Laporan pkl m.iqram 2 daftar isi aja (1)piansopian3
Laporan PKL ini membahas kegiatan Anastasya selama melakukan PKL di BKD dan PSDM Kabupaten Dompu. Kegiatannya meliputi registrasi surat masuk, penyimpanan dokumen, dan membantu proses usulan kenaikan pangkat dan pensiun PNS. Laporan ini berisi gambaran umum BKD dan PSDM serta pelaksanaan kegiatan PKL.
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan kompetensi ASN, mencakup berbagai aspek seperti kebutuhan sertifikasi di daerah, pengembangan kompetensi yang sesuai dengan potensi daerah, serta tantangan manajemen SDM ASN di daerah."
Paparan Materi Pengembangan Karier JF- siap JF-3.pptxbelajarbersama24
Dokumen tersebut membahas mengenai pengembangan sistem pengelolaan kinerja jabatan fungsional di lingkungan Kemenkumham yang meliputi penyesuaian angka kredit, pola karir, penilaian kinerja, penetapan angka kredit, dan kenaikan pangkat jabatan fungsional.
Dokumen tersebut membahas strategi reformasi birokrasi Indonesia dengan menitikberatkan pada penataan pegawai aparatur sipil negara berbasis urusan berdasarkan manajemen aparatur sipil negara. Dokumen ini juga membahas tantangan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mereformasi birokrasi Indonesia.
1. Pentahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) meliputi persiapan, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.
2. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik dan dapat diubah berdasarkan evaluasi kinerja dan perkembangan kondisi.
3.
I. Dokumen tersebut membahas program kerja Gubernur Jawa Tengah untuk periode 2019-2023 yang mencakup peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur
II. Dibahas pula manajemen talenta aparatur sipil negara di Jawa Tengah yang meliputi pemetaan kompetensi, pengembangan karir, dan penilaian kinerja berbasis kompetensi dan perilaku
III. Sistem penilaian kinerja dan perilaku 360 derajat diuraikan
Laporan pkl m.iqram 2 daftar isi aja (1)piansopian3
Laporan PKL ini membahas kegiatan Anastasya selama melakukan PKL di BKD dan PSDM Kabupaten Dompu. Kegiatannya meliputi registrasi surat masuk, penyimpanan dokumen, dan membantu proses usulan kenaikan pangkat dan pensiun PNS. Laporan ini berisi gambaran umum BKD dan PSDM serta pelaksanaan kegiatan PKL.
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan kompetensi ASN, mencakup berbagai aspek seperti kebutuhan sertifikasi di daerah, pengembangan kompetensi yang sesuai dengan potensi daerah, serta tantangan manajemen SDM ASN di daerah."
Paparan Materi Pengembangan Karier JF- siap JF-3.pptxbelajarbersama24
Dokumen tersebut membahas mengenai pengembangan sistem pengelolaan kinerja jabatan fungsional di lingkungan Kemenkumham yang meliputi penyesuaian angka kredit, pola karir, penilaian kinerja, penetapan angka kredit, dan kenaikan pangkat jabatan fungsional.
Dokumen tersebut membahas strategi reformasi birokrasi Indonesia dengan menitikberatkan pada penataan pegawai aparatur sipil negara berbasis urusan berdasarkan manajemen aparatur sipil negara. Dokumen ini juga membahas tantangan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mereformasi birokrasi Indonesia.
1. Pentahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) meliputi persiapan, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.
2. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik dan dapat diubah berdasarkan evaluasi kinerja dan perkembangan kondisi.
3.
I. Dokumen tersebut membahas program kerja Gubernur Jawa Tengah untuk periode 2019-2023 yang mencakup peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur
II. Dibahas pula manajemen talenta aparatur sipil negara di Jawa Tengah yang meliputi pemetaan kompetensi, pengembangan karir, dan penilaian kinerja berbasis kompetensi dan perilaku
III. Sistem penilaian kinerja dan perilaku 360 derajat diuraikan
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut menggambarkan profil Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA yang saat ini menjabat sebagai Tenaga Ahli Profesional di Lemhannas RI. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa topik diskusi mengenai perencanaan pembangunan daerah seperti rencana strategis SKPD, langkah-langkah penyusunannya, serta tujuan dan permasalahan pembangunan daerah.
Calon Pilot Project WBK Tahun 2022, Kemenag Padang Panjang Terima Pendampingan
https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/64724/siap-menjadi-calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan
http://www.moslemtoday.com/siap-menjadi-calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan/
https://kepritoday.com/calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan/
https://beritasumbar.com/calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan/
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas kebijakan beban kerja dosen (BKD) tahun 2021, meliputi penggunaan sistem informasi BKD terintegrasi, evaluasi mutu asesor BKD, dan inovasi kebijakan BKD seperti pengukuran kinerja berbasis outcome dan peningkatan layanan teknologi.
D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)PEMPROP JABAR
Dokumen tersebut membahas peran penting lembaga litbang daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi lokal berdasarkan hasil penelitian. Lembaga litbang diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan, memfasilitasi program nasional dan daerah, serta membentuk kerja sama antar lembaga litbang daerah.
Dokumen tersebut membahas pelatihan dasar calon PNS Kementerian PUPR tahun 2018. Pelatihan ini bertujuan membentuk karakter PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat melalui kurikulum pembentukan karakter dan penguatan kompetensi teknis. Pelatihan dilaksanakan selama 113 hari dengan berbagai kegiatan seperti pembelajaran, studi lapangan, dan habituasi di tempat kerja. Peserta dievaluasi berdasarkan sikap
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisihumas4
Dokumen tersebut membahas upaya Kementerian Agama dalam mereformasi birokrasi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui pembangunan Zona Integritas. Beberapa program prioritas reformasi birokrasi adalah penguatan pengawasan, akuntabilitas, layanan publik, perubahan budaya kerja, penataan organisasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Pembangunan Zona Integritas diharap
Jateng Corpu bertujuan mengintegrasikan sistem pengembangan kompetensi aparatur di seluruh OPD di Jawa Tengah menjadi satu kesatuan yang terencana dan terukur. Jateng Corpu akan mengidentifikasi kebutuhan kompetensi, merencanakan program pengembangan, melaksanakan pelatihan, dan mengevaluasi hasilnya secara terintegrasi melalui kerja sama lintas sektor.
Bahan Tayang_Mekop dan IMP_PKB Non ASN_edit 2023.pptxDedeAgus7
Dokumen tersebut membahas mekanisme operasional program Bangga Kencana di tingkat lapangan, meliputi konsep dasar mekanisme operasional, pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan program Bangga Kencana, konsep dasar IMP, pengembangan dan pengelolaan IMP. Juga dibahas pemangku kepentingan dan hubungan kerja dalam manajemen operasional program, serta prioritas penggunaan dana desa terkait program Bangga Kencana.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut menggambarkan profil Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA yang saat ini menjabat sebagai Tenaga Ahli Profesional di Lemhannas RI. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa topik diskusi mengenai perencanaan pembangunan daerah seperti rencana strategis SKPD, langkah-langkah penyusunannya, serta tujuan dan permasalahan pembangunan daerah.
Calon Pilot Project WBK Tahun 2022, Kemenag Padang Panjang Terima Pendampingan
https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/64724/siap-menjadi-calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan
http://www.moslemtoday.com/siap-menjadi-calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan/
https://kepritoday.com/calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan/
https://beritasumbar.com/calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan/
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas kebijakan beban kerja dosen (BKD) tahun 2021, meliputi penggunaan sistem informasi BKD terintegrasi, evaluasi mutu asesor BKD, dan inovasi kebijakan BKD seperti pengukuran kinerja berbasis outcome dan peningkatan layanan teknologi.
D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)PEMPROP JABAR
Dokumen tersebut membahas peran penting lembaga litbang daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi lokal berdasarkan hasil penelitian. Lembaga litbang diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan, memfasilitasi program nasional dan daerah, serta membentuk kerja sama antar lembaga litbang daerah.
Dokumen tersebut membahas pelatihan dasar calon PNS Kementerian PUPR tahun 2018. Pelatihan ini bertujuan membentuk karakter PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat melalui kurikulum pembentukan karakter dan penguatan kompetensi teknis. Pelatihan dilaksanakan selama 113 hari dengan berbagai kegiatan seperti pembelajaran, studi lapangan, dan habituasi di tempat kerja. Peserta dievaluasi berdasarkan sikap
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisihumas4
Dokumen tersebut membahas upaya Kementerian Agama dalam mereformasi birokrasi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui pembangunan Zona Integritas. Beberapa program prioritas reformasi birokrasi adalah penguatan pengawasan, akuntabilitas, layanan publik, perubahan budaya kerja, penataan organisasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Pembangunan Zona Integritas diharap
Jateng Corpu bertujuan mengintegrasikan sistem pengembangan kompetensi aparatur di seluruh OPD di Jawa Tengah menjadi satu kesatuan yang terencana dan terukur. Jateng Corpu akan mengidentifikasi kebutuhan kompetensi, merencanakan program pengembangan, melaksanakan pelatihan, dan mengevaluasi hasilnya secara terintegrasi melalui kerja sama lintas sektor.
Bahan Tayang_Mekop dan IMP_PKB Non ASN_edit 2023.pptxDedeAgus7
Dokumen tersebut membahas mekanisme operasional program Bangga Kencana di tingkat lapangan, meliputi konsep dasar mekanisme operasional, pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan program Bangga Kencana, konsep dasar IMP, pengembangan dan pengelolaan IMP. Juga dibahas pemangku kepentingan dan hubungan kerja dalam manajemen operasional program, serta prioritas penggunaan dana desa terkait program Bangga Kencana.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
1. Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023
Di Lingkungan Pemerintah
Kota Samarinda
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Samarinda
2. Kegiatan
22 Orang
LATSAR CPNS LULUSAN
STAN (BLENDED
LEARNING)
DENGAN POLA KONTRIBUSI JADWAL PELAKSAAN
MENYESUAIKAN INFORMASI DARI BPSDM PROV. KAL
TIM
1050 Orang
JADWAL PELAKSAAN MENYESUAIKAN INFORMASI DARI
BPSDM PROV. KAL
TIM DAN KDOD LAN RI
120 Orang ( 3 Kelas )
2 KELAS DENGAN POLA KONTRIBUSI
1 KELAS DENGAN POLA FASILITASI JADWAL
PELAKSAAN MENYESUAIKAN INFORMASI DARI BPSDM
PROV. KAL
TIM
30 Orang
DENGAN POLA KONTRIBUSI JADWAL PELAKSAAN
MENYESUAIKAN INFORMASI DARI BPSDM PROV. KAL
TIM
ORIENTASI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA
(PPPK)
PELATIHAN
KEPEMIMPINAN
PENGAWAS ( BLENDED
LEARNING)
PELATIHAN
KEPEMIMPINAN
ADMINISTRATOR
(BLENDED LEARNING )
TARGET PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS ASN TAHUN 2023
4. 1
SUB KEGIATAN
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Nilai Pagu Rp. 1.523.606.750
NAMA KEGIATAN
Junior Office
Operator
(40 JP)
TARGET
59 Kelurahan + 10
Kecamatan x 3
orang operator =
207 orang
SASARAN
Operator di
kecamatan dan
kelurahan
WAKTU
Akhir Januari 2023
TEMPAT
Ruang Assesment
Center BKPSDM
TUJUAN
- Membekali peserta dengan pengetahuan dan teknius yang
diutuhkan untuk mengoperasikan aplikasi perkantoran tingkat
dasar
- Mendukung Program Probebaya dan Digitalisasi Kelurahan dan
Kecamatan
5. 2
SUB KEGIATAN
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Nilai Pagu Rp. 1.523.606.750
NAMA KEGIATAN
Sistem
manajemen
layanan teknologi
informasi (40 JP)
TARGET
2 org x 59
kelurahan : 118
org
SASARAN
Esselon IV di 59
kelurahan (Lurah
dan Seklur)
WAKTU
Akhir Januari 2023
TEMPAT
Hotel
TUJUAN
Meningkatkan pemahaman mengenai standar manajemen
layanan
memahami istilah dan defenisi, konteks organisasi,
kepemimpinan, perencanaan, dukungan, untuk SML
pengoperasian dan SML evaluasi kinerja
6. 3
SUB KEGIATAN
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Nilai Pagu Rp. 1.523.606.750
NAMA KEGIATAN
Public Speaking
TARGET
(5 org X 59
Kelurahan) + (5
org X 10
Kecamatan)
= 345 org
SASARAN
Eselon IV di
Kelurahan dan
kecamatan
WAKTU
Mei 2023
TEMPAT
Road SHow di 10
Kecamatan
TUJUAN
- Membekali peserta dengan penguasaan diri saat berhadapan
dengan publik
- Mempunyai teknik public speaking yang baik, terampil komunikasi
persuasif
7. 4
SUB KEGIATAN
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Nilai Pagu Rp. 1.523.606.750
NAMA KEGIATAN
Sosial Media
Analyst
(50 JP)
TARGET
(3 org x 10) + 30
org admin = 60
org
SASARAN
-
-
30 admin
medsos OPD
se kab/kota
- 30 admin
medsos OPD di
kota Smd
WAKTU
Awal Maret 2023
TEMPAT
Hotel
TUJUAN
Mewujudkan keterampilan digital ASN dalam bidang pekerjaan
analis media sosial
8. 5
SUB KEGIATAN
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Nilai Pagu Rp. 1.523.606.750
NAMA KEGIATAN
Satpol PP :
Pengendalian Massa
dan Pengamanan
Gedung /rujab
Walikota
TARGET
40-50 orang
selama 5 hari
SASARAN
personel satpol pp
kota samarinda
WAKTU
Juni 2023
TEMPAT
1 Hari dikelas dan
4 Hari dilapangan
TUJUAN
•
•
•
•
Mengawal kebijakan pemerintah
Memiliki sop pengamanan gedung balaikota dan sop pengendalian massa
Terwujudnya anggota yang tidak arogan, tidak emosional dan mudah
terpancing dan terprovokasi oleh masa
Mampu koordinasi secara efisien dan efektif kepada opd teknisi dan TNI serta
Polri
9. 6
SUB KEGIATAN
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Nilai Pagu Rp. 1.523.606.750
NAMA KEGIATAN
Pelatihan Safety
Riding Patwal
VVIP
TARGET
10 Orang
SASARAN
Patwal VVIP
WAKTU
Juni 2023
TEMPAT
1 hari dikelas dan
4 hari dilapangan
TUJUAN
- Mampu membuka jalan dan mengawal
- Mempunyai kemampuan berkendara yang baik dan benar
- Keselamatan dalam berlalu lintas
10. 7
SUB KEGIATAN
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Nilai Pagu Rp. 1.523.606.750
NAMA KEGIATAN
Diklat PPNS
TARGET
2 Orang
SASARAN
DPMPTSP dan
Dishub
WAKTU
Menunggu jadwal
300 JP (45 hari
kerja)
TEMPAT
Bandung
TUJUAN
Untuk menghasilkan penyidik PPNS yang memiliki pengetahuan dan
keterampilan dalam penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang menajdi dasar hukumnya.
11. 1
SUB KEGIATAN
Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
Nilai Pagu Rp. 1.156.915.000
NAMA KEGIATAN
Diklat Perencana
TARGET
47 0rg
(menyesuaikan)
SASARAN
JF Analis
Perencana
WAKTU
Menunggu jadwal
TEMPAT
Jakarta
TUJUAN
-
-
- Dapat menetapkan arah kebijakan pembangunan yang dapat
membantu kebutuhan Masyarakat
Menyiapkan perencanaan yang professional
Untuk meningkatkan komptensi JF perencana
12. 2
SUB KEGIATAN
Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
Nilai Pagu Rp. 1.156.915.000
NAMA KEGIATAN
Diklat Penilai
Barang Milik
Daerah
TARGET
3 Orang
SASARAN
JF Penilai
Pemerintah
WAKTU
Menunggu jadwal
TEMPAT
Jakarta
TUJUAN
- Salah satu usaha untuk mengelola aset daerah secara baik dan tertib agar aset
tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan menjadi sarana bagi pemerintah
daerah untuk mendukung pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya
- Penyusunan neraca pemerintah daerah
- Pemanfaatan atau pemindah tanganan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai wajar
13. 3
SUB KEGIATAN
Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
Nilai Pagu Rp. 1.156.915.000
NAMA KEGIATAN
Diklat Legal
Drafting
TARGET
1 Orang
SASARAN
Bagian Hukum
Setda
WAKTU
Menunggu jadwal
TEMPAT
Jakarta
TUJUAN
- Untuk mengetahui dan memahami penyusunan perjanjian /kontrak
yang dibuat menjadi sah, mengikat dan dapat dilaksanakan
- Meminimalkan resiko hukum baik yang akan berimplikasi secara
financial, sosial dan ekonomi akibat perjanjian/kontrak yang dibuat
tidak sesuai dgn teori, asas dan legal drafting
14. 4
SUB KEGIATAN
Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
Nilai Pagu Rp. 1.156.915.000
NAMA KEGIATAN
Pelatihan JF Bidan
Pengangkatan
Pertama
TARGET
8 Orang
SASARAN
JF Bidan
WAKTU
Menunggu jadwal
TEMPAT
Samarinda
(Bapelkes)
TUJUAN
Agar setiap pemangku JF Bidan dapat lebih memahami tugas dan
fungsi sesuai dengan jenjangnya khususnya bagi bidan yang akan naik
jenjang
15. 5
SUB KEGIATAN
Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
Nilai Pagu Rp. 1.156.915.000
NAMA KEGIATAN
Diklat
Pengelolaan
Limbah B3
TARGET
1 Orang
SASARAN
DLH
WAKTU
Menunggu jadwal
TEMPAT
Jakarta
TUJUAN
Untuk meningkatkan kompetensi terkait pengelolaan limbah B3,
paham dan mengetahui Teknik pemantauan pengelolaan limbah B3
16. SUB KEGIATAN
Sosialisasi Penyebaran Informasi jabatan Fungsional Nila Pagu Rp. 51. 500.000
NAMA KEGIATAN
Sosialisasi Perka BKN
No 11 Tahunn 2022 ttg
Pedoman Teknis
Pembinaan Jabatan
Fungsional
TARGET
300 JF
SASARAN
Seluruh Jabatan
FUngsional dilingkungan
Pemkot Samarinda
WAKTU
Juni 2023
TEMPAT
Ruang
Mangkupalas
TUJUAN
Untuk meningkatkan pengetahuan bagi jabatan
fungsional yang berkaitan dengan administrasi
kepangkatan dan mutasi
17. SUB KEGIATAN
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Nilai Pagu Rp. 500.000.000
NAMA KEGIATAN
Beasiswa PNS Tugas
Belajar
Monitoring PNS Tugas
Belajar/ izin belajar
TARGET
5 PNS
100 PNS
SASARAN
PNS Tugas/Izin belajar
WAKTU
Maret-Desember
2023
TEMPAT
Universitas PNS
bersangkutan
TUJUAN
Meningkatkan SDM PNS Kota Samarinda melalui pendidikan
formal terutama untuk mendukung Rumah Sakit Umum
Daerah IA Moeis menjadi tipe B
18. 1
SUB KEGIATAN
Penyelenggaran Kompetensi teknis, Umum, Inti dan Konkren
nilai Pagu Rp.360.000.000
NAMA KEGIATAN
Bimtek Barang dan Jasa
TARGET
20 Orang
SASARAN
PNS dikecamatan dan
mengundang instansi di
wilayah Prov. Kaltim
WAKTU
Mei 2023
TEMPAT
Hotel
TUJUAN
Agar setiap OPD/kecamatan mampu melaksanakan pengadaan barang/
jasa sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung program Probebaya
19. 2
SUB KEGIATAN
Penyelenggaran Kompetensi teknis, Umum, Inti dan Konkren
nilai Pagu Rp.360.000.000
NAMA KEGIATAN
Bimtek Pengelolaan
Parkir
TARGET
5 Orang
SASARAN
PNS di Dishub
WAKTU
Juli 2023
TEMPAT
Hotel
TUJUAN
Agar PNS memiliki kemampuan untuk mengelola parkir dengan baik yang
berdampak dengan peningkatan pendapatan daerah
20. 3
SUB KEGIATAN
Penyelenggaran Kompetensi teknis, Umum, Inti dan Konkren
nilai Pagu Rp.360.000.000
NAMA KEGIATAN
Diklat Pengawasan
Pengendalian LLAJ
TARGET
5 Orang
SASARAN
PNS di Dishub
WAKTU
Juli 2023
TEMPAT
Hotel
TUJUAN
Agar PNS memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan LLAJ,
sehingga dapat mengurai kemacetan dan mengurangi tingkat kecelakaan
21. 4
SUB KEGIATAN
Penyelenggaran Kompetensi teknis, Umum, Inti dan Konkren
nilai Pagu Rp.360.000.000
NAMA KEGIATAN
Bimtek IT
TARGET
4 Orang
SASARAN
PNS BKPSDM
WAKTU
September 2023
TEMPAT
Hotel
TUJUAN
Meningkatkan kapasitas SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di
BKPSDM
22. 5
SUB KEGIATAN
Penyelenggaran Kompetensi teknis, Umum, Inti dan Konkren
nilai Pagu Rp.360.000.000
NAMA KEGIATAN
Sosialisasi Gratifikasi
dan Pemberantasan
Korupsi
TARGET
Seluruh OPD se-
kota
SASARAN
Kepala OPD dan Kasubag
Umum
WAKTU
Juli 2023
TEMPAT
Ruang
Mangkupelas
TUJUAN
Untuk mengkokohkan integritas serta membangun
budaya anti gratifikasi dan anti korupsi
23. 1
SUB KEGIATAN
Asessment Center nilai PaguRp. 564.749.000
NAMA KEGIATAN
Penilaian
Kompetensi PNS
TARGET
Seluruh Pejabat
Administrator
se- Kota
Samarinda
SASARAN
Kepala Bidang Se-
Kota Samarinda
WAKTU
April-November
2023
TEMPAT
Ruang Assesment
Center BKPSDM
TUJUAN
Untuk mengetahui potret kompetensi PNS, agar bisa disesuaikan
dengan standar jabatan yang diampu
24. 2
SUB KEGIATAN
Asessment Center nilai PaguRp. 564.749.000
NAMA KEGIATAN
Asessment JPT
TARGET
12 Orang
SASARAN
PNS yang
mengikuti Seleksi
terbuka JPT
WAKTU
Menyesuaikan
jadwal seleksi
TEMPAT
Yogyakarta
TUJUAN
Untuk mendapatkan hasil penilaian kompetensi oleh lembaga yang
terakreditasi A
25. 3
SUB KEGIATAN
Asessment Center nilai PaguRp. 564.749.000
NAMA KEGIATAN
FGD Penyusuna
DUPAK Jabatan
Fungsional
TARGET
68 Jabatan
Fungsional
SASARAN
JF Penyetaraan
WAKTU
Februari-
Desember 2023
TEMPAT
Asessment Center
BKPSDM
TUJUAN
untuk meningkatkan kompetensi dalam hal penyusunan dupak
(daftar usulan penetapan angka kredit)
26. 4
SUB KEGIATAN
Asessment Center nilai PaguRp. 564.749.000
NAMA KEGIATAN
Ujian Kompetensi
Kenaikan Jenjang
Jabatan Fungsinal
TARGET
10 Orang PNS
SASARAN
JF yang
memenuhi syarat
kenaikan jenjang
setingkat lebih
tinggi
WAKTU
Menyesuaikan
jadwal uji
kompetensi
masing-masing
jabatan
TEMPAT
Pengiriman
TUJUAN
Pengisian Formasi Jenjang Jabatan Fungsional yang kosong
27. CREDITS: This presentation template was
created by Slidesgo, including icons by
Flaticon, infographics & images by Freepik
Terima Kasih
BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA
SAMARINDA