Pengaruh Kompetensi Aparatur Teknik Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuan...Herman Sjahruddin
Studi ini menguji pengaruh kompetensi aparatur teknik akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar. Hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik kompetensi aparatur, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
Dokumen tersebut berisi rencana kegiatan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS selama 15 hari kerja mulai 25 Agustus hingga 18 September 2016 di Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya. Terdapat 9 kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi survey pemeliharaan jalan, pengawasan, analisis kondisi jalan, pembuatan laporan, perhitungan biaya, pengawasan, menempel slogan anti korupsi, dan merapikan arsip.
Roadmap RMRB KAB. Tangerang menetapkan prioritas reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja aparatur serta pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas SDM, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan akuntabilitas."
Analisis tentang seberapa puas KSK BPS Sumut dalam bekerja yang diukur pada faktor Pekerjaan, Penghargaan dan Kesejahteraannya
Disampaikan pada Ratek KSK BPS Sumut bulan Desember 2017
Rancangan Penguatan LAN Bidang Kajian Kebijakan: Sebuah Pemikiran AwalTri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas rencana transformasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk menjadi lembaga think tank kebijakan pemerintah yang menghasilkan kebijakan publik berkualitas berbasis bukti. LAN akan memperkuat fungsi penelitian kebijakan, meningkatkan kapasitas analis kebijakan, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian untuk mendukung reformasi administrasi di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas strategi peningkatan kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Tangerang melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Beberapa poin penting yang diangkat antara lain penyempurnaan perencanaan, indikator kinerja, dan evaluasi internal untuk meningkatkan kinerja organisasi dan individu secara terukur berdasarkan hasil. Dokumen ini juga meninjau hasil evaluasi kinerja aparatur tah
Pengaruh Kompetensi Aparatur Teknik Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuan...Herman Sjahruddin
Studi ini menguji pengaruh kompetensi aparatur teknik akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar. Hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik kompetensi aparatur, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
Dokumen tersebut berisi rencana kegiatan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS selama 15 hari kerja mulai 25 Agustus hingga 18 September 2016 di Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya. Terdapat 9 kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi survey pemeliharaan jalan, pengawasan, analisis kondisi jalan, pembuatan laporan, perhitungan biaya, pengawasan, menempel slogan anti korupsi, dan merapikan arsip.
Roadmap RMRB KAB. Tangerang menetapkan prioritas reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja aparatur serta pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas SDM, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan akuntabilitas."
Analisis tentang seberapa puas KSK BPS Sumut dalam bekerja yang diukur pada faktor Pekerjaan, Penghargaan dan Kesejahteraannya
Disampaikan pada Ratek KSK BPS Sumut bulan Desember 2017
Rancangan Penguatan LAN Bidang Kajian Kebijakan: Sebuah Pemikiran AwalTri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas rencana transformasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk menjadi lembaga think tank kebijakan pemerintah yang menghasilkan kebijakan publik berkualitas berbasis bukti. LAN akan memperkuat fungsi penelitian kebijakan, meningkatkan kapasitas analis kebijakan, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian untuk mendukung reformasi administrasi di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas strategi peningkatan kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Tangerang melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Beberapa poin penting yang diangkat antara lain penyempurnaan perencanaan, indikator kinerja, dan evaluasi internal untuk meningkatkan kinerja organisasi dan individu secara terukur berdasarkan hasil. Dokumen ini juga meninjau hasil evaluasi kinerja aparatur tah
Dokumen tersebut membahas proses bisnis pemerintah daerah yang meliputi tujuan reformasi birokrasi untuk membuat aparatur negara yang lebih profesional dan akuntabel, delapan area perubahan reformasi birokrasi, empat tahap bisnis proses, dan sembilan agenda penyusunan peta proses bisnis.
Langkah-langkah Penyusunan Buku Putih Sanitasiinfosanitasi
Dokumen tersebut membahas rencana penyusunan buku putih sanitasi kabupaten/kota selama enam bulan mendatang, termasuk pembagian peran antara fasilitator kota, pokja provinsi, konsultan manajemen wilayah, dan fasilitator provinsi.
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas KinerjaAndy Kurniawan
Dokumen ini membahas arsitektur perencanaan pembangunan dalam perspektif akuntabilitas kinerja. Terdapat lima materi utama yang dibahas yaitu perencanaan dan sistem akuntabilitas, kerangka sistem perencanaan penganggaran dan pengendalian, hubungan antar dokumen dalam kerangka yang terintegratif, menyusun indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta permasalahan dan kerangka pemecahan masalah
Dokumen tersebut membahas tentang pengukuran kinerja sebagai proses penilaian sistematis dan berkelanjutan terhadap pencapaian tujuan dan target yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target, realisasi tahun sebelumnya, standar organisasi, dan praktik terbaik. Hasil pengukuran kinerja digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja serta faktor-faktor pendukung dan
Dokumen tersebut merupakan kertas kerja yang ditulis oleh Leila Desy Nugrahaeni untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kertas kerja ini membahas persepsi birokrat pemerintah kota Salatiga unit kerja non DPPKAD terhadap pemahaman dan kegunaan laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah kota Salatiga.
Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi Selata...Mus kamal
Dokumen tersebut merupakan laporan hasil monitoring dan evaluasi program diklat di Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan ini menganalisis empat komponen utama yaitu kelembagaan diklat, kemampuan SDM pengelola, kompetensi widyaiswara, dan persepsi terhadap alumni diklat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program diklat di provinsi tersebut.
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua Barat dilakukan untuk menilai pencapaian target prioritas nasional RPJMN 2010-2014 dan relevansi kebijakan dengan kondisi daerah, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik. Tim EKPD Provinsi Papua Barat terdiri dari delapan anggota dari Universitas Negeri Papua.
Surat ini mengundang pejabat pemerintah daerah untuk mengikuti pelatihan tentang penyusunan LAKIP, RENSTRA, dan sistem AKIP yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Indonesia. Pelatihan 4 hari ini akan membahas pengertian, komponen, dan indikator RENSTRA dan LAKIP serta prinsip-prinsip good governance. Biaya Rp4,5 juta di bayar tunai dan mencakup akomodasi, makan, dan materi pelatihan.
DALAM RANGKA SIKLUS MANAJEMEN, SALAH SATUNYA MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN, MAKA DIBUTUHKAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA AGAR DAPAT DIKETAHUI AKAR MASALAH YANG MENJADI PRIORITAS DISELESAIKAN
Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014M Handoko
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan landasan hukum dan tujuan dari sistem LAKIP, komponen evaluasi LAKIP, dan beberapa tantangan dalam penerapan sistem LAKIP seperti regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, perencanaan, pengukuran data, dan peman
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis KinerjaDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan indikator kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang pentingnya menyusun indikator kinerja yang spesifik, terukur, dan relevan untuk mengukur pencapaian kinerja suatu program, serta dasar hukum dan prinsip-prinsip penyusunan anggaran berbasis kinerja.
Dokumen tersebut meringkas biografi dan latar belakang Dadang Solihin sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Bappenas. Dokumen juga menjelaskan konsep-konsep penting seperti Anggaran Berbasis Kinerja, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dan komponen-komponen penyusunan anggaran berbasis kinerja seperti indikator kinerja dan evaluasi kinerja.
Pengaruh Implementasi SIMDA, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Penerapan...Rahmatia Azzindani
Dokumen tersebut membahas pengaruh implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA), kinerja aparatur pemerintah daerah, dan penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMDA dan kinerja aparatur berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD, sedangkan penerapan SAP tidak ber
Dokumen tersebut membahas proses bisnis pemerintah daerah yang meliputi tujuan reformasi birokrasi untuk membuat aparatur negara yang lebih profesional dan akuntabel, delapan area perubahan reformasi birokrasi, empat tahap bisnis proses, dan sembilan agenda penyusunan peta proses bisnis.
Langkah-langkah Penyusunan Buku Putih Sanitasiinfosanitasi
Dokumen tersebut membahas rencana penyusunan buku putih sanitasi kabupaten/kota selama enam bulan mendatang, termasuk pembagian peran antara fasilitator kota, pokja provinsi, konsultan manajemen wilayah, dan fasilitator provinsi.
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas KinerjaAndy Kurniawan
Dokumen ini membahas arsitektur perencanaan pembangunan dalam perspektif akuntabilitas kinerja. Terdapat lima materi utama yang dibahas yaitu perencanaan dan sistem akuntabilitas, kerangka sistem perencanaan penganggaran dan pengendalian, hubungan antar dokumen dalam kerangka yang terintegratif, menyusun indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta permasalahan dan kerangka pemecahan masalah
Dokumen tersebut membahas tentang pengukuran kinerja sebagai proses penilaian sistematis dan berkelanjutan terhadap pencapaian tujuan dan target yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target, realisasi tahun sebelumnya, standar organisasi, dan praktik terbaik. Hasil pengukuran kinerja digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja serta faktor-faktor pendukung dan
Dokumen tersebut merupakan kertas kerja yang ditulis oleh Leila Desy Nugrahaeni untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kertas kerja ini membahas persepsi birokrat pemerintah kota Salatiga unit kerja non DPPKAD terhadap pemahaman dan kegunaan laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah kota Salatiga.
Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi Selata...Mus kamal
Dokumen tersebut merupakan laporan hasil monitoring dan evaluasi program diklat di Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan ini menganalisis empat komponen utama yaitu kelembagaan diklat, kemampuan SDM pengelola, kompetensi widyaiswara, dan persepsi terhadap alumni diklat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program diklat di provinsi tersebut.
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua Barat dilakukan untuk menilai pencapaian target prioritas nasional RPJMN 2010-2014 dan relevansi kebijakan dengan kondisi daerah, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik. Tim EKPD Provinsi Papua Barat terdiri dari delapan anggota dari Universitas Negeri Papua.
Surat ini mengundang pejabat pemerintah daerah untuk mengikuti pelatihan tentang penyusunan LAKIP, RENSTRA, dan sistem AKIP yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Indonesia. Pelatihan 4 hari ini akan membahas pengertian, komponen, dan indikator RENSTRA dan LAKIP serta prinsip-prinsip good governance. Biaya Rp4,5 juta di bayar tunai dan mencakup akomodasi, makan, dan materi pelatihan.
DALAM RANGKA SIKLUS MANAJEMEN, SALAH SATUNYA MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN, MAKA DIBUTUHKAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA AGAR DAPAT DIKETAHUI AKAR MASALAH YANG MENJADI PRIORITAS DISELESAIKAN
Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014M Handoko
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan landasan hukum dan tujuan dari sistem LAKIP, komponen evaluasi LAKIP, dan beberapa tantangan dalam penerapan sistem LAKIP seperti regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, perencanaan, pengukuran data, dan peman
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis KinerjaDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan indikator kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang pentingnya menyusun indikator kinerja yang spesifik, terukur, dan relevan untuk mengukur pencapaian kinerja suatu program, serta dasar hukum dan prinsip-prinsip penyusunan anggaran berbasis kinerja.
Dokumen tersebut meringkas biografi dan latar belakang Dadang Solihin sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Bappenas. Dokumen juga menjelaskan konsep-konsep penting seperti Anggaran Berbasis Kinerja, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dan komponen-komponen penyusunan anggaran berbasis kinerja seperti indikator kinerja dan evaluasi kinerja.
Pengaruh Implementasi SIMDA, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Penerapan...Rahmatia Azzindani
Dokumen tersebut membahas pengaruh implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA), kinerja aparatur pemerintah daerah, dan penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMDA dan kinerja aparatur berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD, sedangkan penerapan SAP tidak ber
Jurnal ini berisi artikel-artikel terkait inovasi dan peningkatan pelayanan publik di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu artikelnya membahas tentang inovasi Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan di Kota Bandung yang bertujuan mempertahankan kondisi jalan yang baik dan mengurangi kecelakaan. Artikel lain membahas inovasi pelayanan publik di Kota Surakarta seperti kartu insentif anak dan digitalisasi arsip kependudukan.
Dokumen tersebut membahas pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan ketaatan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Serang periode 2015-2019. Studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh ketiga variabel tersebut secara empiris terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
IMPLEMENTASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH BERBASIS VALUE FOR MONEY UNTUK MEWUJUD...AdellaPutri5
Tugas Akhir Mata Kuliah Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah Kelompok 14 Kelas A
Putri Adella Dwi Wahyuni (20170420002)
Peni Fransiska (20170420265)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Teks tersebut merangkum hasil penelitian tentang analisis kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan value for money audit atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2007-2011. Penelitian ini menggunakan pengukuran rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas untuk menilai kinerja berdasarkan tiga elemen tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja sangat
Dokumen ini membahas penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ampenan Kota Mataram untuk periode 2011-2015. Rencana strategis ini merupakan pedoman untuk meningkatkan kinerja kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta selaras dengan visi, misi, dan program pemerintah kota. Penyusunan rencana strategis ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan perencanaan pembangunan daerah."
1. Sebagian besar proyek inovasi yang dilakukan alumni Diklatpim berlanjut karena dukungan pimpinan dan dimasukkan ke dalam program kegiatan instansi. Faktor penghambatnya adalah mutasi alumni dan keterbatasan anggaran.
2. Diklatpim berdampak pada perubahan cara berpikir dan bekerja alumni, serta kemampuan mereka dalam membangun tim dan memberikan layanan publik yang lebih baik.
3. Proyek-proyek inov
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya Edisi 05-Desember 2011Mellianae Merkusi
Kajian ini bertujuan menganalisis potensi Kota Palangka Raya sebagai kota jasa pendidikan dengan mempelajari jenis dan kualitas layanan pendidikan yang ada serta kebutuhan layanan pendidikan di Kalimantan Tengah. Hasil kajian diharapkan dapat merumuskan strategi untuk mewujudkan visi Palangka Raya sebagai kota pendidikan berkualitas."
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...MutiaRevelianti
Dokumen tersebut membahas pengaruh pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas kesesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2017 dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Paper ini menganalisis penerapan SAP, kualitas laporan keuangan, dan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Bogor serta pengaruh pemeriksaan BPK RI terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan
Laporan ini membahas hasil penelitian mengenai pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Kalimantan Timur. Penelitian ini menganalisis kondisi kompetensi manajerial dan sosio-kultural ASN di beberapa lokus seperti Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Bontang. Hasilnya mengidentifikasi tantangan dan kesenjangan kompetensi tertentu serta merekomendasikan beberapa model pengembangan kompetensi seperti
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Pustaka
1. Santoso, Urip. 2009. Penganggaran Berbasis Kinerja.
Bagus Arya Pradana. 2014. Determinan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja
Badan Layanan Umum (Pada Universitas Negeri Semarang). Accounting Analysis
Journal Universitas Negeri Semarang
Syarifah Massuki Fitri. 2013. Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komitmen, Organisasi,
Kualitas Sumber Daya, Reward, Dan Punishment Terhadap Anggaran Berbasis
Kinerja. Jurnal dinamika akuntansi Universitas Brawijaya Malang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Undang-undang No.17 tahun 2003
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
2009. Badan Layanan Umum.
Sembiring, Benar Baik. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja (Studi Empiris di
Pemerintah Kabupaten Karo). Tesis tidak diterbitkan. Medan: Sekolah Pascasarjana
Universitas Sumatera Utara.
BPKP.2005. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi). Jakarta.
Randhita, Ricky. 2009. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai
dalam Organisasi Pemerintah Kelurahan. Bogor: KPM IPB.
Bowo, Arief. 2008. Kepemimpinan. Jakarta: Pusat Pengembangan Bahan Ajar
Universitas Mercu Buana
Sopiah.(2008). Perilaku Organisasional. Yogyakarta : ANDI
Sumarno.(2005). Pengaruh Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap
Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial. SNA VIII. 15-16
September, Solo.
Kunwaviyah; Machmud.(2010). Peran Variabel Komitmen Organisasi dan Inovasi
pada Hubungan Penganggaran dan Kinerja. Jurnal Akuntansi dan Auditing, Vol 7 No
1
Sardjito,Bambang; Muthaher,Osmad.(2007). Pengaruh Partisipasi Penyusunan
Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemda : Budaya dan Komitmen Organisasi
sebagai Variabel Moderating. SNA X, 26-28 Juli. Makassar
2. Suhartono,Ehrmann; Solichin,Mochammad.(2007). Pengaruh Kejelasan Sasaran
Anggaran Terhadap Kesenjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan
Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor
Publik, Vol 08 No 01, Jogjakarta
Solihin,Dadang.(2011). Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja. Bimbingan Teknis
Perencana Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Jakarta : Bappenas.
Alfatih.(2004). Memberdayakan Aparatur Negara Melalui Reformasi Administrasi.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol.4, No.2.
Rakhmat.(2005). Reformasi Admisitrasi Publik Menuju Pemerintahan Daerah yang
Demokratis. Jurnal Administrasi Publik Vol.1, No.1.
Bastian,Indra.(2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
Sinaga,Obsatar.(2008). Kebijakan dan Agenda Reformasi Administrasi. Jurnal
Administrasi Vol.1, No.4.
Mauritz. 2008. Implementasi Perubahan Sistem Penganggaran yang Lebih Responsif
untuk Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah.
Akib,Haedar.(2010). Implementasi Kebijakan. Jurnal Administrasi Publik, Vol.1,
No.1.
Mardiyah.(2005). Pengaruh Sistem Pengukuran, Sistem Reward dan Profit Center
Terhadap Hubungan Antara TQM dan Kinerja Manajerial. SNA VIII, 15-16
September, Solo
Wibowo.(2007). Manajemen Kinerja. Jakarta : Jasa Grafindo
I Made Narsa (2003). Pengaruh Interaksi Antara TQM dan Sistem Pengukuran
Kinerja Manajerial. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.5, No.1.
Bambang Nugroho.(2006). Reward and Punishment. Bulletin Cipta Kayra,
Departemen Pekerjaan Umum Edisi No.6/IV/Juni
Wahyuningsih.(2009). Public Administration Community Reward and Punishment.
Jakarta
Ismail dan Idris.2009.Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Dan BLU.Jakarta: Indeks
Susilo, Joko. 2007. Analisis Pengaruh Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja
terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Daerah
Kabupaten Kediri).
3. Randhita, Ricky. 2009. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai
dalam Organisasi Pemerintah Kelurahan. Bogor: KPM IPB.
Robbins, Stephen P. 1996. Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi,
Jakarta.
Tampubolon, Biatna D. 2007. Analisis Faktor Gaya Kepemimpinan dan Faktor Etos
Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Organisasi yang Telah Menerapkan SNI 19-
9001-2001.