Dengan mengucap syukur Alhamdulillahirabbil’alamin atas
karunia Allah, akhirnya buku yang berjudul “Manajemen Sumber Daya
Manusia” ini dapat terselesaikan dengan lancar. Buku ini penulis
tujukan untuk mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin
mempelajari Manajemen Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 14
bab.
Harapan penulis semoga buku ini bisa menambah
perbendaharaan bahan ajar yang mudah untuk dipelajari dan
diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu dengan menyumbangkan pikiran dan
tenaga sehingga buku ini bisa selesai dengan lancar, semoga Allah
SWT membalasnya dengan berkah pahala yang berlipat ganda.
Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih
sangat jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan
di sana-sini. Oleh sebab itu saran, kritik, dan koreksi sangat penulis
harapkan untuk menjadikan buku ini lebih baik lagi sehingga bisa
bermanfaat bagi masyarakat.
Dengan mengucap syukur Alhamdulillahirabbil’alamin atas
karunia Allah, akhirnya buku yang berjudul “Manajemen Sumber Daya
Manusia” ini dapat terselesaikan dengan lancar. Buku ini penulis
tujukan untuk mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin
mempelajari Manajemen Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 14
bab.
Harapan penulis semoga buku ini bisa menambah
perbendaharaan bahan ajar yang mudah untuk dipelajari dan
diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu dengan menyumbangkan pikiran dan
tenaga sehingga buku ini bisa selesai dengan lancar, semoga Allah
SWT membalasnya dengan berkah pahala yang berlipat ganda.
Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih
sangat jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan
di sana-sini. Oleh sebab itu saran, kritik, dan koreksi sangat penulis
harapkan untuk menjadikan buku ini lebih baik lagi sehingga bisa
bermanfaat bagi masyarakat.
Kegiatan perniagaan (bisnis) merupakan salah satu fitrah dari manusia karena dengan berniaga manusia dapat memenuhi berbagai keperluannya. Setiap bisnis yang dijalankan oleh manusia pasti akan menimbulkan dua konsekuensi dimasa depan, yaitu keuntungan dan kerugian. Keduanya merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis. Tidak ada satu pun yang bisa menjamin bahwa bisnis yang dijalankan oleh seseorang akan mengalami keuntungan atau kerugian dimasa depan. Dengan demikian, risiko itu sendiri merupakan fitrah yang senantiasa melekat dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam tidak mengenal adanya transaksi bisnis yang bebas risiko (Rahmawati, 2013)
In order to access the level of financial inclusion in New Delhi, a survey was conducted in area of Govindpuri, Kalkaji, CR park (South Delhi) through a questionnaire.
A STUDY ON LOANS AND ADVANCES PROVIDED BY THE INDIAN BANK ZONAL OFFICE, TRICHYIAEME Publication
The present study consists of the performance of loans and advances. The data utilized for the study is primary in nature. Last decade has witnessed many changes in the banking industry. This study indicates the effect of the loans and advances on the Indian Economy. Banks mainly make profit from the difference of interest received and loans paid. Nowadays banks are performing the number of functions in addition to its two main function lending and accepting deposits. Banks grant loans in order to satisfy the growing credit needs of the different sections of the society but since the private banks are profit making organization thus they have profit making dimension added to the advances granted by them. In this study the focus is mainly on the movement of Loans and advances of the Indian Bank, Crawford Branch by analyzing the present data.
Materi ini memuat sejarah munculnya aturan manajemen risiko melalui Basel Accord sampai dengan peraturan yang ada di perbankan Indonesia. Paparan ini disertai contoh perhitungan modal berdasar risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.
Kegiatan perniagaan (bisnis) merupakan salah satu fitrah dari manusia karena dengan berniaga manusia dapat memenuhi berbagai keperluannya. Setiap bisnis yang dijalankan oleh manusia pasti akan menimbulkan dua konsekuensi dimasa depan, yaitu keuntungan dan kerugian. Keduanya merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis. Tidak ada satu pun yang bisa menjamin bahwa bisnis yang dijalankan oleh seseorang akan mengalami keuntungan atau kerugian dimasa depan. Dengan demikian, risiko itu sendiri merupakan fitrah yang senantiasa melekat dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam tidak mengenal adanya transaksi bisnis yang bebas risiko (Rahmawati, 2013)
In order to access the level of financial inclusion in New Delhi, a survey was conducted in area of Govindpuri, Kalkaji, CR park (South Delhi) through a questionnaire.
A STUDY ON LOANS AND ADVANCES PROVIDED BY THE INDIAN BANK ZONAL OFFICE, TRICHYIAEME Publication
The present study consists of the performance of loans and advances. The data utilized for the study is primary in nature. Last decade has witnessed many changes in the banking industry. This study indicates the effect of the loans and advances on the Indian Economy. Banks mainly make profit from the difference of interest received and loans paid. Nowadays banks are performing the number of functions in addition to its two main function lending and accepting deposits. Banks grant loans in order to satisfy the growing credit needs of the different sections of the society but since the private banks are profit making organization thus they have profit making dimension added to the advances granted by them. In this study the focus is mainly on the movement of Loans and advances of the Indian Bank, Crawford Branch by analyzing the present data.
Materi ini memuat sejarah munculnya aturan manajemen risiko melalui Basel Accord sampai dengan peraturan yang ada di perbankan Indonesia. Paparan ini disertai contoh perhitungan modal berdasar risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.
Untuk kesinambungan pengembangan karier guru dalam jabatan/pangkat, perlu dilakukan penyesuaian penetapan angka kredit guru Pegawai Negeri Sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil yang telah memperoleh penyetaraan jabatan dan pangkat (inpassing).
Penyesuaian penetapan angka kredit (PAK) merupakan penyesuaian angka kredit unsur dan subunsur kegiatan guru yang tercantum pada PAK guru yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ke dalam angka kredit unsur dan subunsur kegiatan guru berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2007
TENTANG
TUNJANGAN DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Dosen, perlu diberikan tunjangan yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Dosen dengan Peraturan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang- …
- 2 -
2. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN DOSEN.
Pasal 1 …
- 3 -
3. Pasal 1
(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Dosen pada Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan Dosen setiap bulan.
(2) Besarnya tunjangan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini.
Pasal 2
(1) Dosen dapat diberi tugas tambahan memimpin perguruan tinggi sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Sekolah Tinggi, Pembantu Ketua, Direktur Politeknik, Direktur Akademi, dan Pembantu Direktur.
(2) Tugas tambahan memimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama bukan jabatan struktural.
Pasal 3
(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Perguruan Tinggi sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Sekolah Tinggi, Pembantu Ketua, Direktur Politeknik, Direktur Akademi, dan Pembantu Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan tunjangan Dosen setiap bulan.
(2) Besarnya ...
- 4 -
4. (2) Besarnya tunjangan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.
Pasal 4
Ketentuan tunjangan Dosen juga berlaku bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan ditugaskan secara penuh untuk mengajar di Perguruan Tinggi.
Pasal 5
(1) Tunjangan Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
(2) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan Dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006 tentang Tunjangan Dosen, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Dosen.
Pasal 6
Dosen yang bertugas pada lebih dari satu Perguruan Tinggi, hanya diberikan satu tunjangan Dosen.
Pasal 7 …
- 5 -
5. Pasal 7
Tunjangan Dosen tidak diberikan kepada :
a. Dosen tidak tetap atau Dosen luar biasa;
b. Dosen yang dibebaskan sementara dari jabatannya;
c. Dosen yang tidak dapat menjalankan tugasnya karena sebab lain;
d. Dosen yang diberhentikan sementara.
Pasal 8
Pemberian tunjangan Dosen dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Dosen, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.
Pasal 10
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006 tentang Tunjangan Dosen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 11 ...
- 6 -
6. Pasal 11
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
7. LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 65 Tahun 2007
TANGGAL : 28 Juni 2007
NO
JABATAN
BESARNYA TUNJANGAN
1
2
3
4
GURU BESAR
LEKTOR KEPALA
LEKTOR
ASISTEN AHLI
Rp 1.350.000,00
Rp 900.000,00
Rp 700.000,00
Rp 375.000,00
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,
Lambock V. Nahattands
LAMPIRAN II
8. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 65 Tahun 2007
TANGGAL : 28 Juni 2007
No
TUGAS TAMBAHAN
JABATAN
BESARNYA TUNJANGAN
1
REKTOR
GURU BESAR
LEKTOR KEPALA
Rp 5.500.000,00
Rp 5.050.000,00
2
PEMBANTU REKTOR/DEKAN
GURU BESAR
LEKTOR KEPALA
Rp 4.500.000,00
Rp 4.050.000,00
3
PEMBANTU DEKAN/KETUA SEKOLAH TINGGI/DIREKTUR POLITEKNIK/DIREKTUR AKADEMI
GURU BESAR
LEKTOR KEPALA
LEKTOR
Rp 3.325.000,00
Rp 2.875.000,00
Rp 2.675.000,00
4
PEMBANTU KETUA/PEMBANTU DIREKTUR
GURU BESAR
LEKTOR KEPALA
LEKTOR
Rp 1.800.000,00
Rp 1.550.000,00
Rp 1.350.000,00
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,
Lambock V. Nahattands
LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 59 Tahun 2006
9. TANGGAL : 26 Mei 2006
NO
TUGAS TAMBAHAN
JABATAN
BESARNYA TUNJANGAN
1
2
3
4
REKTOR
PEMBANTU REKTOR/DEKAN
PEMBANTU DEKAN/KETUA
SEKOLAH TINGGI/DIREKTUR
POLITEKNIK/DIREKTUR AKADEMI
PEMBANTU KETUA/PEMBANTU DIREKTUR
GURU BESAR
LEKTOR KEPALA
GURU BESAR
LEKTOR KEPALA
GURU BESAR
LEKTOR KEPALA
LEKTOR
GURU BESAR
LEKTOR KEPALA
LEKTOR
Rp 4.500.000,00
Rp 4.050.000,00
Rp 3.500.000,00
Rp 3.100.000,00
Rp 2.500.000,00
Rp 2.150.000,00
Rp 1.800.000,00
Rp 1.500.000,00
Rp 1.300.000,00
Rp 1.100.000,00
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
