SlideShare a Scribd company logo

PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN

•
•
Kantor Desa Junwangi
Kantor Desa Junwangi

Pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi baru untuk menyelamatkan bisnis dan pekerjaan. Stimulus ini meliputi insentif pajak, bantuan tunai langsung, dan subsidi upah untuk mendorong pertumbuhan. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dari resesi akibat pandemi.

Law
1 of 25
Download to read offline
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN

Recommended

Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016Kantor Desa Junwangi
 
Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016Kantor Desa Junwangi
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaYudhi Aldriand
 
Pedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaPedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaYudhi Aldriand
 
Administrasi desa
Administrasi desaAdministrasi desa
Administrasi desaRooy Salamony
 
Tugas pokok-dan-fungsi-pemerintah-desa
Tugas pokok-dan-fungsi-pemerintah-desaTugas pokok-dan-fungsi-pemerintah-desa
Tugas pokok-dan-fungsi-pemerintah-desaSukardi Juniardi
 
Permendagri 46 2016
Permendagri 46 2016Permendagri 46 2016
Permendagri 46 2016Kantor Desa Junwangi
 
Nama desa
Nama desaNama desa
Nama desaKantor Desa Junwangi
 

Recommended

Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016Kantor Desa Junwangi
 
Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016Kantor Desa Junwangi
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaYudhi Aldriand
 
Pedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaPedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaYudhi Aldriand
 
Administrasi desa
Administrasi desaAdministrasi desa
Administrasi desaRooy Salamony
 
Tugas pokok-dan-fungsi-pemerintah-desa
Tugas pokok-dan-fungsi-pemerintah-desaTugas pokok-dan-fungsi-pemerintah-desa
Tugas pokok-dan-fungsi-pemerintah-desaSukardi Juniardi
 
Permendagri 46 2016
Permendagri 46 2016Permendagri 46 2016
Permendagri 46 2016Kantor Desa Junwangi
 
Nama desa
Nama desaNama desa
Nama desaKantor Desa Junwangi
 
Perbup 23 th_2015
Perbup 23 th_2015Perbup 23 th_2015
Perbup 23 th_2015Kantor Desa Junwangi
 
Perda 9 th_2015_ttg_bpd
Perda 9 th_2015_ttg_bpdPerda 9 th_2015_ttg_bpd
Perda 9 th_2015_ttg_bpdKantor Desa Junwangi
 
Perda 8 th_2015_ttg_pilkades
Perda 8 th_2015_ttg_pilkadesPerda 8 th_2015_ttg_pilkades
Perda 8 th_2015_ttg_pilkadesKantor Desa Junwangi
 
Perda 7 th_2014_ttg_perangkat_desa
Perda 7 th_2014_ttg_perangkat_desaPerda 7 th_2014_ttg_perangkat_desa
Perda 7 th_2014_ttg_perangkat_desaKantor Desa Junwangi
 
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerahPerda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerahKantor Desa Junwangi
 
Permendagri 46 2016
Permendagri 46 2016Permendagri 46 2016
Permendagri 46 2016Kantor Desa Junwangi
 
Permendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesa
Permendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesaPermendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesa
Permendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesaKantor Desa Junwangi
 
Permendesa 03-th-2015 pendampingan-desa
Permendesa 03-th-2015 pendampingan-desaPermendesa 03-th-2015 pendampingan-desa
Permendesa 03-th-2015 pendampingan-desaKantor Desa Junwangi
 
Permendesa 02-th-2015 tatib-musyawarah-desa
Permendesa 02-th-2015 tatib-musyawarah-desaPermendesa 02-th-2015 tatib-musyawarah-desa
Permendesa 02-th-2015 tatib-musyawarah-desaKantor Desa Junwangi
 
Permendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desa
Permendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desaPermendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desa
Permendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desaKantor Desa Junwangi
 
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi DesaPermen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi DesaKantor Desa Junwangi
 
Permendagri 114 2014 format
Permendagri 114 2014 formatPermendagri 114 2014 format
Permendagri 114 2014 formatKantor Desa Junwangi
 
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan DesaPermendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan DesaKantor Desa Junwangi
 
PMK 241-th-2014 Pertanggjawaban dana desa
PMK 241-th-2014 Pertanggjawaban dana desaPMK 241-th-2014 Pertanggjawaban dana desa
PMK 241-th-2014 Pertanggjawaban dana desaKantor Desa Junwangi
 
Permendagri No.114-th-2014 Pedoman Pembangunan Desa
Permendagri No.114-th-2014 Pedoman Pembangunan DesaPermendagri No.114-th-2014 Pedoman Pembangunan Desa
Permendagri No.114-th-2014 Pedoman Pembangunan DesaKantor Desa Junwangi
 
PMK No. 263 tahun 2014 Sistem Pelaporan Keu
PMK No. 263 tahun 2014 Sistem Pelaporan KeuPMK No. 263 tahun 2014 Sistem Pelaporan Keu
PMK No. 263 tahun 2014 Sistem Pelaporan KeuKantor Desa Junwangi
 
PP No. 43 Tahun 2014 Tentang UU No.6 tahun 2014
PP No. 43 Tahun 2014 Tentang UU No.6 tahun 2014PP No. 43 Tahun 2014 Tentang UU No.6 tahun 2014
PP No. 43 Tahun 2014 Tentang UU No.6 tahun 2014Kantor Desa Junwangi
 
UU No.6/2014 tentang Desa
UU No.6/2014 tentang DesaUU No.6/2014 tentang Desa
UU No.6/2014 tentang DesaKantor Desa Junwangi
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 

More Related Content

More from Kantor Desa Junwangi

Perda 7 th_2014_ttg_perangkat_desa
Perda 7 th_2014_ttg_perangkat_desaPerda 7 th_2014_ttg_perangkat_desa
Perda 7 th_2014_ttg_perangkat_desaKantor Desa Junwangi
 
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerahPerda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerahKantor Desa Junwangi
 
Permendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesa
Permendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesaPermendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesa
Permendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesaKantor Desa Junwangi
 
Permendesa 03-th-2015 pendampingan-desa
Permendesa 03-th-2015 pendampingan-desaPermendesa 03-th-2015 pendampingan-desa
Permendesa 03-th-2015 pendampingan-desaKantor Desa Junwangi
 
Permendesa 02-th-2015 tatib-musyawarah-desa
Permendesa 02-th-2015 tatib-musyawarah-desaPermendesa 02-th-2015 tatib-musyawarah-desa
Permendesa 02-th-2015 tatib-musyawarah-desaKantor Desa Junwangi
 
Permendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desa
Permendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desaPermendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desa
Permendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desaKantor Desa Junwangi
 
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi DesaPermen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi DesaKantor Desa Junwangi
 
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan DesaPermendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan DesaKantor Desa Junwangi
 
PMK 241-th-2014 Pertanggjawaban dana desa
PMK 241-th-2014 Pertanggjawaban dana desaPMK 241-th-2014 Pertanggjawaban dana desa
PMK 241-th-2014 Pertanggjawaban dana desaKantor Desa Junwangi
 
Permendagri No.114-th-2014 Pedoman Pembangunan Desa
Permendagri No.114-th-2014 Pedoman Pembangunan DesaPermendagri No.114-th-2014 Pedoman Pembangunan Desa
Permendagri No.114-th-2014 Pedoman Pembangunan DesaKantor Desa Junwangi
 
PMK No. 263 tahun 2014 Sistem Pelaporan Keu
PMK No. 263 tahun 2014 Sistem Pelaporan KeuPMK No. 263 tahun 2014 Sistem Pelaporan Keu
PMK No. 263 tahun 2014 Sistem Pelaporan KeuKantor Desa Junwangi
 
PP No. 43 Tahun 2014 Tentang UU No.6 tahun 2014
PP No. 43 Tahun 2014 Tentang UU No.6 tahun 2014PP No. 43 Tahun 2014 Tentang UU No.6 tahun 2014
PP No. 43 Tahun 2014 Tentang UU No.6 tahun 2014Kantor Desa Junwangi
 

More from Kantor Desa Junwangi (18)

Perbup 23 th_2015
Perbup 23 th_2015Perbup 23 th_2015
Perbup 23 th_2015
 
Perda 9 th_2015_ttg_bpd
Perda 9 th_2015_ttg_bpdPerda 9 th_2015_ttg_bpd
Perda 9 th_2015_ttg_bpd
 
Perda 8 th_2015_ttg_pilkades
Perda 8 th_2015_ttg_pilkadesPerda 8 th_2015_ttg_pilkades
Perda 8 th_2015_ttg_pilkades
 
Perda 7 th_2014_ttg_perangkat_desa
Perda 7 th_2014_ttg_perangkat_desaPerda 7 th_2014_ttg_perangkat_desa
Perda 7 th_2014_ttg_perangkat_desa
 
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerahPerda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
 
Permendagri 46 2016
Permendagri 46 2016Permendagri 46 2016
Permendagri 46 2016
 
Permendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesa
Permendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesaPermendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesa
Permendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesa
 
Permendesa 03-th-2015 pendampingan-desa
Permendesa 03-th-2015 pendampingan-desaPermendesa 03-th-2015 pendampingan-desa
Permendesa 03-th-2015 pendampingan-desa
 
Permendesa 02-th-2015 tatib-musyawarah-desa
Permendesa 02-th-2015 tatib-musyawarah-desaPermendesa 02-th-2015 tatib-musyawarah-desa
Permendesa 02-th-2015 tatib-musyawarah-desa
 
Permendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desa
Permendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desaPermendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desa
Permendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desa
 
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi DesaPermen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
 
Permendagri 114 2014 format
Permendagri 114 2014 formatPermendagri 114 2014 format
Permendagri 114 2014 format
 
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan DesaPermendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan Desa
 
PMK 241-th-2014 Pertanggjawaban dana desa
PMK 241-th-2014 Pertanggjawaban dana desaPMK 241-th-2014 Pertanggjawaban dana desa
PMK 241-th-2014 Pertanggjawaban dana desa
 
Permendagri No.114-th-2014 Pedoman Pembangunan Desa
Permendagri No.114-th-2014 Pedoman Pembangunan DesaPermendagri No.114-th-2014 Pedoman Pembangunan Desa
Permendagri No.114-th-2014 Pedoman Pembangunan Desa
 
PMK No. 263 tahun 2014 Sistem Pelaporan Keu
PMK No. 263 tahun 2014 Sistem Pelaporan KeuPMK No. 263 tahun 2014 Sistem Pelaporan Keu
PMK No. 263 tahun 2014 Sistem Pelaporan Keu
 
PP No. 43 Tahun 2014 Tentang UU No.6 tahun 2014
PP No. 43 Tahun 2014 Tentang UU No.6 tahun 2014PP No. 43 Tahun 2014 Tentang UU No.6 tahun 2014
PP No. 43 Tahun 2014 Tentang UU No.6 tahun 2014
 
UU No.6/2014 tentang Desa
UU No.6/2014 tentang DesaUU No.6/2014 tentang Desa
UU No.6/2014 tentang Desa
 

Recently uploaded

Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 

Recently uploaded (12)

Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx