Describes a topic about government budget related its income and spending

1. Pendapatan/Belanja Negara
Pertemuan 11

2. APBN
• Pendapatan dan Belanja Negara menyangkut
pengelolaan negara dari segi pengaturan sumber-
sumber penerimaan (pendapatan negara) dan untuk
apa pengeluarannya (Belanja Negara)
• Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja negara
(APBN) menggunakan kaidah-kaidah tertentu yang
telah digariskan dalam Undang-Undang dasar.
• Selain itu pemerintah dalam menyusun APBN-nya juga
harus mendapat persetujuan dari DPR yang selanjutnya
ditetapkan sebagai anggaran pendapatan dan belanja
selama satu tahun yang biasa dikenal sebagai tahun
fiskal.

3. • Sumber utama pendapatan negara berasal dari
pajak yang dipungut dari rakyat.
• Belanja digunakan untuk administrasi negara,
operasional departemen pemerintah dan
pertahanan keamanan.
• Disamping itu , belanjanya digunakan untuk
membiayai berbagai kepentingan pembangunan
fasilitas umum seperti jalan, jembatan, waduk,
sekolah, dan rumah sakit.
• Dalam menyusun APBN nya ,pemerintah harus
selalu merujuk pada prinsip anggaran berimbang
dimana belanja pemerintah harus seimbang
dengan penerimaan yang berasal dari pajak
tersebut.

4. • Jika Pemerintah mengeluarkan belanja yang
besarnya melebihi sumber penerimaannya,
inilah yang disebut sebagai anggaran defisit
(defisit fiskal)
• Kekurangan anggaran tersebut, ditutup
Pemerintah dengan cara :
– Penjualan obligasi (surat utang negara)
– Pinjaman dari bank sentral dengan cara mencetak
uang baru
– Pinjaman dari pasar uang atau modal didalam
negeri dan luar negeri
– Pinjaman atau bantuan resmi dari pemerintah
negara-negara donor.

5. APBN Indonesia
Defenisi :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan negara
Indonesia yang disetujui oleh Dewan perwakilan Rakyat.
APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat
rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu
tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).
APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap
tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.
Dasar Hukum APBN
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang
paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia.
Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu
didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV pasal 23 mengatur
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

6. Pasal 23 UUD 1945:
• ayat (1): Anggaran pendapatan dan belanja negara
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara
ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
• ayat (2): Rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden
untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Daerah.
• ayat (3): “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak
menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden,
Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tahun yang lalu”.

7. PEMBIAYAAN.
• Struktur APBN dituangkan dalam suatu format
yang disebut I-account. Dalam beberapa hal,
isi dari I-account sering disebut postur APBN.
Beberapa faktor penentu postur APBN antara
lain dapat dijelaskan sebagai berikut :
• Sumber Pendapatan negara :
– Pajak
– Kepabeanan dan Cukai
– Hibah
– PNBP

9. Besaran pendapatan negara dipengaruhi oleh
beberapa faktor, antara lain:
• Indikator ekonomi makro yang tercermin pada
asumsi dasar makro ekonomi;
• Kebijakan pendapatan negara;
• Kebijakan pembangunan ekonomi;
• Perkembangan pemungutan pendapatan
negara secara umum;
• Kondisi dan kebijakan lainnya.

10. Penerimaan Perpajakan
• Pendapatan Pajak Dalam Negeri
• pendapatan pajak penghasilan (PPh)
• pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa
dan pajak penjualan atas barang mewah
• pendapatan pajak bumi dan bangunan
• pendapatan cukai
• pendapatan pajak lainnya
• Pendapatan Pajak Internasional
• pendapatan bea masuk
• pendapatan bea keluar

11. • Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP
• Penerimaan sumber daya alam
• penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas)
• penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA
nonmigas)
• Pendapatan bagian laba BUMN
• pendapatan laba BUMN perbankan
• pendapatan laba BUMN non perbankan
• PNBP lainnya
• pendapatan dari pengelolaan BMN
• pendapatan jasa
• pendapatan bunga
• pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi
• pendapatan pendidikan
• pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi
• pendapatan iuran dan denda
• pendapatan BLU
• pendapatan jasa layanan umum
• pendapatan hibah badan layanan umum
• pendapatan hasil kerja sama BLU
• pendapatan BLU lainnya

12. Belanja Negara
• Besaran belanja negara dipengaruhi oleh
beberapa faktor, antara lain:
• Asumsi dasar makro ekonomi;
• Kebutuhan penyelenggaraan negara;
• Kebijakan pembangunan;
• Resiko (bencana alam, dampak kirisi global)
• Kondisi dan kebijakan lainnya.

13. Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah :
• Fungsi pelayanan umum
• Fungsi pertahanan
• Fungsi ketertiban dan keamanan
• Fungsi ekonomi
• Fungsi lingkungan hidup
• Fungsi perumahan dan fasilitas umum
• Fungsi kesehatan
• Fungsi pariwisata
• Fungsi agama
• Fungsi pendidikan
• Fungsi perlindungan sosial

14. Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah
• Belanja pegawai
• Belanja barang
• Belanja modal
• Pembayaran bunga utang
• Subsidi
• Belanja hibah
• Bantuan sosial
• Belanja lain-lain

15. Rincian anggaran transfer ke daerah adalah
• Dana perimbangan
• Dana bagi hasil
• Dana alokasi umum
• Dana alokasi khusus
• Dana otonomi khusus
• Dana otonomi khusus
• Dana penyesuaian

16. Pembiayaan Dalam negeri
• Pembiayaan perbankan dalam negeri
• Pembiayaan nonperbankan dalam negeri
• Hasil pengelolaan aset
• Surat berharga negara neto
• Pinjaman dalam negeri neto
• Dana investasi pemerintah
• Kewajiban penjaminan

17. Pembiayaan Luar Negeri meliputi :
• Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas
Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek
• Penerusan pinjaman
• Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri,
terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

18. ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO APBN
Asumsi dasar ekonomi makro sangat berpengaruh
pada besaran komponen dalam struktur APBN.
Asumsi dasar tersebut adalah :
– Pertumbuhan ekonomi
– Nominal produk domestik bruto,
– Inflasi,
– Rata-rata tingkat bunga spn 3 bulan,
– Nilai tukar rupiah terhadap dollar as,
– Harga minyak (usd/barel),
– Produksi/lifting minyak (mbpd),
– Lifting gas (mboepd),
– Indikator lainnya :
– Jumlah penduduk
– Pendapatan perkapita
– Tingkat kemiskinan
– Tingkat pengangguran

19. Siklus APBN
• Adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran
yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun
sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan
undang-undang.
• Ada 5 tahapan pokok dalam satu siklus APBN di Indonesia.
• Dari kelima tahapan itu, tahapan ke-2 (kedua) dan ke-5
(kelima) dilaksanakan bukan oleh pemerintah, yaitu
masing-masing tahap kedua penetapan/persetujuan APBN
dilaksanakan oleh DPR (lembaga legislatif), dan tahap
kelima pemeriksaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan tahapan
lainnya dilaksanakan oleh pemerintah.

20. 5 Tahapan Pokok dalam Satu Siklus
APBN
• PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
• PENETAPAN/PERSETUJUAN APBN
• PELAKSANAAN APBN
• pelaporan dan pencatatan apbn
• PEMERIKSAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
APBN

21. FUNGSI APBN
• Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara
dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan
kegiatan pada tahun tersebut
• Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi
pedoman untuk menilai apakah kegiatan
penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan
• Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan
untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber
daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas
perekonomian.
• Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara
harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
• Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah
menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian.

22. PRINSIP PENYUSUNAN APBN
Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN
ada tiga, yaitu:
– Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan
kecepatan penyetoran.
– Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang
negara.
– Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh
negara dan penuntutan denda.
Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip
penyusunan APBN adalah:
– Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.
– Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program
atau kegiatan.
– Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi
dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau
potensi nasional.

23. AZAS PENYUSUNAN APBN
• Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber
penerimaan dalam negeri.
• Penghematan atau peningkatan efesiensi dan
produktivitas.
• Penajaman prioritas pembangunan
• Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-
undang negara