Instansi/organisasi ini melakukan penilaian kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan dalam kegiatan penyadaran publik pengurangan risiko bencana di Aceh. Penilaian ini bertujuan mengetahui kondisi saat ini, kebutuhan, dan merekomendasikan pilihan untuk meningkatkan kapasitas dalam penyadaran publik PRB.
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian kebutuhan organisasi PACC (Perhimpunan Advokasi dan Capaian Konflik) untuk meningkatkan kinerja. Terdapat tiga hal yang mempengaruhi kinerja organisasi yaitu kemampuan, motivasi, dan lingkungan. Kemampuan organisasi meliputi kepemimpinan, struktur, sumber daya manusia, keuangan, ruang dan peralatan, serta program dan kegiatan. Motivasi organisasi meliputi sejarah
Presentasi Ninil Jannah Lingkar Association: Pengalaman Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana DI Yogyakarta. Dalam diskusi persiapan pembentukan forum PRB-API DKI Jakarta.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Rencana kontinjensi adalah rencana untuk menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi berdasarkan skenario-skenario yang disusun bersama oleh berbagai pihak terkait.
2. Penyusunan rencana kontinjensi melibatkan berbagai sektor dan berfokus pada kesiapsiagaan untuk mencegah, mengurangi dampak, dan memulihkan diri dari bencana.
Instansi/organisasi ini melakukan penilaian kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan dalam kegiatan penyadaran publik pengurangan risiko bencana di Aceh. Penilaian ini bertujuan mengetahui kondisi saat ini, kebutuhan, dan merekomendasikan pilihan untuk meningkatkan kapasitas dalam penyadaran publik PRB.
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian kebutuhan organisasi PACC (Perhimpunan Advokasi dan Capaian Konflik) untuk meningkatkan kinerja. Terdapat tiga hal yang mempengaruhi kinerja organisasi yaitu kemampuan, motivasi, dan lingkungan. Kemampuan organisasi meliputi kepemimpinan, struktur, sumber daya manusia, keuangan, ruang dan peralatan, serta program dan kegiatan. Motivasi organisasi meliputi sejarah
Presentasi Ninil Jannah Lingkar Association: Pengalaman Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana DI Yogyakarta. Dalam diskusi persiapan pembentukan forum PRB-API DKI Jakarta.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Rencana kontinjensi adalah rencana untuk menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi berdasarkan skenario-skenario yang disusun bersama oleh berbagai pihak terkait.
2. Penyusunan rencana kontinjensi melibatkan berbagai sektor dan berfokus pada kesiapsiagaan untuk mencegah, mengurangi dampak, dan memulihkan diri dari bencana.
Percik Edisi Khusus Sanitasi November 2010oswar mungkasa
Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) memperkenalkan paradigma baru pembangunan sanitasi berdasarkan perencanaan strategis jangka menengah yang disebut Strategi Sanitasi Kota (SSK). PPSP bertujuan mempercepat pembangunan sanitasi di 330 kabupaten/kota selama 2010-2014 dengan mengacu pada SSK yang disusun sendiri oleh pemerintah daerah.
Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) memperkenalkan paradigma baru pembangunan sanitasi berdasarkan perencanaan strategis jangka menengah yang disebut Strategi Sanitasi Kota (SSK). PPSP bertujuan mempercepat pembangunan sanitasi di 330 kabupaten/kota untuk mengejar ketertinggalan sektor sanitasi dan mendukung capaian Tujuan Pembangunan Milenium.
PEL adalah pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan keterlibatan masyarakat lokal dan pengusaha dalam mengelola sumber daya alam dan manusia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. PEL dilaksanakan melalui ke
Platform Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB) merupakan forum multi-pihak untuk koordinasi dan pengarahan kebijakan tentang pengurangan risiko bencana secara multi-sektoral dan interdisipliner dengan partisipasi berbagai pemangku kepentingan. Planas PRB bertujuan untuk berkontribusi pada pembangunan ketangguhan Indonesia terhadap bencana demi mencapai pembangunan berkelanjutan.
Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019Yossy Suparyo
Program inkubasi bisnis bertujuan untuk meningkatkan ekonomi daerah tertinggal dengan melatih wirausaha desa untuk mengembangkan produk unggulan. Pelatihan ini akan melatih peserta untuk memetakan sumber daya desa, mengelola produksi, bekerja sama dengan mitra, dan mendokumentasikan inovasi bisnisnya. Evaluasi program akan menggunakan tes sebelum dan sesudah pelatihan beserta pengamatan terhadap tindakan peserta.
Dokumen tersebut merangkum latar belakang, tujuan, dan metodologi penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Temanggung tahun 2012-2017, mencakup wilayah cakupan 50 desa/kelurahan dan hubungannya dengan dokumen perencanaan lain di kabupaten tersebut."
Strategi dan Kebijakan Advokasi Sanitasiinfosanitasi
Dokumen tersebut membahas advokasi sanitasi di berbagai tingkatan yang meliputi tujuan, definisi, dan target advokasi. Advokasi dilakukan kepada kementerian, provinsi, pemerintah daerah, DPRD, SKPD, masyarakat, swasta, dan media guna mendukung pencapaian sanitasi universal. Disarankan pembentukan kit advokasi dan alokasi dana yang matang untuk advokasi secara terus-menerus.
Modul MP-01 Advokasi dan Kelembagaan Sanitasi dalam rangka Penyusunan Memoran...Joy Irman
Modul ini membahas langkah-langkah dalam konsolidasi kelembagaan untuk penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS), meliputi advokasi kepada pemangku kepentingan, pemeriksaan status Pokja, penyusunan rencana kerja, peningkatan kapasitas Pokja melalui pelatihan dan pendampingan, serta perlu adanya komitmen kelembagaan yang diwujudkan melalui legalisasi dokumen MPSS.
PT. Aulia Sakti Internasional (Ausa) adalah perusahaan konsultan teknik dan manajemen yang didirikan pada 1982 di Jakarta. Perusahaan ini memberikan jasa konsultasi di bidang penelitian, survei, manajemen, pertanian, sumber daya alam, dan infrastruktur perkotaan dan pedesaan. Ausa berkomitmen untuk mendukung pembangunan Indonesia dengan melibatkan ahlinya dalam berbagai program pemerintah.
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut membahas biografi Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA yang saat ini memperkuat Lemhannas RI sebagai tenaga ahli profesional setelah berkarir lebih dari 33 tahun di berbagai instansi pemerintahan. Dokumen ini juga menyinggung topik-topik diskusi terkait kebijakan ekonomi seperti prudent policy mix, structural adjustment, blue economy, sistem manajemen nasional, perencanaan pembangunan nasional,
Implementasi sektor pariwisata di tingkat pemerintah pusat menghadapi tantangan koordinasi antar lembaga karena berbagai kementerian terkait memiliki peran dalam pengelolaan pariwisata. Diperlukan strategi koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan anggaran untuk departemen public relations (PR) dan biro konsultasi PR. Dibahas mengenai kegiatan yang dianggarkan untuk departemen PR dan biro konsultasi PR serta pos-pos pengeluaran yang umumnya terdapat dalam anggaran PR.
1. Bencana berdampak berbeda pada perempuan dan laki-laki karena peran dan tanggung jawab gender mereka
2. Perempuan membutuhkan bantuan khusus seperti makanan tambahan untuk ibu menyusui, pembalut, dan pakaian sesuai budaya
3. Partisipasi aktif perempuan dalam penanggulangan bencana perlu didukung, seperti kelompok perempuan di Aceh dan Bantul
Percik Edisi Khusus Sanitasi November 2010oswar mungkasa
Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) memperkenalkan paradigma baru pembangunan sanitasi berdasarkan perencanaan strategis jangka menengah yang disebut Strategi Sanitasi Kota (SSK). PPSP bertujuan mempercepat pembangunan sanitasi di 330 kabupaten/kota selama 2010-2014 dengan mengacu pada SSK yang disusun sendiri oleh pemerintah daerah.
Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) memperkenalkan paradigma baru pembangunan sanitasi berdasarkan perencanaan strategis jangka menengah yang disebut Strategi Sanitasi Kota (SSK). PPSP bertujuan mempercepat pembangunan sanitasi di 330 kabupaten/kota untuk mengejar ketertinggalan sektor sanitasi dan mendukung capaian Tujuan Pembangunan Milenium.
PEL adalah pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan keterlibatan masyarakat lokal dan pengusaha dalam mengelola sumber daya alam dan manusia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. PEL dilaksanakan melalui ke
Platform Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB) merupakan forum multi-pihak untuk koordinasi dan pengarahan kebijakan tentang pengurangan risiko bencana secara multi-sektoral dan interdisipliner dengan partisipasi berbagai pemangku kepentingan. Planas PRB bertujuan untuk berkontribusi pada pembangunan ketangguhan Indonesia terhadap bencana demi mencapai pembangunan berkelanjutan.
Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019Yossy Suparyo
Program inkubasi bisnis bertujuan untuk meningkatkan ekonomi daerah tertinggal dengan melatih wirausaha desa untuk mengembangkan produk unggulan. Pelatihan ini akan melatih peserta untuk memetakan sumber daya desa, mengelola produksi, bekerja sama dengan mitra, dan mendokumentasikan inovasi bisnisnya. Evaluasi program akan menggunakan tes sebelum dan sesudah pelatihan beserta pengamatan terhadap tindakan peserta.
Dokumen tersebut merangkum latar belakang, tujuan, dan metodologi penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Temanggung tahun 2012-2017, mencakup wilayah cakupan 50 desa/kelurahan dan hubungannya dengan dokumen perencanaan lain di kabupaten tersebut."
Strategi dan Kebijakan Advokasi Sanitasiinfosanitasi
Dokumen tersebut membahas advokasi sanitasi di berbagai tingkatan yang meliputi tujuan, definisi, dan target advokasi. Advokasi dilakukan kepada kementerian, provinsi, pemerintah daerah, DPRD, SKPD, masyarakat, swasta, dan media guna mendukung pencapaian sanitasi universal. Disarankan pembentukan kit advokasi dan alokasi dana yang matang untuk advokasi secara terus-menerus.
Modul MP-01 Advokasi dan Kelembagaan Sanitasi dalam rangka Penyusunan Memoran...Joy Irman
Modul ini membahas langkah-langkah dalam konsolidasi kelembagaan untuk penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS), meliputi advokasi kepada pemangku kepentingan, pemeriksaan status Pokja, penyusunan rencana kerja, peningkatan kapasitas Pokja melalui pelatihan dan pendampingan, serta perlu adanya komitmen kelembagaan yang diwujudkan melalui legalisasi dokumen MPSS.
PT. Aulia Sakti Internasional (Ausa) adalah perusahaan konsultan teknik dan manajemen yang didirikan pada 1982 di Jakarta. Perusahaan ini memberikan jasa konsultasi di bidang penelitian, survei, manajemen, pertanian, sumber daya alam, dan infrastruktur perkotaan dan pedesaan. Ausa berkomitmen untuk mendukung pembangunan Indonesia dengan melibatkan ahlinya dalam berbagai program pemerintah.
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut membahas biografi Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA yang saat ini memperkuat Lemhannas RI sebagai tenaga ahli profesional setelah berkarir lebih dari 33 tahun di berbagai instansi pemerintahan. Dokumen ini juga menyinggung topik-topik diskusi terkait kebijakan ekonomi seperti prudent policy mix, structural adjustment, blue economy, sistem manajemen nasional, perencanaan pembangunan nasional,
Implementasi sektor pariwisata di tingkat pemerintah pusat menghadapi tantangan koordinasi antar lembaga karena berbagai kementerian terkait memiliki peran dalam pengelolaan pariwisata. Diperlukan strategi koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan anggaran untuk departemen public relations (PR) dan biro konsultasi PR. Dibahas mengenai kegiatan yang dianggarkan untuk departemen PR dan biro konsultasi PR serta pos-pos pengeluaran yang umumnya terdapat dalam anggaran PR.
1. Bencana berdampak berbeda pada perempuan dan laki-laki karena peran dan tanggung jawab gender mereka
2. Perempuan membutuhkan bantuan khusus seperti makanan tambahan untuk ibu menyusui, pembalut, dan pakaian sesuai budaya
3. Partisipasi aktif perempuan dalam penanggulangan bencana perlu didukung, seperti kelompok perempuan di Aceh dan Bantul
Organisasi ini menganut pola kepemimpinan demokratis dengan syarat pendidikan minimal S1 dan pengalaman terkait. Struktur organisasi sudah sesuai namun perlu payung hukum dan anggaran. Sumber daya manusia masih kurang dan perlu penambahan staf monitoring serta ahli informasi. Dana berasal dari APBA dan lembaga pendukung. Fasilitas ruang dan peralatan sudah mencukupi namun masih sementara sehingga perlu lokasi permanen dan peralatan
Dokumen ini berisi rencana kegiatan penyadaran publik dalam pengurangan risiko bencana yang akan dilaksanakan oleh Sakorlak PBP Aceh bekerjasama dengan berbagai lembaga. Kegiatannya meliputi pembuatan peta daerah rawan bencana, sosialisasi daerah potensi bencana, peringatan dini bencana, dan upaya pengurangan resiko bencana bekerja sama dengan TDMRC, AGDC, BMG, dan UNDP.
Matriks kegiatan penyadaran publik dalam pengurangan risiko bencana ini memuat rencana organisasi dan lembaga untuk melakukan kampanye roadshow ke media, pemerintah, dan masyarakat di seluruh Aceh guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengurangan risiko bencana. Kegiatan selanjutnya direncanakan membentuk tim kecil yang lebih fokus dan adanya posko.
Matriks kegiatan penyadaran publik dalam pengurangan risiko bencana ini memuat rencana organisasi dan lembaga terkait untuk melakukan kegiatan edukasi di sekolah tentang pengurangan risiko bencana dengan mitra seperti MPD, LPMD, dan DEPAG. Guru akan membuat bahan ajar seperti RPP, LKS, dan silabus untuk mengajarkan pengurangan risiko bencana kepada siswa. Rencananya kedepan materi tersebut akan
1. Dokumen menganalisis kesiapsiagaan masyarakat Kota Ternate dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami.
2. Teridentifikasi beberapa kelompok rentan secara sosial ekonomi seperti balita, lansia, dan mereka dengan pekerjaan berisiko tinggi seperti nelayan.
3. Diperlukan peningkatan kesiapsiagaan rumah tangga melalui pengetahuan, perencanaan, dan latihan simulasi untuk meng
1. VISI M ewujudkan masyarakat Aceh yang aman melalui Pengurangan Risiko Bencana, di mana budaya keselamatan menjadi norma utama menuju pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan, dengan mengurangi kerugian manusia, sosial, ekonomi dan lingkungan karena ancaman bencana alam, teknologi dan lingkungan terkait
2. MISI M embangun masyarakat tahan bencana Dan menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai bagian normal dari proses pembangunan di pemerintah, masyarakat dan swasta di semua tingkat, terutama pada masyarakat lokal di mana tindakan yang paling efektif dapat diambil untuk mengurangi kerentanan fisik, ekonomi dan sosial terhadap bencana
3. P erlu untuk meningkatkan sinkronisasi, meningkatkan hasil dan pada saat yang sama meminimalkan duplikasi kegiatan agar upaya Penyadaran Publik untuk Pengurangan Risiko Bencana dapat berjalan secara efektif dan efisien
4. P enyusunan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan Penyadaran Publik untuk PRB yang melibatkan peran berbagai dinas, lembaga dan organisasi terkait memerlukan keterpaduan dan keserasian penanganan dalam satu wadah koordinasi
5.
6.
7.
8. Anggota Komite Penyadaran PRB Aceh merupakan wakil-wakil instansi/dinas pemerintah daerah, organisasi non pemerintah, media, organisasi profesi, perguruan tinggi, badan internasional, sektor swasta dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu yang aktif dalam kegiatan Penyadaran Publik untuk PRB. Komite ini untuk sementara berada di bawah koordinasi SKPA Dishubkomintel Aceh dan apabila Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) sudah terbentuk, Komite ini dengan sendirinya berada di bawah koordinasi BPBA.
9. Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Komite Penyadaran PRB Aceh sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan sumber pembiayaan lainnya yang sifatnya tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. PACC NEEDS ASSESSMENT Tujuan Umum: M eningkatkan kinerja Komite Koordinasi Penyadaran Publik dalam Pengurangan Risiko Bencana Aceh.
11.
12. Motivasi Sejarah Misi Budaya Insentif Kemampuan Kepemimpinan Struktur Sumber Daya Manusia Keuangan, Peralatan Program/Kegiatan Pengelolaan Program Pengelolaan Manajemen Hubungan antar Anggota Keadaan Lingkungan Pemerintahan Politik - Sosial-Budaya, Ekonomi Pemangku Kepentingan Kinerja Organisasi Efektif Efisien Kegiatan Biaya
