PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKANDadang Solihin
Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden. Laporan ini menganalisis peran Kementerian Dalam Negeri saat ini dalam peningkatan pendidikan, termasuk permasalahan yang dihadapi seperti kapasitas SDM aparatur dan belum bersinerginya kebijakan pendidikan.
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 memberikan gambaran mengenai visi, misi, tujuan, dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan selama lima tahun ke depan, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan. Dokumen ini menjadi pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyusun program dan anggaran tahunan.
1. Makalah ini membahas peranan perencanaan daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara.
2. Proses perencanaan pembangunan meliputi penyusunan rencana, program, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
3. Pelaksanaan pembangunan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara didasarkan pada Rencana Kerja tahunan yang menjabarkan rencana
Ringkasan laporan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna periode September-Oktober 2014:
Laporan ini merangkum pelaksanaan sosialisasi dan validasi data calon peserta PKH serta koordinasi dengan pihak terkait. Hasilnya adalah data KSM yang tervalidasi dan siap diinput untuk penyaluran bantuan pada tahap awal.
Dokumen ini berisi rencana kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru tahun 2019. Rencana ini menyajikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun depan berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2018, telaahan terhadap kebijakan nasional, dan tujuan rencana provinsi. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas di bidang perizinan dan penanaman modal di K
Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 30 Tahun 2017 mengatur tentang uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara. Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi dinas tersebut yang terdiri atas Kepala, Sekretariat, dua Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional serta tugas masing-masing bagian.
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKANDadang Solihin
Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden. Laporan ini menganalisis peran Kementerian Dalam Negeri saat ini dalam peningkatan pendidikan, termasuk permasalahan yang dihadapi seperti kapasitas SDM aparatur dan belum bersinerginya kebijakan pendidikan.
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 memberikan gambaran mengenai visi, misi, tujuan, dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan selama lima tahun ke depan, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan. Dokumen ini menjadi pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyusun program dan anggaran tahunan.
1. Makalah ini membahas peranan perencanaan daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara.
2. Proses perencanaan pembangunan meliputi penyusunan rencana, program, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
3. Pelaksanaan pembangunan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara didasarkan pada Rencana Kerja tahunan yang menjabarkan rencana
Ringkasan laporan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna periode September-Oktober 2014:
Laporan ini merangkum pelaksanaan sosialisasi dan validasi data calon peserta PKH serta koordinasi dengan pihak terkait. Hasilnya adalah data KSM yang tervalidasi dan siap diinput untuk penyaluran bantuan pada tahap awal.
Dokumen ini berisi rencana kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru tahun 2019. Rencana ini menyajikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun depan berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2018, telaahan terhadap kebijakan nasional, dan tujuan rencana provinsi. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas di bidang perizinan dan penanaman modal di K
Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 30 Tahun 2017 mengatur tentang uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara. Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi dinas tersebut yang terdiri atas Kepala, Sekretariat, dua Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional serta tugas masing-masing bagian.
WARNET VAST
JALAN MADESABARA NO. 50 RAHA
SAMPING SMA NEGERI 1 RAHA
INTERNETAN RP. 2.500 / JAM
SCANNER
- FOTO RP. 2.000
- GAMBAR RP. 2.000
- TEKS RP. 2.000
PRINT
- HITAM PUTIH RP. 750 / LEMBAR
- PRINT WARNA RP. 1.500 / LEMBAR
CETAK FOTO
- UKURAN 2 X3 RP. 500
- UKURAN 3X4 RP. 1.000
- UKURAN 4X6 RP. 1.500
- UKURAN 2 R RP. 2.000
- UKURAN 3 R RP. 2.500
- UKURAN 4 R RP. 4.000
- UKURAN 5 R RP. 5.000
- UKURAN 6 R RP. 6.000
- UKURAN 8 R RP. 8.000
PENJILITAN RP. 3.000
KETIKAN KOMPUTER RP. 2.000 / LEMBAR
INSTAL ULANG KOMPUTER / LEPTOP Rp. 50.000
HOTSPOT (WI-FI) Rp. 5.000
Publikasi ini berisi ringkasan statistik Kabupaten Subang tahun 2017. Mencakup informasi demografi, sosial, ekonomi, dan lainnya. Data bersumber dari berbagai lembaga pemerintah dan swasta di Kabupaten Subang. Harapan publikasi ini dapat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Subang.
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan 2016-2021 bertujuan untuk menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk mendukung program pemerintah daerah. Dokumen ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada dokumen perencanaan lain seperti RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021.
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD OzawaYukio
Laporan ini merangkum kegiatan Tenaga Ahli Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Februari 2016, yang meliputi pembuatan bahan rapat, penyusunan notulensi, memberikan masukan kepada Wakil Ketua I, dan menghadiri berbagai rapat terkait penyusunan APBD tahun 2016.
Dokumen tersebut membahas tentang kerjasama antar lembaga pemerintah dan dasar-dasar hukum yang mengatur kerjasama tersebut. Terdapat penjelasan mengenai konsep kerjasama kelembagaan sesuai dengan asas pemerintahan, bentuk-bentuk kerjasama daerah, dan penyelenggaraan kerjasama daerah antar lembaga dan dengan pihak ketiga.
Surat keterangan ini memberikan informasi tentang tugas-tugas Achmad Avandi sebagai staf bidang ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara. Surat ini dimaksudkan untuk mendukung usulan kenaikan pangkatnya dari pengatur muda golongan II/b menjadi penata muda golongan III/a. Tugas-tugas barunya mencakup pengawasan proyek pembangunan jalan dan trotoar serta manajemen administrasi, lap
Tujuan utama penyusunan dokumen ini adalah sebagai
dokumentasi dan pedoman program kerja APTISI Wilayah IV-
B/Banten, khususnya bagi pengurus harian periode 2017-2022.
Laporan ini membahas upaya meningkatkan nilai siswa kelas IX SMP Negeri 1 Embaloh Hulu melalui metode pembelajaran examples non examples pada mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Laporan ini menjelaskan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, meliputi pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, media pembelajaran, soal pre-post test, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, dan analisis hasil evaluasi
kebijakan inovasi dapat dilaksanakan sesuai dengan
prinsip : peningkatan efisiensi; perbaikan efektifitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak
ada konflik kepentingan; berorientasi pada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka;
memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk
kepentingan sendiri.
1. Dokumen ini berisi rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas XII semester 1 di SMAN 1 Cikembar tentang materi dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah.
2. Pembelajaran akan dilaksanakan dalam 2 pertemuan dengan menggunakan model discovery learning dan mengembangkan 4 kompetensi dasar siswa.
3. Penilaian pembelajaran akan menggunakan tes tulis, observasi sikap, dan
WARNET VAST
JALAN MADESABARA NO. 50 RAHA
SAMPING SMA NEGERI 1 RAHA
INTERNETAN RP. 2.500 / JAM
SCANNER
- FOTO RP. 2.000
- GAMBAR RP. 2.000
- TEKS RP. 2.000
PRINT
- HITAM PUTIH RP. 750 / LEMBAR
- PRINT WARNA RP. 1.500 / LEMBAR
CETAK FOTO
- UKURAN 2 X3 RP. 500
- UKURAN 3X4 RP. 1.000
- UKURAN 4X6 RP. 1.500
- UKURAN 2 R RP. 2.000
- UKURAN 3 R RP. 2.500
- UKURAN 4 R RP. 4.000
- UKURAN 5 R RP. 5.000
- UKURAN 6 R RP. 6.000
- UKURAN 8 R RP. 8.000
PENJILITAN RP. 3.000
KETIKAN KOMPUTER RP. 2.000 / LEMBAR
INSTAL ULANG KOMPUTER / LEPTOP Rp. 50.000
HOTSPOT (WI-FI) Rp. 5.000
Publikasi ini berisi ringkasan statistik Kabupaten Subang tahun 2017. Mencakup informasi demografi, sosial, ekonomi, dan lainnya. Data bersumber dari berbagai lembaga pemerintah dan swasta di Kabupaten Subang. Harapan publikasi ini dapat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Subang.
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan 2016-2021 bertujuan untuk menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk mendukung program pemerintah daerah. Dokumen ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada dokumen perencanaan lain seperti RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021.
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD OzawaYukio
Laporan ini merangkum kegiatan Tenaga Ahli Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Februari 2016, yang meliputi pembuatan bahan rapat, penyusunan notulensi, memberikan masukan kepada Wakil Ketua I, dan menghadiri berbagai rapat terkait penyusunan APBD tahun 2016.
Dokumen tersebut membahas tentang kerjasama antar lembaga pemerintah dan dasar-dasar hukum yang mengatur kerjasama tersebut. Terdapat penjelasan mengenai konsep kerjasama kelembagaan sesuai dengan asas pemerintahan, bentuk-bentuk kerjasama daerah, dan penyelenggaraan kerjasama daerah antar lembaga dan dengan pihak ketiga.
Surat keterangan ini memberikan informasi tentang tugas-tugas Achmad Avandi sebagai staf bidang ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara. Surat ini dimaksudkan untuk mendukung usulan kenaikan pangkatnya dari pengatur muda golongan II/b menjadi penata muda golongan III/a. Tugas-tugas barunya mencakup pengawasan proyek pembangunan jalan dan trotoar serta manajemen administrasi, lap
Tujuan utama penyusunan dokumen ini adalah sebagai
dokumentasi dan pedoman program kerja APTISI Wilayah IV-
B/Banten, khususnya bagi pengurus harian periode 2017-2022.
Laporan ini membahas upaya meningkatkan nilai siswa kelas IX SMP Negeri 1 Embaloh Hulu melalui metode pembelajaran examples non examples pada mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Laporan ini menjelaskan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, meliputi pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, media pembelajaran, soal pre-post test, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, dan analisis hasil evaluasi
kebijakan inovasi dapat dilaksanakan sesuai dengan
prinsip : peningkatan efisiensi; perbaikan efektifitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak
ada konflik kepentingan; berorientasi pada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka;
memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk
kepentingan sendiri.
1. Dokumen ini berisi rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas XII semester 1 di SMAN 1 Cikembar tentang materi dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah.
2. Pembelajaran akan dilaksanakan dalam 2 pertemuan dengan menggunakan model discovery learning dan mengembangkan 4 kompetensi dasar siswa.
3. Penilaian pembelajaran akan menggunakan tes tulis, observasi sikap, dan
1) For a single loop "cheap" lasso, the mountain can be climbed if the peak angle α is less than 60 degrees.
2) For a single loop "deluxe" lasso, the mountain can be climbed if the peak angle α is approximately 19 degrees.
3) For an N-loop lasso, the maximum climbable peak angle is 2sin-1(1/2N) degrees for a cheap lasso and 2sin-1(1/6N) degrees for a deluxe lasso.
Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan membahas ancaman terhadap negara Indonesia. Peserta didik akan belajar mengenali berbagai bentuk ancaman terhadap negara serta menganalisis indikator yang membangun integrasi nasional. Mereka akan dibagi kelompok untuk mengumpulkan informasi, berdiskusi, dan mempresentasikan hasilnya.
The document discusses finding the shape of an asteroid that maximizes the gravitational force at a single point on its surface, given the asteroid's total mass and uniform density. It is shown that a spherical asteroid does not maximize this gravitational force. Through an intuitive approach and using calculus of variations, the document derives that an asteroid shaped as x(z) = z^(2/3) * (z0^(4/3) - z^(4/3))^(1/2) maximizes the gravitational force, where z0 = 1.7a for an asteroid with the same density and mass as a sphere of radius a.
1) Two observers A and B move at a relative speed of √3/2 and simultaneously clap their hands as measured in their own frames. Due to time dilation, the separation between them increases by a factor of 4 with each clap of A.
2) Minkowski diagrams provide a geometric way to visualize the problem and show the separation increasing by a factor of 4 with each clap.
3) For observers moving at a general relative speed v, the separation increases by a factor of (1 + v^2)/(1 - v^2) with each clap.
This chapter discusses sharing personal information when meeting someone for the first time. It provides sample questions to ask for name, age, date and place of birth, address, nationality, phone number, occupation, and hobbies. It also gives examples of how to mention this information about yourself. Additionally, it notes some cultural differences in addressing people by their full name versus first name between English and Indonesian customs.
This document describes a study that investigated students' understanding and knowledge structure of electromagnetism after completing a traditional high school course. The study found deficiencies in three areas: 1) Students did not recognize Maxwell's equations as central ideas. 2) Students lacked conceptual understanding of relationships like the connection between electric fields and their sources. 3) Students struggled to apply concepts in problem solving. To address these issues, the researchers proposed a model integrating problem solving, conceptual learning, and building a hierarchical concept map with Maxwell's equations at the top. An experiment found this approach helped students more than isolated drilling or conceptual instruction alone.
The document describes a theoretical problem involving a child on a swing. It provides equations related to angular momentum and mechanical energy of rotation to analyze the motion. The key points are:
- As the child squats and stands, its distance from the swing pivot changes, altering the angular velocity.
- Each cycle increases the angular velocity by a factor determined by the ratio of distances when squatting vs. standing.
- Conservation laws are applied to calculate how many cycles are needed to double the maximum angular velocity/amplitude.
- The solution finds it takes 5 cycles to increase the angular velocity/amplitude by a factor of two, based on the given distance ratio of 1.072 when squatting vs. standing
As the economy improves, employees will be more free to move between organizations. What will keep employees from leaving your organization? What can you do to attract them away from others? Learn about the EVP and how to prepare for the coming employee wave.
This document provides instructions and questions for the theoretical portion of an international physics olympiad exam. It consists of 4 multi-part physics problems related to scaling, nuclear masses, solar-powered aircraft design, and graphing power requirements. Students are instructed to show their work concisely using equations, numbers, and figures on provided answer sheets. The exam was prepared by a university physics department and hosted by another university.
This document provides a proof that given any 2n-1 integers, there exists a subset of n integers whose sum is divisible by n. It does this through two lemmas. Lemma 1 shows that if the theorem is true for integers n1 and n2, it is also true for their product n1n2. Lemma 2 proves the theorem for prime numbers p by showing that the sum of all possible subsets of p integers must be divisible by p, meaning at least one subset sum is divisible by p.
Dokumen ini merupakan program tahunan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas XII IPA dan IPS di SMA Negeri 1 Cikembar untuk tahun pelajaran 2015/2016. Program ini mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, alokasi waktu mengajar untuk masing-masing kompetensi dasar di semester ganjil dan genap, serta penandatanganan kepala sekolah dan guru mata pelajaran sebagai
Program tahunan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA Negeri 1 Cikembar tahun pelajaran 2015/2016 membahas kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang mencakup pemahaman tentang HAM, Pancasila, sistem pemerintahan, dan kewarganegaraan Indonesia dalam 3 kalimat atau kurang.
Program tahunan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA Negeri 1 Cikembar tahun pelajaran 2015/2016 membahas kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang mencakup pemahaman tentang HAM, Pancasila, sistem pemerintahan, dan kewarganegaraan Indonesia dalam 3 kalimat atau kurang.
Program tahunan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA Negeri 1 Cikembar tahun pelajaran 2015/2016 membahas kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang mencakup pemahaman terhadap HAM, konstitusi, dan sistem pemerintahan Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945.
Dokumen tersebut berisi kriteria ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran PKN untuk kelas X di SMA Negeri 1 Cikembar untuk semester ganjil dan genap tahun pelajaran 2015/2016. Dokumen ini membahas KKM untuk tujuh bab yang mencakup berbagai topik seperti hak asasi manusia, pengelolaan keuangan negara, dan peran Indonesia dalam hubungan internasional. KKM untuk semua indikator kompetensi adalah 76.
Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...Tri Widodo W. UTOMO
Proceeding Rapat Koordinasi Kajian Administrasi Negara
Disusun dan diterbitkan oleh Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III (PKP2A III) LAN Samarinda, 2005
Pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PPKn tentang pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan kehakiman terdiri dari 3 tahapan yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Tahap inti meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Peserta didik diberikan tugas untuk mengidentifikasi pertanyaan dan menyajikan hasil analisisnya. Penilaian
Pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentang Pengelolaan Kekuasaan Negara dan Kekuasaan Kehakiman meliputi tiga hal utama: (1) pemahaman tentang pengelolaan keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan, dan kekuasaan kehakiman berdasarkan UUD 1945, (2) identifikasi tugas lembaga-lembaga tersebut, dan (3) praktik kewarganegaraan sebagai bentuk pengamalan
Pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentang Pengelolaan Kekuasaan Negara dan Kekuasaan Kehakiman terdiri dari 3 kalimat:
Materi pelajaran meliputi pengelolaan keuangan negara, peran BPK dan kekuasaan kehakiman berdasarkan UUD 1945; siswa belajar melalui diskusi kelompok dan presentasi untuk memahami konsep-konsep tersebut; penilaian dilakukan dengan tes tertul
Dokumen tersebut merupakan uraian struktur dan tugas Badan Pengurus Ikatan Mahasiswa Pelajar dan Pemuda Rayon Kosarek (IMPPK) periode 2014-2015. Dokumen tersebut menjelaskan struktur organisasi IMPPK yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa biro. Selanjutnya dijelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan pengurus IMPPK.
Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) ini membahas tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia melalui 3 kalimat: Materi pelajaran tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik RI meliputi peran serta masyarakat di sekolah, lingkungan, dan negara serta bentuk-bentuk partisipasi sesuai UU yang berlaku. Kegiatan pembelajaran mencakup pengamatan peta Indonesia, diskusi, dan penyimpulan tentang batas
Review Jurnal about Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Program semester mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK Boedi Oetomo Cilacap untuk kelas X semester 1 tahun pelajaran 2022/2023 meliputi 10 kompetensi dasar yang akan dievaluasi melalui presentasi hasil analisis selama 10 minggu pelajaran dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran per minggu.
Paragraf pertama membahas tentang Anisa, siswa terpandai di kelasnya yang humoris dan gemar membaca. Paragraf berikutnya membahas tentang kriteria bahan pembelajaran sastra untuk kelas rendah yaitu keterbacaan dan kesesuaian. Paragraf terakhir menjelaskan tentang struktur bahasa Indonesia baku yang ditunjukkan pada suatu kalimat contoh.
Dokumen tersebut berisi soal-soal ujian untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang berbagai konsep pendidikan seperti teori belajar, strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan penerapan kurikulum 2013. Soal-soal tersebut mencakup 32 pertanyaan pilihan ganda.
Teks tersebut berisi 17 pertanyaan mengenai situasi dan tanggapan yang tepat bagi seorang guru dalam berbagai kondisi. Ringkasannya adalah: Teks tersebut memberikan opsi-opsi tanggapan yang tepat bagi seorang guru dalam menghadapi berbagai situasi sehari-hari di sekolah seperti menangani konflik antar siswa, menilai prestasi belajar siswa, serta menjalankan tugas sebagai guru dan petugas tata tertib
Teks tersebut membahas tentang kompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadian yang harus dimiliki seorang guru. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain terlibat aktif dalam perencanaan program sekolah, membantu peserta didik yang kurang mampu, serta mengutamakan keselamatan diri dan orang lain dalam menjalankan tugas.
Teks tersebut membahas berbagai soal tentang sosial dan kepribadian, model pembelajaran, penanganan masalah siswa, dan tugas seorang guru. Secara garis besar, teks tersebut memberikan saran agar guru dapat menangani berbagai situasi dengan bijak, adil, dan melibatkan semua pihak terkait.
Teks tersebut berisi soal-soal untuk mengetahui sikap dan tanggapan seseorang dalam berbagai situasi. Soal-soal tersebut meliputi berbagai topik seperti tanggung jawab sebagai PNS, tanggapan terhadap kesalahan, kerjasama tim, dan kerahasiaan informasi.
Teks tersebut membahas mengenai kecenderungan wisatawan Indonesia untuk berlibur ke luar negeri daripada mengunjungi objek wisata di dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti daya tarik objek wisata luar negeri, keterbatasan sarana transportasi dan fasilitas pariwisata di dalam negeri, serta mahalnya biaya. Teks ini juga menyebutkan peningkatan jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke luar neger
1. Menggali informasi dari guru dan peserta didik secara terpisah. Kemudian, dengan kesepakatan bersama mengajak dialog keduanya agar keduanya dapat saling memahami.
2. Semua peserta didik dengan prestasi tinggi maupun rendah sama-sama memiliki kebutuhan untuk memelihara motivasi belajar mereka, tetapi bentuk dan strateginya yang berbeda.
3. Sudah menjadi kewajiban guru untuk mengatasi masalah belajar
Dokumen tersebut membahas mengenai perkembangan kognitif peserta didik, perkembangan sosial-emosional, perkembangan moral, kesulitan belajar siswa, teori belajar, dan perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Dokumen ini memberikan penjelasan mengenai berbagai aspek perkembangan peserta didik dan prinsip-prinsip dasar dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran.
Dokumen tersebut berisi soal latihan mengenai perkembangan kognitif, sosial-emosional, dan moral peserta didik. Juga membahas teori belajar, perencanaan pembelajaran, dan kesulitan belajar siswa. Terdiri dari 31 pertanyaan pilihan ganda.
Dokumen tersebut berisi kumpulan soal tes formatif dan sumatif untuk mata pelajaran kompetensi pedagogi. Soal-soal tersebut mencakup pengertian pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi serta mata pelajaran lainnya seperti perencanaan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan pengelolaan kelas.
Buku ini berisi ringkasan singkat mengenai kisi-kisi soal Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) tahun 2017. Terdiri dari kisi-kisi soal untuk kompetensi pedagogik dan profesional mata ujian Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PPKn beserta indikator esensialnya.
Dokumen tersebut berisi paket soal untuk tes kemampuan verbal, kuantitatif, dan logika yang terdiri dari 75 soal pilihan ganda. Soal meliputi materi seperti analogi, hitungan matematika, deret bilangan, persentase, dan logika.
Teks tersebut merupakan soal tes yang terdiri dari 5 subtes yaitu: 1) Padanan kata, 2) Lawan kata, 3) Pemahaman wacana, 4) Deret angka, dan 5) Aritmetika dan konsep aljabar. Subtes tersebut berisi soal-soal pilihan ganda untuk mengetahui kemampuan verbal, kuantitatif, dan logika peserta ujian.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Promes pkn x
1. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI
SMA NEGERI 1 CIKEMBAR
Jln. Pelabuhan km. 20 Cikembar 43161 Kabupaten Sukabumi
Telp. (0266) 321632. Faks. (0266) 321632
http://www.sman1cikembar.sch.id e-mail:cikembarsma@yahoo.co.id
Program Semester
SEMESTER GANJIL DAN GENAP
MATA PELAJARAN PKN
KELAS XII IPA/IPS
TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016
OLEH
ELI PRIYATNA, S.PD
NIP.197204092014101001
SMA NEGERI 1 CIKEMBAR
JLN. PELABUHAN 2 KM 20 CIKEMBAR SUKABUMI
2. ANALISIS PROGRAM SEMESTER GANJIL
Mata pelajaran : PENDIDIKAN PNCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Satuan pendidikan : SMA Negeri 1 Cikembar
Kelas / program : X / IPA - IPS
Tahun Pelajaran : 2015/2016
A. PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU
I. Jumlah pekan II. Jumlah pekan tidak efektif
NO
NAMA
BULAN
PEKAN KET NO NAMA BULAN PEKAN KET
1 Juli 1 KBM 1 Juli 4 LiburIdul Fitri
2 Agustus 5 KBM 2 Agustus 0 -
3 September 5 KBM 3 September 0 -
4 Oktober 3 KBM 4 Oktober 2 Libur
5 Nopember 5 KBM 5 Nopember 0 -
6 Desember 2
KBM
6 Desember 3
Libur natal
tahun baru
7 7
Jumlah 21 Jumlah 9
III. Jumlah pekan efektif
Pekan efektif = Jumlah pekan – jumlah pekan tidak efektif
= ………21……… - ………9…………
= ..........12.......... Pekan Epektif
IV. Jumlah jam pelajaran efektif
Jam pelajaran efektif = Jumlah pekan x jam pelajaran per minggu
=………12……. X ………2………….
=………24……… Jam Pelajaran Epektif
V. Distribusi jam pelajaran efektif
Tatap muka : …2 x 6… jam pelajaran
Ulangan Harian : …2 x 4… jam pelajaran
Mid semester : …2 x 1… jam pelajaran
Semester dan pembagian raport : …2 x 1… jam pelajaran
Jumlah : …2 x 12… jam pelajaran
3. B. DISTRIBUSI ALOKASI WAKTU TATAP MUKA SEMESTER GANJIL
NO
KOMPETENSI DASAR /
INDIKATOR
ALOKASI
WAKTU (JP)
1
2
3
4
3.1 Menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling
keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila
4.1 Menyaji pembahasan kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling
keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila
6
3.2 Memahami pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan
kekuasaan kehakiman
3.3 Menyaji pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan
kekuasaan kehakiman
6
3.4 Menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
mewujudkan tujuan negara
3.5 Menyaji hasil analisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
mewujudkan tujuan negara
6
3.6 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga
Negara
Memperhatikan dan menyimpulkan berita tentang hasil Pilpres 2014
Mendiskusikan hakikat hak dan kewajiban warga negara
4.2 Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
sebagai warga negara
Mengaitkan dan merumuskan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran
kewajiban warga negara
Mengaitkan dan merumuskan upaya penanganan hak dan pengingkaran
kewajiban warga negara
3
3
4. ANALISIS PROGRAM SEMESTER
SEKOLAH/MADRASAH : SMA ... MATA PELAJARAN : PKn
KELAS /SEMESTER : X / GANJIL TAHUN PELAJARAN : 2015/2016
KOMPETENSI
DASAR
ALOKASI
WAKTU
(JP)
BULAN
Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
3.1 Menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM secara
argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal,
instrumental dan praksis sila-sila Pancasila
3 v v
3.2 Menyaji pembahasankasuspelanggaranHAM secara
argumentatifdansalingketerhubunganantara aspekideal,
instrumental dan praksissila-silaPancasila
3 v
3.2 Memahami pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang
keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman
3 v
3.4 Menyaji pelaksanaan pasal-pasal yangmengaturtentang
keuangan,BPK, dan kekuasaankehakiman
3 v
3.5 Menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di
pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan
tujuan negara
3 v
3.6 Menyaji hasilanalisisdinamikapengelolaankekuasaan
negaradi pusatdan daerahberdasarkan Undang-UndangDasar
NegaraRepublikIndonesiaTahun1945 dalam mewujudkan
tujuannegara
3 v
3.7 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran
kewajiban sebagai warga Negara
Memperhatikan dan menyimpulkan berita tentang hasil
Pilpres 2014
Mendiskusikanhakikat hak dan kewajiban warga negara
3 v
5. 3.8 Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban sebagai warga negara
Mengaitkan dan merumuskan kasus pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban warga negara
Mengaitkan dan merumuskan upaya penanganan hak dan
pengingkaran kewajiban warga negara
3
v
6. ANALISIS PROGRAM SEMESTER GENAP
Mata pelajaran : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Satuan pendidikan : SMA Negeri 1 Cikembar
Kelas / program : X / IPA - IPS
Tahun Pelajaran : 2015/2016
A. PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU
I. Jumlah pekan II. Jumlah pekan tidak efektif
NO
NAMA
BULAN
PEKAN KET NO NAMA BULAN PEKAN KET
1 Januari 5 KBM 1 Januari 0 Libur
2 Pebruari 4 KBM 2 Pebruari 0 Libur
3 Maret 5 KBM 3 Maret 0 Libur
4 April 5 KBM 4 April 0 Libur
5 Mei 5 KBM 5 Mei 0 Libur
6 Juni 3 KBM 6 Juni 2 Libur
7 7
Jumlah 27 Jumlah 2
III. Jumlah pekan efektif
Pekan efektif = Jumlah pekan – jumlah pekan tidak efektif
= ………21……… - ………7…………
= ..........14.......... Pekan Epektif
7. IV. Jumlah jam pelajaran efektif
Jam pelajaran efektif = Jumlah pekan x jam pelajaran per minggu
=………14……. X ………2………….
=………28……… Jam Pelajaran Epektif
V. Distribusi jam pelajaran efektif
Tatap muka : …2 x 9… jam pelajaran
Ulangan Harian : …2 x 3… jam pelajaran
Mid semester : …2 x 1… jam pelajaran
Semester dan pembagian raport : …2 x 1… jam pelajaran
Jumlah : …2 x 14… jam pelajaran
B. DISTRIBUSI ALOKASI WAKTU TATAP MUKA SEMESTER GENAP
NO KOMPETENSI DSAR/INDIKATOR ALOKASI
WAKTU[JP]
1 3.5 MengevaluasiperanIndonesiadalamhubunganInternasional
4.5 Menyaji hasilevaluasidari berbagaimediamassatentangperanIndonesiadalam
hubunganinternasional.
3
3
2 3.6 Menganalisisstrategiyang diterapkannegaraIndonesiadalam menyelesaikanancaman
terhadapnegaradalam memperkokohpersatuan denganbingkai BhinnekaTunggal Ika
4.6 Menyaji hasilanalisisstrategiyang diterapkannegaraIndonesiadalam menyelesaikan
ancamanterhadapnegaradalam memperkokohpersatuanbangsa.
2
2
8. 4.8.1 Berinteraksidengantemandanoranglainberdasarkanprinsipsalingmenghormati,
danmenghargaidalamkeberagaman suku,agama,ras,budaya, dangender
2
3 3.7 Menganalisisdinamika penyelenggaraannegaradalamkonsepNKRIdankonsep
negarafederal
4.7 Menyaji hasilanalisisdinamika penyelenggaraannegaradalamkonsepNKRIdan
konsepnegara federal
4.8.2 Menyajibentuk partisipasi kewarganegaranyangmencerminkankomitmen terhadap
keutuhannasional
2
2
2
ANALISIS PROGRAM SEMESTER
SEKOLAH/MADRASAH : SMA ... MATA PELAJARAN : PKn
KELAS /SEMESTER : X / GENAP TAHUN PELAJARAN : 2015/2016
KOMPETENSI
DASAR
ALOKASI
WAKTU
(JP)
BULAN
Januari Pebruari Maret April Mei Juni
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
3.5 MengevaluasiperanIndonesiadalamhubunganInternasional
6 V
4.5 Menyaji hasilevaluasidari berbagaimediamassatentang
peranIndonesiadalam hubunganinternasional. 6 V
3.6 Menganalisisstrategiyang diterapkannegaraIndonesiadalam
menyelesaikanancaman terhadapnegaradalammemperkokoh
persatuandenganbingkai BhinnekaTunggalIka 6 V
4.6 Menyaji hasilanalisisstrategiyang diterapkannegaraIndonesia 6 V
9. dalam menyelesaikan ancaman terhadapnegaradalam
memperkokohpersatuanbangsa.
4.8.1 Berinteraksidengantemandanoranglainberdasarkanprinsip
salingmenghormati,danmenghargaidalamkeberagaman suku,
agama,ras, budaya, dangender
6 V
3.7 Menganalisisdinamika penyelenggaraannegaradalamkonsep
NKRI dan konsepnegara federal 6 V
4.7 Menyaji hasilanalisisdinamika penyelenggaraannegaradalam
konsepNKRI dan konsepnegara federal
6 V
4.8.2 Menyajibentukpartisipasikewarganegaranyang
mencerminkankomitmenterhadapkeutuhannasional
V