Dokumen tersebut membahas tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) yang bergerak dalam bidang jasa K3 untuk membantu pelaksanaan K3 sesuai peraturan. PJK3 harus memenuhi persyaratan tertentu dan memperoleh penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja untuk melakukan kegiatan jasa K3 dalam ruang lingkup seperti konsultasi, riksa uji teknik, pelatihan K3, dan lainnya

1. Page 1
PERUSAHAAN JASA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
( P J K 3 )

2. Page 2
DASAR HUKUM
1. Undang-undang No. 1 / 1970
2. Permenaker No. 4 / 1995 tentang Perusahaan
Jasa K3
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan
No.KEP.48/DJPPK/VII/2011 tentang Bidang Jasa
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4. Keputusan Dirjen Binwasnaker No.
KEP.12/DJPPK/III/2011 tentang Juknis
Pelaksanaan SDM Bidang K3

3. Page 3
•
 PJK3 adalah Perusahaan yang usahanya dibidang
K3 untuk membantu pelaksanaan pemenuhan
syarat-syarat K3 sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
 PJK3 dalam melaksanakan kegiatan jasa K3
harus terlebih dahulu memperoleh keputusan
penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja c.q. Ditjen
Binwasnaker.
 Untuk memperoleh keputusan penunjukan harus
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
PENGERTIAN

4. Page 4
•
a. Konsultan
b. Pabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi,
Instalasi Teknik K3
c. Pemeriksaan dan Pengujian Teknik
d. Pemeriksaan/Pengujian dan atau
Pelayanan Kesehatan Kerja
e. Audit K3
f. Pembinaan dan Pelatihan K3
RUANG LINGKUP PJK3

5. Page 5
•
 Pesawat Uap dan Bejana Tekan
 Listrik
 Penyalur Petir dan Peralatan
Elektronik
 Lift
 Instalasi Proteksi Kebakaran
 Konstruksi Bangunan
 Pesawat Angkat dan Angkut
dan Pesawat Tenaga dan Produksi
 PJK3 Riksa Uji Teknik :
JENIS KEGIATAN
 PJK3 Riksa - Uji dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja :
 Kesehatan Tenaga Kerja
 Lingkungan Kerja

6. Page 6
Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan No.KEP.48/DJPPK/VII/2011
BIDANG JASA PEMBINAAN K3
1. Kesehatan
kerja
2. Lingkungan
kerja dan bahan
berbahaya
3. SMK3 dan Keahlian
K3 Umum
4. Keselamatan
kerja mekanik
5. Keselamatan kerja
pesawat uap dan
bejana tekan
6. Keselamatan
kerja listrik
7. Keselamatan kerja
penanggulangan kebakaran
8. Keselamatan kerja
konstruksi bangunan

7. Page 7
Keputusan Dirjen Binwasnaker No.
KEP.12/DJPPK/III/2011 tentang Juknis
Pelaksanaan SDM Bidang K3
Dalam melaksanakan kegiatan jasa K3, memiliki
ketentuan sbb :
1. Penanggung jawab kegiatan adalah tenaga Ahli
K3 yang telah ditunjuk oleh Menteri pada PJK3
Pembinaan yang bersangkutan;
2. Tenaga Pembina / Instruktur Teknis yang
mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.

8. Page 8
PJK3 Jasa Riksa Uji Teknik /
Yankes dilarang melakukan
kegiatan Jasa Konsultasi;
Jasa Pabrikasi, Pemeliharaan,
Reparasi dan Instalasi Teknik
K3; Jasa Audit, Jasa
Pembinaan K3

9. Page 9
Ahli K3 atau Dokter Pemeriksa
yang bekerja pada PJK3
mempunyai tugas melakukan
pemeriksaan dan pengujian
teknik atau
pemeriksaan/pengujian dan atau
pelayanan kesehatan kerja
sesuai dengan keputusan
penunjukannya.

10. Page 10
 Berbadan Hukum
 Memiliki ijin usaha perusahaan (SIUP)
 Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 Memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan
 Memiliki peralatan yang memadai sesuai
usaha jasanya
 Memiliki Ahli K3 yang sesuai dengan usaha
jasanya yang bekerja penuh pada
perusahaan yang bersangkutan
 Memiliki Tenaga Teknis sesuai usaha
jasanya
PERSYARATAN PJK3

11. Page 11
•
PERMOHONAN
(pasal 8)
MENAKERTRANS cq
Dirjen Binwasnaker
Keputusan
(3 bulan)
 ditolak - alasannya
 diterima
SK PENUNJUKAN
 2 tahun : (pasal 10)
- dapat diperpanjang
- dapat dicabut
TIM PENILAI
• Akte perusahaan
• SIUP
• Keterangan domisili
• NPWP
• Daftar alat
• Struktur organisasi
• Wajib Lapor
Ketenagakerjaan
• SK Ahli K3 / Dokter
Pemeriksa / Tenaga Tehnis
• Daftar riwayat hidup
• Pas foto (berwarna)
PROSEDUR & TATA CARA (Pasal 8)

12. Page 12
•
 Masa berlaku 2 (dua) tahun dan dapat
diperpanjang
 Prosedur sama seperti pengajuan baru, di
tambah daftar kegiatan selama penunjukan
 Diajukan paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum SK berakhir
PERPANJANGAN

13. Page 13
•
HAK
KEWAJIBAN
 Melakukan kegiatan sesuai SK
 Menerima imbalan sesuai kontrak
 Mendapatkan pembinaan dan bantuan teknis dari
pejabat K3 setempat
 Mentaati ketentuan peraturan
 Mengutamakan misi K3
 Membuat kontrak yang memuat secara jelas hak dan
kewajiban
 Menyimpan dokumen kegiatan selama 5 (lima) tahun
 Lapor/konsul dengan pejabat K3 setempat
HAK DAN KEWAJIBAN

14. Page 14
PJK3 harus melaporkan dan
berkonsultasi dengan Kadisnaker
setempat sebelum dan sesudah
melakukan kegiatan

15. Page 15
PJK3 bidang jasa riksa uji teknik &/
riksa uji pelayanan kesehatan kerja
 mengakibatkan kerusakan atau
kerugian pihak lain  wajib
bertanggung jawab atas kerusakan
atau kerugian

16. Page 16
Bila ada perubahan Ahli K3 atau
Tenaga Teknis  PJK3 melaporkan
kepada Menteri Tenaga Kerja c.q.
Direktur
Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan

17. Page 17
Penunjukan PJK3  untuk mencapai
hasil kecelakaan nihil di tempat kerja
 PJK3 harus memiliki sarana dan
prasarana

18. Page 18
Cekap Semanten.....
Matur Nuwun
Selamat melanjutkan kegiatan pembinaan AK3U