Instrumen survey pemetaan politik untuk pemilihan umum kepala daerah perlu disusun dengan baik agar hasilnya akurat. Workshop dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang penyusunan instrumen survey seperti pertanyaan kuisioner dan teknik wawancara. Peserta workshop meliputi 12 pengurus lembaga survey Solo Raya Polling yang berlatih menyusun instrumen untuk survey simulasi pemilihan kepala daerah Salatiga 2017.
Survei Nasional SMRC: Protes Sosial dan Legitimasi Pemerintahan JokowiSaidiman Ahmad
Demonstrasi besar 4 November 2016 memprotes ucapan Gubernur DKI Ahok tentang Al Maidah 51 dianggap penistaan agama. Survei nasional menunjukkan pendapat terbagi soal sikap terhadap demo dan ucapan Ahok, tetapi sebagian besar warga tidak hadir dalam demo dan menilai pelaksanaannya kurang baik karena berakhir kerusuhan.
Rilis Survei SMRC: Pandangan Publik Nasional tentang LGBT (2016-2017)Saidiman Ahmad
Survei nasional tahun 2016-2017 menemukan bahwa mayoritas warga Indonesia mengetahui LGBT tetapi merasa terancam olehnya. Mereka juga cenderung setuju bahwa perilaku LGBT dilarang agama dan keberatan jika LGBT menjadi tetangga atau pejabat. Namun sekitar setengahnya bersedia menerima anggota keluarga yang LGBT."
Survei SMRC: Evaluasi Publik Nasional Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JKSaidiman Ahmad
Survei nasional mengevaluasi persepsi publik terhadap kondisi ekonomi rumah tangga dan nasional selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK. Mayoritas warga merasa kondisi ekonomi rumah tangga dan nasional akan membaik satu tahun ke depan dibanding sekarang.
Instrumen survey pemetaan politik untuk pemilihan umum kepala daerah perlu disusun dengan baik agar hasilnya akurat. Workshop dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang penyusunan instrumen survey seperti pertanyaan kuisioner dan teknik wawancara. Peserta workshop meliputi 12 pengurus lembaga survey Solo Raya Polling yang berlatih menyusun instrumen untuk survey simulasi pemilihan kepala daerah Salatiga 2017.
Survei Nasional SMRC: Protes Sosial dan Legitimasi Pemerintahan JokowiSaidiman Ahmad
Demonstrasi besar 4 November 2016 memprotes ucapan Gubernur DKI Ahok tentang Al Maidah 51 dianggap penistaan agama. Survei nasional menunjukkan pendapat terbagi soal sikap terhadap demo dan ucapan Ahok, tetapi sebagian besar warga tidak hadir dalam demo dan menilai pelaksanaannya kurang baik karena berakhir kerusuhan.
Rilis Survei SMRC: Pandangan Publik Nasional tentang LGBT (2016-2017)Saidiman Ahmad
Survei nasional tahun 2016-2017 menemukan bahwa mayoritas warga Indonesia mengetahui LGBT tetapi merasa terancam olehnya. Mereka juga cenderung setuju bahwa perilaku LGBT dilarang agama dan keberatan jika LGBT menjadi tetangga atau pejabat. Namun sekitar setengahnya bersedia menerima anggota keluarga yang LGBT."
Survei SMRC: Evaluasi Publik Nasional Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JKSaidiman Ahmad
Survei nasional mengevaluasi persepsi publik terhadap kondisi ekonomi rumah tangga dan nasional selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK. Mayoritas warga merasa kondisi ekonomi rumah tangga dan nasional akan membaik satu tahun ke depan dibanding sekarang.
Rilis Suvei Evaluasi Publik atas Kinerja Pemerintahan Jokowi Kuartal Pertama ...Saidiman Ahmad
Evaluasi publik nasional atas kinerja pemerintahan Jokowi pada kuartal pertama 2016 menunjukkan tiga hal utama: (1) mayoritas warga menilai arah negara sudah ke arah yang benar, (2) mayoritas warga puas dengan kinerja Presiden Jokowi, dan (3) sebagian besar warga yakin Presiden Jokowi mampu memimpin Indonesia ke depan.
Temuan Survei Pra-Pilkada & Exit Poll Putaran Kedua untuk Pilkada DKI Jakarta...saifulmujani
Survei pra-pilgub dan exit poll putaran kedua pilgub DKI Jakarta menemukan bahwa pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama mendapatkan dukungan lebih besar dari pemilih daripada pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli baik seminggu sebelum pilgub maupun pada hari pelaksanaan pilgub.
Mayoritas rakyat Indonesia masih menunjukkan komitmen kuat terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang paling baik. Hal ini terlihat dari survei yang menunjukkan lebih dari 50% responden berpendapat demokrasi adalah sistem terbaik meskipun tidak sempurna, serta keinginan yang kuat untuk Indonesia menjadi negara demokrasi.
Survei ini mengukur dukungan terhadap pasangan calon presiden-wakil presiden di Indonesia pada bulan Juni-Juli 2014. Hasilnya menunjukkan 44.9% mendukung pasangan Prabowo-Hatta dan 47.6% mendukung pasangan Jokowi-JK, dengan selisih 2.7% untuk Jokowi-JK. Namun demikian, perbedaan ini lebih kecil dari 7.5% yang belum menentukan pilihan sehingga hasil akhir masih belum
Kinerja Presiden Jokowi: Evaluasi Publik Nasional Setahun Terpilih Menjadi Pr...Saidiman Ahmad
Berdasarkan survei nasional yang dilakukan pada Mei-Juni 2015, evaluasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum di Indonesia secara umum menunjukkan penurunan dibandingkan setahun sebelumnya."
Press Rilis "STAGNASI KEPUASAN PUBLIK TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN SBY-BOEDI...Poltracking Institute
Hasil survei Pol-Tracking Institute menunjukkan stagnasi kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono dan DPR RI periode 2009-2014 berdasarkan survei nasional yang dilakukan pada September 2013 terhadap 2010 responden di 33 provinsi di Indonesia."
Menurut survei nasional yang dilakukan SMRC pada Desember 2015, mayoritas responden (30,7%) merasa Indonesia semakin tidak aman dari ancaman teroris dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar responden (61,9%) mengetahui ISIS dan hampir seluruhnya menolak keberadaan ISIS di Indonesia serta tidak setuju dengan apa yang diperjuangkan oleh ISIS."
Evaluasi 4 Tahun SBY-Boediono: Stagnasi Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pem...Agung Budiono
Survei nasional yang dilakukan oleh Pol-Tracking Institute pada September 2013 menemukan stagnasi kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono dan DPR RI periode 2009-2014. Survei ini mengukur pendapat 2010 responden di 33 provinsi mengenai kinerja eksekutif dan legislatif dengan metode wawancara tatap muka. Hasilnya menunjukkan validasi sampel yang sesuai dengan karakteristik demografi penduduk Indonesia.
Survei SMRC: Evaluasi Publik Setahun Pemerintahan JokowiMuchlis Rofik
Dokumen tersebut merupakan laporan survei nasional yang mengevaluasi penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo setelah satu tahun berkuasa, mencakup pandangan masyarakat terhadap arah negara, kondisi ekonomi, dan dukungan terhadap presiden."
Hasil Rilis Lembaga Survei Indonesia "Evaluasi Terhadap 100 Hari Kinerja Peme...threeandra MLC
Dokumen tersebut merangkum hasil survei mengenai penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama 100 hari. Secara umum, responden menilai kondisi keamanan nasional paling baik, sedangkan kondisi ekonomi dan politik dinilai paling rendah. Masyarakat juga menganggap penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan korupsi sebagai masalah prioritas yang harus diselesaikan pemerintah.
Mayoritas masyarakat Indonesia mendukung sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat daripada tidak langsung melalui DPRD. Dukungan ini sangat kuat pada 84% responden dan relatif konsisten sejak 2012, meskipun ada perbedaan kecil antara pendukung capres tertentu. Namun secara umum, baik pemilih capres maupun partai politik utama mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.
Teks tersebut membahas tentang golput dan peran pengawas pemilu. Golput dapat dikelompokkan menjadi golput by choice, golput by accident, dan golput by design. Pengawas pemilu berperan untuk mencegah golput dengan sosialisasi hukum pemilu dan mengawasi proses pemutakhiran data pemilih. Mereka juga bertugas menindaklanjuti pelanggaran yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan hak pilih.
Dokumen ini memberikan informasi tentang Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Dokumen ini juga menjelaskan tentang pemerintahan, budaya, alam, agama, dan sejarah Indonesia.
1. Max Weber mengajukan tipe ideal birokrasi yang terdiri dari struktur organisasi yang rasional dan hierarkis dengan pembagian kerja yang jelas.
2. Tipe ideal birokrasi Weber mendasarkan pada prinsip-prinsip seperti impersonalitas, sistem dan prosedur yang jelas, serta merit system untuk karier.
3. Kritik terhadap tipe ideal birokrasi Weber antara lain bahwa tidak dapat mengakui adanya konflik di antara
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan sumber daya manusia Indonesia untuk mencapai tujuan menjadi negara maju. Indonesia masih menghadapi tantangan ketimpangan antara permintaan dan pasokan tenaga kerja terampil akibat produktivitas dan kualitas pendidikan sumber daya manusia yang masih rendah."
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 1 - Indonesia OnesearchIGF Indonesia
Indonesia OneSearch (IOS) adalah sistem pencarian terbuka nasional yang mengintegrasikan katalog, repositori institusi, dan sumber daya elektronik yang dilanggan Perpustakaan Nasional. IOS bertujuan untuk memudahkan penemuan dan inovasi dengan memberikan akses terbuka ke karya ilmiah di seluruh sektor seperti perpustakaan, arsip, museum, dan galeri. Sistem ini telah mengintegrasikan berbagai repositori dan menyediakan fitur-fitur
Dokumen tersebut membahas tentang identitas nasional Indonesia yang terbentuk dari berbagai aspek kebudayaan ratusan suku yang ada di Indonesia. Identitas nasional Indonesia memiliki dimensi psikologis, kultural, historis, dan wilayah politik. Unsur-unsurnya terdiri dari suku, bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Identitas nasional dibagi menjadi identitas fundamental, instrumental, dan alamiah.
Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Kepemimpinan Masa Depan Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan kualitas SDM aparatur melalui penguatan kompetensi dan karakter. Kompetensi dibangun dari kapasitas dan kapabilitas, sedangkan karakter dibentuk dari perilaku baik yang ditunjukkan secara konsisten. Upaya peningkatan mencakup peningkatan motivasi, komitmen, konsistensi, kreativitas, dan pengalaman. Pembinaan karakter meliputi pendidikan nilai-nilai
1. Singapura dan Vietnam memiliki keunggulan strategis sebagai negara maritim dengan pelabuhan internasional yang modern dan terpadu. Kedua negara juga memiliki sektor ekonomi yang kuat dalam industri, jasa keuangan, dan pariwisata.
2. Sebagian besar negara anggota ASEAN memiliki keanekaragaman alam yang kaya meliputi pegunungan, sungai, dan danau. Sumber daya alam dan pertanian memberikan kontribusi besar bagi perekonomian neg
Rilis Suvei Evaluasi Publik atas Kinerja Pemerintahan Jokowi Kuartal Pertama ...Saidiman Ahmad
Evaluasi publik nasional atas kinerja pemerintahan Jokowi pada kuartal pertama 2016 menunjukkan tiga hal utama: (1) mayoritas warga menilai arah negara sudah ke arah yang benar, (2) mayoritas warga puas dengan kinerja Presiden Jokowi, dan (3) sebagian besar warga yakin Presiden Jokowi mampu memimpin Indonesia ke depan.
Temuan Survei Pra-Pilkada & Exit Poll Putaran Kedua untuk Pilkada DKI Jakarta...saifulmujani
Survei pra-pilgub dan exit poll putaran kedua pilgub DKI Jakarta menemukan bahwa pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama mendapatkan dukungan lebih besar dari pemilih daripada pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli baik seminggu sebelum pilgub maupun pada hari pelaksanaan pilgub.
Mayoritas rakyat Indonesia masih menunjukkan komitmen kuat terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang paling baik. Hal ini terlihat dari survei yang menunjukkan lebih dari 50% responden berpendapat demokrasi adalah sistem terbaik meskipun tidak sempurna, serta keinginan yang kuat untuk Indonesia menjadi negara demokrasi.
Survei ini mengukur dukungan terhadap pasangan calon presiden-wakil presiden di Indonesia pada bulan Juni-Juli 2014. Hasilnya menunjukkan 44.9% mendukung pasangan Prabowo-Hatta dan 47.6% mendukung pasangan Jokowi-JK, dengan selisih 2.7% untuk Jokowi-JK. Namun demikian, perbedaan ini lebih kecil dari 7.5% yang belum menentukan pilihan sehingga hasil akhir masih belum
Kinerja Presiden Jokowi: Evaluasi Publik Nasional Setahun Terpilih Menjadi Pr...Saidiman Ahmad
Berdasarkan survei nasional yang dilakukan pada Mei-Juni 2015, evaluasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum di Indonesia secara umum menunjukkan penurunan dibandingkan setahun sebelumnya."
Press Rilis "STAGNASI KEPUASAN PUBLIK TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN SBY-BOEDI...Poltracking Institute
Hasil survei Pol-Tracking Institute menunjukkan stagnasi kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono dan DPR RI periode 2009-2014 berdasarkan survei nasional yang dilakukan pada September 2013 terhadap 2010 responden di 33 provinsi di Indonesia."
Menurut survei nasional yang dilakukan SMRC pada Desember 2015, mayoritas responden (30,7%) merasa Indonesia semakin tidak aman dari ancaman teroris dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar responden (61,9%) mengetahui ISIS dan hampir seluruhnya menolak keberadaan ISIS di Indonesia serta tidak setuju dengan apa yang diperjuangkan oleh ISIS."
Evaluasi 4 Tahun SBY-Boediono: Stagnasi Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pem...Agung Budiono
Survei nasional yang dilakukan oleh Pol-Tracking Institute pada September 2013 menemukan stagnasi kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono dan DPR RI periode 2009-2014. Survei ini mengukur pendapat 2010 responden di 33 provinsi mengenai kinerja eksekutif dan legislatif dengan metode wawancara tatap muka. Hasilnya menunjukkan validasi sampel yang sesuai dengan karakteristik demografi penduduk Indonesia.
Survei SMRC: Evaluasi Publik Setahun Pemerintahan JokowiMuchlis Rofik
Dokumen tersebut merupakan laporan survei nasional yang mengevaluasi penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo setelah satu tahun berkuasa, mencakup pandangan masyarakat terhadap arah negara, kondisi ekonomi, dan dukungan terhadap presiden."
Hasil Rilis Lembaga Survei Indonesia "Evaluasi Terhadap 100 Hari Kinerja Peme...threeandra MLC
Dokumen tersebut merangkum hasil survei mengenai penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama 100 hari. Secara umum, responden menilai kondisi keamanan nasional paling baik, sedangkan kondisi ekonomi dan politik dinilai paling rendah. Masyarakat juga menganggap penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan korupsi sebagai masalah prioritas yang harus diselesaikan pemerintah.
Mayoritas masyarakat Indonesia mendukung sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat daripada tidak langsung melalui DPRD. Dukungan ini sangat kuat pada 84% responden dan relatif konsisten sejak 2012, meskipun ada perbedaan kecil antara pendukung capres tertentu. Namun secara umum, baik pemilih capres maupun partai politik utama mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.
Teks tersebut membahas tentang golput dan peran pengawas pemilu. Golput dapat dikelompokkan menjadi golput by choice, golput by accident, dan golput by design. Pengawas pemilu berperan untuk mencegah golput dengan sosialisasi hukum pemilu dan mengawasi proses pemutakhiran data pemilih. Mereka juga bertugas menindaklanjuti pelanggaran yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan hak pilih.
Dokumen ini memberikan informasi tentang Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Dokumen ini juga menjelaskan tentang pemerintahan, budaya, alam, agama, dan sejarah Indonesia.
1. Max Weber mengajukan tipe ideal birokrasi yang terdiri dari struktur organisasi yang rasional dan hierarkis dengan pembagian kerja yang jelas.
2. Tipe ideal birokrasi Weber mendasarkan pada prinsip-prinsip seperti impersonalitas, sistem dan prosedur yang jelas, serta merit system untuk karier.
3. Kritik terhadap tipe ideal birokrasi Weber antara lain bahwa tidak dapat mengakui adanya konflik di antara
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan sumber daya manusia Indonesia untuk mencapai tujuan menjadi negara maju. Indonesia masih menghadapi tantangan ketimpangan antara permintaan dan pasokan tenaga kerja terampil akibat produktivitas dan kualitas pendidikan sumber daya manusia yang masih rendah."
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 1 - Indonesia OnesearchIGF Indonesia
Indonesia OneSearch (IOS) adalah sistem pencarian terbuka nasional yang mengintegrasikan katalog, repositori institusi, dan sumber daya elektronik yang dilanggan Perpustakaan Nasional. IOS bertujuan untuk memudahkan penemuan dan inovasi dengan memberikan akses terbuka ke karya ilmiah di seluruh sektor seperti perpustakaan, arsip, museum, dan galeri. Sistem ini telah mengintegrasikan berbagai repositori dan menyediakan fitur-fitur
Dokumen tersebut membahas tentang identitas nasional Indonesia yang terbentuk dari berbagai aspek kebudayaan ratusan suku yang ada di Indonesia. Identitas nasional Indonesia memiliki dimensi psikologis, kultural, historis, dan wilayah politik. Unsur-unsurnya terdiri dari suku, bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Identitas nasional dibagi menjadi identitas fundamental, instrumental, dan alamiah.
Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Kepemimpinan Masa Depan Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan kualitas SDM aparatur melalui penguatan kompetensi dan karakter. Kompetensi dibangun dari kapasitas dan kapabilitas, sedangkan karakter dibentuk dari perilaku baik yang ditunjukkan secara konsisten. Upaya peningkatan mencakup peningkatan motivasi, komitmen, konsistensi, kreativitas, dan pengalaman. Pembinaan karakter meliputi pendidikan nilai-nilai
1. Singapura dan Vietnam memiliki keunggulan strategis sebagai negara maritim dengan pelabuhan internasional yang modern dan terpadu. Kedua negara juga memiliki sektor ekonomi yang kuat dalam industri, jasa keuangan, dan pariwisata.
2. Sebagian besar negara anggota ASEAN memiliki keanekaragaman alam yang kaya meliputi pegunungan, sungai, dan danau. Sumber daya alam dan pertanian memberikan kontribusi besar bagi perekonomian neg
Dokumen tersebut membahas tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 sebesar 5,1% dan tantangan yang dihadapi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri seperti perlambatan ekonomi Tiongkok dan ketidakpastian ekonomi AS. Dokumen ini juga memaparkan perkembangan ekonomi global dan domestik serta proyeksi pertumbuhan ekonomi beberapa negara.
Strategi inovasi pengembangan SDM ASN membutuhkan pembentukan laboratorium inovasi dan champions inovasi untuk mempercepat transformasi manajemen pemerintahan yang inovatif. Laboratorium inovasi akan memfasilitasi proses berpikir kreatif, menghasilkan, dan mengelola ide-ide inovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi dan birokrasi.
Dokumen ini membahas komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) PBB untuk periode 2015-2030. Pemerintah akan menerjemahkan SDGs ke dalam kerangka kebijakan dan lembaga nasional, serta memperkuat kerangka akuntabilitas pelaporan dan evaluasi untuk memastikan implementasi SDGs di tingkat nasional dan subnasional. Hal ini sejalan dengan visi Nawac
Materi paparan Dirjen Bina Pemdes KemendagriRooy John
Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan peran pemerintahan desa. Beberapa program yang dilaksanakan antara lain peningkatan kapasitas aparatur desa, pengelolaan keuangan desa, dan evaluasi perkembangan desa guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Direktorat tersebut membutuh
Dokumen tersebut merangkum outlook ekonomi Indonesia tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan membaik namun masih lemah. Indonesia berhasil mempertahankan stabilitas ekonomi dengan tingkat inflasi, pengangguran dan kemiskinan yang terkendali. Pemerintah terus melaksanakan berbagai kebijakan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan melalui percepatan proyek infrastruktur dan deregulasi bisnis.
Ekonomi Digital di Indonesia 2016 - 2019Bari Arijono
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia thn 2016 masih stagnan di angka 5%, untuk mendorog hingga mencapai angka 7% di tahun 2019 dibutuhkan peran sektor ekonomi digital yang saat ini belum di garap secara maksimal oleh pemerintah Indonesia.
Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025Andrie Trisaksono
Dokumen tersebut membahas tentang rencana strategis pengembangan ekonomi kreatif Indonesia hingga tahun 2025, dengan menjelaskan perkembangan konsep ekonomi kreatif, pentingnya pengembangan sektor tersebut, dan empat perbedaan utama rencana strategis baru dibanding rencana sebelumnya."
Kemenlu: Mengapa Dunia dan Indonesia Memerlukan SDGs?F W
Dokumen tersebut membahas pentingnya SDGs (Sustainable Development Goals) bagi dunia dan Indonesia. SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs (Millenium Development Goals) yang akan diadopsi pada KTT PBB 2015 untuk mengatasi tantangan pembangunan global seperti kemiskinan dan perubahan iklim. Indonesia terlibat aktif dalam proses perumusan SDGs dan akan mensosialisasikan SDGs kepada seluruh instansi terkait. SDGs diharapkan dapat memobilis
This short document does not contain any meaningful information to summarize in 3 sentences or less. It only contains blank lines and the words "THANK YOU", which provides no context or details about any topic.
Dokumen tersebut membahas tentang Wawasan Nusantara yang mencakup latar belakang, falsafah, aspek-aspek (kewilayahan, sosial budaya, sejarah), pengertian, asas, kedudukan, fungsi, tujuan, unsur-unsur, dan implementasinya dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia yang mengedepankan pers
Dokumen tersebut membahas tentang tumbuhnya kaum demokrat kritis di Indonesia selama 15 tahun demokrasi. Survei menunjukkan bahwa rakyat Indonesia masih mendukung demokrasi meskipun ada kekecewaan terhadap kinerja pemerintah. Namun, komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi tetap kuat."
Dokumen tersebut membahas tentang opini publik dan survei pendapat (polling) sebagai alat untuk mengukur pandangan masyarakat. Ia menjelaskan definisi dan tujuan polling, pentingnya metode ilmiah dalam melakukan polling, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil polling seperti waktu, metode, dan urutan pertanyaan. Dokumen ini juga membahas tentang pentingnya memperhatikan lembaga dan metodologi yang melakukan
Hasil Rilis Surnas LSI, Temuan Survei 10-18 Januari 2015_Parpol di Mata Publik+threeandra MLC
Dokumen tersebut merangkum hasil survei mengenai dukungan terhadap partai politik di Indonesia. Survei ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap PDIP paling besar dibanding partai lain. Secara umum, dukungan terhadap partai politik melemah kecuali PDIP yang meningkat dan Gerindra yang stabil. Survei ini bertujuan untuk mengevaluasi fungsi partai politik dari pandangan masyarakat.
Rilis Survei Nasional LSI-Temuan Survei Tgl 10-18 Jan 2015_Parpol di Mata Publikthreeandra MLC
Jakarta, 25 Januari 2015 – Bertempat di kantor LSI, Menteng, Jakarta, LSI (Lembaga Survei Indonesia) menggelar presentasi hasil survei opini publik dengan tema ”Partai Politik di Mata Publik: Survei Evaluasi Kinerja dan Regenerasi Politik” waktu survei dilakukan pada 10-18 Januari 2015.
Dokumen tersebut membahas tentang Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi di tingkat provinsi di Indonesia berdasarkan tiga aspek yaitu kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi. IDI diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perbandingan tingkat demokrasi antar provinsi di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu bagi kelancaran demokrasi. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin dan unsur penting dalam demokrasi. Namun, partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, antara lain melalui pendidikan politik oleh penyelenggara pemilu, partai politik, dan berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman tentang dem
Dokumen ini membahas upaya peningkatan pemahaman demokrasi di kalangan siswa SMA di Indonesia. Kegiatan ini akan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi melalui seminar, diskusi kasus, sayembara menulis, dan pemilihan duta demokrasi. Tujuannya adalah membentuk karakter demokratis siswa dan menanamkan budaya demokrasi sejak dini.
Makalah ini membahas tentang partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi. Ia menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan hal penting dalam demokrasi, seperti melalui pemilihan umum dan ikut serta dalam partai politik. Makalah ini juga mendefinisikan politik dan contoh-contoh praktek politik sehari-hari seperti mengambil keputusan untuk minum.
Laporan Akhir Tanggapan Masyarakat Terhadap Sistem Pemilu OnlineOktavia Anggreani
1. Tulisan ini membahas tanggapan masyarakat terhadap penerapan sistem pemilu secara online di masa depan berdasarkan hasil wawancara beberapa responden.
2. Kebanyakan responden menyatakan pengetahuan mereka tentang komputer dan internet cukup, namun tidak setuju jika pemilu diadakan secara online karena khawatir masyarakat tidak paham.
3. Responden menyarankan pemerintah melakukan sosialis
Dokumen tersebut membahas tentang kualitas demokrasi di Indonesia menjelang pemilu 2014. Terdapat pembahasan mengenai indikator sistem demokrasi, kategori demokrasi, varian demokrasi prosedural, indikator demokrasi Indonesia, dan praktik-praktik pemilu 2014 yang diselenggarakan oleh KPU untuk mencapai proses pemilu yang demokratis.
Materi partisipasi politik Mata Kuliah Pengantar Ilmu PolitikCecep Zafar Sofyan
Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan politik melalui pemilihan, lobi, organisasi, kontak dengan pejabat, dan tindakan kekerasan. Bentuk-bentuk partisipasi politik meliputi kegiatan pemilihan, lobi, organisasi, kontak dengan pejabat, dan tindakan kekerasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik antara lain kelas sosial, kel
Teks tersebut membahas tentang pemilihan umum dan sistem pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum didefinisikan sebagai cara untuk memilih perwakilan rakyat, sedangkan sistem pemilihan umum mencakup metode yang mengatur proses pemilihan. Teks tersebut juga membandingkan sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang yang diadopsi di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang perilaku pemilih masyarakat Melayu dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ketapang tahun 2009. Dokumen menjelaskan latar belakang masalah, pembatasan masalah, dan tinjauan pustaka mengenai teori-teori perilaku pemilih seperti pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional.
Similar to Refleksi 17-tahun-reformasi (Poltracking Indonesia) (20)
The document is a report by the World Justice Project (WJP) on the Rule of Law Index 2014. It summarizes the development of the Index, which measures adherence to the rule of law in 99 countries based on surveys of over 100,000 households and experts. The report was prepared by a team at WJP led by Juan Carlos Botero and Alejandro Ponce. It presents the results of the 2014 Index, including country scores, rankings, analyses of rule of law trends over time, and regional highlights.
The document is the 2014-2015 Global Competitiveness Report published by the World Economic Forum. It was edited by Professor Klaus Schwab and Professor Xavier Sala-i-Martín. The report assesses the competitiveness of various countries and economies based on the Global Competitiveness Index and data from the Executive Opinion Survey. It acknowledges contributions from various partner institutes that provided support and data collection.
2014 state of global strategy and leadership survey report updatedmohammadtazam10
The document summarizes the key findings of the Palladium Group's 2014 Global State of Strategy and Leadership Survey. The survey found that most organizations believe changes in their business environment are intense and disruptive, and that their business models will be threatened. However, few organizations are adequately investing in strategy execution, strategic leadership, and innovation - which the survey indicates are critical for success. The survey involved over 1,266 organizations globally. It concluded that organizations understand the challenges they face but are largely unprepared to address them through stronger strategy execution and related capabilities.
The document is the Global Competitiveness Report 2013-2014 published by the World Economic Forum. It provides an overview and analysis of competitiveness for various countries around the world. It was edited by Klaus Schwab and Xavier Sala-i-Martín and produced with the help of various partner institutes that provided local expertise and data collection assistance. The report measures competitiveness through the Global Competitiveness Index and provides country profiles that analyze strengths and weaknesses.
The document discusses the need for an Office of Strategy Management (OSM) in organizations to coordinate key management processes and ensure effective strategy execution. It provides examples of how OSMs evolved at Chrysler and the US Army from initial Balanced Scorecard project teams. The OSM's core roles include scorecard management, organizational alignment, and strategy reviews. Additional desirable roles are integrating strategic planning, communications and initiative management processes. Having a central OSM leads management processes in a coordinated manner focused on strategy.
Executives are pushing for revenue growth that was missed during the economic downturn and uneven recovery. The survey of over 1,200 global executives found that while a majority see improving economic conditions, confidence has slipped since 2010 due to a slower than expected recovery. As a result, over half of executives are concerned about meeting earnings targets in 2013. Executives are taking a more focused approach to management tools, using fewer tools more strategically to pursue revenue and profit growth. Revenue growth was cited twice as often as the second most important priority of increased profitability.
From Reformasi to Institutional Transformationmohammadtazam10
This document provides a strategic assessment of Indonesia's prospects for economic growth, equity, and democratic governance since the Reformasi period began in 1998. It finds that while Indonesia has made progress in some areas, it is losing ground to its neighbors in terms of competitiveness, foreign investment, infrastructure development, job creation, health outcomes, and rising inequality. Several constraints are holding Indonesia back, including overreliance on natural resources, underinvestment in human capital, an overvalued currency, inefficient state-owned enterprises, and costly financial exclusion. Institutional transformation is needed to address these challenges and realize Indonesia's full economic and social potential.
The six-social-media-skills-every-leader-needsmohammadtazam10
This document discusses six social media skills that every leader needs according to authors Roland Deiser and Sylvain Newton. It focuses on General Electric's efforts to develop organizational social media literacy. GE launched an internal platform called GE Colab that combines features of Facebook, Twitter, and other social apps to facilitate collaboration. The authors interviewed GE executives and identified six dimensions of socially literate leadership including developing creative competence, understanding cross-platform dynamics, distributing content, advising others, architecting infrastructure, and analyzing social media impacts.
The document discusses the government balanced scorecard (BSC), which provides a framework for strategic alignment and organizational learning for cities and counties. It outlines the key benefits of the BSC, including facilitating improvements, more rational planning and budgeting, and increased accountability and feedback for stakeholders. Some limitations are that the BSC requires significant commitment and change management, and may raise visibility in ways that create fear. The future of the BSC includes increased specialization of templates for different sectors and departments, as well as more sophisticated tools and analysis.
There are three key areas social media strategists should focus on in whiteboard sessions: gaining insight into social customers, adopting social media company-wide, and operationalizing social media with workflows and processes. Strategists need to understand customer behaviors, track engagement, and identify advocates. They also must gain corporate buy-in, organize internal teams, and provide training and guidance for company-wide adoption. Finally, strategists should establish plans, policies, and integrations to operationalize social media initiatives.
This document discusses using social media for small and medium-sized enterprises (SMEs). It outlines how marketing has evolved from Marketing 1.0 of one-to-many broadcasting to Marketing 2.0 of many-to-many conversations. SMEs can use social media to facilitate conversations, activations, and co-creation with target consumer communities. The simple model involves defining targets, identifying common interests, and building engagement through these three pillars. An example case study of inspiring moms is provided to illustrate how to identify a target consumer group and develop a social media strategy.
1. REFLEKSI 17 TAHUN REFORMASI
EVALUASI PUBLIK KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
Dampak Kerja 17 Tahun Institusi Demokrasi
Temuan Survei 23 - 31 Maret 2015
2. Dalam praktek dan perkembangannya, pelaksanaan demokrasi di negeri ini dilakukan
dalam dua tahap. Pertama, secara langsung, yakni melalui mekanisme Pemilu. Kedua,
tidak langsung, yakni lewat sistem perwakilan yang diimplementasikan dalam wadah
berbagai institusi demokrasi. Untuk konteks Indonesia, perjalanan demokrasi tersebut
mengalami pasang surut, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi.
Di masa reformasi, setelah 17 tahun bergulir, sering muncul pertanyaan mendasar di
tengah publik, sejauh mana demokrasi kita berjalan (terkonsolidasi) dan mampu
mensejahterakan (substansi)? Pertanyaan terakhir menjadi niscaya dijawab, bila
konsolidasi demokrasi sudah optimal terlaksana. Demokrasi di sebuah negara dikatakan
terkonsolidasi apabila mendapatkan legitimasi atau dukungan yang luas dan kuat dari
rakyatnya. Demokrasi menjadi satu-satunya aturan main, sehingga tidak ada kelompok
yang berpikir untuk bertindak di luar sistem demokrasi, bahkan ketika sedang berada di
luar kekuasaan.
Kuatnya legitimasi terhadap demokrasi ditandai oleh tidak signifikannya perilaku
menentang demokrasi dari kekuatan-kekuatan yang ada; tumbuhnya keyakinan yang luas
di masyarakat bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik; dan berfungsinya lembaga-
lembaga negara secara efektif dalam berbagai bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
2
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
PENDAHULUAN
3. Dalam prakteknya, dukungan terhadap demokrasi banyak ditentukan oleh kinerja
demokrasi itu sendiri, misalnya apakah masyarakat merasa puas dengan pelaksanaan
demokrasi atau tidak. Kepuasan ini terkait dengan kinerja pemerintahan demokratis,
yakni bagaimana masyarakat menilai kinerja institusi-institusi baik secara kuantitatif
(persepsi) maupun kualitatif, dampak dari kinerja yang dilakukan selama ini terhadap
publik.
Ujung dari dialektika ini sebenarnya, ingin mengetahui, bagamanakah hasil evaluasi publik
terhadap demokrasi dan kinerja institusi-institusi demokrasi di negeri ini selama 17 tahun
reformasi bergulir?
3
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
PENDAHULUAN
4. Untuk mengetahui dukungan publik terhadap demokrasi.
Untuk mengevaluasi kinerja institusi demokrasi.
TUJUAN
4
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
5. Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih
berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atau
sudah menikah pada saat wawancara serta bukan anggota TNI/Polri.
Jumlah sampel dalam survei ini adalah 1200 responden dengan margin of error +/- 2.9%
pada tingkat kepercayaan 95%.
Metode pengumpulan data adalah responden terpilih diwawancara secara tatap muka
menggunakan kuesioner oleh pewawancara yang telah dilatih. Setiap pewawancara
bertugas mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa atau kelurahan.
Wawancara dikontrol secara sistematis oleh supervisor pusat dan koordinator wilayah
dengan melakukan cek ulang di lapangan (spot check) sekitar 20% dari total data masuk,
untuk menjamin akurasi data yang diperlukan. Dalam proses penjaminan metodologi dan
akurasi data tidak ditemukan kesalahan berarti.
Waktu wawancara lapangan 23-31 Maret 2015.
METODOLOGI
5
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
6. Menggunakan Teknik Multistage
Random Sampling: Populasi
desa/kelurahan tingkat nasional.
Desa/kelurahan di tingkat
provinsi dipilih secara random
dengan jumlah proporsional.
Di setiap desa/kelurahan dipilih
sebanyak 5 RT dengan cara
random.
Di masing-masing RT/lingkungan
dipilih secara random dua KK.
Di KK terpilih dipilih secara
random satu orang dewasa laki-
laki/perempuan yang berhak
memilih.
1 2 3 n…
Provinsi I Provinsi X
1 2
1
3 54
L
KK
RT/Lingkungan
Responden
1 2 RW
2
P
FLOWCHART PENARIKAN SAMPEL
6
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
9. KATEGORI SAMPEL BPS 2010
Aceh 1.67 1.90
Bali 1.67 1.65
Banten 4.17 4.52
Bengkulu 0.83 0.73
DIY 1.67 1.47
DKI Jakarta 3.33 3.20
Gorontalo 0.83 0.44
Jambi 1.67 1.31
Jawa Barat 18.33 18.26
Jawa Tengah 13.33 13.75
Jawa Timur 15.83 15.91
Kalimantan Barat 1.67 1.86
KATEGORI SAMPEL BPS 2010
Kalimantan Selatan 1.67 1.54
Kalimantan Tengah 0.83 0.94
Kalimantan Timur 1.67 1.51
Kep. Bangka Belitung 0.83 0.52
Kepulauan Riau 0.83 0.72
Lampung 3.33 3.22
Maluku 0.83 0.65
Maluku Utara 0.83 0.44
Nusa Tenggara Barat 1.67 1.91
Nusa Tenggara Timur 1.67 1.99
Papua 0.83 1.21
Papua Barat 0.00 0.32
KATEGORI SAMPEL BPS 2010
Riau 2.50 2.38
Sulawesi Barat 0.83 0.49
Sulawesi Selatan 3.33 3.41
Sulawesi Tengah 0.83 1.12
Sulawesi Tenggara 0.83 0.95
Sulawesi Utara 0.83 0.96
Sumatera Barat 1.99 2.06
Sumatera Selatan 2.99 3.16
Sumatera Utara 5.47 5.51
PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN
9
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
11. Mayoritas publik setuju bahwa demokrasi adalah sistem terbaik
Dibanding sistem pemerintahan yang lain, demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik untuk
negara kita. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara dengan pernyataan tersebut?
KONSOLIDASI DEMOKRASI
11
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Setuju + Sangat setuju
Sangat tidak setuju + Tidak setuju
12. Apakah Bapak/Ibu/Saudara puas dengan pelaksanaan demokrasi di negara kita sejauh ini?
Mayoritas publik mengatakan puas dengan pelaksanaan demokrasi,
Tetapi terpaut tidak terlalu jauh dari yang mengatakan tidak puas.
KONSOLIDASI DEMOKRASI
12
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup puas + Sangat puas
Sangat tidak puas + Kurang puas
13. Publik mengatakan puas dengan jaminan kebebasan berpendapat
Apakah Bapak/Ibu/Saudara puas dengan jaminan pelaksanaan kebebasan berpendapat pada saat
ini?
KONSOLIDASI DEMOKRASI
13
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup puas + Sangat puas
Sangat tidak puas + Kurang puas
14. Publik menilai penghormatan terhadap perbedaan (pluralitas)
suku bangsa, agama, dan ras (SARA) cukup baik
Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah penghormatan terhadap perbedaan (pluralitas)
suku bangsa, agama, dan ras (SARA) pada saat ini?
KONSOLIDASI DEMOKRASI
14
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup baik + Sangat baik
Sangat tidak baik + Kurang baik
15. Publik menilai pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) cukup baik
Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di negara ini?
KONSOLIDASI DEMOKRASI
15
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup baik + Sangat baik
Sangat tidak baik + Kurang baik
16. Mayoritas publik mengatakan pemerintah/KPU cukup siap dalam
melaksanakan Pilkada serentak pada Desember 2015 mendatang
Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah pemerintah/KPU sudah siap melaksanakan Pilkada serentak
pada akhir tahun 2015 nanti?
KONSOLIDASI DEMOKRASI
16
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup siap + Sangat siap
Sangat tidak siap + Kurang siap
32.6
41.2
26.2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Tidak siap Siap TT/TJ
17. Mayoritas publik sepakat bahwa demokrasi merupakan sistem terbaik dan relevan untuk
diterapkan pada pemerintahan Indonesia.
Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan sistem demokrasi disebabkan
oleh banyak faktor. Salah satunya, karena sistem ini mampu membuat mayoritas
masyarakat bebas mengekspresikan pendapatnya.
Di sisi lain, penghormatan terhadap perbedaan (pluralitas) suku bangsa, agama, dan ras
(SARA) lebih baik daripada pelaksanaan HAM.
Terkait pilkada pada 9 Desember 2015 mendatang, mayoritas publik mengatakan,
pemerintah siap menggelar kegiatan terbesar ini untuk pertama kalinya secara serentak.
TEMUAN
17
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
19. Mayoritas publik mengatakan tidak puas dengan kinerja parpol
Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja partai politik di Indonesia?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
19
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup puas + Sangat puas
Sangat tidak puas + Kurang puas
20. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah partai politik yang ada saat ini lebih banyak
memperjuangkan kepentingan rakyat atau memperjuangkan kepentingan sendiri untuk
mendapatkan jabatan/ kekuasaan?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
20
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Publik menilai partai politik lebih banyak memperjuangkan kepentingan diri sendiri
ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat
25.9
57.8
16.3
0
10
20
30
40
50
60
70
Kepentingan rakyat Kepentingan sendiri TT/TJ
21. Menurut Bapak/Ibu/Saudara , di antara sifat-sifat berikut mana yang paling penting dimiliki oleh
partai politik?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
21
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Menurut publik, memperhatikan keinginan rakyat merupakan hal yang paling penting dimiliki
oleh partai, disusul punya program menyejahterakan rakyat dan bersih dari korupsi
6.2
4.2
1.6
2.2
5.9
7.7
18.2
21.8
32.2
TT/TJ
Masalah lainnya
Berasas Pancasila
Mewakili rakyat kecil saja
Mampu memecahkan berbagai masalah
Mewakili kepentingan masyarakat miskin & kaya
Bersih dari korupsi
Punya program menyejahterakan rakyat
Memperhatikan keinginan rakyat
22. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, isu apa yang paling penting dalam pelembagaan partai politik di
Indonesia?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
22
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Menurut publik isu yang paling penting bagi pelembagaan partai politik adalah regenerasi
kepemimpinan partai, disusul akuntabilitas dan transparansi partai
31.1
1.7
8.7
12.9
20.8
24.8
TT/TJ
Desentralisasi partai
Ideologisasi partai
Demokratisasi partai
Akuntabilitas dan transparansi partai
Regenerasi kepemimpinan partai
23. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, aspek apa yang paling penting dan harus dimiliki oleh pemimpin
partai politik?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
23
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Menurut publik aspek yang paling penting dan harus dimiliki oleh pemimpin partai politik adalah visi
dan gagasan, disusul pengalaman dan prestasi memimpin, integritas dan rekam jejak
14.8
1.5
2.2
2.8
3.7
4.4
6.2
14.9
16
16.4
17.1
TT/TJ
Akseptabilitas atau penerimaan publik
Kemampuan dam komunikasi elite
kemampuan memimpin dan mengelola koalisi
Kemampuan dalam komunikasi publik
Kemampuan mengelola organisasi partai
Prospek dan potensi memimpin pemerintahan
Kompetensi dan kapabilitas
Integritas dan rekam jejak
Pengalaman dan prestasi memimpin
Visi dan gagasan
24. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, hal apakah yang menjadi kualifikasi penting bagi pemimpin partai
politik?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
24
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Menurut publik, hal yang menjadi kualifikasi penting bagi pemimpin partai politik adalah integritas
moral, disusul kompetensi dan pengalaman memimpin
13.1
0.8
3.7
17
19
22
24.4
TT/TJ
Penampilan
Loyalitas partai
Visi dan gagasan
Pengalaman memimpin
Kemampuan (kompetensi)
Integritas moral
25. Mayoritas publik mengatakan tidak puas terhadap kinerja DPR
Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja DPR di Indonesia?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
25
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup puas + Sangat puas
Sangat tidak puas + Kurang puas
26. Mayoritas publik tidak puas terhadap kinerja DPD
Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja DPD di Indonesia?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
26
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup puas + Sangat puas
Sangat tidak puas + Kurang puas
27. Ketidakpuasan publik terhadap kinerja Lembaga Presiden
relatif tinggi
Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja Presiden (Lembaga
Kepresidenan/Presiden sebagai lembaga negara) di Indonesia?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
27
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup puas + Sangat puas
Sangat tidak puas + Kurang puas
28. Publik puas dengan kinerja KPU, meskipun angkanya masih di bawah standar kecukupan 50%
Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja KPU di Indonesia?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
28
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup puas + Sangat puas
Sangat tidak puas + Kurang puas
29. Mayoritas publik mengatakan puas dengan kinerja KPK
Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja KPK di Indonesia?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
29
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup puas + Sangat puas
Sangat tidak puas + Kurang puas
30. Publik mengatakan relatif puas dengan kinerja MK meskipun
angkanya masih di bawah standar kecukupan 50%
Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja MK di Indonesia?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
30
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup puas + Sangat puas
Sangat tidak puas + Kurang puas
31. 36.5
38
25.5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Tidak puas Puas TT/TJ
Publik relatif puas dengan kinerja MA meskipun
angkanya masih di bawah standar kecukupan 50%
Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja MA di Indonesia?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
31
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup puas + Sangat puas
Sangat tidak puas + Kurang puas
32. Mayoritas publik mengatakan tidak puas dengan kinerja Polri
Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja Polri di Indonesia?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
32
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup puas + Sangat puas
Sangat tidak puas + Kurang puas
33. Publik mengatakan tidak puas dengan kinerja Kejaksaan
meskipun angkanya masih di bawah standar kecukupan 50%
Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja Kejaksaan RI di Indonesia?
33
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup puas + Sangat puas
Sangat tidak puas + Kurang puas
34. Mayoritas publik mengatakan puas dengan kinerja TNI
Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja TNI di Indonesia?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
34
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup puas + Sangat puas
Sangat tidak puas + Kurang puas
35. Institusi
Sangat
Tidak Puas
Kurang Puas Cukup Puas Sangat Puas
Tidak Tahu/
Tidak Jawab
Partai Politik 14.3 49.2 22.8 1.2 12.5
Presiden (Lembaga Kepresidenan) 6.2 43.7 38.8 3.9 7.4
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) 14.5 52 22.2 1.6 9.7
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 9.1 45.3 25.1 2 18.5
Komisi Pemilihan Umum (KPU) 6.2 36.1 40 4.8 12.9
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK) 3.1 20 51.2 18.2 7.5
Mahkamah Konstitusi (MK) 4.5 32.2 37 3.8 22.5
Mahkamah Agung (MA) 4.3 32.2 34.5 3.5 25.5
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) 12.2 43.7 33.1 2.8 8.2
Kejaksaan RI 6 33.4 33.1 3.2 24.3
Tentara Nasional Indonesia (TNI) 3.5 17.2 55.7 12.2 11.4
Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja Institusi Negara (demokrasi) di
Indonesia di bawah ini?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
35
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
36. 0
10
20
30
40
50
60
70
69.4 67.9
44.8 42.7
40.8 38
36.3 35.9
27.1 24 23.8
Peringkat tertinggi kepuasan kinerja institusi demokrasi berada pada lembaga KPK, TNI, KPU, dan Presiden
PERINGKAT KEPUASAN
KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
36
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Sangat puas + Cukup puas
38. Ketidakpuasan publik terhadap kinerja partai politik disebabkan oleh masih cukup
maraknya praktik korupsi oleh politisi dan rendahnya kinerja wakil-wakil partai, baik di
DPR maupun Kabinet di era reformasi. Di sisi lain, beberapa partai justru lebih sibuk
dengan konflik internal ketimbang mengurusi kepentingan masyarakat. Sementara, terkait
hal yang paling penting dimiliki partai, publik menilai partai perlu memperhatikan
keinginan rakyat, disusul punya program menyejahterakan rakyat dan bersih dari korupsi.
Sebab, selama ini publik menilai partai lebih memperjuangkan kepentingan diri sendiri
ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat.
Sementara ketidakpuasan publik terhadap kinerja DPR disebabkan oleh kurang
optimalnya anggota Dewan menjalankan fungsi esensialnya seperti pengawasan, legislasi
dan penganggaran. Adapun ketidakpuasan publik terhadap kinerja DPD boleh jadi karena
eksistensi DPD selama ini belum banyak diketahui masyarakat.
Ketidakpuasan publik terhadap kinerja Presiden (Lembaga Presiden/Institusi
Kepresidenan) lebih disebabkan oleh kurang baiknya kinerja para menteri di bidang
ekonomi, hukum, dan keamanan. Ditambah blunder komunikasi publik yang kerap
dilakukan Presiden dan para pembantunya maupun miss understanding (komunikasi
politik) antara pihak istana dengan mitra koalisi.
TEMUAN
38
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
39. Publik relatif puas dengan kinerja KPU, meskipun angkanya masih di bawah standar
kecukupan 50%. Hal ini banyak dipengaruhi oleh keberhasilan menyelenggarakan Pemilu
2014 (Legislatif dan Presiden) secara profesional, independen dan transparan.
Sementara kepuasan publik terhadap kinerja KPK, disebabkan oleh gebrakannya
belakangan ini yang mampu mengungkap kasus-kasus besar, seperti skandal korupsi para
pejabat setingkat menteri maupun para anggota dewan ke meja hijau hingga Operasi
Tangkap Tangan (OTT).
Terkait dengan kinerja Mahkamah Konstitusi (MK), mayoritas publik mengatakan puas
meskipun masih di bawah standar kecukupan 50%. Hal itu masuk akal mengingat
sebelumnya, citra MK sempat terpuruk, setelah Ketua MK periode 2013 jadi tersangka
KPK terkait penyuapan sengketa Pilkada. Sementara itu, publik relatif puas dengan kinerja
Mahkamah Agung (MA) meskipun angkanya masih di bawah standar kecukupan 50%.
Adapun kepuasan publik terhadap kinerja TNI (67,9 persen).
TEMUAN
39
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
41. Dukungan publik terhadap sistem demokrasi cukup tinggi. Begitu pula dengan tingkat
kepuasan publik terhadap pelaksaan sistem demokrasi. Namun, dukungan publik itu tidak
dibarengi dengan kinerja yang membanggakan dari institusi-institusi demokrasi. Di sisi
lain, aneka perubahan politik-demokrasi yang terjadi saat ini belum menyentuh substansi.
Peringatan 17 tahun reformasi saat ini menjadi momentum penting untuk melakukan
refleksi dan evaluasi supaya arah gerak reformasi tidak semakin kabur. Pertama, sebagai
lembaga yang lahir dari rahim reformasi, institusi-institusi demokrasi sudah saatnya
meningkatkan kapasitas kelembagaan, bekerja untuk melayani masyarakat luas, bukan
kepentingan pribadi/kelompok saja.
Kedua, kinerja lembaga-lembaga demokrasi—seperti DPR dan partai politik—harus terus
digenjot agar berbagai agenda reformasi dapat segera dituntaskan. Ketiga, pemerintah
dan seluruh institusi demokrasi perlu mengintensifkan komunikasi, koordinasi dan sinergi
bersama, agar problem-problem kebangsaan yang semakin hari kian kompleks dapat
dicari jalan keluarnya. Keempat, untuk konteks jangka panjang perlu dipertimbangkan
jalan konstitusional (penyempurnaan rugulasi konstitusi/perundangan) untuk mengoreksi
sekaligus memperbaiki sistem berdemokrasi kita yang masih belum sempurna.
Akhirnya, tujuan esensial dari agenda reformasi adalah bagaimana menciptakan tatanan
sosial masyarakat yang demokratis, adil, beradab dan sejahtera.
KESIMPULAN
41
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
42. P T. P o l t r a c k i n g I n d o n e s i a
Jl. Salak No. 26, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
Telp. (021) 83704514, 83789250 Fax. (021) 83789249
contact@poltracking.com
www.poltracking.com
Te r i m a K a s i h