Hasil survei Pol-Tracking Institute menunjukkan stagnasi kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono dan DPR RI periode 2009-2014 berdasarkan survei nasional yang dilakukan pada September 2013 terhadap 2010 responden di 33 provinsi di Indonesia."
Evaluasi 4 Tahun SBY-Boediono: Stagnasi Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pem...Agung Budiono
Pol-Tracking Institute mengeluarkan hasil survei nasional bertajuk “Stagnasi Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah dan DPR”. Survei ini (wawancara lapangan) dilakukan pada 13-23 September 2013 secara serempak di 33 provisi di seluruh Indonesia dengan jumlah sampel sebanyak 2010 responden. Berdasarkan jumlah ini, diperkirakan margin of error sebesar +/- 2,19% pada tingkat kepercayaan 95%. Penarikan sampel survei ini menggunakan metode multi-stage random sampling, sedangkan pengambilan data melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner.
Buku SPAK 2013 merupakan buku yang memberikan laporan hasil Survey Perilaku Anti Korupsi 2013 yang dilaksanakan oleh BPS sebagai bagian dari pengukuran indikator yang ada pada Perpres 55 tahun 2012 tentang Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Evaluasi 4 Tahun SBY-Boediono: Stagnasi Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pem...Agung Budiono
Pol-Tracking Institute mengeluarkan hasil survei nasional bertajuk “Stagnasi Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah dan DPR”. Survei ini (wawancara lapangan) dilakukan pada 13-23 September 2013 secara serempak di 33 provisi di seluruh Indonesia dengan jumlah sampel sebanyak 2010 responden. Berdasarkan jumlah ini, diperkirakan margin of error sebesar +/- 2,19% pada tingkat kepercayaan 95%. Penarikan sampel survei ini menggunakan metode multi-stage random sampling, sedangkan pengambilan data melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner.
Buku SPAK 2013 merupakan buku yang memberikan laporan hasil Survey Perilaku Anti Korupsi 2013 yang dilaksanakan oleh BPS sebagai bagian dari pengukuran indikator yang ada pada Perpres 55 tahun 2012 tentang Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP PARPOL DAN CALON PRESIDENT PADA PEMILU 2014 Australia
HASIL SURVEY JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP KEPEMIMPINAN SBY-BUDIONO DAN PARPOL HASIL PEMILU 2009 DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP PARPOL DAN CALON PRESIDENT PADA PEMILU 2014
Survey dilakukan pada 3 January 2014 s/d 21 January 2014
Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Slide ini dibuat sebagai materi diskusi dalam acara Bimtek DPRD Kota Metro Lampung. Slide ini menjelaskan beberapa potensi konflik yang rawan muncul dalam Pilkada
membincang sejarah pemantauan pemilu di dunia, serta sejarah pengawasan pemilu di Indonesia. dilengkapi dengan penjelasan tentang arti penting pengawasan partisipatif
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
Menguji Euforia Kebiri. Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri bagi Pel...ECPAT Indonesia
Mengkebiri pelaku bukan jalan keluar yang adil bagi korban, tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual anak, tidak ada efek yang ilmiah, korban tidak akan pulih dengan diberikannya hukuman tambahan kebiri kepada pelaku. Karena itu, pengkebiriaan merupakan respons yang emosional.
Kami menilai bahwa penggunaan hukum kebiri adalah bentuk keputusasaan Pemerintah dan sikap lari dari tanggung jawab yang sebenarnya.
Perppu kebiri tidak memiliki landasan yg kuat untuk diberlakukan baik dari sisi hukum, sisi perlindungan korban, sisi kedaruratan, maupun dari sisi memberikan efek jera pada pelaku.
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP PARPOL DAN CALON PRESIDENT PADA PEMILU 2014 Australia
HASIL SURVEY JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP KEPEMIMPINAN SBY-BUDIONO DAN PARPOL HASIL PEMILU 2009 DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP PARPOL DAN CALON PRESIDENT PADA PEMILU 2014
Survey dilakukan pada 3 January 2014 s/d 21 January 2014
Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Slide ini dibuat sebagai materi diskusi dalam acara Bimtek DPRD Kota Metro Lampung. Slide ini menjelaskan beberapa potensi konflik yang rawan muncul dalam Pilkada
membincang sejarah pemantauan pemilu di dunia, serta sejarah pengawasan pemilu di Indonesia. dilengkapi dengan penjelasan tentang arti penting pengawasan partisipatif
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
Menguji Euforia Kebiri. Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri bagi Pel...ECPAT Indonesia
Mengkebiri pelaku bukan jalan keluar yang adil bagi korban, tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual anak, tidak ada efek yang ilmiah, korban tidak akan pulih dengan diberikannya hukuman tambahan kebiri kepada pelaku. Karena itu, pengkebiriaan merupakan respons yang emosional.
Kami menilai bahwa penggunaan hukum kebiri adalah bentuk keputusasaan Pemerintah dan sikap lari dari tanggung jawab yang sebenarnya.
Perppu kebiri tidak memiliki landasan yg kuat untuk diberlakukan baik dari sisi hukum, sisi perlindungan korban, sisi kedaruratan, maupun dari sisi memberikan efek jera pada pelaku.
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
Rilis Survei LSI
Rabu, 17 Desember 2014
Hadis sebagai narasumber:
Dodi Ambardi (Direktur Eksekutif LSI)
Ade Komarudin (Fraksi Partai Golkar)
Ramadhan Pohan (Fraksi Partai Demokrat)
Maruarar Sirait (Fraksi Partai PDI Perjuangan)
Moderator: Hendro Prasetyo
Tema: ”Kontroversi Pilkada Langsung vs Pilkada Tidak Langsung: Survei Tingkat Dukungan Publik terhadap Pemilihan Langsung”
Mayoritas rakyat Indonesia (84.1%) menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Hanya 5,6% masyarakat yang beranggapan bahwa pemilihan dilakukan oleh DPRD sebagai sistem yang paling cocok, dan hanya 6,8% yang tidak mempermasalahnya dua sistem pemilihan umum yang berbeda ini.
bahan_IPE_survey Pemilu 2024 untuk capres di Indonesia
Press Rilis "STAGNASI KEPUASAN PUBLIK TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO DAN KINERJA DPR RI PERIODE 2009 -2014"
1. RILIS RISET HASIL SURVEI
NASIONAL 13-20
SEPTEMBER
2013
Pol-Tracking Institute
Jakarta, 20 Oktober 2012
STAGNASI KEPUASAN PUBLIK TERHADAP
KINERJA PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO DAN
KINERJA DPR RI PERIODE 2009 - 2014
Jl. Pangrango 3A, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan-12980
Telp. +6221-83701545, +6221-83794995, Faks.+6221-83795016