oke

1. PELATIHAN APARATUR DESA (PAD)
PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
DESA
(P3PD)
PB.8. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
DESA
DIREKTORAT JENDERAL BINA
PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. DISKRIPSI SINGKAT
Data dan informasi desa merupakan gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar
keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta
perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa. Dalam hal pengelolaan data dan informasi
ini, diatur dalam Permendagri No. 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil
Desa dan Kelurahan.
SUB POKOK BAHASAN
1. Kebijakan Pengelolaan Data Dan Informasi Desa
2. Pengumpulan, Pengolahan, Dan Publikasi Data Dan Informasi Profil Desa
3. Pendayagunaan Data Dan Informasi Profil Desa
TUJUAN POKOK BAHASAN
Setelah penyajian SPB ini, diharapkan peserta dapat :
1) Memahami kebijakan pengelolaan data dan informasi desa;
2) Memahami proses pengumpulan, pengelolaan, dan publikasi data profil desa;
3) Memahami Pendayagunaan Data Dan Informasi Profil Desa
WAKTU: 3 JAM PELAJARAN @ 45 MENIT = 135 MENIT

3. SPB 8.1
Kebijakan Pengelolaan Data Dan Informasi Desa
DESKRIPSI SINGKAT:
Data dan informasi desa merupakan gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang
meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia,
kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan
yang dihadapi desa. Dalam hal pengelolaan data dan informasi ini, diatur dalam
Permendagri No. 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan
Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS:
Setelah penyajian SPB ini, diharapkan peserta dapat Menjelaskan kebijakan dan regulasi
pemerintah terkait pengelolaan data dan informasi desa.
WAKTU: 1 JAM PELAJARAN @ 45 MENIT = 45 MENIT

4. Kebijakan Pengelolaan Data Dan Informasi Desa
• Dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan
yang akurat, komprehensif dan integral, perlu disusun data profil Desa dan Kelurahan dimana data
profil Desa dan Kelurahan perlu didayagunakan untuk mendorong perkembangan Desa dan
Kelurahan swadaya dan swakarya menjadi Desa dan Kelurahan swasembada.
• Dalam mendukung ketersediaan data dan informasi di desa dan kelurahan data pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan
dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.Profil desa memuat berbagai data informasi
tentang kondisi desa meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan
yang ada di desa.
• Fungsi data prodeskel ini adalah Sebagai data dukung dalam perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, kemasyarakatan, pelayanan publik serta penanggulangan kemiskinan, dalam
pelaksanaannya dilakukan melalui 3 (tiga) bentuk kegiatan yaitu :

5. Beberapa Pengertian Dalam Profil Desa / Kelurahan
Dalam Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan ini yang
dimaksud dengan ;
⮚ Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh Tentang karakter Desa dan Kelurahan yang meliputi data
dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta
perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa dan Kelurahan.
⮚ Penyusunan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil Desa dan Kelurahan yang
meliputi data dasar keluarga, data potensi Desa dan Kelurahan serta tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan.
⮚ Pendayagunaan adalah berbagai upaya memanfaatkan data dasar keluarga, data potensi Desa dan Kelurahan
serta tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan dalam system perencanaan dan evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
⮚ Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari
sumbernya yang dapat memberikan gambaran Tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
⮚ Pendataan adalah kegiatan pengumpulan fakta dan informasi melalui pengisian daftar isian data dasar keluarga,
potensi Desa dan Kelurahan serta tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan.
⮚ Potensi Desa dan Kelurahan adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh Desa dan
Kelurahan baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk
mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.

6. Dasar Hukum
Dasar hukum yang berkaitan dengan Profil desa dan Kelurahan ini adalah sebagai berikut ;
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan
Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Monografi Desa dan
Kelurahan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan
Desa dan Kelurahan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun
2016 Tentang Indeks Desa Membangun
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun
2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi
10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun
2021 Tentang Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi