SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
PROFIL
BPDASHL BONE BOLANGO
Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL)
merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan daerah aliran
sungai dan hutan lindung yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai
dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH) Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan. BPDASHL membantu Ditjen PDASRH dalam
mengoptimalkan tugas pelayanan pembangunan bidang pengelolaan
daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan di daerah.
Berdasarkan Pasal 183 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Ditjen PDASRH mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya
dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan.
BPDASHL & BPTH
STRUKTUR ORGANISASI
BPDASHL BONE BOLANGO
Tugas dan Fungsi BPDASHL
(Peraturan Menteri LHK Nomor P.10/Menlhk/Setjen/ OTL.0/1/2016)
Fungsi :
• Penyusunan rencana pengelolaan DAS dan HL
• Penyusunan RTk RHL
• Penyusunan dan penyajian informasi DAS dan HL
• Pengembangan model pengelolaan DAS dan HL
• Pelaksanaan RHL serta konservasi tanah
• Bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reklamasi hutan
• Bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi kerusakan perairan darat
• Pengembangan kelembagaan dan kemitraan
• Pemantauan dan eval. pengelolaan DAS dan HL
• Pelaksanaan urusan TU dan rumah tangga Balai
Tugas : Melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan
lahan serta konservasi tanah, pengembangan kelembagaan, pengendalian
kerusakan perairan darat, dan evaluasi pengelolaan DAS dan Hutan Lindung
KONDISI SDM
No Jabatan S-2 S-1 D-3 SLTA Jumlah
A PNS
1 Kepala Balai 1 - - - 1
2 Eselon IV 2 1 - - 3
3 Fungsional PEH 1 4 1 2 8
4 Fungsional Umum 1 4 - 6 11
Jumlah PNS 5 9 1 8 23
B Non PNS
1 Staf Kantor 2 18 3 5 28
2 Satpam - - 1 5 6
3 Pengemudi - - - 1 1
4 Persemaian Permanen - 3 - 5 8
Jumlah Non PNS 2 21 4 16 43
Jumlah 7 30 5 24 66
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
No Jabatan IV III II I Jumlah
A PNS
1 Kepala Balai 1 - - - 1
2 Eselon IV 1 2 - - 3
3 Fungsional PEH - 6 2 - 8
4 Fungsional Umum - 8 3 - 11
Jumlah PNS 2 16 5 - 23
B Non PNS
1 Staf Kantor - 20 8 - 28
2 Satpam - - 6 - 6
3 Pengemudi - - 1 - 1
4 Persemaian Permanen - 3 5 - 8
Jumlah Non PNS - 23 20 - 43
Jumlah 2 39 25 - 66
BERDASARKAN GOLONGAN
Tanggal 1 Desember 2021 : Pensiun 1 orang
Luas wilayah : 1.235.128 Ha
Jumlah DAS : 520 DAS
Luas Lahan Kritis : 332.298 Ha (26,9 % dari luas wilayah)
Luas Lahan Kritis
No Kabupaten/Kota Dalam Kawasan
(Ha)
Luar Kawasan
(Ha)
Jumlah
1 Kab. Gorontalo 46.141 54.322 100.463
2 Kota Gorontalo 389 2.278 2.667
3 Kab. Gorontalo Utara 28.202 28.895 57.097
4 Kab. Bone Bolango 17.184 32.528 49.711
5 Kab. Boalemo 23.852 45.691 69.543
6 Kab. Pohuwato 24.679 28.139 52.818
Jumlah 140.446 191.852 332.298
O D U O L O

More Related Content

What's hot

Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum AdatPedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum AdatRyadhi EthniCitizen
 
Dinas pemberdayaan masy, desa, ppa
Dinas pemberdayaan masy, desa, ppaDinas pemberdayaan masy, desa, ppa
Dinas pemberdayaan masy, desa, ppapandirambo900
 
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSPTeknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSPinfosanitasi
 
PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 31 TAHUN 2008
PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 31 TAHUN  2008PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 31 TAHUN  2008
PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 31 TAHUN 2008Trisno Setiawan
 
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018Husnul Abidin,S.H.,M.Kn.
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)syukriyabdullah
 
Produk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahProduk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahArdi Susanto
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Sistem Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Mendukung Program PPSP
Sistem Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Mendukung Program PPSPSistem Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Mendukung Program PPSP
Sistem Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Mendukung Program PPSPinfosanitasi
 
Investasi SDA di Indonesia
Investasi SDA di IndonesiaInvestasi SDA di Indonesia
Investasi SDA di Indonesia01112015
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis SpasialPemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis SpasialJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Joy Irman
 
Standar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan BupatiStandar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan BupatiArdi Susanto
 

What's hot (16)

8. sipkp untuk satu data
8. sipkp untuk satu data8. sipkp untuk satu data
8. sipkp untuk satu data
 
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum AdatPedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
 
Dinas pemberdayaan masy, desa, ppa
Dinas pemberdayaan masy, desa, ppaDinas pemberdayaan masy, desa, ppa
Dinas pemberdayaan masy, desa, ppa
 
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSPTeknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP
 
PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 31 TAHUN 2008
PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 31 TAHUN  2008PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 31 TAHUN  2008
PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 31 TAHUN 2008
 
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
 
Produk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahProduk Hukum Daerah
Produk Hukum Daerah
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Permen no.45 th_2016_1
Permen no.45 th_2016_1Permen no.45 th_2016_1
Permen no.45 th_2016_1
 
Sistem Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Mendukung Program PPSP
Sistem Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Mendukung Program PPSPSistem Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Mendukung Program PPSP
Sistem Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Mendukung Program PPSP
 
Investasi SDA di Indonesia
Investasi SDA di IndonesiaInvestasi SDA di Indonesia
Investasi SDA di Indonesia
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
 
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis SpasialPemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
 
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
 
Standar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan BupatiStandar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan Bupati
 

Similar to Profil bpdashl bone bolango

Permen_Kehutanan_P.8Tahun2013_pedoman_pkbng_phutanan_masy_pdesa_bbasis_konser...
Permen_Kehutanan_P.8Tahun2013_pedoman_pkbng_phutanan_masy_pdesa_bbasis_konser...Permen_Kehutanan_P.8Tahun2013_pedoman_pkbng_phutanan_masy_pdesa_bbasis_konser...
Permen_Kehutanan_P.8Tahun2013_pedoman_pkbng_phutanan_masy_pdesa_bbasis_konser...Pipiet Noorch
 
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011Arief Budiman
 
Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANAN
Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANANTupoksi jabatan DINAS KEHUTANAN
Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANANJhon Blora
 
Pedoman penyusunan rppl hok
Pedoman penyusunan rppl hokPedoman penyusunan rppl hok
Pedoman penyusunan rppl hokseptisia_rima
 
Rendahnya pendaftaran tanah di perbatasan.pptx
Rendahnya pendaftaran tanah di perbatasan.pptxRendahnya pendaftaran tanah di perbatasan.pptx
Rendahnya pendaftaran tanah di perbatasan.pptxIndraGumilar9
 
Draft plpbk wonorejo 280315 edit
Draft plpbk wonorejo 280315 editDraft plpbk wonorejo 280315 edit
Draft plpbk wonorejo 280315 editFiko Pradana
 
Kebijakan Distribusi Kepegawaian sesuai UU No. 23 Tahun 2014
Kebijakan Distribusi Kepegawaian sesuai UU No. 23 Tahun 2014Kebijakan Distribusi Kepegawaian sesuai UU No. 23 Tahun 2014
Kebijakan Distribusi Kepegawaian sesuai UU No. 23 Tahun 201401112015
 
POA 2013 PKM LUMBANG
POA 2013 PKM LUMBANGPOA 2013 PKM LUMBANG
POA 2013 PKM LUMBANGtaufans32
 
sinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruang
sinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruangsinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruang
sinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruangoswar mungkasa
 
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan RuangSinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan RuangOswar Mungkasa
 
Rtrw Kab sigi 21_2012
Rtrw Kab sigi 21_2012Rtrw Kab sigi 21_2012
Rtrw Kab sigi 21_2012Aidil Fitrah
 
P41 2010 programa penyuluhan kehutanan
P41 2010 programa penyuluhan kehutananP41 2010 programa penyuluhan kehutanan
P41 2010 programa penyuluhan kehutananJhon Blora
 
Riviu renstra 2017
Riviu renstra 2017Riviu renstra 2017
Riviu renstra 2017heli supardi
 
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi Banten
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi BantenProgres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi Banten
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi BantenMassaputro Delly TP
 
rakornis 2021 final 1.pptx
rakornis 2021 final 1.pptxrakornis 2021 final 1.pptx
rakornis 2021 final 1.pptxAjieArief1
 

Similar to Profil bpdashl bone bolango (20)

Permen_Kehutanan_P.8Tahun2013_pedoman_pkbng_phutanan_masy_pdesa_bbasis_konser...
Permen_Kehutanan_P.8Tahun2013_pedoman_pkbng_phutanan_masy_pdesa_bbasis_konser...Permen_Kehutanan_P.8Tahun2013_pedoman_pkbng_phutanan_masy_pdesa_bbasis_konser...
Permen_Kehutanan_P.8Tahun2013_pedoman_pkbng_phutanan_masy_pdesa_bbasis_konser...
 
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
 
Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANAN
Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANANTupoksi jabatan DINAS KEHUTANAN
Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANAN
 
Pedoman penyusunan rppl hok
Pedoman penyusunan rppl hokPedoman penyusunan rppl hok
Pedoman penyusunan rppl hok
 
Rendahnya pendaftaran tanah di perbatasan.pptx
Rendahnya pendaftaran tanah di perbatasan.pptxRendahnya pendaftaran tanah di perbatasan.pptx
Rendahnya pendaftaran tanah di perbatasan.pptx
 
Draft plpbk wonorejo 280315 edit
Draft plpbk wonorejo 280315 editDraft plpbk wonorejo 280315 edit
Draft plpbk wonorejo 280315 edit
 
Kebijakan Distribusi Kepegawaian sesuai UU No. 23 Tahun 2014
Kebijakan Distribusi Kepegawaian sesuai UU No. 23 Tahun 2014Kebijakan Distribusi Kepegawaian sesuai UU No. 23 Tahun 2014
Kebijakan Distribusi Kepegawaian sesuai UU No. 23 Tahun 2014
 
P12 2011 0
P12 2011 0P12 2011 0
P12 2011 0
 
POA 2013 PKM LUMBANG
POA 2013 PKM LUMBANGPOA 2013 PKM LUMBANG
POA 2013 PKM LUMBANG
 
sinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruang
sinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruangsinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruang
sinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruang
 
6.perencanaan rhl
6.perencanaan rhl6.perencanaan rhl
6.perencanaan rhl
 
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan RuangSinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
 
Rtrw Kab sigi 21_2012
Rtrw Kab sigi 21_2012Rtrw Kab sigi 21_2012
Rtrw Kab sigi 21_2012
 
P41 2010 programa penyuluhan kehutanan
P41 2010 programa penyuluhan kehutananP41 2010 programa penyuluhan kehutanan
P41 2010 programa penyuluhan kehutanan
 
Kak fs infrastruktur
Kak fs infrastrukturKak fs infrastruktur
Kak fs infrastruktur
 
Riviu renstra 2017
Riviu renstra 2017Riviu renstra 2017
Riviu renstra 2017
 
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi Banten
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi BantenProgres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi Banten
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi Banten
 
Kerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerjaKerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerja
 
rakornis 2021 final 1.pptx
rakornis 2021 final 1.pptxrakornis 2021 final 1.pptx
rakornis 2021 final 1.pptx
 
Laphir balai 2021.pdf
Laphir balai 2021.pdfLaphir balai 2021.pdf
Laphir balai 2021.pdf
 

More from BPDASHL Bone Bolango

BKTA Dam Penahan Kab. Gorontalo 2020
BKTA Dam Penahan Kab. Gorontalo 2020BKTA Dam Penahan Kab. Gorontalo 2020
BKTA Dam Penahan Kab. Gorontalo 2020BPDASHL Bone Bolango
 
BKTA - Dam Penahan Kab. Bone Bolango
BKTA - Dam Penahan Kab. Bone BolangoBKTA - Dam Penahan Kab. Bone Bolango
BKTA - Dam Penahan Kab. Bone BolangoBPDASHL Bone Bolango
 
BKTA - Gully Plug Kab. Bone Bolango 2020
BKTA - Gully Plug Kab. Bone Bolango 2020BKTA - Gully Plug Kab. Bone Bolango 2020
BKTA - Gully Plug Kab. Bone Bolango 2020BPDASHL Bone Bolango
 
Pen Mangrove Kab. Pohuwato Tahun 2020
Pen Mangrove Kab.  Pohuwato Tahun 2020Pen Mangrove Kab.  Pohuwato Tahun 2020
Pen Mangrove Kab. Pohuwato Tahun 2020BPDASHL Bone Bolango
 
Pen mangrove kab. gorontalo utara tahun 2020
Pen mangrove kab. gorontalo utara tahun 2020Pen mangrove kab. gorontalo utara tahun 2020
Pen mangrove kab. gorontalo utara tahun 2020BPDASHL Bone Bolango
 
RHL 2020 - Pen Mangrove Kab. Boalemo
RHL 2020 - Pen Mangrove Kab. BoalemoRHL 2020 - Pen Mangrove Kab. Boalemo
RHL 2020 - Pen Mangrove Kab. BoalemoBPDASHL Bone Bolango
 

More from BPDASHL Bone Bolango (9)

Profil BPDASHL Bone Bolango
Profil BPDASHL Bone BolangoProfil BPDASHL Bone Bolango
Profil BPDASHL Bone Bolango
 
BKTA Dam Penahan Kab. Gorontalo 2020
BKTA Dam Penahan Kab. Gorontalo 2020BKTA Dam Penahan Kab. Gorontalo 2020
BKTA Dam Penahan Kab. Gorontalo 2020
 
BKTA - Dam Penahan Kab. Bone Bolango
BKTA - Dam Penahan Kab. Bone BolangoBKTA - Dam Penahan Kab. Bone Bolango
BKTA - Dam Penahan Kab. Bone Bolango
 
BKTA Gully Plug Kab. Gorut
BKTA Gully Plug Kab. GorutBKTA Gully Plug Kab. Gorut
BKTA Gully Plug Kab. Gorut
 
BKTA - Gully Plug Kab. Gorontalo
BKTA - Gully Plug Kab. Gorontalo BKTA - Gully Plug Kab. Gorontalo
BKTA - Gully Plug Kab. Gorontalo
 
BKTA - Gully Plug Kab. Bone Bolango 2020
BKTA - Gully Plug Kab. Bone Bolango 2020BKTA - Gully Plug Kab. Bone Bolango 2020
BKTA - Gully Plug Kab. Bone Bolango 2020
 
Pen Mangrove Kab. Pohuwato Tahun 2020
Pen Mangrove Kab.  Pohuwato Tahun 2020Pen Mangrove Kab.  Pohuwato Tahun 2020
Pen Mangrove Kab. Pohuwato Tahun 2020
 
Pen mangrove kab. gorontalo utara tahun 2020
Pen mangrove kab. gorontalo utara tahun 2020Pen mangrove kab. gorontalo utara tahun 2020
Pen mangrove kab. gorontalo utara tahun 2020
 
RHL 2020 - Pen Mangrove Kab. Boalemo
RHL 2020 - Pen Mangrove Kab. BoalemoRHL 2020 - Pen Mangrove Kab. Boalemo
RHL 2020 - Pen Mangrove Kab. Boalemo
 

Recently uploaded

PENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptx
PENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptxPENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptx
PENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptxheru687292
 
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxMenggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxImahMagwa
 
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxzidanlbs25
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxrikosyahputra0173
 
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfGeologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfAuliaAulia63
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxmariaboisala21
 
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Shary Armonitha
 

Recently uploaded (7)

PENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptx
PENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptxPENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptx
PENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptx
 
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxMenggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
 
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
 
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfGeologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
 
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
 

Profil bpdashl bone bolango

  • 2. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. BPDASHL membantu Ditjen PDASRH dalam mengoptimalkan tugas pelayanan pembangunan bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan di daerah. Berdasarkan Pasal 183 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen PDASRH mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan.
  • 5. Tugas dan Fungsi BPDASHL (Peraturan Menteri LHK Nomor P.10/Menlhk/Setjen/ OTL.0/1/2016) Fungsi : • Penyusunan rencana pengelolaan DAS dan HL • Penyusunan RTk RHL • Penyusunan dan penyajian informasi DAS dan HL • Pengembangan model pengelolaan DAS dan HL • Pelaksanaan RHL serta konservasi tanah • Bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reklamasi hutan • Bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi kerusakan perairan darat • Pengembangan kelembagaan dan kemitraan • Pemantauan dan eval. pengelolaan DAS dan HL • Pelaksanaan urusan TU dan rumah tangga Balai Tugas : Melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah, pengembangan kelembagaan, pengendalian kerusakan perairan darat, dan evaluasi pengelolaan DAS dan Hutan Lindung
  • 6. KONDISI SDM No Jabatan S-2 S-1 D-3 SLTA Jumlah A PNS 1 Kepala Balai 1 - - - 1 2 Eselon IV 2 1 - - 3 3 Fungsional PEH 1 4 1 2 8 4 Fungsional Umum 1 4 - 6 11 Jumlah PNS 5 9 1 8 23 B Non PNS 1 Staf Kantor 2 18 3 5 28 2 Satpam - - 1 5 6 3 Pengemudi - - - 1 1 4 Persemaian Permanen - 3 - 5 8 Jumlah Non PNS 2 21 4 16 43 Jumlah 7 30 5 24 66 BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
  • 7. No Jabatan IV III II I Jumlah A PNS 1 Kepala Balai 1 - - - 1 2 Eselon IV 1 2 - - 3 3 Fungsional PEH - 6 2 - 8 4 Fungsional Umum - 8 3 - 11 Jumlah PNS 2 16 5 - 23 B Non PNS 1 Staf Kantor - 20 8 - 28 2 Satpam - - 6 - 6 3 Pengemudi - - 1 - 1 4 Persemaian Permanen - 3 5 - 8 Jumlah Non PNS - 23 20 - 43 Jumlah 2 39 25 - 66 BERDASARKAN GOLONGAN Tanggal 1 Desember 2021 : Pensiun 1 orang
  • 8. Luas wilayah : 1.235.128 Ha Jumlah DAS : 520 DAS Luas Lahan Kritis : 332.298 Ha (26,9 % dari luas wilayah)
  • 9. Luas Lahan Kritis No Kabupaten/Kota Dalam Kawasan (Ha) Luar Kawasan (Ha) Jumlah 1 Kab. Gorontalo 46.141 54.322 100.463 2 Kota Gorontalo 389 2.278 2.667 3 Kab. Gorontalo Utara 28.202 28.895 57.097 4 Kab. Bone Bolango 17.184 32.528 49.711 5 Kab. Boalemo 23.852 45.691 69.543 6 Kab. Pohuwato 24.679 28.139 52.818 Jumlah 140.446 191.852 332.298
  • 10. O D U O L O