Dokumen ini membahas visi dan misi untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang aman dengan fokus pada pengurangan risiko bencana dan peningkatan kesadaran publik. Terdapat penekanan pada kolaborasi antar berbagai pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, serta perlunya kelembagaan yang kuat untuk efektivitas upaya tersebut. Komite penyadaran prb Aceh dibentuk untuk meningkatkan koordinasi dan kapasitas dalam pengurangan risiko bencana di seluruh sektor.

1. VISI M ewujudkan masyarakat Aceh yang aman melalui Pengurangan Risiko Bencana, di mana budaya keselamatan menjadi norma utama menuju pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan, dengan mengurangi kerugian manusia, sosial, ekonomi dan lingkungan karena ancaman bencana alam, teknologi dan lingkungan terkait

2. MISI M embangun masyarakat tahan bencana Dan menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai bagian normal dari proses pembangunan di pemerintah, masyarakat dan swasta di semua tingkat, terutama pada masyarakat lokal di mana tindakan yang paling efektif dapat diambil untuk mengurangi kerentanan fisik, ekonomi dan sosial terhadap bencana

3. P erlu untuk meningkatkan sinkronisasi, meningkatkan hasil dan pada saat yang sama meminimalkan duplikasi kegiatan agar upaya Penyadaran Publik untuk Pengurangan Risiko Bencana dapat berjalan secara efektif dan efisien

4. P enyusunan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan Penyadaran Publik untuk PRB yang melibatkan peran berbagai dinas, lembaga dan organisasi terkait memerlukan keterpaduan dan keserasian penanganan dalam satu wadah koordinasi

5. Komite Penyadaran PRB Aceh bertugas untuk: Meningkatkan kesadaran publik tentang PRB . Meningkatkan koordinasi, pemaduserasian (sinkronisasi), penentuan prioritas, kerja sama dan solidaritas antar dinas, lembaga dan/atau organisasi dalam Penyadaran Publik untuk PRB, khususnya dalam pencegahan, mitigasi, persiapan menghadapi bencana dan pemulihan dan pembangunan kembali kerusakan dan kerugian yang diakibatkan bencana.

6. Meningkatkan PRB menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan di semua sektor. Mendorong penyiapan, penyusunan dan penyempurnaan kebijakan, peraturan, rencana strategis, dan pedoman mengenai pelaksanaan Penyadaran Publik untuk P RB .

7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas, lembaga dan/atau organisasi lain dalam pelaksanaan Penyadaran Publik untuk PRB ; Mengembangkan dan melaksanakan sistem data dasar, pemantauan, pendokumentasian, dan evaluasi atas berbagai kegiatan penyadaran publik untuk PRB yang dilaksanakan oleh berbagai instansi/dinas, lembaga atau organisasi baik di tingkat provinsi maupun daerah.

8. Anggota Komite Penyadaran PRB Aceh merupakan wakil-wakil instansi/dinas pemerintah daerah, organisasi non pemerintah, media, organisasi profesi, perguruan tinggi, badan internasional, sektor swasta dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu yang aktif dalam kegiatan Penyadaran Publik untuk PRB. Komite ini untuk sementara berada di bawah koordinasi SKPA Dishubkomintel Aceh dan apabila Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) sudah terbentuk, Komite ini dengan sendirinya berada di bawah koordinasi BPBA.

9. Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Komite Penyadaran PRB Aceh sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan sumber pembiayaan lainnya yang sifatnya tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. PACC NEEDS ASSESSMENT Tujuan Umum: M eningkatkan kinerja Komite Koordinasi Penyadaran Publik dalam Pengurangan Risiko Bencana Aceh.

11. Tujuan Khusus: Mengetahui kebutuhan komite koordinasi agar dapat berkinerja secara efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugasnya. Mendapat rekomendasi dan pilihan untuk memperkuat serta memperbaiki kinerja komite koordinasi.

12. Motivasi Sejarah Misi Budaya Insentif Kemampuan Kepemimpinan Struktur Sumber Daya Manusia Keuangan, Peralatan Program/Kegiatan Pengelolaan Program Pengelolaan Manajemen Hubungan antar Anggota Keadaan Lingkungan Pemerintahan Politik - Sosial-Budaya, Ekonomi Pemangku Kepentingan Kinerja Organisasi Efektif Efisien Kegiatan Biaya