Konferensi pers menyampaikan capaian pendidikan Indonesia dalam beberapa indikator seperti IPM, GCI, MDGs, dan EFA. Capaian tersebut antara lain peningkatan daya saing Indonesia di dunia, peningkatan angka partisipasi dan melek huruf, serta kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan milenium. Konferensi ini juga membahas capaian program pemerintah seperti RPJMN dan Inpres di sektor pendidikan.
Dokumen tersebut membahas tentang kurangnya daya serap anggaran pendidikan di Indonesia yang menimbulkan berbagai dampak negatif bagi pendidikan, seperti mahalnya biaya pendidikan yang menyebabkan banyak anak tidak sekolah dan putus sekolah. Dokumen ini juga menjelaskan upaya pemerintah untuk mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan namun anggaran tersebut belum dapat terserap secara optimal karena masalah birokrasi
Dokumen tersebut membahas peluncuran sekolah menengah terbuka untuk mendukung pencapaian pendidikan menengah universal. Sekolah menengah terbuka akan diluncurkan pada Mei 2014 dengan target menerima siswa baru pada Juli 2014. Tujuannya adalah untuk mendukung pencapaian sasaran APK pendidikan menengah sebesar 97% pada tahun 2020.
Bahan Sosialisasi Pendidikan Menengah UniversalKank Hari
Ā
Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 32 ayat 2
Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Permendikbud No 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus
Permendikbud No 80 tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal
KKN-KKP merupakan kegiatan intrakurikuler wajib yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa serta pemberdayaan masyarakat. KKN-KKP bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memahami permasalahan masyarakat, memberikan pengalaman sosial kepada mahasiswa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangun
Dokumen tersebut membahas tentang kurangnya daya serap anggaran pendidikan di Indonesia yang menimbulkan berbagai dampak negatif bagi pendidikan, seperti mahalnya biaya pendidikan yang menyebabkan banyak anak tidak sekolah dan putus sekolah. Dokumen ini juga menjelaskan upaya pemerintah untuk mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan namun anggaran tersebut belum dapat terserap secara optimal karena masalah birokrasi
Dokumen tersebut membahas peluncuran sekolah menengah terbuka untuk mendukung pencapaian pendidikan menengah universal. Sekolah menengah terbuka akan diluncurkan pada Mei 2014 dengan target menerima siswa baru pada Juli 2014. Tujuannya adalah untuk mendukung pencapaian sasaran APK pendidikan menengah sebesar 97% pada tahun 2020.
Bahan Sosialisasi Pendidikan Menengah UniversalKank Hari
Ā
Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 32 ayat 2
Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Permendikbud No 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus
Permendikbud No 80 tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal
KKN-KKP merupakan kegiatan intrakurikuler wajib yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa serta pemberdayaan masyarakat. KKN-KKP bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memahami permasalahan masyarakat, memberikan pengalaman sosial kepada mahasiswa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangun
Dokumen tersebut merupakan uraian jabatan Pembantu Dekan IV FKIP Universitas Haluoleo yang bertugas membantu Dekan dalam bidang kerjasama dan hubungan internasional untuk mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi meliputi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pendidikan. Tugas pokoknya adalah merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi kegiatan kerjasama dengan instansi
Membangun jejaring sebagai tuntutan perubahanFKIP UHO
Ā
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan mutu lulusan melalui kerjasama dan membangun jejaring antara lain dengan meningkatkan budaya riset dan bahasa Inggris, serta produktivitas. Kerjasama nasional dan internasional diperlukan, seperti dengan industri, pemerintah, dan lembaga non-pemerintah. Dokumen tersebut juga menjelaskan dasar hukum dan ruang lingkup kerjasama Fakultas, baik dalam negeri maupun
Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan karakter untuk mahasiswa pendidikan fisika yang mencakup topik-topik seperti bencana, 21st century skills, soft skills, contoh soal, pengembangan kompetensi, pembangunan karakter, nilai-nilai karakter, komponen pembentukan karakter, pilar-pilar karakter, dan langkah-langkah membangun karakter.
Dokumen tersebut membahas tentang magnet dan medan magnet, termasuk pengertian medan magnet, asal usul kemagnetan, bahan magnetik dan non-magnetik, hipotesa Weber tentang susunan atom dalam besi dan baja, sifat-sifat kutub magnet, cara membuat magnet, dan dampak arus listrik terhadap timbulnya medan magnet."
Dokumen tersebut memberikan panduan untuk penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terpadu dan terkoordinasi. Panduan ini mencakup latar belakang, dasar hukum, tujuan, prinsip-prinsip, persyaratan, struktur organisasi, program pembelajaran, peran masyarakat, dan pola pembinaan program PAUD Terpadu. Panduan ini bertujuan meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD di Indonesia.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas mengenai persiapan generasi emas Indonesia menuju 100 tahun kemerdekaan melalui peningkatan kualitas pendidikan.
2. Kunci keberhasilannya adalah memanfaatkan bonus demografi dengan menghasilkan SDM yang kompeten dan mampu mengembangkan potensinya.
3. Strategi pembangunan pendidikan yang diusulkan antara lain pendidikan dasar ber
Dikbud-Revitalisasi Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Bali, 25 Juli 2022 rev ...ssuser106e8b
Ā
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam merevitalisasi pendidikan vokasi melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Peraturan ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui peningkatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
Membangun smk yang bermutu edited-20-feb-2014agung susanto
Ā
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan mutu SMK di Indonesia, meliputi: (1) target peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah kejuruan; (2) tantangan rendahnya kompetensi tenaga kerja dan persiapan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; (3) perkembangan SMK dan upaya peningkatan daya tampungnya.
Dokumen ini memberikan petunjuk teknis tentang tata cara memperoleh dana bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri tahun 2015. Dokumen ini menjelaskan tentang program pendidikan keaksaraan usaha mandiri, dana bantuan operasionalnya, prosedur pemberian dana, monitoring dan pelaporan kegiatan. Dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi lembaga yang ingin memperoleh dana bantuan tersebut dari Ke
Dokumen tersebut merangkum kebijakan dan program pendidikan dasar Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015, mencakup visi, misi, dan arahan kebijakan pembangunan pendidikan serta indikator dan target penjaminan layanan pendidikan dasar SD tahun 2015-2019."
Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009 bertujuan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan inklusif guna mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Rencana ini mencakup program-program untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang pendidikan formal maupun nonformal serta meningkatkan kompetensi tenaga pendidik
Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009 bertujuan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan inklusif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Tujuan utama rencana strategis ini adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk seluruh warga negara Indonesia, meningkatkan daya saing SDM, serta mening
Dokumen tersebut merupakan uraian jabatan Pembantu Dekan IV FKIP Universitas Haluoleo yang bertugas membantu Dekan dalam bidang kerjasama dan hubungan internasional untuk mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi meliputi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pendidikan. Tugas pokoknya adalah merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi kegiatan kerjasama dengan instansi
Membangun jejaring sebagai tuntutan perubahanFKIP UHO
Ā
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan mutu lulusan melalui kerjasama dan membangun jejaring antara lain dengan meningkatkan budaya riset dan bahasa Inggris, serta produktivitas. Kerjasama nasional dan internasional diperlukan, seperti dengan industri, pemerintah, dan lembaga non-pemerintah. Dokumen tersebut juga menjelaskan dasar hukum dan ruang lingkup kerjasama Fakultas, baik dalam negeri maupun
Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan karakter untuk mahasiswa pendidikan fisika yang mencakup topik-topik seperti bencana, 21st century skills, soft skills, contoh soal, pengembangan kompetensi, pembangunan karakter, nilai-nilai karakter, komponen pembentukan karakter, pilar-pilar karakter, dan langkah-langkah membangun karakter.
Dokumen tersebut membahas tentang magnet dan medan magnet, termasuk pengertian medan magnet, asal usul kemagnetan, bahan magnetik dan non-magnetik, hipotesa Weber tentang susunan atom dalam besi dan baja, sifat-sifat kutub magnet, cara membuat magnet, dan dampak arus listrik terhadap timbulnya medan magnet."
Dokumen tersebut memberikan panduan untuk penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terpadu dan terkoordinasi. Panduan ini mencakup latar belakang, dasar hukum, tujuan, prinsip-prinsip, persyaratan, struktur organisasi, program pembelajaran, peran masyarakat, dan pola pembinaan program PAUD Terpadu. Panduan ini bertujuan meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD di Indonesia.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas mengenai persiapan generasi emas Indonesia menuju 100 tahun kemerdekaan melalui peningkatan kualitas pendidikan.
2. Kunci keberhasilannya adalah memanfaatkan bonus demografi dengan menghasilkan SDM yang kompeten dan mampu mengembangkan potensinya.
3. Strategi pembangunan pendidikan yang diusulkan antara lain pendidikan dasar ber
Dikbud-Revitalisasi Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Bali, 25 Juli 2022 rev ...ssuser106e8b
Ā
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam merevitalisasi pendidikan vokasi melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Peraturan ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui peningkatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
Membangun smk yang bermutu edited-20-feb-2014agung susanto
Ā
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan mutu SMK di Indonesia, meliputi: (1) target peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah kejuruan; (2) tantangan rendahnya kompetensi tenaga kerja dan persiapan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; (3) perkembangan SMK dan upaya peningkatan daya tampungnya.
Dokumen ini memberikan petunjuk teknis tentang tata cara memperoleh dana bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri tahun 2015. Dokumen ini menjelaskan tentang program pendidikan keaksaraan usaha mandiri, dana bantuan operasionalnya, prosedur pemberian dana, monitoring dan pelaporan kegiatan. Dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi lembaga yang ingin memperoleh dana bantuan tersebut dari Ke
Dokumen tersebut merangkum kebijakan dan program pendidikan dasar Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015, mencakup visi, misi, dan arahan kebijakan pembangunan pendidikan serta indikator dan target penjaminan layanan pendidikan dasar SD tahun 2015-2019."
Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009 bertujuan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan inklusif guna mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Rencana ini mencakup program-program untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang pendidikan formal maupun nonformal serta meningkatkan kompetensi tenaga pendidik
Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009 bertujuan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan inklusif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Tujuan utama rencana strategis ini adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk seluruh warga negara Indonesia, meningkatkan daya saing SDM, serta mening
Dokumen tersebut membahas tentang sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa (1) penjaminan mutu pendidikan bertujuan meningkatkan mutu pendidikan di seluruh level pendidikan formal maupun nonformal, (2) dilaksanakan secara terpadu oleh berbagai pihak termasuk pemerintah, sekolah, dan masyarakat, dan (3) didasarkan pada peraturan dan standar mutu pendidikan nas
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Ā
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Ā
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
Keterangan Hasil Capaian Pendidikan pd Konpers Hari Pendidikan Nasional 2014
1. KONFERENSI PERS HARDIKNAS 2014
āPendidikan Untuk Peradaban Indonesia yang Unggulā
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2 Mei 2014
2. Selamat Hari Pendidikan Nasional
Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima
kasih kepada para pemangku kepentingan, termasuk
kawan-kawan media, atas dukungan dan kerjasama yang
sangat baik untuk ikut serta dalam membangun dunia
Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.
2
3. Daftar Isi
A Capaian
B Masalah, Tantangan, dan Kebijakan
C Beberapa Isu Terkini
1 Capaian IPM, GCI, MDGs dan EFA
2 Capaian Sasaran RPJMN 2010-2014
3 Capaian Instruksi Presiden (Inpres)
1 Ujian Nasional
2 Tunjangan Profesi Guru
4 Inisiatif Baru/Upaya Terobosan
3
6. Keterkaitan Pembangunan Pendidikan dengan IPM,
Indeks Daya Saing Global, MDGs dan EFA
SD/MISMP/MTs
ā¢ Kualitas Dikdas
ā¢ APK Dikdas
ā¢ APK SM
ā¢ APK Dikti
ā¢ Kualitas managemen
ā¢ Pelatihan & Dikti
ā¢ Efisiensi pasar kerja
ā¢ Inovasi
Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun
ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.
Harapan Lama Sekolah : 13,2 Tahun
Harapan Lama
Sekolah
Rata-rata
Lama Sekolah
8,01
Capaian 2012:
APM SD/MI : 95,75
6
7. Daya Saing Indonesia
di Antara 148 Negara Dunia
rangking rangking
50 38
+12
kenaikan
Indonesia nomor 3
di dunia dengan
kenaikan tertinggi.
7
8. Global Competitiveness Index INDONESIA 2013/2014
Daya saing Indonesia
lebih tinggi dari rata-rata
daya saing
negara-negara kategori
efficieny-driven economy
(GDP per capita US$ 3,000 - 8,999)
Sumber: Global CompetitivenessReport
2013/2014 (World Economic Forum, 2013)
8
9. 4,40 4,53
2012/2013 2013/2014
50
38
2012/2013 2013/2014
Indeks
Ranking
(144 Negara) (148 Negara)
5,69 5,71
2012/2013 2013/2014
4,17 4,30
2012/2013 2013/2014
3,61
3,82
2012/2013 2013/2014
Health and Primary Education
Higher Education and Training
Innovation
3,08%
12
Pering-
kat
0,37%
3,03%
5,75%
Global Competitiveness Index Indonesia:
2012/2013 vs 2013/2014
9
10. Human Development Report 2013
Sumber: HDR 2013: The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World (UNDP, 2013)
10
11. Millennium Development Goals (MDGs)
Goal 1
To eradicate extreme poverty
and hunger
ā¢ Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than $1 a day
ā¢ Achieve full and productive employment and decent work for all, including women and young people
ā¢ Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people who suffer from hunger
Goal 2
To achieve universal primary
education
ā¢ Ensure that, by 2015, children everywhere, boys and girls alike,
will be able to complete full course of primary schooling
Goal 3
To promote gender equality and
empowering women
ā¢ Eliminate gender disparity in primary and secondary education,
preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015
Goal 4
To reduce child mortality rates
ā¢ Reduce by two thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate
Goal 5
To improve maternal health
ā¢ Reduce by three-quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio
ā¢ Achieve, by 2015, universal access to reproductive health
Goal 6
To combat HIV/AIDS, malaria,
and other diseases
ā¢ Have halted by 2015 and begun to reverse the spread of HIV/AIDS 69
ā¢ Achieve, by 2010, universal access to treatment for HIV/AIDS for all those who need it
ā¢ Controlling the spread and begin to reduce the number of new Malaria cases and other major
diseases by 2015
Goal 7
To ensure environmental
sustainability
ā¢ Integrate the principles of sustainable development into country policies and programmes and reverse the
loss of environmental resources
ā¢ Halve, by 2015, the proportion of the population without sustainable access to safe drinking water and basic
sanitation
ā¢ By 2020, to have achieved a significant improvement in the lives of at least 100 millionslum dwellers
Goal 8
To develop a global partnership
for development
ā¢ Develop further an open, rule-based, predictable, non-discriminatory trading and financial system
ā¢ Deal with debt of developing countries through both national and international efforts in order to manage debt
over the long run
ā¢ In cooperation with the private sector, make available benefits of new technologies, especially information and
communications
11
11
13. CAPAIAN MDGs:
Adjusted Net Enrolment Rate (NER/APM) in primary education,
1990, 2000 and 2011 (Percentage)
95,8
95,5
92,3
88,7
0 20 40 60 80 100
INDONESIA
2012 (sumber: Kemdikbud)
Indonesia Sejajar Dengan Rata-rata Negara Maju
77
60
53
Sub Saharan Africa
92
86
83
Western Asia
93
78
74
Southern Asia
95
95
0Caucasus & Central Asia
95
94
86
Latin America & the Caribbean
96
93
93
South-Eastern Asia
97
89
80
Northen Africa
98
96
97
Eastern Asia
13
14. CAPAIAN MDGs: Angka Melek Aksara 2011
: 95,98%Indonesia 2012
...nyaris sejajar dengan
negara maju...
: 95,60%Indonesia 2011
China
India
(2012)
14
15. 15
Terbit
Maret 2014
Education For All
....Indonesia has moved much faster than the Philippines towards
universal primary education....(p.61)
Indonesia on the right track
15
17. No Indikator
Status Awal
(2009)
Capaian
2013*
Target
2014
Target
RPJMN
2014
Status
2010 2011 2012
1
Rata-rata lama sekolah penduduk
usia 15 tahun ke atas
7,70 7,92 7,94 8,01 8,15 8,25 8,25
2
Angka buta aksara penduduk berusia
15 tahun ke atas
5,30 4,70 4,30 4,26 4,03 3,83 4,20
3 APM SD/SDLB/MI/Paket A 95,23 95,41 95,55 95,75 95,80 96,00 96,00
4 APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 74,52 75,64 77,77 78,80 80,00 81,90 76,00
5 APK SMA/SMK/MA/Paket C 69,60 70,53 76,50 78,70 82,00 85,00 85,00
6 APK PT Usia 19-23 tahun 21,60 26,30 27,10 27,90 29,87 30,00 30,00
Semua indikator utama Pendidikan dalam RPJMN on-track/tercapai/melebihi target
= on track
CAPAIAN RPJMN 2010-2014: PENDIDIKAN
= tercapai /melebihi target Target RKP
2014
*) capaian sementara
17
18. No Indikator
Capaian (per tahun)
2013*
Target
2014
Status
2010 2011 2012
1 Jumlah museum yang direvitalisasi. 6 30 7 10 31
1
2 Jumlah cagar budaya yang dilestarikan 3.752 3.758 6.635 8.470 7.700
3 Jumlah penelitian bidang arkeologi 144 155 148 140 148
4
Jumlah penelitian dan pengembangan bidang
kebudayaan .
13 21 13 22 13
5
Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan,
pendalaman dan pagelaran seni budaya.
25 252 377 500 600
6
Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba,
dan pawai
20 259 65 141 150
7 Jumlah reaktualisasi kesenian yang hampir punah 2 2 2 2 2
8 Jumlah naskah inventarisasi karya seni budaya 25 25 25 845 975
9
Jumlah film/video/ iklan lulus sensor 40.000 42.000 44.000 45.000 55.000
10 Jumlah sekolah yang difasilitasi sarana budaya --- --- 951 2.400 3.200
11 Jumlah fasilitasi film yang berkarakter --- --- 20 35 45
CAPAIAN RPJMN 2010-2014: KEBUDAYAAN
Target RKP 2014
= on track = tercapai/melebihi target
*) capaian sementara
18
20. CAPAIAN INPRES
PERCEPATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2010-2013
Inpres
Jumlah
Rencana Aksi
Capaian
Inpres 1/2010: Percepatan Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2010
7
Inpres 3/2010: Program Pembangunan yang
Berkeadilan
4
Inpres 14/2011: Percepatan Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2011
21
Inpres XX/2011 : Percepatan Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2012
22
Inpres XX/2013 : Percepatan Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2013
34
JUMLAH 88
13 3
80 -100 % < 80%
18 2
4
7
28 1
>100 %
5
70 612
1
6
20
22. Inisiatif Baru/Upaya Terobosan
1. Peta Sekolah 10. Pembebasan Biaya Masuk PTN
2. PMU 11.
Penetapan Kuota 20% untuk Mahasiswa
Kurang Mampu dan Bidikmis
3. Akademi Komunitas 12. Integrasi Vertikal Ujian Nasional
4. Kurikulum 2013 13. Rehabilitasi Gedung Sekolah Rusak
5. Penyaluran BOS 14. Penguatan Bidang Kebudayaan
6. SM3T 15. Sekolah Indonesia di Luar Negeri
7. Penyaluran TPG Non PNS 16. Survei Kepuasan Pelanggan
8. BOPTN 17. Regulasi yang diterbitkan
9. Uang Kuliah Tunggal 18. Beasiswa Presiden RI
22
23. Skenario Percepatan APK Pendidikan Menengah
60
80
100
120
APK
PerbandinganAPK Program Wajar 12 Tahun dan APK Normal
0
Tahun
APK ProgramWajar 12 Tahun APK NormalAPK Normal APK Wajar12 Tahun
z
APK 97,0%
(2020)
APK 97,0%
(2040)
Program PercepatanReguler
...menyiapkan generasi 100 tahun kemerdekaan 2045, generasi mendatang minimal lulusan menengah..
.... Melalui upaya percepatan, sasaran nasional APK pendidikan menengah sebesar 97% diperkirakan tercapai
pada tahun 2020. Namun sebaliknya, bila tanpa upaya percepatan maka sasaran nasional tersebut diperkirakan
baru akan tercapai pada tahun 2040......
2
23
24. Pembangunan Akademi Komunitas
Amanat UU Dikti dan Ikut Menyiapkan SDM di 6 Koridor Ekonomi
Keterangan:
27 = 2013
35 = 2012
14. Kab. Ponorogo
15. Kab. Pacitan
16. Kab. Sumenep
17. Kab. Temanggung
18. Kab. Situbondo
19. Kab. Sidoarjo
20. Kab. Nganjuk
21. Kab. Bojonegoro
22. Kab. Lamongan
23. Kota Blitar
7. Kab. Muko-muko
8. Kab. Lampung Tengah
9. Kab. Rejang Lebong
1. Kab. Aceh Barat
3. Kab. Tanah Datar
12. Kab. Tuban
13. Kab. Jepara
4. Kota Prabumulih
5. Kab. Pagar Alam
32. Kab. Keerom
26. Kab. Sumbawa
24. Kab. Gianyar
33. Kab. Kolaka
10. Kab. Karawang
11. Kab. Cianjur
25. Kab. Mataram
30. Kab. Waringin TImur
2. Kab. Deliserdang 29. Kab. Singkawang
31. Kota Bontang
6. Pangkal Pinang
35. Kab. Manokwari
28. Kab. Nagekeo
34. Kab. Buru
27. Kab. Sumba Timur
4. Bengkalis
5. Pelalawan
1. Aceh Utara
2. Aceh Tamiang
3. Langsa
6. Nias Utara
13. Rembang
14. Trenggalek
15. Madiun
16. Bondowos
17. Gresik
7. Solok Selatan
8. Dharmasraya
9. Sawah lunto
10. Padang Pariaman
22. Paser
23. Berau
11. Pringsewu
12. Mesuji
21. Kupang
18. Sumbawa Barat
26. Bombana
24. Polewali Mandar
25. Enrekang
19. Ende
20. Lembata
27. Kep. Yapen
30 = 2014 (lokasi akan ditentukan)
3
24
28. Penyediaan BOPTN
Upaya Mengendalikan Biaya Pendidikan Tinggi
Amanat UU 12/2012
Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN dari anggaran fungsi Pendidikan
1,2
2,7
3.2
2012 2013 2014
1. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat
2. Biaya pemeliharaan
3. Penambahan bahan praktikum/kuliah
4. Bahan pustaka
5. Penjaminan mutu
6. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa
8. Pelaksanaan kegiatan penunjang
9. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
dalam pembelajaran
10. Honor dosen dan tenaga kependidikan non PNS
11. Pengadaan dosen tamu
12. Sarana Prasarana Sederhana
13. Kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam renstra PT
Alokasi BOPTN
(Trilyun Rp) PENGGUNAAN
8
28
30. ...semangat perbaikan UN tidak untuk meningkatkan persentase lulusan namun harus
bisa menjawab persoalan yang lain (multi objectives)...
12
UN 2013/2014
Integrasi
Vertikal
ācontinuityā untuk masuk ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggi
Integrasi
Kewilayahan
Integrasi
Sosial
Continuity (berkesinambungan)
ācontinuityā bagi siswa dari sosial
ekonomi kurang mampu masuk ke PT
[PP 66/2010 Ć UU 12/2012]
ācontinuityā bagi siswa dari satu daerah
masuk ke PT di wilayah lain (mengurangi
disparitas antar wilayah dalam penerimaan
mahasiswa baru melalui seleksi nasional)
[PP 66/2010]
...semangat perbaikan UN juga untuk meningkatkan rata-rata, mempersempit standar
deviasi dan memperbaiki nilai terendah.. 30
31. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD-SMP
Kondisi Ruang Kelas
SD
Kondisi Ruang Kelas
SMP
Akhir 2014 semua
Rusak Berat direhab
Akhir 2014 semua
Rusak Berat direhab
147.648 148.142 148.142 148.155
1.019.198 1.019.698 1.021.883 1.023.883
35.965 36.494 36.564 36.724
316.745 319.939 325.534 328.691
ā Sekolah
ā Ruang
13
31
32. PENGAKUAN UNESCO TERHADAP WARISAN BUDAYA INDONESIA
Warisan Budaya Dunia (World Cultural Heritage):
1. Kompleks Candi Borobudur (1991);
2. Kompleks Candi Prambanan (1991);
3. Situs Manusia Purba Sangiran (1996);
4. Lanskap Budaya Bali (Subak) (2012).
Warisan Budaya Tak Benda (Intangible Cultural Heritage):
Intangible Cultural Heritage of Humanity
1. Wayang (2003);
2. Keris (2005);
3. Batik (2009);
4. Angklung (2010).
Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding
1. Tari Saman (2011);
2. Noken (2012).
Warisan Alam Dunia (World Natural Heritage):
1. Taman Nasional Ujung Kulon di Banten (1991);
2. Taman Nasional Komodo di NTT (1991);
3. Taman Nasional Lorentz di Papua (1999);
4. Hutan Hujan Tropis Sumatera (2004).
Nominasi Warisan Budaya Tak Benda
(Intangible Cultural Heritage):
1. Tenun
2. Taman Mini Indonesia Indah
3. Tor Tor
4. Tari Bali
5. Kapal Phinisi
Nominasi Warisan Budaya Benda (Tangible
Cultural Heritage):
1. Pemukiman Tradisional Tana Toraja;
2. Pemukiman Tradisional Nias;
3. Kota Lama Banda Naira
4. Lukisan Gua-gua Prasejarah Maros
Pangkep
5. Kawasan Percandian Muara Jambi
6. Bekas Kota Majapahit, Trowulan
Mojokerto
14
32
33. World Culture Forum 2013
Ikut Berperan Membangun Dunia Lewat Kebudayaan
JANJI BALI
Kebudayaan membawa sifat unik tersendiri. Kebudayaan dapat masuk ke dalam berbagai
sendi keberagaman seperti etnis, agama, bangsa, dan negara. Menempatkan budaya
dalam arus utama pembangunan berkelanjutan, bukan hanya sebagai pelengkap. Metode
pendekatan dan strategi dalam mengembangkan budaya dapat didekati dengan
pendidikan.
33
35. Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemdikbud 2013
(N= 10.978, error sampling +/- 0,94 pada interval
kepercayaan 95,0%)
Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 ā 6)
dikonversikan ke skala (0 ā 100)
Pendidik & Tenaga
Kependidikan
Peserta Didik
Pengelola Satuan
Pendidikan
DPR/DPRD
Dinas Pendidikan
Provinsi & Kabupaten
Media Massa
LSM & Ormas
(Pendidikan)
73,1
73,1
73,1
73,3
70,2
73,9
65,9
70,8
70,1
72,7
62,9
70,4
64,6
68,5
Indeks 2012Indeks 2013
Stakeholder
INTERNAL
Stakeholder
EKSTERNAL
KEMDIKBUD
2013 : 73,5
2012 : 73,0
2013 : 70,6
2012 : 66,1
16
35
36. Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemdikbud 2013
Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden
Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 ā 6) lalu dikonversikan ke skala (0 ā 100)
+2.1
+3.6
36
37. Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemdikbud 2013
(N= 1.193, error sampling +/- 2,84 pada interval
kepercayaan 95,0%)
Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 ā 6)
dikonversikan ke skala (0 ā 100)
Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA
Stakeholder
Internal
Stakeholder
Eksternal
KEMDIKBUD
2013 : 69.6
Pengelola Situs atau Cagar Budaya
Masyarakat Umum
Pengelola atau Pelaku Seni
Komunitas Budaya
Komunitas Seni
Komunitas Film
Keraton
Pengurus Organisasi Kepercayaan
Komunitas Adat
Sanggar Seni Budaya
Pemuka Adat
DPR/DPRD
Dinas Bidang Kebudayaan Daerah
Media Massa
LSM
67.8
72.5
69.0
71.6
70.7
69.3
68.1
73.3
68.0
69.1
66.5
70.8
70.1
72.3
67.7
68.8
2013 : 71.4
37
38. Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemdikbud 2013
Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden
Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 ā 6) lalu dikonversikan ke skala (0 ā 100)
+0,9
-2.7
38
41. TUJUAN DAN PROGRAMTUJUAN DAN PROGRAM
Tujuan:
Menyiapkan pemimpin masa depan untuk
mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang
sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.
Program:
Memberikan Beasiswa Presiden Republik Indonesia
kepada putra-putri terbaik bangsa dalam berbagai
bidang keahlian, termasuk pertahanan dan keamanan.
41
42. KRITERIA SELEKSIKRITERIA SELEKSI
ā¢ WNI
ā¢ Berusia 35 th (S2) dan 40 th (S3)
ā¢ Khusus untuk TNI/POLRI
berusia 40 th (S2) dan 45 th (S3)
ā¢ Diterima di 50 PT terbaik dunia
dan/atau PT bidang pertahanan
(misalnya US Command and Gen.
Staff College)
ā¢ TOEFL iBT: 94, ITP: 587, IELTS: 7
ā¢ Mendapat Rekomendasi dari
tokoh/pakar di bidangnya
ā¢ Membuat Essay rencana
karir/pengabdian pasca studi
ā¢ Memiliki Riwayat
Kepemimpinan
Lulus Seleksi
(administrasi, wawancara/psikotest,
program kepemimpinan)
42
46. Masalah, Tantangan, dan Kebijakan
AKSES
MUTU & RELEVANSI
TATA KELOLA
ā¢ Populasi yang besar
ā¢ Disparitas sosial, ekonomi, geografis
ā¢ Daya tampung terbatas
ā¢ Pemerataan Layanan.
ā¢ ā¦
ā¢ Peningkatan kelayakan Sarana-prasarana
ā¢ Kualitas & distribusi guru
ā¢ Pendidikan karakter
ā¢ Keselarasan dengan dunia kerja
ā¢ Kompetensi Lulusan
ā¢ ā¦
ā¢ Penggunaan sumberdaya belum efisien
ā¢ Fokus pada tupoksi
ā¢ Transparansi
ā¢ Akuntabilitas
ā¢ ā¦
memastikan
ketersediaan dan
keterjangkauan
meningkatkan mutu dan
relevansi secara
berkelanjutan
memastikan
sumberdaya dikelola
efisien, efektif,
transparan, akuntabel
Arah KebijakanMasalah & Tantangan
PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
ā¢ Konservasi produk budaya masih terbatas
ā¢ Diplomasi budaya belum dimanfaatkan secara
efektif
ā¢ Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan
bahasa dan sastra masih terbatas
ā¢ ...
menuntaskan konservasi,
pengembangan, dan
promosi budaya dan
bahasa
46
47. 40
50
60
70
80
90
100
Kabupaten/KotaJakarta Selatan
Pidie Jaya
Nasional:
95,55%
< 95%
(158 Kab/kota)
APM(%)
< 75%
(21 Kab/kota atau 4,2%)
PRIORITAS 1
< 95%-75%
(137 Kab/Kota atau 27,6%)
PRIORITAS 2
75%
Disparitas Pendidikan Antar Wilayah: APM SD/MI 2011
47
Kebijakan: Peningkatan daya tampung pada daerah-daerah Prioritas 1 melalui penambahan
sekolah baru, ruang kelas baru, bantuan siswa miskin, dan peningkatan ketersediaan guru yang
berkualitas.
48. 50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Kabupaten/KotaAPK (%)
Kulon Progo Kota Palangkaraya Kota Cilegon
Nasional:
99,47%
Nduga KaimanaBarito Utara Sigi
< 75%
(25 Kab/kota atau 5,0%)
PRIORITAS 1
ā„ 95%
(324 Kab/kota)
95%
< 95%
(173 Kab/kota)
<95%-75%
(148 Kab/Kota
atau 29,8%)
PRIORITAS 2
Disparitas Pendidikan Antar Wilayah: APK SMP/MTs 2011
48
Kebijakan: Peningkatan daya tampung pada daerah-daerah Prioritas 1 melalui penambahan
sekolah baru, ruang kelas baru, bantuan siswa miskin, dan peningkatan ketersediaan guru
yang berkualitas.
49. AKSES = f ( ketersediaan + keterjangkauan )
1. Paudisasi
2. Wajar 9 Tahun
3. Pendidikan Menengah Universal
4. Pengembangan PT Baru dan
Pembangunan Akademi
Komunitas
5. Sekolah Indonesia di Luar Negeri
dan CLC
ā¦satuan pendidikan (tempat layanan
pendidikan) yang tersedia dan merata di
semua wilayah yang ada WNI..
..layanan pendidikan yang dapat
dinikmati oleh seluruh lapisan
masyarakat tanpa diskriminasi
status sosial-ekonomiā¦
6. BOS (Dikdas dan Dikmen)
7. BOPTN dan UKT
8. Bantuan Siswa/
Mahasiswa Miskin
9. Pembebasan Biaya test masuk
PTN
Peningkatan dan Pemerataan
Daya Tampung Penyediaan Biaya Operasional Sekolah
dan Bantuan Personal Siswa Miskin:
kebijakan
kebijakan
49
50. MUTU = f ( Pendidik + Kurikulum + Sarana )
1. Sertifikasi Pendidik
2. Kualifikasi Pendidik
(S1/S2/S3)
3. SM3T
4. PPG dan Pelatihan
berkelanjutan, serta
pengukuran Kinerja
ā¦Pendidik yang profesional dan
merata di semua wilayah..
..jaminan sarana prasarana
yang memenuhi standar
nasional pendidikan ā¦
7. Rehabilitasi ruang kelas
8. Sekolah terkoneksi Internet
9. Laboratorium dan
Perpustakaan
Peningkatan Kualitas, kesejahteraan, dan
Pemerataan Pendidik
Penyediaan Sarana Prasarana
Pendidikan sesuai SNP
kebijakan kebijakan
5. Kurikulum 2013
6. Ujian Nasional
Penerapan Kurikulum Tematik
Terpadu
...Implementasi
Kurikulum 2013ā¦
kebijakan
50
52. 1. Peningkatan akses dan kualitas PAUD, pendidikan nonformal dan informal;
2. Peningkatan akses (terutama daerah yang memiliki APK < 75%) dan kualitas wajib belajar pendidikan dasar
sembilan tahun yang merata.
3. Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU) (termasuk pembangunan RKB
dan USB).
4. Peningkatan akses, kualitas, relevansi dan daya saing PT, ekspansi daya tampung (termasuk penyediaan BOPTN,
pendirian PTN baru, dan pembangunan akademi komunitas).
5. Penyediaan, peningkatan kualifikasi dan profesionalisme, serta pemerataan distribusi, dan peningkatan
kesejahteraan PTK.
6. Penuntasan implementasi kurikulum 2013 (termasuk pengadaan buku dan pelatihan guru).
7. Pengembangan, pelindungan, dan pemanfaatan warisan budaya dan bahasa serta peningkatan apresiasi
masyarakat terhadap keberagaman bahasa, seni, dan budaya.
8. Penguatan tata kelola yang berbasis pada performance based budgeting dan reformasi birokrasi untuk
meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan dan kebudayaan.
Arah Kebijakan Pembangunan
Pendidikan dan Kebudayaan 2015
2014 2015
Menjamin keberlanjutan/kesinambungan program dan
kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan
periode 2010-2014 ke periode 2015-2019.
52
55. Hal yang Menonjol Pengaduan UN 2013-2014
NO KATEGORI PENGADUAN 2013 2014
1 Perubahan Jadwal UN 152 0
2 Kualitas Kertas LJUN 72 2
3 Materi Soal UN 0 55
4 Variasi 20 Paket Soal UN 35 2
5 Isu Kecurangan 5 0
6 Kekurangan Naskah Soal 4 1
7 Pungutan UN 3 2
8 Isu Kunci Jawaban 2 7
9 Tertukar Soal UN 1 2
10 Isu Kebocoran 1 7
JUMLAH TOTAL 275 78
55
56. No Media 2013 2014
1 Media Cetak 742 311
2 Media TV 1080 246
3 Media Online 119 490
4 Media Sosial
(Twitter dan Facebook)
0 2.032
5 Runing Teks 645 155
Jumlah 2.586 3.234
Perbandingan Jumlah Pemberitaan UN 2013-2014
Media Cetak, Media TV, Online, dan Medsos
56
57. Trend Pemberitaan
N: 329
ā¢ Persiapan UN (9)
ā¢ Distribusi (7)
ā¢ Persiapan UN (16)
ā¢ Distribusi (8)
ā¢ Peserta UN (33)
ā¢ Pelaksanaan UN (32)
ā¢ Peserta UN (21)
ā¢ Pelaksanaan UN (15)
ā¢ Materi Soal UN (14)
ā¢ Peserta UN (11)
ā¢ Distribusi (11)
ā¢ Persiapan UN (3)
57
59. 1. PMK No. 61/PMK.07/2014 tanggal 3 April 2014
Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru
Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten,
dan Kota Tahun Anggaran 2014
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1798/SJ Tanggal 8
April Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Pembayaran Tunjangan
Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD);
3. Juknis Penyaluran TPG PNSD Kemdikbud tanggal 4 April 2014;
4. SK TPG PNSD tahun 2014 yang sudah diterbitkan oleh Kemdikbud
dan sudah dikirimkan ke Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten dan Kota
seluruh Indonesia;
5. SK Kurang Bayar TPG PNSD tahun 2010ā2013 yang sudah
diterbitkan oleh Kemdikbud merujuk hasil audit Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta sudah dikirimkan ke
Provinsi DKI, Kabupaten, dan Kota seluruh Indonesia.
Dasar Hukum Penyaluran TPG
59
60. Data Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi PNSD
Jenjang
Pemilik
Sertifikat
Status 28 Maret Status 24 April
Layak SK
Perlu
Verifikasi
Tidak
Layak SK
Layak SK
Perlu
Verifikasi
Tidak
Layak SK
PAUD (TK)
36.846
(100%)
33.910
(94.9%)
619
(1.73%)
71
(0.17%)
35.918
(97.48%)
60
(0.16%)
868
(2.36%)
Dikdas
(SD, SMP
dan SLB)
1.014.882
(100%)
784.482
(77.3%)
154.059
(15.2%)
76.341
(7.5%)
839.396
(82.7%)
99.145
(9.8%)
76.341
(7.5%)
Dikmen
(SMA dan
SMK)
195.809
(100%)
186.089
(95.0%)
7.650
(2.8%)
2.020
(1.1%)
188.791
(96.4%)
4.948
(2.5%)
2.070
(1.1%)
JUMLAH
1.247.537 1.004.481 162.328 78.432 1.064.105 104.153 79.279
100% 80,52% 13,01% 6,29% 85,30% 8,35% 6,35%
60
61. Data Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi Non-PNS ( Update 24 April)
Paud
(TK) Pemilik
Sertifikat
45.687
(100%)
Status Penerbitan SK
Terbit SK Perlu Verifikasi Tak Layak SK
43.366
(94.92%)
1.906
(4.17%)
415
(0.91%)
Dikdas
(SD, SMP
dan SLB)
Pemilik
Sertifikat
97.368
(100%)
Status Penerbitan SK
Terbit SK Perlu Verifikasi Tak Layak SK
81.520
(83.7%)
9.532
(9.8%)
6.316
(6.5%)
Dikmen
(SMA dan
SMK)
Pemilik
Sertifikat
61.861
(100%)
Status Penerbitan SK
Terbit SK Perlu Verifikasi Tak Layak SK
52.003
(84.1%)
8.605
(13.9%)
1.253
(2.0%)
61
62. 1.TPG Non-PNS PAUDNI sudah tersalurkan 94.9% dan
sedang proses penyaluran 4.2%;
2.TPG Non-PNS SD/SMP/SDLB/SMPLB/SLB sudah
tersalurkan 83.7% dan sedang proses penyaluran 9.8%;
3.TPG Non-PNS SMA/SMK sudah tersalurkan 84.1% dan
sedang proses penyaluran 13.9%.
Perkembangan Penyaluran TPG Non-PNS
(per 24 April 2014)
62
63. Alasan Perlu Verifikasi (guru diberi waktu memperbaiki sampai akhir semester)
1. Belum terdaftar di rombongan belajar
2. Belum update data
3. Memenuhi syarat 24 jam tetapi rombongan belajar tidak wajar (total
JJM melebihi KTSP)
4. Mengajar tidak linier dengan sertifikat (Sudah diakui melalui Permen
62/2013)
1. Pensiun/Meninggal Dunia
2. Beralih menjadi pejabat struktural/Jabatan Non Guru
3. Tidak mengajar 24 jam
4. Guru Tidak Tetap (GTT)
5. Rasio Siswa : Guru dibawah 20 bagi sekolah di daerah normal
Alasan Tidak Bisa terbit SK
63
64. ā¢ Jakarta International School
ā¢ Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran
ā¦tanpa mengesampingkan pentingnya kompetensi
pengetahuan dan keterampilan, tantangan paling besar
dalam dunia pendidikan Indonesia adalah meningkatkan
kompetensi sikap, karakter dan akhlakā¦
64