Dokumen tersebut membahas masalah ketidakadilan ekonomi dan kesenjangan sosial di Indonesia, dengan menyebutnya sebagai "bom waktu" yang berpotensi memicu konflik sosial. Dokumen tersebut menganalisis penyebab historis dan kontemporer dari ketidakadilan ekonomi, serta memberikan beberapa saran untuk mengatasinya, seperti perlunya campur tangan negara, kebijakan khusus untuk usaha kecil dan menengah, serta

3. Kemiskinan masih mencengkram sebagian besar masyarakat Papua
(sumber gambar Google, 7/8/2013)

5. Gambaran Kemajuan Jakarta, pusat Bisnis Indonesia, (Sumber Google, 7/8/2013)

7. Mantan Wakil Presiden RI H. Muhammad Jusuf Kalla
ketika berbicara sebagai tuan rumah dalam buka puasa
dengan keluarga besar Korps Alumni Himpunan
Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta (20/7/2013)
menggambarkan bahaya Indonesia sedang dihadapi
yang disebutnya sebagai “bom waktu” karena ekonomi
makin pincang.
Beliau mengemukakan berbagai fenomena kepincangan
ekonomi yang terjadi di masyarakat seperti di Puri
Kembangan Jakarta Barat. Beberapa hari lalu dia
diundang dan shalat di satu Masjid dikawasan tersebut.
Ketika berbincang dengan para jamaah, secara
kebetulan dia menanyakan siapa pemilik rumah-rumah
mewah di kawasan itu, para jamaah spontan
mengatakan 90 persen pemiliknya non Muslim.

8. Hal serupa terjadi di kawasan elit di Pondok Indah
Jakarta Selatan, JK mengemukakan bahwa dulu para
pemilik rumah di kawasan itu banyak dimiliki
golongan Muslim, kini mulai berkurang karena
dijual dan yang mampu membeli golongan lain.
Sementara para pejabat tidak berani membeli
rumah mewah takut diusut KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi).
Saya kemukakan masalah tersebut untuk
direnungkan pada saat mayoritas bangsa Indonesia
melaksanakan puasa ramadhan 1434 H. Semoga
puasa ramadhan memberi motivasi, semangat dan
dorongan untuk bersama-sama mengatasi masalah
besar yang dihadapi bangsa Indonesia.

9. Wujudkan Keadilan
Sebagai sosiolog saya harus kemukakan fenomena ketidak-
adilan dalam ekonomi dalam upaya mencari dan menemukan
keadilan dalam bidang ekonomi. Setidaknya ada lima alasan
yang mendasari pengungkapan masalah tersebut. Pertama,
sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada seluruh
rakyat Indonesia dan kepada Tuhan untuk mewujudkan
keadilan ekonomi.
Kedua, untuk mengingatkan kembali bahwa bangsa Indonesia
menghadapi bahaya dan merupakan bom waktu yang
sewaktu-waktu bisa meledak jika masalah ketidak-adilan
ekonomi tidak ada upaya untuk mengatasinya.
Ketiga, makin lama masalah ketidak-adilan ekonomi dibiarkan
akan semakin mengundang kecemburuan dan kebencian
sosial terhadap sesama anak bangsa Indonesia.

10. Keempat, ketidak-adilan ekonomi dapat meletupkan
isu “SARA (Suku, Agama dan Ras) yang melahirkan
keresahan sosial yang berujung pertentangan dan
konflik antar umat beragama.
Kelima, bisa menjadi bom waktu yang memicu revolusi
sosial jika hal ini dibiarkan karena berkaitan erat
dengan ketidak-adilan ekonomi di masyarakat.
Oleh karena itu, isu keeadilan ekonomi ekonomi harus
disuarakan. Tujuannya bukan untuk mengobarkan
kebencian antar umat beragama, justru untuk
mewujudkan perdamaian abadi antar sesama warga
beragama di Indonesia.
Penyebab dan Pemecahannya
Telah banyak dikemukakan penyebab ketidak-adilan
ekonomi di Indonesia. Untuk menyegarkan ingatan,
saya kemukakan kembali ketidak-adilan ekonomi di
Indonesia.

11. Pertama, sejak zama penjajahan , etnis Tionghoa diberi tempat
sebagai pedagang perantara, menengah dan kecil. Ditambah
dengan spirit dan budaya perantau, mereka bisa beradaptasi dan
akhirnya sangat unggul . Apalagi pribumi sebagai penduduk asli
telah diposisikan sebagai petani, buruh, dan pegawai. Setelah
merdeka posisi itu diteruskan dan mereka mengisi posisi tentara,
polisi , selain pegawai, petani, nelayan, buruh dan sebagainya.
Kedua, sesudah Indonesia merdeka, posisi golongan Eropa yang
menempati sebagai pedagang besar, diisi oleh etnis Tionghoa,
sehingga pedagang besar, menengah dan kecil dipegang oleh
mereka.
Ketiga, zaman Orde Baru, di mana Indonesia mulai melaksanakan
pembangunan, pemerintahan Presiden Soeharto, bekerjasama
dengan golongan etnis Tionghoa untuk melaksanakan
pembangunan. Motifnya, pertama, mereka yang lebih siap
berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Kedua, etnis
Tionghoa dijadikan sapi perah untuk mencari uang bagi para
pejabat. Ketiga, ada motif untuk mencegah bangkitnya kelas
pribumi dalam bidang ekonomi, khawatir kalau sudah kuat
ekonomi akan terlibat politik.

12. Keempat, setelah terjadi kerusuhan 1998, banyak dari golongan
etnis Tionghoa lari keluar negeri dengan membawa uang mereka.
Sesudah situasi politik dan keamanan mulai aman, mereka kembali
ke Indonesia. Orde Reformasi, melahirkan liberalisasi dibidang
ekonomi dan politik, sehingga mereka yang sudah kaya semakin
kaya. Sementara kaum pribumi semakin marjinal. karena dalam
liberalisasi ekonomi dan politik, yang berkuasa adalah pemilik
modal (uang).
Kelima, dalam Orde Reformasi, kekuasaan Negara diminimalisir,
sementara yang tampil mengambil peranan dalam pembangunan
adalah masyarakat. Mereka yang bisa berperan dalam
pembangunan adalah yang memiliki kekuasaan ekonomi
(pemodal).
Pemecahan masalah
Ketidak-adilan ekonomi yang melahirkan kepincangan ekonomi di
Indonesia, suka tidak suka harus diatasi dan dipecahkan.
Setidaknya ada lima solusi pemecahan. Pertama, Negara harus
hadir untuk mengatasi dan memecahkan ketidak-adilan ekonomi
yang dialami mayoritas bangsa Indonesia.

13. Kedua, mesti ada pemihakan (special treatment)
kepada pengusaha baru (pemula), PKL dan pengusaha
lemah, dalam bidang pemasaran, permodalan, tempat
berusaha, legalitas usaha, pendidikan, pembinaan, dan
pengawasan.
Ketiga, harus ada konsensus nasional untuk mengatasi
ketidak-adilan ekonomi yang diperkuat dengan undang-
undangan atau keputusan Presiden (Keppres).
Keempat, harus ada kemauan dan keberanian politik
dari penguasa untuk mengatasi dan memecahkan
ketidak-adilan ekonomi di kalangan bangsa Indonesia.
Kelima, kerjasama semua kekuatan politik, pelaku
ekonomi dan masyarakat sipil (civil society) untuk
memecahkan persoalan ketidak-adilan ekonomi di
kalangan bangsa Indonesia.

14. Kesimpulan
Ketidak-adilan ekonomi yang melahirkan kepincangan
ekonomi yang luar biasa di Indonesia tidak boleh
dibiarkan karena sangat berbahaya dan merupakan
“bom waktu” yang berpotensi melahirkan revolusi
sosial.
Untuk mencegah terjadinya bahaya yang dapat
memporak-porandakan Indonesia, maka keadilan
ekonomi untuk mengatasi kepincangan ekonomi di
Indonesia harus menjadi kesadaran bersama. Selain
itu, harus ditumbuhkan kemauan, semangat dan
komitmen bersama untuk memecahkan masalah
ketidak-adilan ekonomi yang sedang dihadapi bangsa
Indonesia.

15. Disamping itu, sangat penting terus ditumbuh-kembangkan
keberanian dan kemauan politik Presiden RI dan seluruh
kekuatan bangsa Indonesia untuk bersama-sama mengatasi
masalah ketidak-adilan ekonomi yang melahirkan
kepincangan ekonomi yang luar biasa.
Terakhir, diharapkan lahir pemimpin baru Indonesia dari
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang gagah berani
mengatasi masalah ketidak-adilan ekonomi dan kepincangan
ekonomi Indonesia untuk mewujudkan tujuan Indonesia
merdeka yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.
Semoga tulisan ini memberi pencerahan, penyadaran dan
pencerdasan untuk menyelamatkan seluruh bangsa
Indonesia.
Jakarta, 11 Ramadhan 1434 H/21 Juli 2013