoseph Sitepu
Dokumen tersebut membahas rencana pembangunan infrastruktur perhubungan Indonesia untuk periode 2020-2024 dengan fokus pada lima prioritas pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia maju. Program-program prioritas infrastruktur perhubungan mencakup peningkatan konektivitas, kinerja layanan, keselamatan dan keamanan, serta dukungan terhadap pembangunan ekonomi dan pariwisata.
01 Darmadji=Bhn Seminar Di Pu Samarinda082006guesteb3210c
Dokumen tersebut membahas tiga hal utama:
1. Pentingnya infrastruktur jalan yang memadai bagi kelancaran aktivitas ekonomi dan industri.
2. Urutan manajemen makro yang tepat untuk pembinaan jaringan jalan mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan.
3. Kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan standar kualitas jalan sesuai dengan kapasitas lalu lintas dan ekonomi wilayah.
PETA PANDUAN (ROAD MAP) DAN RENCANA AKSI SISTEM LOGISTIK NASIONALFirdaus Albarqoni
Dokumen ini membahas rencana aksi dan roadmap sistem logistik nasional Indonesia untuk periode 2011-2025. Roadmap ini bertujuan mengembangkan sistem logistik nasional yang efektif dan efisien melalui tahapan jangka menengah dan panjang, dengan fokus pada komoditas utama, pelaku logistik, infrastruktur, SDM, regulasi dan kelembagaan.
Dokumen ini membahas rencana aksi dan peta panduan (roadmap) untuk pengembangan sistem logistik nasional Indonesia dalam tiga tahap yaitu jangka menengah (2011-2015), menengah II (2016-2020), dan panjang (2021-2025). Roadmap ini menetapkan sasaran penurunan rasio biaya logistik dan peningkatan skor indeks kinerja logistik. Rencana aksi mencakup pengembangan infrastruktur, regulasi, SDM, teknologi informasi, serta pel
Dokumen tersebut membahas tinjauan Balitbang Kemhub terhadap latar belakang studi renstra Kemhub tahun 2015-2019. Dokumen menyebutkan berbagai isu strategis dan permasalahan di bidang transportasi darat, laut, udara, dan multimoda yang perlu mendapat perhatian."
Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung membahas perencanaan jaringan trayek angkutan umum di provinsi Bangka Belitung untuk tahun 2023 dengan sasaran meningkatkan pelayanan angkutan yang cepat, aman, dan terjangkau oleh masyarakat serta sebagai pedoman pengembangan jaringan angkutan. Dokumen ini meliputi tinjauan kebijakan, metodologi perencanaan, profil lokasi studi,
Koridor I BRT Kota Semarang memiliki headway rata-rata 10-20 menit yang lebih lama dari standar World Bank 1-2 menit. Laporan ini bertujuan merencanakan peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan kinerja BRT, khususnya headway dan load factor pada koridor I dalam 20 tahun ke depan.
Similar to Renstra Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya (20)
Dokumen ini membahas tentang Indeks SPBE Kota Palangka Raya tahun 2021. Kota ini mendapat predikat "Kurang" pada tahun 2019 dengan skor 1,75. Pada tahun 2021 penilaian masih berlangsung. Faktor yang mempengaruhi penilaian antara lain belum adanya peta rencana dan arsitektur SPBE serta belum terpenuhinya domain manajemen. Layanan SPBE seperti aplikasi keuangan dan pengaduan masyarakat sudah ber
Buku ini memberikan gambaran singkat mengenai Kota Palangka Raya, mulai dari visi dan misi, lambang daerah, sejarah pembentukan kota dan pemerintahannya, serta potensi-potensi ekonomi dan pariwisata di Kota Palangka Raya.
Statistik Palangka Raya 2015 memberikan informasi mengenai geografi, iklim, pemerintahan, penduduk, sosial, ekonomi, dan statistik lainnya di Kota Palangka Raya. Buku ini berisi data tahun 2014 dan 2015 tentang luas wilayah, jumlah penduduk, organisasi pemerintahan, sektor pertanian, industri, perdagangan, dan lainnya.
1. Peraturan ini menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 yang meliputi evaluasi hasil RKPD sampai dengan triwulan II dan rancangan program serta kegiatan prioritas daerah.
2. RKPD Perubahan menjadi acuan penyusunan perubahan KUA dan PPAS Tahun 2013 serta pedoman operasional SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan tahun 2013.
3. RKPD dap
Dokumen tersebut memuat rencana strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Kota Palangka Raya untuk mewujudkan visi menjadi kota pendidikan, jasa, dan pariwisata yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Beberapa sasaran strategisnya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mengembangkan kelembagaan kesejahteraan sosial, meningkatkan kerjasama daerah, serta meningkatkan kual
Dokumen tersebut membahas rencana program prioritas pembangunan daerah Kota Palangka Raya beserta indikasi kebutuhan pendanaannya untuk periode 2014-2018. Program prioritas tersebut antara lain peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat dengan sasaran meningkatkan jumlah peraturan daerah yang dihasilkan setiap tahunnya.
Renstra Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan Kota Palangkaraya dalam mewujudkan visi dan misi pembangunannya. Terdapat tabel yang menunjukkan sasaran, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, kearsipan, dan perpustakaan. Dokumen ini juga menetapkan indikator kinerja untuk mengukur pencapaian program prioritas di bidang tersebut.
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
BAB VI dan VII membahas strategi dan kebijakan Kota Palangkaraya untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis dan damai melalui peningkatan keamanan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kemitraan. BAB VIII menjelaskan program prioritas untuk mencapai tujuan tersebut beserta indikator dan anggarannya. BAB IX menetapkan indikator kinerja untuk mengukur capaian program.
Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan pembangunan Kota Palangkaraya di beberapa bidang, termasuk pariwisata, ekonomi, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, dan sosial budaya. Beberapa tujuan strategis yang disebutkan adalah meningkatkan daya saing UKM dan koperasi, memperluas sarana prasarana untuk mendukung perekonomian, serta melestarikan lingkungan alam dan budaya daerah.
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan pemerintahan Kota Palangkaraya dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih, meliputi peningkatan peran pemerintah kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan, serta program dan indikator kinerja yang mendukung hal tersebut.
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan pemerintahan Kota Palangkaraya dalam mewujudkan tatakelola yang baik dan bersih dengan meningkatkan peran pemerintah kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan, serta meningkatkan kinerja SDM aparatur pemerintahan di tingkat tersebut guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat."
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Renstra Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
1. Tabel 6.3
Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangkaraya
Misi Ketiga
Visi:
Misi 3. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Menciptakan Pelayanan Prima di sektor
pelayanan publik jasa perhubungan yang
Selamat, Tertib dan Lancar
Terwujudnya Pelayanan
Angkutan
Meningkatkan Pelayanan Angkutan Pengembangan Pelayanan Angkutan
Terwujudnya Pelayanan
Pengujian Kendaraan Bermotor
Meningkatkan pelayanan Pengujian
Kendaraan Bermotor
Peningkatan Pelayanan Pengujian
Kendaraan Bermotor
Terwujudnya Jaringan Data
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Meningkatkan Jaringan Data Sarana
dan Prasarana Perhubungan
Peningkatan Jaringan Data Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Terwujudnya
sarana dan prasarana
perhubungan yang terpelihara
Meningkatkan sarana dan prasarana
perhubungan
Peningkatan sarana dan prasarana
perhubungan
Terwujudnya sarana dan
prasarana Perhubungan yang
berkeselamatan
Meningkatkan Sarana dan Prasarana
Perhubungan yang berkeselamatan
Peningkatan Pemenuhan Sarana dan
Prasarana Perhubungan yang
berkeselamatan
Terwujudnya
Keamanan dan kenyamanan
Pengguna Lalu Lintas
Meningkatkan Pengendalian dan
Pengawasan Lalu Lintas
Perningkatan Keamanan dan kenyamanan
Pengguna Lalu Lintas
Terwujudnya Aparatur yang siap
pakai
Meningkatkan Fasilitas dan SDM
Aparatur
Peningkatan Fasilitas dan SDM Aparatur
2. Meningkatkan dan mengendalikan sarana
prasana komunikasi informasi publik
Terpenuhinya Pemerataan Dan
Pengendalian Sarana Komunikasi
Dan Informasi
Meningkatkan Pemerataan Dan
Pengendalian Sarana Komunikasi
Dan Informasi
Peningkatkan Pengawasan dan Sarana
Pelayanan Komunikasi dan informatika yang
Merata dan Terkendali
3. BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUAN DAERAH
Tabel 7.1 Sasaran dan Program Pembangunan Kota Palangka Raya
No Sasaran Strategi Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah
Bidang Urusan SKPD
PenanggungjawabKondisi Awal Kondisi Akhir
52 Terwujudnya
Pelayanan
Angkutan
Meningkatkan
Pelayanan
Angkutan
Pengembangan
Pelayanan
Angkutan
- Tersedianya
pelayanan
angkutan pada
wilayah yang
telah tersedia
jaringan jalan
120 /206 Bus
178/430 Angkot
200/230 Bus
300/430 Angkot
1. Program
Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Perhubungan Dinas Perhubungan,
komunikasi dan
informatika
53 Terwujudnya
Pelayanan
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
Meningkatkan
pelayanan
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
Peningkatan
Pelayanan
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
- Tersedianya
pengujian
kendaraan
bermotor
dengan
standart
minimal
12.256 Kir 24.845 Kir 2. Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan
Bermotor
Perhubungan Dinas Perhubungan,
komunikasi dan
informatika
4. 53 Terwujudnya
Jaringan Data
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Meningkatkan
Jaringan Data
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Peningkatan
Jaringan Data
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
- Tersedianya
data Sarana
dan Prasarana
Perhubungan
-Inventarisasi
LLAJ,Sungai dan
Danau, Parkir,
Terminal
kelengkapan data
15%
Inventarisasi
LLAJ,Sungai dan
Danau, Parkir,
Terminal
kelengkapan data
75%
3. Program
Inventarisasi
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Perhubungan Dinas Perhubungan,
komunikasi dan
informatika
54 Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perhubungan yang
terpelihara
Meningkatkan
sarana dan
prasarana
perhubungan
Peningkatan
sarana dan
prasarana
perhubungan
- Terpeliharany
a sarana dan
prasarana
perhubungan
Dermaga 2/16
Terminal 2/4
Tl berfungsi baik
10/15 Unit
Marka 2/15 Lokasi
Rambu-rambu
30/150
8/16
4/5
18/20
Marka 8/20 Lokasi
Rambu-rambu
90/150
4. Program
rehab/pemelih
araan sarana
dan Prasarana
Perhubungan
Perhubungan Dinas Perhubungan,
komunikasi dan
informatika
55 Terwujudnya
sarana dan
prasarana
Perhubungan yang
berkeselamatan
Meningkatkan
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
yang
berkeselamatan
Peningkatan
Pemenuhan
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
yang
berkeselamata
n
Tersedianya
sarana dan
prasarana
Perhubungan
yang
berkeselamatan
Dermaga Wisata
1/3
Fasilitas
Keselamatan Jalan
171/250
Dermaga Wisata
4/5
Fasilitas
Keselamatan Jalan
225/325
5. Program
Pembangunan
sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Perhubungan Dinas Perhubungan,
komunikasi dan
informatika
5. 56 Terwujudnya
Keamanan dan
kenyamanan
Pengguna Lalu
Lintas
Meningkatkan
Pengendalian
dan Pengawasan
Lalu Lintas
Peningkatan
Keamanan dan
kenyamanan
Pengguna Lalu
Lintas
- Terpenuhinya
ketertiban,
keamanan,
kelancaran
bagi pengguna
lalu lintas
Petugas Kontrak/
153/26 lokasi
pelayaan publik
Petugas Kontrak/
158/28 lokasi
pelayaan publik
6. Program
Pengendalian
dan
Pengawasan
Lalu Lintas
Perhubungan Dinas Perhubungan,
komunikasi dan
informatika
57 Terwujudnya
Aparatur yang siap
pakai
Meningkatkan
Fasiitas dan SDM
Aparatur
Peningkatan
Fasilitas dan
SDM Aparatur
- Tersedianya
Sumber Daya
Manusia
dengan
Kebutuhan
Fasilitas Sesuai
dengan Bidang
Teknis
40 / 75 PNS
Kendaraan Bus 3
Unit
Kendaraan Mobil
Operasional 6 Unit
Speed boat 2 Unit
Sepeda Motor 11
Unit
Komputer 10 Unit
60 / 90 PNS
Kendaraan Bus 3
Unit
Kendaraan Mobil
Operasional 6 Unit
Speed boat 2 Unit
Sepeda Motor 11
Unit
Komputer 40 Unit
7. Program
Peningkatan
Fasilitas dan
Sumber Daya
Aparatur
Perhubungan
Perhubungan Dishubkominfo dan
BKPP
59 Terpenuhinya
Pemerataan Dan
Pengendalian
Sarana
Komunikasi Dan
Informasi
Terpenuhinya
Pemerataan Dan
Pengendalian
Sarana
Komunikasi Dan
Informasi
Peningkatan
Pengawasan
dan Sarana
Pelayanan
Komunikasi
dan
informatika
yang Merata
dan Terkendali
Tersedianya
Sarana
Komunikasi dan
Informasi yang
Merata dan
Terkendali
Media sosialisasi
4/12
Diseminasi 0
Kim 0
Penertiban 5
Petugas Kontrak
Media sosialisasi
20/30
Diseminasi 12/15
Kim 30 Kelurahan
Penertiban 5
Petugas Kontrak
8. Program
Penyebaran
dan
Pengendalian
Sarana
Prasarana
Komunikasi
dan Informasi
Komunikasi dan
Informatika
Dinas Perhubungan,
komunikasi dan
informatika
6. Misi 4
44 Terwujudnya
akuntabilitas yang
baik dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
Meningkatkan
kinerja
perangkat
daerah
Penilaian
akuntabilitas
kinerja dan
pengelolaan
keuangan
daerah yang
baik
SDA Meningkatkan
efektifitas dan
produktifitas
kelembagaan
Penataan
kelembagaan
daerah
SDA Meningkatkan
penyelenggaraan
e gov dalam
pemerintahan
Penyelenggara
an
aplikasi e gov
dalam
penyelenggara
an
pemerintahan
yang akuntabel
dan
transparansi
Tersedianya
Layanan
Komunikasi dan
Informasi Publik
Aplikasi E-Gov
0 Kontens
1 Website Resmi
Pemerintah Kota
Dan 10 subdomain
1080
posting/tahun
1 Website Resmi
Pemerintah Kota
Dan 30 subdomain
9. Program
Peningkatan
Layanan
Komunikasi
dan Informasi
Publik
LLASDP dan
Kominfo, Humas
Setda, Anggaran
Dishubkominfo,
Sekda, BPKAD
7. BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan Kota Palangkaraya
Kode Bidang
Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD
Penang
gung
Jawab
Tahun-1 Tahun-2
2015
Tahun-3
2016
Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
1 Urusan
1 0
1
Perhubungan
1
Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
Tersedianya
pelayanan
Angkutan
pada wilayah
yang tersedia
jaringan jalan
118 /288 Bus
175/430
Angkot
120 /288Bus
178/430
Angkot
2,844,639,000 122 /288Bus
180/430
Angkot
3,610,000,000 125 /288 Bus
184/430
Angkot
4,155,000,000 140/326 Bus
184/430
Angkot
4,530,000,000 143 /326
Bus
198/450
Angkot
4,730,000,000 150/330 Bus
202/450
Angkot
4,730,000,000 Dishub
kominfo
5 Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan
Bermotor
Tersedianya
pengujian
kendaraan
bermotor bagi
kabupaten
kota dengan
standar
minima
12.256 Kir 15.860 Kir 210,000,000 17.600 Kir 1,460,000,000 19.256 Kir 1,700,000,000 20.256 Kir 882,500,000 21.256 Kir 1040,000,000 22.845 Kir 1,040,000,000
Dishub
kominfo
7 Program
Inventarisasi
Sarana
Prasarana
Perhubungan
Tersedianya
Data Sarana
dan
Prasarana
Perhubungan
Inventarisasi
LLAJ,Sungai
dan Danau,
Parkir,
Terminal
kelengkapan
data 15%
Inventarisasi
LLAJ,Sungai
dan Danau,
Parkir,
Terminal
kelengkapan
data 15%
N/A Inventarisasi
LLAJ,Sungai
dan Danau,
Parkir,
Terminal
kelengkapan
data 25%
197,481,000 Inventarisasi
LLAJ,Sungai
dan Danau,
Parkir,
Terminal
kelengkapan
data 45%
130,000,000 Inventarisasi
LLAJ,Sungai
dan Danau,
Parkir,
Terminal
kelengkapan
data 55%
933,333,333 Inventarisasi
LLAJ,Sungai
dan Danau,
Parkir,
Terminal
kelengkapan
data 65%
1,050,000,000 Inventarisasi
LLAJ,Sungai
dan Danau,
Parkir,
Terminal
kelengkapan
data 75%
1,050,000,000 Dishub
kominfo
1 Program
Rehab/Pemelih
araan Sarana
dan Fasilitas
Perhubungan
Terpeliharany
a Sarana dan
Prasarana
Fasilitas
Perhubungan
Dermaga
2/16
Terminal 2/4
Tl berfungsi
Dermaga
2/16
Terminal 2/4
Tl berfungsi
10/15 Unit
1,124,181,500. Dermaga
2/16
Terminal 2/4
Tl berfungsi
10/15 Unit
3,300,000,000 Dermaga
2/16
Terminal 2/4
Tl berfungsi
10/15 Unit
3,230,000,000 Dermaga
2/16
Terminal 2/4
Tl berfungsi
10/15 Unit
3,530,000,000 Dermaga
2/16
Terminal 2/4
Tl berfungsi
10/15 Unit
3,730,000,000 Dermaga
8/16
Terminal
4/5
TL 18/20
3,230,000,000 Dishub
kominfo
8. 10/15 Unit
Marka 2/15
Lokasi
Rambu-
rambu
30/150
Marka 2/15
Lokasi
Rambu-
rambu
40/150
Marka 4/15
Lokasi
Rambu-
rambu 50/150
Marka 6/15
Lokasi
Rambu-
rambu
60/150
Marka 6/20
Lokasi
Rambu-
rambu
70/150
Marka 7/20
Lokasi
Rambu-
rambu
80/150
MArka 8/20
Lokasi
Rambu-
Rambu
90/150
3 Program
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Tersedianya
sarana dan
prasarana
fasilitas
perlengkapan
perhubungan
Dermaga
Wisata 1/3
Fasilitas
Keselamatan
Jalan
171/250
Dermaga
Wisata 1/3
Fasilitas
Keselamatan
Jalan
180/250
1,961,500,000 Dermaga
Wisata 2/3
Fasilitas
Keselamatan
Jalan
183/280
3,981,000,000 Dermaga
Wisata 2/3
Fasilitas
Keselamatan
Jalan
185/290
3,931,000,000 Dermaga
Wisata 2/3
Fasilitas
Keselamata
n Jalan
190/300
2,255,725,000 Dermaga
Wisata 3/4
Fasilitas
Keselamata
n Jalan
200/300
2,353,800,000 Dermaga
Wisata 4/5
Fasilitas
Keselamata
n Jalan
225/325
2,353,800,000 Dishub
kominfo
4 Program
Pengendalian
dan
Pengawasan
Lalu Lintas
Terpenuhinya
ketertiban,
keamanan,
kelancaran
bagi
pengguna
lalu lintas
Petugas
Kontrak/
158/26 lokasi
pelayaan
publik
155/26
Lokasi
1,503,073,300 150/26
Lokasi
2,575,943,500 150/26
Lokasi
2,935,968,500 150/28
Lokasi
2,935,968,500 130/28
Lokasi
2,935,968,500 Petugas
Kontrak/
130/28
lokasi
pelayaan
publik
2,935,968,500 Dishub
kominfo
6 Program
Peningkatan
Fasilitas dan
Sumber Daya
Aparatur
Perhubungan
Tersedianya
Sumber Daya
Manusia
dengan
Kebutuhan
Fasilitas
Sesuai
dengan
Bidang
Teknis
40 / 75 PNS
Kendaraan
Bus 3 Unit
Kendaraan
Mobil
Operasional
6 Unit
Speed boat
2 Unit
Sepeda
Motor 11
Unit
Komputer 10
Unit
45/75 PNS
Kendaraan
Bus 3 Unit
Kendaraan
Mobil
Operasional
6 Unit
Speed boat
2 Unit
Sepeda
Motor 11
Unit
Komputer 12
Unit
1,278,759,700 50/75 PNS
Kendaraan
Bus 3 Unit
Kendaraan
Mobil
Operasional
6 Unit
Speed boat 2
Unit
Sepeda
Motor 11 Unit
Komputer 22
Unit
1,607,000,000 55/75
PNS
Kendaraan
Bus 3 Unit
Kendaraan
Mobil
Operasional
6 Unit
Speed boat 2
Unit
Sepeda
Motor 11 Unit
Komputer 32
Unit
1,570,000,000 58/80
PNS
Kendaraan
Bus 3 Unit
Kendaraan
Mobil
Operasional
6 Unit
Speed boat
2 Unit
Sepeda
Motor 11
Unit
Komputer
32 Unit
1,726,325,595 60/85
PNS
Kendaraan
Bus 3 Unit
Kendaraan
Mobil
Operasional
6 Unit
Speed boat
2 Unit
Sepeda
Motor 11
Unit
Komputer 35
Unit
2,173,891,490 60 / 90 PNS
Kendaraan
Bus 3 Unit
Kendaraan
Mobil
Operasional
6 Unit
Speed boat
2 Unit
Sepeda
Motor 11
Unit
Komputer 40
Unit
2,173,891,490 Dishub
kominfo
9. Kode Bidang
Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembanguna
n
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
1 Urusan
1 0
1
Komunikasi
dan Informasi
2
1
0
1
Program
Peningkatan
Layanan
Komunikasi
dan Informasi
Publik
Tersedian
ya
Layanan
Komunika
si dan
Informasi
Publik
Aplikasi E-
Gov
0
Posting/Tahun
1 Website
Resmi
Pemerintah
Kota
Dan 10
subdomain
1080
posting
/tahun
1 Website
Resmi
Pemerinta
h Kota
Dan 15
subdomai
n
538,820,000 1080
posting
/tahun
1 Website
Resmi
Pemerinta
h Kota
Dan 18
subdomain
368,000,000 1080
posting
/tahun
1
Website
Resmi
Pemerint
ah Kota
Dan 20
subdoma
in
408,000,000 1080
posting
/tahun
1
Website
Resmi
Pemerint
ah Kota
Dan 25
subdomai
n
668,136,800 1080
posting
/tahun
1
Website
Resmi
Pemerint
ah Kota
Dan 28
subdomai
n
711,242,400 1080
posting
/tahun
1 Website
Resmi
Pemerinta
h Kota
Dan 30
subdomai
n
711,242,400 Dishubkominfo
2
2
0
1
Program
Penyebaran
dan
Pengendalian
Sarana
Prasarana
Komunikasi
dan Informasi
Terpenuhi
nya
Pemerata
an Dan
Pengenda
lian
Sarana
Komunika
si Dan
Informasi
Media 4/12
Diseminasi 0
Kim 0
Penertiban 5
Petugas
Kontrak
Media
4/12
Disemin
asi 0
Kim 10
Penertib
an 5
Petugas
Kontrak
N/A Media
4/12
Disemina
si 5/15
Kim 15
Penertib
an 5
Petugas
Kontrak
411,132,008 Media
4/12
Disemi
nasi
7/15
Kim 17
Penerti
ban 5
Petugas
Kontra
k
421,532,008 Media
4/12
Disemin
asi 8/15
Kim 20
Penerti
ban 5
Petugas
Kontrak
660,666,667 Media
4/12
Disemin
asi 10
Kim 15
Penerti
ban 5
Petugas
Kontrak
750,000,000 Media
20/30
Disemin
asi
12/15
Kim 30
Penertib
an 5
Petugas
Kontrak
750,000,000 Dishubkominfo
10. BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
Tabel 9.1
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap
Capian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
No Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kondisi
kinerja
Sasaran
awal
RPJMD
Target Capian Setiap tahun Kondisi
kinerja
akhir
RPJMD
Th 0 Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Fokus Seni Budaya dan Olahraga
7. Perhubungan
7.1. Jumlah angkutan darat 40 41 42 43 44 45 45
7.2. Rasio ijin trayek 0,187 0,184 0,176 0,169 0,162 0,156 0,151
7.3 Pemasangan Rambu-rambu 0,114 0,160 0,210 0,264 0,320 0,377 0,447
7.4 Jumlah arus penumpang angkutan umum 59.250
Orang
59.350
Orang
60.156
Orang
61.160
Orang
59.250
Orang
63.130
Orang
65.000
Orang
7.5 Jumlah uji KIR angkutan umum 12.256
Buah
15.860
Buah
17.600
Buah
19.256
Buah
20.256
Buah
21.256
Buah
22.845
Buah
7.6 Jumlah pelabuhan laut/terminal - - - - - - -
7.7 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 30 Menit 30 30 30 30 30 30 Menit
25. Komunikasi dan Informatika
25.3. Jumlah aplikasi e-gov dalam penyelenggaraan pemerintahan 5 5 6 6 7 8 8