Dokumen tersebut memberikan panduan langkah-langkah proses transaksi komitmen dan pembayaran kontraktual di sistem aplikasi SAKTI meliputi perekaman supplier, kontrak, SPP, validasi SPP, ADK SPP, perekaman SPM, validasi SPM, ADK SPM, dan pencatatan SP2D oleh berbagai peran pengguna seperti operator komitmen, PPK, operator pembayaran, dan PPSPM.
Makalah ini membahas tentang pengawasan pembayaran pajak dan peraturan terkait di Indonesia. Pemerintah melakukan pengawasan pembayaran pajak Wajib Pajak untuk memastikan kepatuhan dan meningkatkan penerimaan negara. Pengawasan mencakup pemantauan pembayaran rutin, bimbingan, himbauan, dan tindak lanjut berupa surat tagihan pajak atau pemeriksaan. Dasar hukum pengawasan tersebut diatur
Dokumen tersebut menjelaskan proses siklus perekaman uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP) di pemerintahan, meliputi informasi umum tentang UP dan GUP, alur proses perekaman UP dan GUP mulai dari pencatatan penerimaan SP2D, pengambilan tunai, pencatatan penerimaan barang, pencatatan perintah bayar, pembuatan kuitansi, SPP dan SPM.
Makalah ini membahas tentang pengawasan pembayaran pajak dan peraturan terkait di Indonesia. Pemerintah melakukan pengawasan pembayaran pajak Wajib Pajak untuk memastikan kepatuhan dan meningkatkan penerimaan negara. Pengawasan mencakup pemantauan pembayaran rutin, bimbingan, himbauan, dan tindak lanjut berupa surat tagihan pajak atau pemeriksaan. Dasar hukum pengawasan tersebut diatur
Dokumen tersebut menjelaskan proses siklus perekaman uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP) di pemerintahan, meliputi informasi umum tentang UP dan GUP, alur proses perekaman UP dan GUP mulai dari pencatatan penerimaan SP2D, pengambilan tunai, pencatatan penerimaan barang, pencatatan perintah bayar, pembuatan kuitansi, SPP dan SPM.
Dokumen tersebut merupakan exposure draft revisi PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Exposure draft ini merevisi PSAK 2 edisi 1994 dan mengadopsi IAS 7 tentang Laporan Arus Kas. Exposure draft ini meminta tanggapan terkait ketentuan transisi, tanggal efektif, dan perbedaan pengaturan antara PSAK 2 lama dengan yang direvisi.
Read me: Manual silabi modul bendahara pengeluaranErny Anggrahini
Manual aplikasi Silabi modul Bendahara Pengeluaran memberikan panduan tentang cara installasi dan pengaturan aplikasi untuk bendahara pengeluaran, termasuk pembuatan user, pengaturan referensi, dan pencatatan berbagai transaksi seperti SP2D, saldo awal, kuitansi, pajak, dan transaksi lainnya.
Laporan ini berisi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2009. Pemeriksaan menemukan beberapa kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan, antara lain belanja yang belum diverifikasi, partai politik belum menyerahkan laporan penggunaan dana, dan ketidakwajaran penyajian aset. BPK RI menyarankan tind
Intelligence Payroll adalah solusi aplikasi untuk manajemen payroll dan kewajiban perpajakan yang dikembangkan oleh Indoglobal Solution. Aplikasi ini memiliki fitur-fitur untuk menghitung pajak penghasilan pegawai, membuat laporan gaji dan pajak, serta alat bantu untuk memudahkan pemenuhan kewajiban pelaporan pajak perusahaan. Intelligence Payroll diimplementasikan melalui 6 tahap untuk menyesuaikan kebutuhan perusahaan
Kab. Bogor - Darmawan Park - LS Revision - 16.06.23.pptxKarnopaChandra
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan laporan yang wajib disampaikan pelaku usaha mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi. LKPM harus disampaikan secara berkala sesuai dengan ukuran modal dan periode pelaporan melalui sistem online single submission (OSS). LKPM terdiri atas tahap konstruksi dan tahap produksi yang mencakup pengisian data realisasi, tenaga kerja, dan permasalahan.
Dokumen tersebut membahas pengenalan dan persiapan penggunaan Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk satuan kerja non-piloting, mencakup penjelasan mengenai modul-modul SAKTI dan proses pendaftaran pengguna.
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.docxZukét Printing
Makalah ini membahas tentang ketentuan dan tata cara perpajakan di Indonesia. Terdiri dari pengertian SPT, jenis formulir pelaporan, jenis surat ketetapan pajak, dan jenis perpajakan menurut UU.
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlineAhmad Abdul Haq
SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mencakup sistem perencanaan, tagihan, dan pelaporan PNBP. Sistem ini mempermudah proses pembayaran dan penyetoran PNBP secara elektronik dengan penerbitan kode tagihan.
Laporan keuangan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli untuk tahun 2020 menunjukkan pendapatan sebesar Rp2,45 miliar dengan rugi bersih Rp179,79 juta. Aset meningkat menjadi Rp2,53 miliar terutama karena kenaikan piutang usaha dan persediaan, sedangkan ekuitas turun menjadi Rp2,18 miliar akibat rugi tahun berjalan.
BPK RI telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2009. Pemeriksaan menemukan beberapa kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk pengelolaan aset tetap yang belum tertib, penyertaan modal yang belum ditetapkan dengan perda, ketekoran kas di beberapa instansi, dan penyalahgunaan anggaran belanja sosial.
Dokumen tersebut merupakan exposure draft revisi PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Exposure draft ini merevisi PSAK 2 edisi 1994 dan mengadopsi IAS 7 tentang Laporan Arus Kas. Exposure draft ini meminta tanggapan terkait ketentuan transisi, tanggal efektif, dan perbedaan pengaturan antara PSAK 2 lama dengan yang direvisi.
Read me: Manual silabi modul bendahara pengeluaranErny Anggrahini
Manual aplikasi Silabi modul Bendahara Pengeluaran memberikan panduan tentang cara installasi dan pengaturan aplikasi untuk bendahara pengeluaran, termasuk pembuatan user, pengaturan referensi, dan pencatatan berbagai transaksi seperti SP2D, saldo awal, kuitansi, pajak, dan transaksi lainnya.
Laporan ini berisi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2009. Pemeriksaan menemukan beberapa kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan, antara lain belanja yang belum diverifikasi, partai politik belum menyerahkan laporan penggunaan dana, dan ketidakwajaran penyajian aset. BPK RI menyarankan tind
Intelligence Payroll adalah solusi aplikasi untuk manajemen payroll dan kewajiban perpajakan yang dikembangkan oleh Indoglobal Solution. Aplikasi ini memiliki fitur-fitur untuk menghitung pajak penghasilan pegawai, membuat laporan gaji dan pajak, serta alat bantu untuk memudahkan pemenuhan kewajiban pelaporan pajak perusahaan. Intelligence Payroll diimplementasikan melalui 6 tahap untuk menyesuaikan kebutuhan perusahaan
Kab. Bogor - Darmawan Park - LS Revision - 16.06.23.pptxKarnopaChandra
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan laporan yang wajib disampaikan pelaku usaha mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi. LKPM harus disampaikan secara berkala sesuai dengan ukuran modal dan periode pelaporan melalui sistem online single submission (OSS). LKPM terdiri atas tahap konstruksi dan tahap produksi yang mencakup pengisian data realisasi, tenaga kerja, dan permasalahan.
Dokumen tersebut membahas pengenalan dan persiapan penggunaan Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk satuan kerja non-piloting, mencakup penjelasan mengenai modul-modul SAKTI dan proses pendaftaran pengguna.
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.docxZukét Printing
Makalah ini membahas tentang ketentuan dan tata cara perpajakan di Indonesia. Terdiri dari pengertian SPT, jenis formulir pelaporan, jenis surat ketetapan pajak, dan jenis perpajakan menurut UU.
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlineAhmad Abdul Haq
SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mencakup sistem perencanaan, tagihan, dan pelaporan PNBP. Sistem ini mempermudah proses pembayaran dan penyetoran PNBP secara elektronik dengan penerbitan kode tagihan.
Laporan keuangan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli untuk tahun 2020 menunjukkan pendapatan sebesar Rp2,45 miliar dengan rugi bersih Rp179,79 juta. Aset meningkat menjadi Rp2,53 miliar terutama karena kenaikan piutang usaha dan persediaan, sedangkan ekuitas turun menjadi Rp2,18 miliar akibat rugi tahun berjalan.
BPK RI telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2009. Pemeriksaan menemukan beberapa kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk pengelolaan aset tetap yang belum tertib, penyertaan modal yang belum ditetapkan dengan perda, ketekoran kas di beberapa instansi, dan penyalahgunaan anggaran belanja sosial.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Setting Referensi
ADMIN BENDAHARA PPSPM
1. Mapping PPK dengan Operator
Klik Menu Administrasi >> Umum >> Jabatan >>
Mapping Operator.Pelaksanaan dan PPK.
1. Input Rekening bendahara
Klik menu Bendahara >> Referensi >>
Referensi Detail Rekening
1. Setting Segmen COA 15/16
Klik menu
Administrasi >> Umum >> COA >>
Konfigurasi Segmen COA
2. Input Data Penandatangan
Klik menu Administrasi >> Umum >>
Penandatangan >> Penandatangan dan di menu
Penandatangan Aset Persediaan
2. Input Rekening Kelompok Akun UP
Klik menu Bendahara >> Referensi >>
Referensi Kelompok Akun UP
3. Input PPK Umum
Klik menu Administrasi >> Umum >> Jabatan >>
Pejabat.
3. Input data Referensi Wajib
Pajak/Wajib Bayar
Klik menu Bendahara >> Referensi >>
Referensi Wajib Pajak/Wajib Bayar
Input minimal 3 WP yang terdiri dari 1
Bendahara
Pengeluaran, 1 Rekanan Supplier
Bendahara, 1 Rekanan Transaksi KKP
4. Input Bendaharawan
Klik menu Administrasi >> Bendahara >>
Bendaharawan
12. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
MODUL KOMITMEN
Operator Komitmen PPK
1. Login Sakti dengan role/kewenangan Operator Komitmen 6. Login Sakti dengan User PPK
2. Klik menu Komitmen -> RUH -> Pencatatan Supplier
7. Klik menu Komitmen -> pilih ADK -> pilih ADK Supplier
Interkoneksi
3. Rekam Supplier Header 8. Pilih Supplier yang akan diproses ADK-nya
4. Rekam Supplier Address 9. Masukkan kode OTP
5. Rekam Supplier Bank
10. Catat NRS otomatis/by user*
Manajemen Supplier
Perekaman Supplier Tipe 1
17. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
MODUL KOMITMEN
Operator Komitmen PPK
1. Login Sakti dengan role/kewenangan Operator Komitmen 6. Login Sakti dengan User PPK
2. Klik menu Komitmen -> RUH -> Pencatatan Supplier
7. Klik menu Komitmen -> pilih ADK -> pilih ADK Supplier
Interkoneksi
3. Rekam Supplier Header 8. Pilih Supplier yang akan diproses ADK-nya
4. Rekam Supplier Address 9. Masukkan kode OTP
5. Rekam Supplier Bank
10. Catat NRS otomatis/by user*
Perekaman Supplier Tipe 2
22. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
MODUL KOMITMEN
Operator Komitmen PPK
1. Login Sakti dengan role/kewenangan
Operator Komitmen
6. Login Sakti dengan User PPK
2. Klik menu Komitmen -> RUH -> Pencatatan
Supplier
7. Klik menu Komitmen -> pilih ADK -> pilih ADK
Supplier Interkoneksi
3. Rekam Supplier Header 8. Pilih Supplier yang akan diproses ADK-nya
4. Rekam Supplier Address 9. Masukkan kode OTP
5. Rekam Supplier Banyak Penerima
10. Catat NRS otomatis/By user*
Perekaman Supplier Tipe 6
29. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Manajemen Kontrak
MODUL KOMITMEN
Operator Komitmen PPK
1. Login Sakti dengan role/kewenangan Operator Komitmen 6. Login Sakti dengan User PPK
2. Klik menu Komitmen -> RUH -> Pencatatan Kontrak
7. Klik menu Komitmen -> pilih ADK -> pilih ADK Kontrak
Interkoneksi
3. Rekam CAN by user/otomatis 8. Pilih Data Kontrak yang akan diproses ADK-nya
4. Addendum Kontrak klik menu Komitmen RUH
Pencatatan Kontrak Ubah
9. Masukkan kode OTP
5. Rekam BAST Kontraktual
42. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Setelah pendetilan COA dihapus, maka langkah
selanjutnya bisa mengubah nilai pembayaran
termin 2 dan 3
Jika nilai pembayaran termin 2 dan 3 sudah
disesuaikan, maka silahkan mendetilkan COA
kembali dengan nilai permbayaran yang sudah
sesuai
Jika pendetilan COA sudah selesai dilakukan
kemudian ke TAB Kontrak (header) lalu klik tombol
SIMPAN
70. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
MODUL PEMBAYARAN
Operator Pembayaran PPK PPSPM
1. Login Sakti dengan role/kewenangan
Operator Pembayaran
6. Validasi SPP
Login Sakti dengan User PPK (VAL)
13. Validasi SPM
Login Sakti dengan user PPSPM
(APR)
2. Klik menu Pembayaran-> RUH
Pembayaran -> catat/ubah SPP
7. Klik menu Pembayaran-> Validasi-> Validasi
SPP
pilih SPP yg akan divalidasi
14. Klik menu Pembayaran->
Validasi-> Validasi SPM
pilih SPM yg akan divalidasi
3. Pilih jenis SPP 231 8. Pilih Tombol Setuju
15. Create ADK SPM
Klik menu Pembayaran ADK
ADK SPM OTP
4. Rekam SPP sampai dengan selesai
9. Create ADK SPP
Klik menu Pembayaran ADK ADK SPP OTP
16. Pilih Data SPM yang akan
diproses ADK-nya
5. Cetak SPP menu Pembayaran cetak
Mencetak SPP
10. Pilih Data SPP yang akan diproses ADK-nya
17. Masukkan kode OTP
12. Cetak SPM menu Pembayaran cetak
Mencetak SPM
11. Masukkan kode OTP
18. Catat SP2D
Menu Pembayaran →Catat/Upload→
Catat/Upload SP2D
Manajemen Pembayaran
Perekaman SPP LS Non BAST (Bendahara)
76. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Setelah perekaman SPP selesai
dilakukan Operator, silahkan lanjutkan
dengan Cetak SPP, Validasi SPP, Create
ADK SPP, Cetak SPM, Validasi SPM,
Create ADK SPM dan Catat SP2D Seperti
pada pembuatan SPM sebelumnya
77. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
MODUL PEMBAYARAN
Operator Pembayaran PPK PPSPM
1. Login Sakti dengan role/kewenangan
Operator Pembayaran
6. Validasi SPP
Login Sakti dengan User PPK (VAL)
13. Validasi SPM
Login Sakti dengan user PPSPM
(APR)
2. Klik menu Pembayaran-> RUH
Pembayaran -> catat/ubah SPP
7. Klik menu Pembayaran-> Validasi-> Validasi
SPP
pilih SPP yg akan divalidasi
14. Klik menu Pembayaran->
Validasi-> Validasi SPM
pilih SPM yg akan divalidasi
3. Pilih jenis SPP 237 (LS Non BAST –
Banyak Penerima)
8. Pilih Tombol Setuju
15. Create ADK SPM
Klik menu Pembayaran ADK
ADK SPM OTP
4. Rekam SPP sampai dengan selesai
9. Create ADK SPP
Klik menu Pembayaran ADK ADK SPP OTP
16. Pilih Data SPM yang akan
diproses ADK-nya
5. Cetak SPP menu Pembayaran cetak
Mencetak SPP
10. Pilih Data SPP yang akan diproses ADK-nya
17. Masukkan kode OTP
12. Cetak SPM menu Pembayaran cetak
Mencetak SPM
11. Masukkan kode OTP
18. Catat SP2D
Menu Pembayaran →Catat/Upload→
Catat/Upload SP2D
Manajemen Pembayaran
Perekaman SPP LS Non BAST (Banyak Penerima)
83. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Setelah perekaman SPP selesai
dilakukan Operator, silahkan lanjutkan
dengan Cetak SPP, Validasi SPP, Create
ADK SPP, Cetak SPM, Validasi SPM,
Create ADK SPM dan Catat SP2D Seperti
pada pembuatan SPM Kontraktual
sebelumnya
87. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Perekaman BAST Non Kontraktual
Operator Komitmen
Silahkan rekam rincian barang sejumlah yang
tertera pada latihan yaitu
1. PC Workstation (3100101007) 1 Unit @ Rp
4.200.000
2. Scanner (Universal Tester) (3030307010) 2
Unit @ Rp 1.200.00
3. Mesin Penghalus (3030106004) 2 unit @ Rp
1.200.000
4. Sepeda Motor Trail (3020105132) 1 unit @ Rp
20.000.000
5. PC Workstation (3100101007) 1 unit @ Rp
1.250.000
Sehingga total nilai uang pada rincian barang
yaitu Rp. 30.250.000
88. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Operator Komitmen
Jika perekaman BAST Non Kontraktual 1 sudah
selesai direkam silahkan lanjut rekam BAST
Non Kontraktual 2 sesuai pada contoh latihan
Data BAST Non Kontraktual 2 adalah sebagai
berikut :
Rincian Barang :
Mesin Penghitung Uang (3050102007) 1 Unit @
Rp 850.000
89. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
MODUL PEMBAYARAN
Operator Pembayaran PPK PPSPM
1. Login Sakti dengan role/kewenangan
Operator Pembayaran
6. Validasi SPP
Login Sakti dengan User PPK (VAL)
13. Validasi SPM
Login Sakti dengan user PPSPM
(APR)
2. Klik menu Pembayaran-> RUH
Pembayaran -> catat/ubah SPP
7. Klik menu Pembayaran-> Validasi-> Validasi
SPP
pilih SPP yg akan divalidasi
14. Klik menu Pembayaran->
Validasi-> Validasi SPM
pilih SPM yg akan divalidasi
3. Pilih jenis SPP 231 (BAST Non
Kontraktual)
8. Pilih Tombol Setuju
15. Create ADK SPM
Klik menu Pembayaran ADK
ADK SPM OTP
4. Rekam SPP sampai dengan selesai
9. Create ADK SPP
Klik menu Pembayaran ADK ADK SPP OTP
16. Pilih Data SPM yang akan
diproses ADK-nya
5. Cetak SPP menu Pembayaran cetak
Mencetak SPP
10. Pilih Data SPP yang akan diproses ADK-nya
17. Masukkan kode OTP
12. Cetak SPM menu Pembayaran cetak
Mencetak SPM
11. Masukkan kode OTP
18. Catat SP2D
Menu Pembayaran →Catat/Upload→
Catat/Upload SP2D
Manajemen Pembayaran
Perekaman SPP BAST Non Kontraktual
94. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Operator Pembayaran
Pastikan Akun pengeluaran sudah terisi, jika sudah
silahkan klik tombol Simpan Untuk Simpan SPP
Setelah perekaman SPP selesai dilakukan Operator, silahkan lanjutkan
dengan Cetak SPP, Validasi SPP, Create ADK SPP, Cetak SPM, Validasi SPM,
Create ADK SPM dan Catat SP2D Seperti pada pembuatan SPM Kontraktual
sebelumnya
95. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Perekaman Supplier Tipe 3
Pastikan telah melakukan perekaman Anak Satker terlebih dahulu (untuk bisa melakukan
import ADK GPP dummy. Tapi untuk pelaksanaan transaksi riil pada saat rollout
perekaman anak satker mengikuti data pada aplikasi GPP Satker)
Untuk merekam anak satker, lakukan di user ADMIN, modul Administrasi >> Umum >>
COA >> Anak Satker.
Rekam No. Anak Satker :00
Deskripsi: Anak Satker 00.
96. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Untuk membuat data supplier tipe 3 maka dilakukan dengan cara import ADK pegawai
atau melalui Import GPP terpusat
Pada kesempatan latihan kali ini menggunakan cara import ADK Pegawai. Data pegawai
silahkan download pada link https://drive.google.com/drive/folders/14A0wa6f-
E65TOZcDBxmFKsFbPhNcq5FG
99. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Operator Komitmen
MODUL KOMITMEN
Operator Komitmen PPK
1. Login Sakti dengan role/kewenangan
Operator Komitmen
6. Login Sakti dengan User PPK
2. Klik menu Komitmen -> RUH -> Pencatatan
Supplier
7. Klik menu Komitmen -> pilih ADK -> pilih ADK
Supplier Interkoneksi
3. Supplier Header sama dengan Supplier tipe 1 8. Pilih Supplier yang akan diproses ADK-nya
4. Supplier Address Tambahkan Data Tipe 3 9. Masukkan kode OTP
5. Rekam Supplier Banyak Penerima
10. Catat NRS otomatis/By user*
104. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Setelah perekaman Supplier tipe 3 selesai dilakukan
Operator, silahkan lanjutkan dengan Cetak resume supplier
oleh Operator. Kemudian dilanjutkan Pendaftaran Supplier
ke KPPN Oleh PPK dengan cara OTP. Jika pendaftaran sudah
dilakukan PPK, silahkan dilanjutkan dengan catat NRS secara
manual oleh operator. Langkah-langkah tersebut bisa dilihat
seperti pada saat melakukan perekaman supplier tipe 1, 2
dan 6 pada sesi sebelumnya.
106. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
MODUL PEMBAYARAN
Operator Pembayaran PPK PPSPM
1. Login Sakti dengan role/kewenangan
Operator Pembayaran
6. Validasi SPP
Login Sakti dengan User PPK (VAL)
13. Validasi SPM
Login Sakti dengan user PPSPM
(APR)
2. Klik menu Pembayaran-> RUH
Pembayaran -> catat/ubah SPP
7. Klik menu Pembayaran-> Validasi-> Validasi
SPP
pilih SPP yg akan divalidasi
14. Klik menu Pembayaran->
Validasi-> Validasi SPM
pilih SPM yg akan divalidasi
3. Pilih jenis SPP 211 (Gaji Induk) 8. Pilih Tombol Setuju
15. Create ADK SPM
Klik menu Pembayaran ADK
ADK SPM OTP
4. Rekam SPP sampai dengan selesai
9. Create ADK SPP
Klik menu Pembayaran ADK ADK SPP OTP
16. Pilih Data SPM yang akan
diproses ADK-nya
5. Cetak SPP menu Pembayaran cetak
Mencetak SPP
10. Pilih Data SPP yang akan diproses ADK-nya
17. Masukkan kode OTP
12. Cetak SPM menu Pembayaran cetak
Mencetak SPM
11. Masukkan kode OTP
18. Catat SP2D
Menu Pembayaran →Catat/Upload→
Catat/Upload SP2D
Manajemen Pembayaran
Perekaman SPP Gaji Induk
107. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Untuk bisa membuat SPP Gaji Induk, pastikan telah import ADK GPP. Pada latihan kali ini
data GPP yang digunakan telah disediakan oleh sistem dan berupa adk GPP dummy
Untuk pelaksanaan transaksi riil pada saat rollout, ADK GPP pada aplikasi GPP satker
sudah interkoneksi dengan GPP KPPN dan Aplikasi SAKTI. Sehingga proses import adk
GPP hanya bisa dilakukan Jika Satker sudah SELESAI rekon gaji.
113. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Ulangi kembali langkah diatas untuk perekaman detail segmen 15/16 untuk seluruh akun gaji yang lainnya
1
2
3
Klik tab “Akun Potongan/Penerimaan” untuk merekam potongan SPM. (Apabila tidak terdapat potongan
SPM, bisa langsung menyimpan SPP tersebut dengan klik tombol “Simpan”)
114. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Setelah perekaman SPP selesai
dilakukan Operator, silahkan lanjutkan
dengan Cetak SPP, Validasi SPP, Create
ADK SPP, Cetak SPM, Validasi SPM,
Create ADK SPM dan Catat SP2D Seperti
pada pembuatan SPM sebelumnya
115. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
MODUL PEMBAYARAN
Operator Pembayaran PPK PPSPM
1. Login Sakti dengan role/kewenangan
Operator Pembayaran
6. Validasi SPP
Login Sakti dengan User PPK (VAL)
13. Validasi SPM
Login Sakti dengan user PPSPM
(APR)
2. Klik menu Pembayaran-> RUH
Pembayaran -> catat/ubah SPP
7. Klik menu Pembayaran-> Validasi-> Validasi
SPP
pilih SPP yg akan divalidasi
14. Klik menu Pembayaran->
Validasi-> Validasi SPM
pilih SPM yg akan divalidasi
3. Pilih jenis SPP 222 (Kekurangan Gaji) 8. Pilih Tombol Setuju
15. Create ADK SPM
Klik menu Pembayaran ADK
ADK SPM OTP
4. Rekam SPP sampai dengan selesai
9. Create ADK SPP
Klik menu Pembayaran ADK ADK SPP OTP
16. Pilih Data SPM yang akan
diproses ADK-nya
5. Cetak SPP menu Pembayaran cetak
Mencetak SPP
10. Pilih Data SPP yang akan diproses ADK-nya
17. Masukkan kode OTP
12. Cetak SPM menu Pembayaran cetak
Mencetak SPM
11. Masukkan kode OTP
18. Catat SP2D
Menu Pembayaran →Catat/Upload→
Catat/Upload SP2D
Manajemen Pembayaran
Perekaman SPP Kekurangan Gaji
116. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Untuk bisa membuat SPP Kekurangan Gaji, pastikan telah import ADK GPP. Pada latihan
kali ini data GPP yang digunakan telah disediakan oleh sistem dan berupa adk GPP
dummy
Untuk pelaksanaan transaksi riil pada saat rollout, ADK GPP pada aplikasi GPP satker
sudah interkoneksi dengan GPP KPPN dan Aplikasi SAKTI. Sehingga proses import adk
GPP hanya bisa dilakukan Jika Satker sudah SELESAI rekon gaji.
Operator Komitmen
122. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Ulangi kembali langkah diatas untuk perekaman detail segmen 15/16 untuk seluruh akun gaji yang lainnya
1
2
3
Klik tab “Akun Potongan/Penerimaan” untuk merekam potongan SPM. (Apabila tidak terdapat potongan
SPM, bisa langsung menyimpan SPP tersebut dengan klik tombol “Simpan”)
123. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Setelah perekaman SPP selesai
dilakukan Operator, silahkan lanjutkan
dengan Cetak SPP, Validasi SPP, Create
ADK SPP, Cetak SPM, Validasi SPM,
Create ADK SPM dan Catat SP2D Seperti
pada pembuatan SPM sebelumnya
124. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
MODUL PEMBAYARAN
Operator Pembayaran PPK PPSPM
1. Login Sakti dengan role/kewenangan
Operator Pembayaran
6. Validasi SPP
Login Sakti dengan User PPK (VAL)
13. Validasi SPM
Login Sakti dengan user PPSPM
(APR)
2. Klik menu Pembayaran-> RUH
Pembayaran -> catat/ubah SPP
7. Klik menu Pembayaran-> Validasi-> Validasi
SPP
pilih SPP yg akan divalidasi
14. Klik menu Pembayaran->
Validasi-> Validasi SPM
pilih SPM yg akan divalidasi
3. Pilih jenis SPP 221 (Gaji Lainnya) 8. Pilih Tombol Setuju
15. Create ADK SPM
Klik menu Pembayaran ADK
ADK SPM OTP
4. Rekam SPP sampai dengan selesai
9. Create ADK SPP
Klik menu Pembayaran ADK ADK SPP OTP
16. Pilih Data SPM yang akan
diproses ADK-nya
5. Cetak SPP menu Pembayaran cetak
Mencetak SPP
10. Pilih Data SPP yang akan diproses ADK-nya
17. Masukkan kode OTP
12. Cetak SPM menu Pembayaran cetak
Mencetak SPM
11. Masukkan kode OTP
18. Catat SP2D
Menu Pembayaran →Catat/Upload→
Catat/Upload SP2D
Manajemen Pembayaran
Perekaman SPP Uang Makan/Lembur
125. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Untuk bisa membuat SPP Uang makan/lembur, pastikan telah import ADK Data Pegawai.
ADK dapat di download pada link berikut ini
https://drive.google.com/drive/folders/14A0wa6f-65TOZcDBxmFKsFbPhNcq5FG
Operator Komitmen
1. Lakukan upload data KOM terlebih dahulu agar data pegawai untuk pembayaran uang
makan dapat dilakukan. Untuk upload pegawai (KOM) dan data uang makan (GPP) dapat
dilakukan di menu Komitmen >> ADK >> ADK data Pegawai.
2. Lakukan penambahan pegawai untuk pembayaran uang makan di supplier, seperti
langkah pada Manajemen Supplier Tipe 3.
3. Upload data GPP menu K omitmen >> ADK >> ADK data Pegawai.
133. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Ulangi kembali langkah diatas untuk perekaman detail segmen 15/16 untuk seluruh akun gaji yang lainnya
Klik tab “Akun Potongan/Penerimaan” untuk merekam potongan SPM. (Apabila tidak terdapat potongan
SPM, bisa langsung menyimpan SPP tersebut dengan klik tombol “Simpan”)
1
2
3
134. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Setelah perekaman SPP selesai
dilakukan Operator, silahkan lanjutkan
dengan Cetak SPP, Validasi SPP, Create
ADK SPP, Cetak SPM, Validasi SPM,
Create ADK SPM dan Catat SP2D Seperti
pada pembuatan SPM sebelumnya
135. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
MODUL PEMBAYARAN
Operator Pembayaran PPK PPSPM
1. Login Sakti dengan role/kewenangan
Operator Pembayaran
6. Validasi SPP
Login Sakti dengan User PPK (VAL)
13. Validasi SPM
Login Sakti dengan user PPSPM
(APR)
2. Klik menu Pembayaran-> RUH
Pembayaran -> catat/ubah SPP
7. Klik menu Pembayaran-> Validasi-> Validasi
SPP
pilih SPP yg akan divalidasi
14. Klik menu Pembayaran->
Validasi-> Validasi SPM
pilih SPM yg akan divalidasi
3. Pilih jenis SPP 217 (Penghasilan PPNPN
Induk)
8. Pilih Tombol Setuju
15. Create ADK SPM
Klik menu Pembayaran ADK
ADK SPM OTP
4. Rekam SPP sampai dengan selesai
9. Create ADK SPP
Klik menu Pembayaran ADK ADK SPP OTP
16. Pilih Data SPM yang akan
diproses ADK-nya
5. Cetak SPP menu Pembayaran cetak
Mencetak SPP
10. Pilih Data SPP yang akan diproses ADK-nya
17. Masukkan kode OTP
12. Cetak SPM menu Pembayaran cetak
Mencetak SPM
11. Masukkan kode OTP
18. Catat SP2D
Menu Pembayaran →Catat/Upload→
Catat/Upload SP2D
Manajemen Pembayaran
Perekaman SPP PPNPN Induk
136. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Untuk bisa membuat SPP PPNPN Induk, pastikan telah mempunyai file CSV dari aplikasi
SAS. File tersebut dapat dibentuk melalui user PPK pada menu PPNPN – Utiliti – Kirim
ADK Satker Pengguna SAKTI.
Namun pada latihan kali ini data PPNPN yang akan digunakan telah disediakan pada link
https://drive.google.com/drive/folders/14A0wa6f-E65TOZcDBxmFKsFbPhNcq5FG
Operator Pembayaran
pastikan nama supplier header dalam file ADK CSV sama dengan supplier header yang
didaftarkan pada SAKTI.
142. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
1 2
Ulangi kembali langkah diatas untuk perekaman detail segmen 15/16
untuk seluruh akun pengeluaran
143. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Klik tab “Akun Potongan/Penerimaan” untuk merekam potongan SPM. (Apabila
tidak terdapat potongan SPM, bisa langsung menyimpan SPP tersebut dengan
klik tombol “Simpan”)
1
2
144. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Setelah perekaman SPP selesai
dilakukan Operator, silahkan lanjutkan
dengan Cetak SPP, Validasi SPP, Create
ADK SPP, Cetak SPM, Validasi SPM,
Create ADK SPM dan Catat SP2D Seperti
pada pembuatan SPM sebelumnya
145. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
MODUL Pembayaran
Operator Pembayaran PPK
1. Login Sakti dengan role/kewenangan Operator Pembayaran
3. Validasi Renkas Harian
Login Sakti dengan user PPK(Val)
2. Klik menu Pembayaran-> RUH Pembayaran -> renkas harian
4. Klik menu Pembayaran-> RUH Pembayaran -> renkas
harian
5. Centang renkas yang sudah direkam lalu klik tombol
SIMPAN VALIDASI
Manajemen Renkas dan PPDH
154. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Setelah perekaman SPP selesai dilakukan Operator, silahkan
lanjutkan dengan Cetak SPP, Validasi SPP, Create ADK SPP,
Cetak SPM, Validasi SPM, Create ADK SPM dan Catat SP2D
Seperti pada pembuatan SPM sebelumnya
160. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Setelah perekaman SPP selesai dilakukan Operator, silahkan
lanjutkan dengan Cetak SPP, Validasi SPP, Create ADK SPP,
Cetak SPM, Validasi SPM, Create ADK SPM dan Catat SP2D
Seperti pada pembuatan SPM sebelumnya
161. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
BENDAHARA OPERATOR
PEMBAYARAN
OPERATOR KOMITMEN PPK
1. Terima SP2D UP
Klik menu Bendahara –
pemindahan kas – kas bank
bendahara pengeluaran
3. Mencatat Perintah Bayar
(SPBy) Non BAST
Klik menu Pembayaran –
RUH Pembayaran – Mencatat
perintah bayar
4. Mencatat penerimaan
barang UP
Klik menu Komitmen – RUH
– Pencatatan Penerimaan
barang/Jasa UP Tunai/Bank
5. Validasi SPBy
Klik menu Pembayaran –
Validsi – Validsi perintah
bayar
2. PU Bank
Klik menu Bendahara –
pemindahan kas – kas bank
bendahara pengeluaran
6. Buat Kuitansi
Klik menu Bendahara –
Transaksi – membuat Kuitansi
Siklus Ganti Uang Persediaan I
171. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
BENDAHARA
1. Merekam Pungutan Pajak
Video tutorial ada di
https://youtu.be/vVG1Tqnu3As
2. Merekam setoran pajak
video tutorial ada di
https://youtu.be/Ew5NPPAZ3Bw
3. Merekam DRPP
video tutorial ada di
https://youtu.be/-GjblvqQLB8
4. Catat SPP GUP
video tutorial ada di
https://youtu.be/05nRUndbDfk
5. Penihilan UP
video tutorial ada di
https://youtu.be/VTRCc2S8EPk
Siklus Ganti Uang Persediaan II
172. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
BENDAHARA
1. Merekam dana penerimaan lain-lain ke rek bendahara
Video tutorial ada di
https://youtu.be/CeMdKOWj8zM
2. Merekam setoran pajak
video tutorial ada di
https://youtu.be/Ew5NPPAZ3Bw
3. Merekam SSBP Non SBS atas Akun 425792
video tutorial ada di
Transaksi Internal Bendahara
173. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Operator Komitmen
1. Merekam BAST KKP
Video tutorial ada di
https://youtu.be/LvNvzk_5G20
2. Merekam SPP GUP KKP
video tutorial ada di
https://youtu.be/GPU-fLi_VO4
Transaksi KKP
Hasil perekaman BAST KKP akan otomatis menghasilkan SPBy KKP dan
Kuitansi KKP. Kedua berkas ini tinggal dilakukan pencetakan pada menu
masing-masing, Menu SPBy dan menu Kuitans
174. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
BENDAHARA KOMITMEN PEMBAYARAN
1. merekam referensi wajib pajak/wajib bayar
dengan jenis: rekanan transaksi KKP
2. Operator:
- melakukan pencatatan penerimaan barang
jasa KKP (menu RUH) (pastikan jumlah yang
direkam harus bernilai bruto, sudah termasuk
pajak jika ada)
- cetak DPT-KKP, kuitansi, dan SPBy
(DPT hanya bisa dicetak jika transaksi belum
direkam SPP)
3. operator:
- Merekam SPP GUP-KKP (317) pada menu
RUH
-mencetak SPP GUP-KKP
2. Cetak DPT dan Kuitansi KKP 4. PPK:
Melakukan validasi SPP dan ADK SPP
8. Mencatat Penerimaan SP2D KKP pada
menu Pemindahan Kas Bank (pastikan
kategori Kasnya adalah GUP KKP
5. Operator:
Mencetak SPM
melakukan Upload dokumen pendukung
9. Mencatat pembayaran tagihan KKP hanya
melalui transfer/non tunai pada menu
Pemindahan Kas Bank >> Transfer Keluar >>
Jenis Kas Lainnya/KKP
6. PPSPM:
melakukan validasi SPM
dan adk SPM dengan OTP
10. Melakukan pungut setor Pajak KKP
dengan memilih jenis pungutan: Lain-lain
(apabila terdapat kewajiban perpajakan, misal
:PPh 23)
7. Operator:
Mencatat SP2D
TRANSAKSI KKP
175. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Bendahara
1. Merekam uang muka perjalanan dinas ke pegawai secara tunai (kas tunai keluar)
Klik menu Bendahara – Pemindahan Kas – Kas Tunai Bendahara Pengeluaran
2. Merekam pengembalian sisa uang muka perjalanan dinas (kas tunai masuk)
Klik menu Bendahara – Pemindahan Kas – Kas Tunai Bendahara Pengeluaran
Transaksi Uang Muka UP
176. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
BENDAHARA PEMBAYARAN
1. Membuat Rincian permintaan pembiayaan TUP 2. Operator:
- pada menu RUH Pembayaran Merekam SPP TUP
(321)
- melakukan cetak SPP
7. Mencatat SP2D TUP pada menu Pemindahan
Kas Bank
3. PPK:
- Melakukan validasi SPP dengan OTP
8. Melakukan Pengambilan Uang dari Bank *) 4. Operator:
- Mencetak SPM
- melakukan Upload dokumen pendukung
5. PPSPM:
- melakukan validasi SPM
- upload adk SPM dengan OTP
6. Operator:
- Mencatat SP2D
Siklus Tambahan Uang Persediaan
178. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
BENDAHARA PEMBAYARAN
1. Catat SP2D GUP ke buku kas bank Operator :
4. Mencatat Perintah Bayar
2. Pemindahan Kas Bank Ke Kas Tunai* PPK :
5. Validasi Perintah Bayar
3. Merekam referensi wajib bayar Operator :
9. Rekam SPP 313 (Akun Potongan 815111), Cetak SPP
6. Membuat Kuitansi PPK :
10. Validasi & ADK SPP
7. Mencatat Pungutan dan Setoran Pajak Operator :
11. Cetak SPM & Upload Dok. Pendukung
8. Membuat DRPP PPSPM :
12. Validasi & ADK SPM
Operator :
13. Catat SP2D
14. Catat SP2D GUP Nihil ke buku kas bank
Ganti Uang Persediaan Nihil
179. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
BENDAHARA PEMBAYARAN
1. Catat SP2D UP ke buku kas bank Operator :
4. Mencatat Perintah Bayar
2. Pemindahan Kas Bank Ke Kas Tunai* PPK :
5. Validasi Perintah Bayar
3. Merekam referensi wajib bayar Operator :
9. Rekam & Cetak SPP (312)
6. Membuat Kuitansi PPK :
10. Validasi & ADK SPP
7. Mencatat Pungutan dan Setoran Pajak Operator :
11. Cetak SPM & Upload Dok. Pendukung
8. Membuat DRPP PPSPM :
12. Validasi & ADK SPM
Operator :
13. Catat SP2D
Ganti Uang Persediaan (non barang)
180. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
BENDAHARA KOMITMEN PEMBAYARAN
1. Catat SP2D UP ke buku kas bank Operator :
4. Mencatat Penerimaan
Barang/Jasa UP Tunai/Bank (BAST
UP tunai/bank)
Operator :
5. Mencatat Perintah Bayar dengan
memilih BAST UP Tunai/Bank
2. Pemindahan Kas Bank Ke Kas
Tunai*
PPK :
6. Validasi Perintah Bayar
3. Merekam referensi wajib bayar Operator :
10. Rekam & Cetak SPP (312)
7. Membuat Kuitansi PPK :
11. Validasi & ADK SPP
8. Mencatat Pungutan dan Setoran
Pajak
Operator :
12. Cetak SPM & Upload Dok.
Pendukung
9. Membuat DRPP PPSPM :
13. Validasi & ADK SPM
Operator :
14. Catat SP2D
Ganti Uang Persediaan dengan barang
181. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
ADMIN BENDAHARA BPP Pembayaran
Operator :
1. Rekam Unit Teknis dan setting
unit teknis pada user BPP
2. Merekam Referensi Detail
Rekening*
4. BPP merekam kas bank/tunai
masuk pada menu Kas Bank/Kas
Tunai
5. Merekam SPby BPP
6. PPK : Melakukan validasi SPBy
3. Bendahara pengeluaran
Merekam Uang Muka/ Alokasi
BPP jenis UP
7. Membuat Kwitansi
10. Bendahara pengeluaran
mencatat Penerimaan SP2D GUP
pada BP
8. Membuat DRPP 9. Merekam SPP GUP ----
mencatat SP2D
11. BP merekam Uang
Muka/Alokasi BPP jenis UP untuk
melakukan revolving ke BPP
12. BPP mencatat transfer masuk/
kas tunai masuk dengan jenis UP
untuk mencatat revolving kas UP
nya
SIKLUS ALOKASI UP BPP DAN PENGEMBALIANNYA
182. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
PNBP SBS Bendahara
Penerimaan
Bendahara Penerimaan
1. CATAT UANG MASUK TUNAI/BANK
MENU: Mencatat Uang Masuk Bendahara Penerimaan (SBS)
2. Setor Ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan
Menu : Setoran - Setoran PNBP Bendahara Penerimaan
183. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
PNBP non SBS Bendahara
Penerimaan
Bendahara Penerimaan
Setor Ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan
Menu : Setoran - Setoran PNBP Bendahara Penerimaan (Non
SBS)
Upload ADK PNBP dari SIMPONI (Non SBS)
184. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
BENDAHARA PENERIMAAN
1. Melakukan Pencatatan UANG MASUK DANA TITIPAN TUNAI/BANK
MENU: Pemindahan Kas Bank/Tunai (Kategori PNBP DPK, Pajak DPK dan
Lainnya)
2. Kalau Sudah Menjadi HaK Negara Lakukan Pemindahan Kategori Kas DPK
ke - DPK PNBP
3. Jika dikembalikan ke pihak ketiga Rekam Pemindahan Kas Bendahara
Penerimaan (pengeluaran Tunai/non tunai)
4. Jika telah disetor oleh bendahara penerimaan maka rekam pada Setoran
PNBP Dana titipan
PNBP DPK Bendahara Penerimaan
185. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
KOMITMEN PEMBAYARAN
Operator Komitmen:
1. Rekam BAST Non Kontraktual/Kwitansi LS
Operator Pembayaran:
2. Rekam SPP (Tipe 231)
PPK :
3. Validasi SPP
Operator :
4. Input Detail FA (16 segmen)
PPK :
5. Input OTP ADK SPP
Operator :
6. Cetak SPM
PPSPM :
7. Upload SPM dan Dok Pendukung
8. Validasi SPM dan Input OTP ADK SPM
Siklus Transaksi LS Bendahara (BAST)
186. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
KOMITMEN PEMBAYARAN
Operator :
1. Rekam Supplier (tipe 5-kewenangan DJPK , tipe 6)
Operator :
4. Rekam SPP 237
5. Upload ADK CSV*
6. Cetak SPP
PPK:
2. Buat ADK Supplier
PPK :
7. Validasi, ADK SPP
Operator:
3. Catat NRS otomatis/by user*
Operator :
8. Cetak SPM & Upload Dok Pendukung
PPSPM :
9. Validasi & ADK SPM
Operator :
10. Catat SP2D
LS Banyak Penerima
187. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
BENDAHARA PEMBAYARAN
6. Mencatat SP2D LS di Pemindahan Kas Bank Operator:
1. Mencatat SPP Jenis 231 dan Mencetak SPP
7. Mencatat Pemindahan Kas Tunai apabila dibayar
Tunai
PPK:
2. Validasi dan ADK SPP
8. Mencatat Pembayaran Dana Titipan (Tunai/Non
Tunai)
Operator:
3. Mencetak SPM dan Upload Dok. Pendukung
4. PPSPM:
Validasi SPM dan ADK SPM
Operator
5. Catat/upload SP2D
Siklus Transaksi LS Bendahara(Non BAST) s.d.
Pembayaran Dana Titipan
188. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
BENDAHARA
1. Mencatat Pemindahan Kas Bank - Terima
Transfer Masuk Kas Lainnya (Dropping TUKIN)
2. Mencatat Transfer Keluar Kas Lainnya
(Pembayaran TUKIN)
Siklus Transaksi Internal Bendahara
ex: Pembayaran TUKIN
189. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
MODUL KOMITMEN
Operator Komitmen PPK
1. Login Sakti dengan role/kewenangan Operator Komitmen
2. Klik menu Komitmen -> RUH -> Pencatatan Supplier
3. Rekam atau cari supplier header cari dan pilih nama satker
4.Pada Supplier Address, rekam Supplier tipe 3
5. Kembali pada menu komitmen - > ADK -> ADK Data Pegawai
6. Cari ADK GPP yang akan diupload -> proses/upload (format
GPP)
8. Login Sakti dengan User PPK
7. Pada supplier pegawai rekam NIP pegawai dan simpan
9. Klik menu Komitmen -> pilih ADK -> pilih ADK Supplier
Interkoneksi
10. Pilih Supplier yang akan diproses ADK-nya
11. Masukkan kode OTP
12. Catat NRS - Otomatis/by User*
Perekaman Supplier Tipe 3
190. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
KOMITMEN PEMBAYARAN
Operator :
1. Rekam Supplier tipe 3 (sampai Supplier Address)
Operator :
7. Rekam & Cetak SPP (211)
2. Untuk Perekaman Supplier Pegawai -> Import Data
Pegawai(Interkoneksi) / Upload ADK KOM
PPK :
8. Validasi & ADK SPP
PPK :
3. Buat ADK Supplier
Operator :
9. Cetak SPM & Upload Dok. Pendukung
Operator :
4. Catat NRS otomatis/by user*
PPSPM :
10. Validasi & ADK SPM
5. Import Data Gaji (Interkoneksi) Operator :
11. Catat SP2D
6. Cek Monitoring ADK GPP
Pembayaran Gaji
191. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
Pengembalian belanja dan Pemulihan Pagu
BENDAHARA KPPN PEMBAYARAN
1. Meng-input pengembalian
belanja di SAKTI menu
Bendahara -> Setoran ->
Pengembalian Belanja
3. KPPN memproses dan
memulihkan pagu
(SPAN)
Operator:
4. Membuat SPP Pengembalian Belanja
(611)
2. Satker mengirim Surat
permohonan Pemulihan Pagu ke
KPPN
KPA:
5. Validasi SPP pengembalian belanja
192. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
PEMBAYARAN VALIDATOR APPROVER
1. Masuk Ke RUH Pembayaran - >
Catat ubah SPP -> Pilih Jenis SPP
515 (Koreksi) -> tambah
5. Validasi SPP 8. Validasi SPM
2. Pilih SPM yang akan di koreksi 9. Input OTP ADK SPM
3. Ubah Data yang sesuai dengan
yang akan diperbaiki
(BAS,reksus,Uraian)
4. Simpan, dan cetak SPP
6. Cetak SPM
7. Upload Dokumen pendukung
SPM KOREKSI
193. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jo Hart
BENDAHARA
1. Masuk ke modul Bendahara->
Setoran -> Setoran UP/TUP/PNBP
Bendahara Pengeluaran -> Rekam!
2. Pilih Jenis Pengembalian/Setoran
UP/UPKP.
3. Input data setoran sisa UP tsb,
simpan.
Siklus Setoran Sisa UP/TUP