Dokumen tersebut membahas mengenai pengembangan sistem pengelolaan kinerja jabatan fungsional di lingkungan Kemenkumham yang meliputi penyesuaian angka kredit, pola karir, penilaian kinerja, penetapan angka kredit, dan kenaikan pangkat jabatan fungsional.
Panel v rakornas 2019 - menteri pan & rbJoseph Sitepu
Kebijakan strategis bidang pengelolaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tahun 2020-2024 bertujuan untuk mereformasi birokrasi agar lebih efisien dan berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui penyederhanaan organisasi, transformasi jabatan, pengembangan kompetensi, dan manajemen talenta aparatur negara.
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisihumas4
Dokumen tersebut membahas upaya Kementerian Agama dalam mereformasi birokrasi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui pembangunan Zona Integritas. Beberapa program prioritas reformasi birokrasi adalah penguatan pengawasan, akuntabilitas, layanan publik, perubahan budaya kerja, penataan organisasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Pembangunan Zona Integritas diharap
1. Dokumen ini membahas penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan peraturan terbaru.
2. SKP merupakan alat untuk merencanakan, memantau, dan menilai kinerja PNS secara objektif.
3. Terdapat perbedaan penyusunan SKP antara ketentuan lama dan baru, termasuk penggunaan bahasa pencapaian bukan aktivitas.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan kerja antara jabatan fungsional dengan jabatan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk ketentuan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional untuk mendukung penyederhanaan birokrasi.
Panel v rakornas 2019 - menteri pan & rbJoseph Sitepu
Kebijakan strategis bidang pengelolaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tahun 2020-2024 bertujuan untuk mereformasi birokrasi agar lebih efisien dan berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui penyederhanaan organisasi, transformasi jabatan, pengembangan kompetensi, dan manajemen talenta aparatur negara.
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisihumas4
Dokumen tersebut membahas upaya Kementerian Agama dalam mereformasi birokrasi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui pembangunan Zona Integritas. Beberapa program prioritas reformasi birokrasi adalah penguatan pengawasan, akuntabilitas, layanan publik, perubahan budaya kerja, penataan organisasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Pembangunan Zona Integritas diharap
1. Dokumen ini membahas penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan peraturan terbaru.
2. SKP merupakan alat untuk merencanakan, memantau, dan menilai kinerja PNS secara objektif.
3. Terdapat perbedaan penyusunan SKP antara ketentuan lama dan baru, termasuk penggunaan bahasa pencapaian bukan aktivitas.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan kerja antara jabatan fungsional dengan jabatan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk ketentuan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional untuk mendukung penyederhanaan birokrasi.
Calon Pilot Project WBK Tahun 2022, Kemenag Padang Panjang Terima Pendampingan
https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/64724/siap-menjadi-calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan
http://www.moslemtoday.com/siap-menjadi-calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan/
https://kepritoday.com/calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan/
https://beritasumbar.com/calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan/
BIMTEK KEPEGAWAIAN “Sistem Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah dilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)”
ARHAN Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja.pptxArhanFirdaus2
1. Materi pelatihan ini membahas penerapan nilai-nilai BerAKHLAK dalam menjalankan fungsi dan tugas ASN/PPPK di tempat kerja
2. PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memiliki status hukum sebagai ASN berdasarkan undang-undang
3. Fungsi dan tugas ASN/PPPK meliputi pelaksanaan peraturan publik, pelayanan publik, dan persatuan bangsa
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptxzulfadly11
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas pentingnya sinergitas antara penelitian dan pembangunan daerah.
2) Litbang memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah berdasarkan peraturan.
3) Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mencapai target pembangunan nasional.
Transformasi kehumasan adalah perubahan kehumasan dari peran, tugas, dan fungsi lama sebagai pelaksana dan juru bicara menjadi jembatan antara kepentingan instansi pemerintah dan publiknya, serta menjadi penasehat dan interpreter bagi pimpinan instansi pemerintah.
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BAPSDA) di Yogyakarta telah mengembangkan sistem database dan website resmi untuk meningkatkan kualitas kebijakan ekonomi daerah dan kapasitas sumber daya manusia. Lokakarya dan pelatihan geospasial telah dilaksanakan untuk menghasilkan peta atlas dan melatih petugas dalam pengolahan data statistik dan spasial. Upaya ini bertujuan meningkatkan koordinasi antar sekt
Dokumen tersebut membahas reformasi birokrasi di Indonesia, termasuk rencana strategis untuk menyederhanakan birokrasi dari tahun 2005 hingga 2024. Tujuannya adalah membangun aparatur sipil negara yang lebih profesional, efektif, efisien dan akuntabel. Beberapa inisiatif kunci adalah pengembangan sumber daya manusia, penyederhanaan peraturan dan birokrasi, serta peningkatan akuntabilitas dan k
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 183 Tahun 2016 menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk aktivitas administrasi profesional. Standar ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja bidang administrasi agar sesuai dengan perkembangan industri dan tuntutan masyarakat. Standar ini juga menyesuaikan standar sebelumnya dengan melibatkan berbagai praktisi dan pihak terkait.
Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023 Hendra SAP
Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang 2019-2023 memberikan gambaran umum tentang kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang yang menghadapi masalah pengangguran tinggi dan angkatan kerja besar namun tidak sebanding dengan lapangan kerja. Dokumen ini juga menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan program Dinas Tenaga Kerja untuk mengatasi permasalahan tersebut selama lima tahun ke depan.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Calon Pilot Project WBK Tahun 2022, Kemenag Padang Panjang Terima Pendampingan
https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/64724/siap-menjadi-calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan
http://www.moslemtoday.com/siap-menjadi-calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan/
https://kepritoday.com/calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan/
https://beritasumbar.com/calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan/
BIMTEK KEPEGAWAIAN “Sistem Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah dilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)”
ARHAN Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja.pptxArhanFirdaus2
1. Materi pelatihan ini membahas penerapan nilai-nilai BerAKHLAK dalam menjalankan fungsi dan tugas ASN/PPPK di tempat kerja
2. PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memiliki status hukum sebagai ASN berdasarkan undang-undang
3. Fungsi dan tugas ASN/PPPK meliputi pelaksanaan peraturan publik, pelayanan publik, dan persatuan bangsa
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptxzulfadly11
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas pentingnya sinergitas antara penelitian dan pembangunan daerah.
2) Litbang memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah berdasarkan peraturan.
3) Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mencapai target pembangunan nasional.
Transformasi kehumasan adalah perubahan kehumasan dari peran, tugas, dan fungsi lama sebagai pelaksana dan juru bicara menjadi jembatan antara kepentingan instansi pemerintah dan publiknya, serta menjadi penasehat dan interpreter bagi pimpinan instansi pemerintah.
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BAPSDA) di Yogyakarta telah mengembangkan sistem database dan website resmi untuk meningkatkan kualitas kebijakan ekonomi daerah dan kapasitas sumber daya manusia. Lokakarya dan pelatihan geospasial telah dilaksanakan untuk menghasilkan peta atlas dan melatih petugas dalam pengolahan data statistik dan spasial. Upaya ini bertujuan meningkatkan koordinasi antar sekt
Dokumen tersebut membahas reformasi birokrasi di Indonesia, termasuk rencana strategis untuk menyederhanakan birokrasi dari tahun 2005 hingga 2024. Tujuannya adalah membangun aparatur sipil negara yang lebih profesional, efektif, efisien dan akuntabel. Beberapa inisiatif kunci adalah pengembangan sumber daya manusia, penyederhanaan peraturan dan birokrasi, serta peningkatan akuntabilitas dan k
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 183 Tahun 2016 menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk aktivitas administrasi profesional. Standar ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja bidang administrasi agar sesuai dengan perkembangan industri dan tuntutan masyarakat. Standar ini juga menyesuaikan standar sebelumnya dengan melibatkan berbagai praktisi dan pihak terkait.
Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023 Hendra SAP
Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang 2019-2023 memberikan gambaran umum tentang kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang yang menghadapi masalah pengangguran tinggi dan angkatan kerja besar namun tidak sebanding dengan lapangan kerja. Dokumen ini juga menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan program Dinas Tenaga Kerja untuk mengatasi permasalahan tersebut selama lima tahun ke depan.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
5. HISTORIKALKEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DIINDONESIA
2014
2017
2018
2022
2019
Jabatan ASN:
Jabatan Pimpinan Tinggi
Jabatan Administrasi
Jabatan Fungsional
2023
#AGENPERUBAHAN
2019
2022
PENYEDERHANAAN
BIROKRASI
(PENYETARAAN JA-JF
2019-2022
2023
6. RUU ASN
Rapat Paripurna RUU ASN
Selasa, 3 Oktober 2023
11.30 WIB.
Mengganti UU No. 5 Tahun 2014
19. PENET
AP
AN DAN
KLARIFIKASI
EKSPEKT
ASI
PENGEMBANGAN
KINERJA PEGA
W
AI
MELALUI ON
GOING FEEDBACK
EVALUASI
KINERJA PEGA
W
AI
PEMBERIAN
PENGHARGAAN
BERDASARKAN
KINERJA PEGA
W
AI
GAMBARAN UMUM
PENGELOLAAN
KINERJA PEGAWAI
Dialog kinerja untuk menetapkan dan mengklarifikasi
ekspektasi pimpinan terhadap peran pegawai dalam
mendukung pencapaian kinerja organisasi.
Dialog kinerja untukmemberikan feedback (umpanbalik)
terhadap hal-hal yang sudah baik atau hal-hal yang perlu
diperbaiki pegawai kapanpun dibutuhkan.
Evaluasikinerja pegawai dalam sikluspendek (short cycle/
kuartal) dan siklus penuh (full cycle/ tahunan).
Memberikan pengakuan/penghargaan atas keberhasilan kinerja
pegawai.
PENET
APAN DAN KLARIFIKASI EKSPEKTASI
1 dalam perencanaan kinerja
PENGEMBANGAN KINERJA PEGAWAI MELALUI PEMBERIAN
UMPAN BALIK BERKALA (ON GOING FE
E
DBACK)
dalam pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja
2
EVALUASI KINERJAPEGAWAI
dalam melakukan penilaian kinerja
3
PEMBERIAN PENGHARGAAN BERDASARKAN KINERJA
PEGAWAI
dalam tindak lanjut penilaian kinerja
4
20. PENYELARASAN KINERJA ORGANISASI
KE KINERJA INDIVIDU
20
RPJMN/RPJMD
RENSTRA
PK
SKP JPT
UU 17/2007, Perpres 18/2020,
dan Permen PPN 9/2019
Perpres 29/2014, dan
PermenPARB 53/2014
PP 30/2019 jo PermenPANRB .../2022
tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai
SKP JA
Dapat
mengcascade/mengintervensi
SKP JF
UU 5/2014,
DIALOG
KINERJA
Prosedur:
Apa
Instruksi
Kerja
For
m
21. DIALOG KINERJA
KINERJA
ORGANISASI
KINERJA
INDIVIDU
DIALOG
KINERJA
“Getting employeesinvolved in the planning
processwill help themunderstandthe goalsof
the organization, what needsto be done, why
it needsto be done, and how well it s
h
ould
be done“
US Office of Personnel Management
Dialog kinerja dalam rangka
melakukan penyelarasan kinerja
(cascading) / menentukan strategi
pencapaiankinerja
Rencana Kinerja
HASIL KERJA
hasil kerja
Dialog yang
diharapkan(ekspektasi kinerja)
dihasilkan pegawai dalam
rangka pencapaian kinerja
atasan/ unit/organisasinya
beserta ukurankeberhasilannya
Pegawai
/ Anggota tim
1. Sumber daya yang dibutuhkan 3. Konsekuensi
2. Skema Pertanggung Jawaban
Terhadap rencana kinerja juga didialogkan:
Prosed
ur
Instruksi
Kerja
For
m
Pejabat Penilai
Kinerja/
Pimpinan/
Ketua tim