1. Dokumen tersebut berisi soal-soal pilihan ganda mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah yang mencakup berbagai aspek seperti ketentuan umum, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Soal-soal tersebut meliputi berbagai topik seperti tujuan dan prinsip pengadaan, perencanaan, penetapan HPS, metode pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, sanksi, dan peng
Pengadaan khusus mencakup pengadaan barang/jasa dalam kondisi darurat, di luar negeri, yang dikecualikan, penelitian, dan tender internasional menggunakan dana pinjaman luar negeri atau hibah, dengan ketentuan yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing.
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Dokumen tersebut berisi soal ujian tentang pelatihan pengadaan barang/jasa tingkat dasar. Terdiri dari 25 pernyataan yang harus dipilih benar atau salah, dan 16 pertanyaan pilihan ganda tentang konsep dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Buku informasi ini membahas pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dengan melakukan pemilihan penyedia terlebih dahulu. Pemilihan penyedia dapat dilakukan melalui e-purchasing, penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender cepat, atau tender/seleksi. Setelah dipilih, penyedia akan terikat kontrak yang mengatur tentang pembayaran, perubahan kontrak, penghentian kontrak, dan serah terima barang.
Presentasi Progress Proyek USDRP Kota Palangka Raya Juni 2012.Mellianae Merkusi
Dokumen tersebut merangkum kemajuan pelaksanaan reformasi di Kota Palangka Raya dalam bidang transparansi, partisipasi, akuntabilitas, pengelolaan keuangan daerah, penguatan kapasitas, dan pengadaan barang dan jasa, serta kerangka kelembagaan pelaksana proyek USDRP di Kota Palangka Raya."
Pengadaan khusus mencakup pengadaan barang/jasa dalam kondisi darurat, di luar negeri, yang dikecualikan, penelitian, dan tender internasional menggunakan dana pinjaman luar negeri atau hibah, dengan ketentuan yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing.
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Dokumen tersebut berisi soal ujian tentang pelatihan pengadaan barang/jasa tingkat dasar. Terdiri dari 25 pernyataan yang harus dipilih benar atau salah, dan 16 pertanyaan pilihan ganda tentang konsep dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Buku informasi ini membahas pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dengan melakukan pemilihan penyedia terlebih dahulu. Pemilihan penyedia dapat dilakukan melalui e-purchasing, penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender cepat, atau tender/seleksi. Setelah dipilih, penyedia akan terikat kontrak yang mengatur tentang pembayaran, perubahan kontrak, penghentian kontrak, dan serah terima barang.
Presentasi Progress Proyek USDRP Kota Palangka Raya Juni 2012.Mellianae Merkusi
Dokumen tersebut merangkum kemajuan pelaksanaan reformasi di Kota Palangka Raya dalam bidang transparansi, partisipasi, akuntabilitas, pengelolaan keuangan daerah, penguatan kapasitas, dan pengadaan barang dan jasa, serta kerangka kelembagaan pelaksana proyek USDRP di Kota Palangka Raya."
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahUlfah Hanum
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Ruang lingkupnya meliputi pejabat pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan.
Berita acara ini mencatat serah terima 9 bidang tanah seluas total 411.692 meter persegi dari Pemerintah Kabupaten Subang kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagai lokasi pendirian Politeknik Negeri Subang. Tanah-tanah tersebut disertai sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Subang.
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HID...Putri Sanuria
SPPL ini menyatakan kesanggupan Yayasan PKK "Setya Wijaya Smart" untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan dari kegiatan pendidikan anak usia dini, meliputi pengelolaan limbah padat dan cair secara terpilah serta menyediakan lahan parkir untuk mengurai gangguan lalu lintas.
Modul ini membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk pelaku pengadaan yang terlibat, waktu penyusunan perencanaan, dan ruang lingkup perencanaan pengadaan baik melalui swakelola maupun melalui penyedia."
1. Terlapor diduga menggelapkan dana setoran kelompok simpan pinjam senilai Rp75,8 juta yang seharusnya disetorkan ke bank. 2. Terlapor mengakui telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. 3. Terlapor kabur dan tidak mengembalikan sisa dana sebesar Rp35,8 juta meskipun batas waktu telah dilewati.
Dokumen ini memberikan jadwal pengadaan langsung untuk barang, pekerjaan konstruksi, konsultan, dan konsultan perorangan. Jadwal tersebut meliputi kegiatan seperti rapat persiapan, undangan penawaran, evaluasi penawaran, negosiasi harga, penyusunan berita acara hasil pengadaan, dan transaksi perjanjian.
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai tahapan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi hingga pelaksanaan kontrak
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Dokumen tersebut membahas tentang budaya kerja organisasi pemerintah. Ia menjelaskan konsep budaya kerja dan unsur-unsur pentingnya seperti komitmen pimpinan, komunikasi, motivasi, dan lingkungan kerja yang kondusif. Dokumen ini juga menganalisis beberapa aspek budaya yang berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah dan cara-cara transformasi budaya kerja melalui sosialisasi nilai-nilai dan etika kebijakan
Dokumen ini merupakan surat jual beli tanah antara Marwan selaku penjual dan seorang dosen selaku pembeli. Penjual menjual sebidang tanah seluas 165 m2 beserta rumah tipe 36 m2 di Perumahan Taman Indah Kota Bengkulu dengan harga Rp. 26 juta tunai. Pembayaran sisanya akan dilunasi melalui kredit perumahan rakyat. Pemindahan hak milik tanah dan bangunan tersebut efektif sejak 29 November 2012 berdasarkan per
Surat perintah perjalanan dinas (SPPD) nomor 77/SPPD/X/2018 diterbitkan untuk Kepala Desa Pedekik untuk melaksanakan apel tiga pilar dan dzikir akbar di Pekanbaru selama 3 hari dari 19-21 Oktober 2018.
Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan
Dokumen tersebut merupakan hasil ujian akhir pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah level 1. Terdapat 20 pertanyaan pilihan ganda dengan total skor 90 dari 100. Peserta yang bernama Abinul Hakim mendapatkan skor 85. Dokumen ini berisi konsep-konsep dasar dan tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara umum.
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahUlfah Hanum
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Ruang lingkupnya meliputi pejabat pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan.
Berita acara ini mencatat serah terima 9 bidang tanah seluas total 411.692 meter persegi dari Pemerintah Kabupaten Subang kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagai lokasi pendirian Politeknik Negeri Subang. Tanah-tanah tersebut disertai sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Subang.
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HID...Putri Sanuria
SPPL ini menyatakan kesanggupan Yayasan PKK "Setya Wijaya Smart" untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan dari kegiatan pendidikan anak usia dini, meliputi pengelolaan limbah padat dan cair secara terpilah serta menyediakan lahan parkir untuk mengurai gangguan lalu lintas.
Modul ini membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk pelaku pengadaan yang terlibat, waktu penyusunan perencanaan, dan ruang lingkup perencanaan pengadaan baik melalui swakelola maupun melalui penyedia."
1. Terlapor diduga menggelapkan dana setoran kelompok simpan pinjam senilai Rp75,8 juta yang seharusnya disetorkan ke bank. 2. Terlapor mengakui telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. 3. Terlapor kabur dan tidak mengembalikan sisa dana sebesar Rp35,8 juta meskipun batas waktu telah dilewati.
Dokumen ini memberikan jadwal pengadaan langsung untuk barang, pekerjaan konstruksi, konsultan, dan konsultan perorangan. Jadwal tersebut meliputi kegiatan seperti rapat persiapan, undangan penawaran, evaluasi penawaran, negosiasi harga, penyusunan berita acara hasil pengadaan, dan transaksi perjanjian.
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai tahapan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi hingga pelaksanaan kontrak
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Dokumen tersebut membahas tentang budaya kerja organisasi pemerintah. Ia menjelaskan konsep budaya kerja dan unsur-unsur pentingnya seperti komitmen pimpinan, komunikasi, motivasi, dan lingkungan kerja yang kondusif. Dokumen ini juga menganalisis beberapa aspek budaya yang berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah dan cara-cara transformasi budaya kerja melalui sosialisasi nilai-nilai dan etika kebijakan
Dokumen ini merupakan surat jual beli tanah antara Marwan selaku penjual dan seorang dosen selaku pembeli. Penjual menjual sebidang tanah seluas 165 m2 beserta rumah tipe 36 m2 di Perumahan Taman Indah Kota Bengkulu dengan harga Rp. 26 juta tunai. Pembayaran sisanya akan dilunasi melalui kredit perumahan rakyat. Pemindahan hak milik tanah dan bangunan tersebut efektif sejak 29 November 2012 berdasarkan per
Surat perintah perjalanan dinas (SPPD) nomor 77/SPPD/X/2018 diterbitkan untuk Kepala Desa Pedekik untuk melaksanakan apel tiga pilar dan dzikir akbar di Pekanbaru selama 3 hari dari 19-21 Oktober 2018.
Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan
Dokumen tersebut merupakan hasil ujian akhir pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah level 1. Terdapat 20 pertanyaan pilihan ganda dengan total skor 90 dari 100. Peserta yang bernama Abinul Hakim mendapatkan skor 85. Dokumen ini berisi konsep-konsep dasar dan tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara umum.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Secara garis besar membahas tentang tujuan, kebijakan, prinsip, etika pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaku pengadaan, perencanaan, persiapan, pemilihan pengadaan, serta pengadaan untuk pelaksanaan penelitian.
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang mencakup prinsip, ruang lingkup, jenis, organisasi, dan prosedur pengadaan yang transparan, adil, dan akuntabel.
Dokumen tersebut membahas prosedur pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, termasuk perencanaan, pembentukan panitia pengadaan, dan penetapan sistem pengadaan.
Dokumen tersebut membahas sistem pengadaan barang dan jasa di BPD Kaltim yang meliputi proses pengadaan melalui penyedia barang/jasa dan swakelola serta evaluasi penawaran dan masalah yang dihadapi beserta solusinya.
Dokumen tersebut merangkum peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Prinsip dasar pengadaan meliputi efisien, transparan, dan adil. Dokumen menjelaskan organisasi pengadaan, tugas pejabat terkait, dan prosedur pengadaan.
Perka lkpp no 14 2012 tentang petunjuk tenis perpres 70Agam Patra
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan umum pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan anggaran, penetapan kebijakan dan organisasi pengadaan, penyusunan kerangka acuan kerja, hingga pengumuman rencana umum pengadaan. Dokumen ini juga menjelaskan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa secara terbuka maupun terbatas melalui berbagai metode
Similar to Contoh Latihan Soal Pemahaman PBJ JFPAP.docx (20)
Banyak orang menganggap mempelajari kitab Wahyu adalah sulit. Selain karena membicarakan simbol-simbol yang tidak biasa, kitab Wahyu juga memiliki tema-tema yang kompleks. Nah, bagaimana cara terbaik membedah kitab Wahyu?
Mari kita pelajari bersama lebih dahulu 3 pasal pertama dari kitab ini dalam kelas diskusi "Bedah Kitab Wahyu" (BKW) pada 19—26 Juni 2024 melalui grup WA.
Sebelum kelas dimulai, ikuti lebih dahulu pemaparan materinya via Zoom pada:
Rabu, 19 Juni 2024.
- Pagi: pkl. 10.30—12.00 WIB
- Malam: pkl. 19.00—20.30 WIB
Daftarkan diri Anda segera di https://bit.ly/form-mlc.
Kontak:
WA: 0821-3313-3315 (MLC)
E-Mail: kusuma@in-christ.net
Aksi Nyata Topik Membangun Komunitas Belajar dalam Sekolah_Dhenis.pptx
Contoh Latihan Soal Pemahaman PBJ JFPAP.docx
1. 1
BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
Soal Pilihan Ganda
Topik Materi SubMateri Soal dan Jawaban
Durasi
Menjawab
(menit)
KetentuanUmumPBJ
Tujuan, Prinsip,
Etika dan
kebijakan
1. Secara garis besar, tahapan pengadaan barang/jasa Pemerintah terdiri
atas ….
A. Swakelola atau Pemilihan Penyedia
B. Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan
C. E-Purchasing, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Tender
Cepat, Tender
D. Perencanaan, Tender/Seleksi, Pelaksanaan Kontrak
2. Salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ialah....
A. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan
B. Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang/jasa
C. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
D. Melaksanakan tugas secara tertib dan tanggungjawab
3. Contoh pertentangan kepentingan pihak yang terkait Pengadaan
Barang/Jasa ialah....
A. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan
Perencana
B. Keluarga dari manajer koperasi merangkap sebagai PPK pada
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/ Lembaga/
Perangkat Daerah
C. Konsutan perencana bertindak sebagai pelaksanan pekerjaan konstruksi
pada pekerjaan terintegrasi
D. Pokja pemilihan bekerja secaraprofesional dan tidak merangkap sebagai
penyedia
Pelaku
4. Menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan sepesifikasi teknis dan
KAK, serta menetapkan HPS merupakan di antara tugas…
A. PA
B. KPA
2. 2
C. PPK
D. Pokja Pemilihan
5. Pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah
atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat
penyerahan merupakan tanggung jawab…
A. PA/KPA
B. PPK
C. Penyedia
D. Pokja Pemilihan
6. Di antara tugas Pokja Pemilihan adalah:
a. Menetapkan pemenang pengadaan barang dengan nilai di atas 100
miliar rupiah
b. Melakukan evaluasi dokumen penawaran
c. Menyusun spesifikasi Teknis, HPS dan Rancangan Kontrak
d. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan
7. PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA yaitu...
A. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-
purchasing dan Pengadaan Langsung
B. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
C. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan
D. Bertanggung jawab atas kualitas barang/jasa
PerencanaanPBJ Penyusunan spek
8. Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan
merek terhadap:
a. komponen barang/jasa dan suku cadang
b. bagian dari satu kesatuan tanggung jawab yang tidak direncanakan
sebelumnya
c. barang/jasa dalam Tender elektronik
d. barang/jasa pada Seleksi Cepat
9. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang mempunyai peranan dalam
perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, yaitu….
A. PA/KPA dan PjPHP
B. PPK dan Pokja pemilihan
C. PA/KPA dan PPK
3. 3
D. PPK dan Tim Teknis/Tenaga Ahli
10. Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri dan produk bersertifikat
SNI…
A. dilakukan sepanjang tersedia
B. merupakan hal yang wajib dilakukan
C. dilakukan sesuai kebutuhan PPK
D. dilakukan sesuai dengan ketersediaan Penyedia langganan
11. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat tentang aktivitas pada
perencanaan:
A. Perencanaan Pengadaan dilakukan oleh PPK dengan dibantu oleh
PA/KPA
B. Perencanaan Pengadaan dimulai pada saat awal tahun anggaran
berjalan
C. Output (Hasil) dari perencanaan Pengadaan adalah Rencana Umum
Pengadaan (RUP)
D. Pokja Pemilihan membantu PPK dalam menyusun HPS pada tahap
perencanaan pengadaan.
Pemaketan
12. Dalam melakukan pemaketan pengadaan barang/jasa terdapat larangan
antara lain....
A. Memecah paket untuk menghindari tender/seleksi
B. Memecah paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis
pekerjaannya harus dipisahkan;
C. Memecah paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya
seharusnya dilakukan oleh usaha kecil
D. Menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang
dilakukan secara terintegrasi
RUP
13. Berikut ini merupakan pernyataan yang TEPAT tentang RUP:
a. RUP adalah dokumen yang tidak dapat direvisi sehingga harus cermat
dalam penyusunannya
b. RUP mencangkup informasi paket pengadaan melalui penyedia saja,
karena fungsiRUP memang untuk memberikan informasi kepada Pelaku
usaha.
4. 4
c. RUP diumumkan oleh PA/KPA sebelum tahun anggaran berjalan
d. RUP salah satunya berisi tentang nominal HPS tiap paket pengadaan
PersiapanPengadaan
melalui penyedia
barang dan jasa
HPS 14. HPS harusdidukungolehdatayangdapat dipertanggungjawabkanantaralain:
a. Pagu Indikatif
b. AnggarandalamDIPA
c. Asumsi makroekonomi
d. Harga pasarsetempat
1’
15. PernyataanyangtepattentangHPS adalah:
a. HPS ditetapkanolehPA/KPA
b. HPS pekerjaanbarangterdiri atasbiayalangsungpersoneldanbiayalangsung
nonpersonel
c. HPS merupakandasarpenghitungankerugiannegara
d. HPS sebagai dasaruntukmenilai kewajaranhargapenawaran
Rancangan
Kontrak
16. Berikutini jeniskontrakyangtepatdigunakanuntukpekerjaankonsultan
KECUALI:
a. Waktu Penugasan
b. Lumsum
c. Harga Satuan
d. KontrakPayung
1’
17. Jeniskontrakyanglebihtepatuntukpengadaanmakanan bagi narapidana
adalah:
a. KontrakPaket
b. KontrakHarga Satuan
c. KontrakLumpsum
d. KontrakWaktu Penugasan
Metode
Pemilihan
Penyedia
18. Penunjukanlangsungdapatdilaksanakandalamkondisi-kondisi berikutini
KECUALI:
a. Nilai Paketpengadaanpalingbanyak200 juta rupiahuntukjenisbarang,
pekerjaankonstruksi,danjasalainnya
b. Barang/jasayang hanyadapat disediakanolehsatupelakuusahayangmampu
c. Barang/jasayang yangbersifatrahasiauntukkepentingannegara
d. Pengadaanbarang/jasasetelahsebelumnyatenderulangdanmengalami
kegagalandengansyarat-syarattertentu.
2’
5. 5
Metode Evaluasi
Penawaran
19. Berikutini adalahmetode evaluasi penawaranpadapekerjaankonsultan:
a. KualitasdanBiaya
b. Sistemgugur
c. PenilaianBiayaSelamaUmurEkonomis
d. SistemNilai
1’
Pelaksanaan
Pengadaan
Tendergagal 20. Salah satu penyebab terjadinya Tender/Seleksi gagal ialah…
A. calon pemenang cadangan 2 dan 3 mengundurkan diri
B. jumlah Penyedia barang/jasa yang lulus administrasi dan teknis hanya 1
peserta
C. seluruh penawaran harga tender B/PK/JL di atas HPS
D. jumlah Penyedia barang/jasa yang memasukan penawaran hanya 2
peserta
Keadaankahar 21. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan
kahar....
A. dapat mendahului Tahun Anggaran
B. tidak dapat melewati Tahun Anggaran
C. dapat melewati Tahun Anggaran
D. tidak dapat diberikan perpanjangan waktu
Adendumkontrak 22. Yang harus dilakukan oleh PPK jika saat pelaksanaan pekerjaan ada
perubahan volume pekerjaan ialah….
A. Membatalkan kontrak
B. Melakukan perubahan kontrak
C. Menolak perubahan kontrak
D. Membayar sesuai dengan kontrak awal
23. Perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai
kontrak akhir tidak melebihi....
a. 5% dari harga yang tercantum dalam nilai total HPS
b. 10% dari harga yang tercantum dalam nilai HPS
c. 5 % dari harga yang tercantum dalamkontrak baru
d. 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal
6. 6
Pekerjaan
terlambat
24. Apabilaterjadi keterlambatanpekerjaanmakasanksi bagi penyediaadalah:
a. Penyediamenuntutke pengadilan perdatakarenatelahmelakukanwanprestasi
b. PPKmenerbitkansuratteguran
c. PPKmemotongnilai kontraksebesar10 persen
d. Penyediaterkenadendaketerlambatansesuaidalamkontrak
Denda
keterlambatan
25. Dendaketerlambatanadalahsebesar:
a. 10 persendari harga kontrak
b. 1 persendikalikan hari keterlambatandikalikannilaikontrak ataunilai pekerjaan
yang mengalami keterlambatan
c. 1 permil dikalikan hari keterlambatandikalikannilai total kontrakataunilai
pekerjaanyangmengalami keterlambatan
d. Sesuai kesepakatan antaraPPKdanPenyediadandisetujui olehPA/KPA
Pelaksanaan
Kontrak
26. Salah satu bagian yang termasuk pelaksanaan kontrak ialah....
A. identifikasi kebutuhan
B. menentukan sasaran pekerjaan
C. serah terima hasil pekerjaan
D. menetapkan spesifikasi teknis
27. Pilihan cara pembayaran yang paling tepat untuk pekerjaan jasa kebersihan
(cleaning service) ialah....
A. Termin
B. Bulanan
C. Sekaligus 100% di awal kontrak
D. Sekaligus 100% di Akhir kontrak
SerahTerima 28. PPK menyerahkan barang/jasa setelah pekerjaan selesai 100% kepada ……
A Pokja Pemilihan
B PPHP
C PjPHP
D PA/KPA
Pengadaan
Khusus
29. Pengadaan Barang/Jasa untuk menangani keadaan darurat termasuk ….
A. Penunjukan langsung
B. Pengadaan langsung
C. Tender cepat
D. Pengadaan khusus
7. 7
30. Contoh pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai dengan
praktik bisnis yang sudah mapan ialah….
A. Jasa hotel
B. Pengadaan kendaraan bermotor
C. Jasa konsultan perencana
D. Jasa konstruksi sederhana
31. Pengadaan Barang/Jasapada Badan Layanan Umum dapat diatur tersendiri
dengan …
A. Peraturan Perpres No 16 Tahun 2018
B. Peraturan Menteri DalamNegeri
C. Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum
D. Peraturan Menristek Dikti
Swakelola Pengertian
Swakelola
32. Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/
Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian /Lembaga/ Perangkat Daerah
lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat disebut
dengan…
A. Swakelola
B. Penyedia
C. Penggadaan Barang/Jasa
D. Swadaya
Tipe-tipe 33. Dalamhal pengadaan barang/jasa mampu direncanakan, dilaksanakan dan
diawasi sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah
Penanggungjawab Anggaran, maka pelaksanaannya dapat dilakukan
melalui swakelola ...
A. Tipe I
B. Tipe II
C. Tipe III
D. Tipe IV
34. Suatu kementerian membutuhkan aplikasi komputer untuk meningkatkan
monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satuan kerja di bawah
kementerian tersebut. Untuk membuat aplikasi tersebut membutuhkan
beberapa tenaga ahli. Hasil reviu dokumen perencanaan ternyata tenaga
ahli yang dibutuhkan adalah pegawai/dosen universitas perguruan tinggi
8. 8
negeri. Cara pengadaan yang tepat dilakukan untuk pekerjaan tersebut
adalah…
A. Swakelola tipe I
B. Swakelola tipe II
C. Swakelola tipe III
D. Swakelola Tipe IV
Ketentuan
Swakelola
35. Batas maksimum penggunaan tenaga ahli dalam pelaksanaan Swakelola
tipe I ialah….
A. tidak boleh melebihi 40% dari jumlah tim pelaksana
B. tidak boleh melebihi 40% dari jumlah tim persiapan
C. tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana
D. tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim persiapan
UK, PPDN, SPSE 36. Dibawah ini yang TIDAK termasuk dalam katalog elektronik ialah....
a. Katalog elektronik regional
b. Katalog elektronik nasional
c. Katalog elektronik sektoral
d. Katalog elektronik lokal
Pengawasan dan
Pengaduan
37. Pengelolaan PBJ, Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan SDM dan Kelembagaan PBJ, pelaksanaan, pendampingan,
konsultansi dan/atau bimbingan teknis merupakan fungsi dari…
a. APIP
b. UKPBJ
c. Auditor
d. Penyedia
38. Perbuatan atau tindakan yang tidak menyebabkan sanksi berupa ganti
kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan adalah…
A. Menyebabkan kegagalan bangunan
B. Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan
C. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak
D. Menyerahkan barang/jasayang kualitasnyatidak sesuaidengan Kontrak
berdasarkan hasil audit
Risiko Penyimpangan
PBJ
39. Salah satu bentuk penyimpangan PBJ dalam tahap perencanaan adalah:
a. Volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak
b. Pengadaan dirancang tidak sesuai dengan kebutuhan
9. 9
c. Evaluasi Penawaran yang direkayasa dengan memenangkan penyedia
tertentu
d. Pengaturan bandwith aplikasi SPSE untuk mengatur calon penyedia
yang dapat mengunggah dokumen penawaran
40. Apabila diduga terdapat mark-up HPS maka hal yang paling tepat dilakukan
oleh pemeriksa adalah:
a. Menghitung kerugian negara berdasarkan mark-up HPS tersebut
b. Mencari hubungan sebab akibat antara mark-up HPS dengan
kualitas barang/jasa yang dihasilkan
c. Meminta PPK untuk mengembalikan selisih mark-up HPS ke kas
negara/daerah
d. Merekomendasikan agar penyedia mengembalikan keuntungan
yang diperoleh