Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata RuangPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang ketelitian peta rencana tata ruang di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan persyaratan ketelitian geometris dan muatan ruang untuk peta-peta rencana tata ruang nasional, provinsi, kabupaten/kota. Ketelitian peta meliputi sistem referensi, skala, unit pemetaan, kerincian kelas unsur, dan simbolisasi.
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Kh...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara penetapan kawasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Kawasan khusus dapat diusulkan oleh menteri, lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik ke
Permen PU No.13 Tahun 2009 tentang Penyidik PNS Penataan RuangPenataan Ruang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang (PPNS Penataan Ruang). PPNS Penataan Ruang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang. Peraturan ini mengatur kedudukan, tugas pokok, kewajiban, dan fungsi PPNS Penataan Ruang serta ketentuan pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian PPNS Penataan Ruang.
Permen PU Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi KawasanPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum mengatur pedoman revitalisasi kawasan untuk meningkatkan kualitas fisik dan non fisik kawasan yang mengalami penurunan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pemasaran revitalisasi kawasan."
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata RuangPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang ketelitian peta rencana tata ruang di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan persyaratan ketelitian geometris dan muatan ruang untuk peta-peta rencana tata ruang nasional, provinsi, kabupaten/kota. Ketelitian peta meliputi sistem referensi, skala, unit pemetaan, kerincian kelas unsur, dan simbolisasi.
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Kh...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara penetapan kawasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Kawasan khusus dapat diusulkan oleh menteri, lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik ke
Permen PU No.13 Tahun 2009 tentang Penyidik PNS Penataan RuangPenataan Ruang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang (PPNS Penataan Ruang). PPNS Penataan Ruang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang. Peraturan ini mengatur kedudukan, tugas pokok, kewajiban, dan fungsi PPNS Penataan Ruang serta ketentuan pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian PPNS Penataan Ruang.
Permen PU Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi KawasanPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum mengatur pedoman revitalisasi kawasan untuk meningkatkan kualitas fisik dan non fisik kawasan yang mengalami penurunan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pemasaran revitalisasi kawasan."
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...Penataan Ruang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pelimpahan kewenangan Menteri Pekerjaan Umum kepada gubernur dalam pemberian persetujuan substansi rancangan perda tentang rencana rinci tata ruang kabupaten/kota. Pelimpahan kewenangan ini dilakukan setelah provinsi memenuhi kriteria seperti telah memiliki perda RTRW provinsi dan kabupaten/kota, memiliki unit organisasi penataan ruang, dan memiliki sumber daya manusia yang komp
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...Penataan Ruang
Pedoman ini membahas tentang penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Dibahas mengenai istilah dan definisi yang terkait, muatan Rencana Detail Tata Ruang seperti rencana pola ruang dan jaringan prasarana, ketentuan zonasi, serta prosedur penyusunannya termasuk pelibatan masyarakat dan kelengkapan dokumennya.
Undang-undang ini membahas perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini mengatur tentang pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...Penataan Ruang
Peraturan ini mengatur tentang pelimpahan kewenangan Menteri Pekerjaan Umum kepada gubernur dalam memberikan persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota. Kriteria pelimpahan kewenangan meliputi pemenuhan kriteria provinsi dalam hal peraturan RTRW, jumlah kabupaten/kota yang memiliki RTRW, unit eselon III teknis penataan ruang, badan koordinasi penataan ruang,
Permen Perumahan Rakyat No 33 Tahun 2006 Pedoman Tata Cara Penunjukan Badan P...Penataan Ruang
Permen Perumahan Rakyat No 33 Tahun 2006 Pedoman Tata Cara Penunjukan Badan Pengelola Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang Berdiri Sendiri
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...Penataan Ruang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman persetujuan substansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Pedoman ini meliputi prosedur pengajuan rancangan peraturan daerah, evaluasi materi muatan teknis, dan persetujuan substansi oleh Menteri sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Tujuannya agar rencana tata ruang yang ditetapkan sesuai dengan k
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
Pedoman ini mengatur tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan tujuan mewujudkan RTRW kabupaten yang sesuai dengan UU Penataan Ruang. Pedoman ini mencakup ketentuan teknis muatan RTRW kabupaten dan proses penyusunannya, serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan RTRW kabupaten.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPenataan Ruang
Pedoman ini mengatur tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi) sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman ini memuat ketentuan teknis muatan RTRW Provinsi yang mencakup tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...Oswar Mungkasa
1. Dokumen tersebut membahas tentang permasalahan perkotaan seperti kemacetan, banjir, permukiman kumuh, timbunan sampah, dan alihan fungsi lahan serta solusi-solusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang. NSPK ini bertujuan untuk memperjelas urusan pemerintahan masing-masing tingkat pemerintahan dan menghindari tumpang tindih kewenangan serta menjadi pedoman pelaksanaan penataan ruang. Dokumen ini juga membahas tentang proses penyusunan NSPK bidang penataan ruang provinsi Kalimantan Utara.
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...KPDT
Paparan Bappenas dalam Workshop Pengembangan dan Studi Implementasi Penguatan Regional Management dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal
Solo 7 Oktober 2014
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Penataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...Penataan Ruang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pelimpahan kewenangan Menteri Pekerjaan Umum kepada gubernur dalam pemberian persetujuan substansi rancangan perda tentang rencana rinci tata ruang kabupaten/kota. Pelimpahan kewenangan ini dilakukan setelah provinsi memenuhi kriteria seperti telah memiliki perda RTRW provinsi dan kabupaten/kota, memiliki unit organisasi penataan ruang, dan memiliki sumber daya manusia yang komp
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...Penataan Ruang
Pedoman ini membahas tentang penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Dibahas mengenai istilah dan definisi yang terkait, muatan Rencana Detail Tata Ruang seperti rencana pola ruang dan jaringan prasarana, ketentuan zonasi, serta prosedur penyusunannya termasuk pelibatan masyarakat dan kelengkapan dokumennya.
Undang-undang ini membahas perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini mengatur tentang pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...Penataan Ruang
Peraturan ini mengatur tentang pelimpahan kewenangan Menteri Pekerjaan Umum kepada gubernur dalam memberikan persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota. Kriteria pelimpahan kewenangan meliputi pemenuhan kriteria provinsi dalam hal peraturan RTRW, jumlah kabupaten/kota yang memiliki RTRW, unit eselon III teknis penataan ruang, badan koordinasi penataan ruang,
Permen Perumahan Rakyat No 33 Tahun 2006 Pedoman Tata Cara Penunjukan Badan P...Penataan Ruang
Permen Perumahan Rakyat No 33 Tahun 2006 Pedoman Tata Cara Penunjukan Badan Pengelola Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang Berdiri Sendiri
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...Penataan Ruang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman persetujuan substansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Pedoman ini meliputi prosedur pengajuan rancangan peraturan daerah, evaluasi materi muatan teknis, dan persetujuan substansi oleh Menteri sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Tujuannya agar rencana tata ruang yang ditetapkan sesuai dengan k
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
Pedoman ini mengatur tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan tujuan mewujudkan RTRW kabupaten yang sesuai dengan UU Penataan Ruang. Pedoman ini mencakup ketentuan teknis muatan RTRW kabupaten dan proses penyusunannya, serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan RTRW kabupaten.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPenataan Ruang
Pedoman ini mengatur tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi) sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman ini memuat ketentuan teknis muatan RTRW Provinsi yang mencakup tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...Oswar Mungkasa
1. Dokumen tersebut membahas tentang permasalahan perkotaan seperti kemacetan, banjir, permukiman kumuh, timbunan sampah, dan alihan fungsi lahan serta solusi-solusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang. NSPK ini bertujuan untuk memperjelas urusan pemerintahan masing-masing tingkat pemerintahan dan menghindari tumpang tindih kewenangan serta menjadi pedoman pelaksanaan penataan ruang. Dokumen ini juga membahas tentang proses penyusunan NSPK bidang penataan ruang provinsi Kalimantan Utara.
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...KPDT
Paparan Bappenas dalam Workshop Pengembangan dan Studi Implementasi Penguatan Regional Management dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal
Solo 7 Oktober 2014
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Penataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Penataan Ruang
Pedoman ini mengatur penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau (RTNH) di kawasan perkotaan. Dokumen ini menjelaskan definisi, fungsi, manfaat, tipologi, standar luas penyediaan, dan pengaturan material RTNH pada berbagai skala lingkungan perkotaan. Pedoman ini bertujuan menjamin ketersediaan dan keberlanjutan RTNH bagi kepentingan masyarakat perkotaan.
Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan unsur penting dalam kota, namun ukuran RTH yang ada sering kurang. Dokumen ini membahas tentang pengkajian RTH di Desa Cikidang dan Desa Wangunharja, Kecamatan Lembang, Jawa Barat. Tujuannya adalah mengetahui jumlah dan kondisi RTH di desa-desa tersebut, seperti RTH RT, RW, desa, taman kota, hutan kota, dan lainnya. Metode pen
PP no 8 tahun 2003 Pedoman Organisasi Perangkat DaerahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pedoman organisasi perangkat daerah di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Peraturan ini mengatur tentang kriteria pembentukan organisasi perangkat daerah, tugas dan fungsi sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan satuan polisi pamong praja di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini mengatur tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan. RTH didefinisikan sebagai area terbuka yang fungsinya lebih bersifat terbuka dan tempat tumbuhnya tanaman baik alami maupun yang ditanam. Pedoman ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan resapan air, menciptakan keseimbangan lingkungan alam dan binaan,
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang kecamatan sebagai wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Peraturan ini mengatur tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kecamatan serta kedudukan, tugas, dan wewenang Camat. Syarat pembentukan kecamatan meliputi administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Camat bertugas mengoordinasikan pelayanan umum dan kegiatan pemerintahan
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...Deki Zulkarnain
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah (20 tahun), rencana pembangunan jangka menengah daerah (5 tahun), dan rencana kerja pembangunan daerah (1 tahun). Peraturan ini mengatur prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daer
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pembentukan, jenis, dan kriteria perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan yang dibentuk berdasarkan urusan pemerintahan dan potensi daerah. Peraturan ini juga mengatur tugas, fungsi, dan tipe perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pembentukan, jenis, dan kriteria perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan yang bertugas membantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang bentuk dan klasifikasi perkotaan serta penyelenggaraan pengelolaan perkotaan. Peraturan ini membedakan bentuk perkotaan menjadi kota sebagai daerah otonom dan kawasan perkotaan, serta mengklasifikasikan perkotaan berdasarkan besaran, kondisi geografis, dan fungsi. Peraturan ini juga mengatur penyelenggaraan pengelolaan perkotaan oleh pemerintah daerah dan kerja s
Pp 41 2007 organisasi perangkat daerah Pemernitah daerahAbdul Rohman
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi. Perangkat daerah provinsi terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Masing-masing unsur perangkat daerah mempunyai tugas dan fungsi tertentu dalam membantu gubernur menyelenggarakan pemerintahan provinsi.
[Ringkasan]
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Sidoarjo. Produk hukum daerah terdiri dari peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati, dan lainnya. Peraturan ini mengatur tata cara perencanaan pembentukan peraturan daerah melalui penyusunan program pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD Sidoarjo untuk jangka waktu
Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang KelurahanSupri yanto
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang kelurahan sebagai wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dan dipimpin oleh lurah yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kelurahan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan untuk membant
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang KelurahanPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang kelurahan sebagai wilayah kerja lurah di tingkat desa. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dan dipimpin oleh lurah yang bertanggung jawab kepada camat. Tugas lurah meliputi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta dapat diberikan tugas tambahan oleh bupati/walikota. Peraturan ini juga mengatur pembentukan lembaga kemasyarakatan di kel
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran XII - Sistematika Penyajian Album Peta
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen tersebut merangkum proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis, perumusan konsepsi, dan penyusunan naskah akademis serta peraturan daerah. Proses tersebut melibatkan berbagai pihak dan dilaksanakan selama kurang lebih 12 bulan.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen ini menjelaskan sistematika penyajian laporan akhir Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ). Untuk RDTR terdiri dari 8 bab yang membahas tujuan penataan, rencana pola ruang, jaringan prasarana, prioritas penanganan, ketentuan pemanfaatan ruang, dan peraturan zonasi. Sedangkan untuk PZ terdiri dari 5 bab yang membahas ketentuan umum, text zonasi, peta zonasi, dan perubahan peratur
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen tersebut membahas tentang keterkaitan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mencakup tujuan, struktur ruang, dan jaringan prasarana seperti transportasi, energi, telekomunikasi, air minum, dan sumber daya air."
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran VIII - Rincian Perumusan Substansi RDTR dan Peraturan Zonasi
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran VII - Rincian Analisis dalam Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran VI - Contoh Perhitungan Untuk Menentukan Tata Bangunan
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen tersebut menjelaskan cara menghitung intensitas pemanfaatan ruang dengan menentukan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan tinggi bangunan. KDB dihitung berdasarkan luas bangunan dan luas lahan, sedangkan tinggi bangunan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jalur penerbangan, kebakaran, ekonomi, pencahayaan, dan gempa. Dokumen ini memberikan contoh perhitungan KDB dan menjelaskan berbagai pert
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen tersebut berisi contoh teks zonasi untuk zona perumahan dengan subzona kepadatan sangat tinggi. Teks zonasi ini mengatur ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, intensitas pemanfaatan ruang, tata bangunan, prasarana dan sarana minimum, pelaksanaan, perubahan peraturan zonasi, dan ketentuan khusus untuk wilayah rawan bencana gempa.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran IV-A - Contoh Matriks Penulisan Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen ini menampilkan ilustrasi peta rencana jaringan prasarana di BWP yang terdiri dari 6 lampiran yang menunjukkan skema jaringan prasarana dasar wilayah perkotaan.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen tersebut membahas kriteria pengklasifikasian zona dan subzona kawasan lindung serta kawasan budi daya. Terdapat empat kriteria utama pengklasifikasian yaitu definisi, tujuan penetapan, kriteria kinerja, dan kriteria perencanaan untuk masing-masing zona.
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...Penataan Ruang
Peraturan ini mengatur tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) di Departemen Pekerjaan Umum. SMM bertujuan untuk menjamin kualitas pelaksanaan proyek infrastruktur dengan prinsip efisiensi dan efektivitas serta peningkatan kualitas berkelanjutan. Peraturan ini menjelaskan tentang ruang lingkup, pengelolaan, tugas dan tanggung jawab terkait penerapan SMM di seluruh unit kerja Departemen Pekerjaan Um
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Penataan Ruang
(1) Peraturan Menteri ini menetapkan pedoman rekayasa sosial pembangunan bendungan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan mengurangi permasalahan sosial selama proses pembangunan bendungan.
(2) Pedoman ini memberikan panduan bagi pelaksana untuk memahami dan menangani masalah sosial yang muncul selama prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi bendungan.
(3) Peraturan ini mulai berlaku se
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...Penataan Ruang
Pedoman ini mengatur tata cara pembangunan pos duga air tipe konsol di sungai atau saluran terbuka dengan menetapkan ketentuan lokasi, persyaratan teknis, dan tahapan pembangunan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data muka air yang berkualitas guna perencanaan sumber daya air.
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...Penataan Ruang
Peraturan Menteri ini menetapkan 29 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk tenaga terampil dan ahli di sektor konstruksi yang akan digunakan sebagai acuan pelatihan dan sertifikasi kompetensi. SKKNI ini meliputi berbagai jabatan seperti inspektur bendungan, teknisi geoteknik, mandor, ahli geodesi, mekanik HVAC, dan lainnya. Peraturan ini bertujuan mewujudkan pelatihan berbasis komp
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Penataan Ruang
Dokumen tersebut membahas pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penetapan kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Pedoman ini diharapkan dapat memudahkan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan."
UNIKBET : Bandar Slot Pragmatic Play Ada Deposit Via Bank Aceh Syariah Resmi ...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 07 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Aceh Syariah Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Cikampek, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Aceh Syariah khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Cikampek:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
Kepada anda para warga kota Cikampek, jangan menunggu terlalu lama lagi. Buruan daftar akun slot Bank Aceh Syariah resmi anda hanya di unikbet sekarang juga.
Hubungi kontak resmi kami :
» Telegram : 0813 7044 7146
» Link Daftar : unikbet . link / daftar
» Whatsapp : 0813 7044 7146
Atau Langsung ketik di Google : " UNIKBET "
#Cikampek #slotBankAcehSyariah #slotviaBankAcehSyariah #daftarslotBankAcehSyariah #unikbet
UNIKBET : Link Slot Gacor Pragmatic Play Bisa Deposit Memakai Bank BPD DIY Ad...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 06 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit BPD DIY Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Parung Panjang, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai BPD DIY khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Parung Panjang:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptxFORTRESS
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Pintu Aluminium Kaca di Kuta Selatan, Pintu Aluminium Minimalis di Bangli, Daun Pintu Aluminium di Jembrana, Pintu Kamar Aluminium di Pekutatan.
ALUMINOS FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja, solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99, Rt.005/Rw.003, Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo, Pekanbaru, Surabaya, Lampung, Palembang, Kendari, Makassar, Balikpapan, Medan, Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura, Kab Bangli, Kab Buleleng-Singaraja, Kab Gianyar, Kab Jembrana-Negara, Kab Karangasem-Amlapura, Kab Klungkung-Semarapura, Kab Tabanan, Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintukacaaluminiumdibuleleng #pintualuminiumkacadikutaselatan #pintualuminiumminimalisdibangli #daunpintualuminiumdijembrana #pintukamaraluminiumdipekutatan
Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Toko Pintu Aluminium Terdekat di Kuta Utara, Pintu Kusen Aluminium di Kintamani, Pintu Wc Aluminium di Melaya, Kusen Dan Pintu Aluminium di Blahbatuh.
ATRIUM GAMING : Slot Gacor Mudah Menang Terbaru 2024sayangkamuu240203
Hallo Selamat Datang di Situs ATRIUM GAMING, website TERBAIK dan terpercaya. Meyediakan Berbagai Macam Jenis Permainan Dari SportBook, Slot, Live Casino, Fishing, Lottry, Poker dan Berbagai Game Lainnya,
1.Bonus New Member 50%
2.Garansi Kekalahan 100%
3.Event Scatter Pojok Pracmatic Play
4.Event Scatter Pracmatic Play
5.Event Scatter PG SOFT
6.Event Bonus Perkalian Pragmatic Play.
main di mahjong ways dapat SCATTER emas hitam, wah di jamin seru pasti nya , modal recehan bisa jackpot jutaan , dan masih banyak bonus lainnya yang menguntungkan bagi new member & old member
ayo buruan daftar di Atrium Gaming, Kakak menang kita pun senang!!!
════════ ═════════════════ 💸 DEPOSIT VIA BANK & E-MONEY 💸 📥 Minimal Deposit 5.000 📥 📤 Minimal Withdraw 50.000 📤
Untuk Minimal Deposit Via Pulsa Telkomsel & XL Tanpa Potongan;
💸 IDR 10.000 / Rp 10RB 💸
══ ════════════ ═══════════ YUK BURUAN LANGSUNG JOIN DI LINK YANG ADA DI BIO KAMI YA
☎ http://wa.me/+62812-6407-2244
🌐 https://heylink.me/SlotGacorMudahMenang2024/
🌐 https://mez.ink/situsvipgacor
🌐 https://bio.site/AtriumGamingGACOR
🌐 https://bio.link/situsmudahmenang2024
🌐 https://bit.ly/m/AtriumGamingOffcial
Dalam permainan judi online ada yang namanya keberuntungan dan keberuntungan itu tidak ada di semua slot online,Akan tetapi jika anda main di situ ATRIUM GAMING dijamin anda bakalan betah dikarenkan situs online №1 di INDONESIA ini slot yang paling mudah mencari kemenangan,Jika anda tidak percaya silahkan dicoba bonus dan evet menanti kehadiran anda.!!!
ATRIUM GAMING Link Slot online mudah menang terbaru dari kamboja yang di dukung dengan server slot online yang di kenal dengan nama SERVER UG dan juga di kenal oleh sloter indonesia dengan server yang paling Stabil dan juga di kenal dengan server yang sering memberikan peluang kemenangan kepada setiap membernya
ATRIUM GAMING : Slot Gacor Mudah Menang Terbaru 2024
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan
daerah dalam membentuk peraturan daerah mengenai
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2),
ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman
Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN.
BAB I . . .
2. - 2 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pengelolaan Kawasan Perkotaan adalah serangkaian
kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian dalam upaya pencapaian tujuan
pembangunan Kawasan Perkotaan secara efisien dan
efektif.
2. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama
lindung atau budidaya.
3. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan
fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
4. Kawasan Perkotaan Baru adalah kawasan perdesaan
yang direncanakan untuk dikembangkan menjadi
Kawasan berfungsi perkotaan.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan adalah hasil
dari suatu proses untuk menentukan struktur ruang
dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan
penetapan rencana tata ruang di Kawasan Perkotaan.
7. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen
pembangunan Kawasan Perkotaan yang dimaksudkan
untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan
dan pengelolaan Kawasan Perkotaan yang dilaksanakan
sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta untuk
mewujudkan tertib tata ruang Kawasan Perkotaan.
8. Lembaga Pengelola Kawasan Perkotaan yang selanjutnya
disebut Lembaga Pengelola adalah lembaga yang
dibentuk dengan peraturan daerah untuk
mengoptimalkan sumber-sumber yang dimiliki dunia
usaha dan masyarakat dalam pembangunan Kawasan
Perkotaan.
9. Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru
yang selanjutnya disebut Badan Pengelola adalah badan
yang dibentuk dengan peraturan bupati untuk
melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Kawasan Perkotaan Baru.
10. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang
termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum
yang bermukim di Kawasan Perkotaan tersebut.
11. Menteri . . .
3. - 3 -
11. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam
urusan pemerintahan dalam negeri.
BAB II
BENTUK KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 2
Kawasan Perkotaan dapat berbentuk:
a. kota sebagai daerah otonom;
b. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan;
c. bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan
langsung dan memiliki ciri perkotaan.
Pasal 3
(1) Pembentukan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf a ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Pembentukan Kawasan Perkotaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diatur dengan
peraturan daerah kabupaten.
(3) Pembentukan Kawasan Perkotaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diatur dengan
peraturan daerah kabupaten masing-masing.
Pasal 4
(1) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua
atau lebih daerah kabupaten yang berbatasan langsung
dalam satu provinsi ditetapkan berdasarkan:
a. kesepakatan bersama antarpemerintahan daerah
kabupaten;
b. persetujuan gubernur; dan
c. persetujuan Menteri.
(2) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua
atau lebih daerah kabupaten yang berbatasan langsung
antarprovinsi ditetapkan berdasarkan:
a. kesepakatan bersama antarpemerintahan daerah
kabupaten;
b. persetujuan gubernur; dan
c. persetujuan . . .
4. - 4 -
c. persetujuan Menteri.
Pasal 5
Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) dan ayat (3) paling sedikit memuat nama, batas, luas,
fungsi, dan pengelolaan Kawasan.
Pasal 6
Batas, luas, dan fungsi Kawasan ditentukan berdasarkan:
a. rencana pembangunan jangka panjang daerah
kabupaten;
b. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
c. hasil kajian kebutuhan ruang bagi pengembangan
kegiatan dan pelayanan perkotaan; dan
d. batas Kawasan yang menggunakan batas desa atau
sebutan lain.
BAB III
PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7
(1) Kawasan Perkotaan yang merupakan daerah otonom
dikelola oleh pemerintah kota.
(2) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian daerah
kabupaten dikelola oleh pemerintah kabupaten atau
Lembaga Pengelola yang dibentuk dan bertanggung
jawab kepada pemerintah kabupaten.
(3) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua
atau lebih daerah yang berbatasan langsung dikelola
bersama oleh pemerintah kabupaten terkait dan
dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi.
Bagian Kedua . . .
5. - 5 -
Bagian Kedua
Lembaga Pengelola
Pasal 8
(1) Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (2) dibentuk dengan peraturan daerah.
(2) Lembaga Pengelola mempunyai tugas mengelola
Kawasan Perkotaan dan mengoptimalkan peran serta
Masyarakat serta badan usaha swasta.
(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Lembaga Pengelola mempunyai fungsi:
a. penggalian dan pendayagunaan sumber daya badan
usaha swasta dan Masyarakat;
b. penjaringan aspirasi Masyarakat dan badan usaha
swasta Kawasan Perkotaan;
c. pengembangan informasi Kawasan Perkotaan;
d. pemberian pertimbangan kepada bupati dalam
kebijakan operasional, implementasi kebijakan, dan
pemberdayaan Masyarakat; dan
e. perumusan dan pemberian rekomendasi terhadap
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
pembangunan, serta isu-isu strategis Kawasan
Perkotaan.
Pasal 9
(1) Anggota Lembaga Pengelola paling sedikit berjumlah 5
(lima) orang dan paling banyak berjumlah 7 (tujuh)
orang.
(2) Keanggotaan Lembaga Pengelola terdiri atas:
a. pakar/ahli di bidang pengelolaan Kawasan
Perkotaan; dan/atau
b. unsur Masyarakat pemerhati Kawasan Perkotaan.
(3) Keanggotaan Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak berasal dari pegawai negeri sipil,
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara
Nasional Indonesia, dan anggota partai politik.
(4) Masa jabatan anggota Lembaga Pengelola selama 5 (lima)
tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode
masa jabatan.
Pasal 10 . . .
6. - 6 -
Pasal 10
(1) Lembaga Pengelola dalam pelaksanaan tugasnya dibantu
oleh sekretariat Lembaga Pengelola yang dibentuk oleh
bupati.
(2) Sekretariat Lembaga Pengelola mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan
Lembaga Pengelola; dan
b. penyelenggaraan administrasi keuangan Lembaga
Pengelola.
(3) Sekretariat Lembaga Pengelola dipimpin oleh sekretaris
Lembaga Pengelola.
(4) Sekretaris Lembaga Pengelola secara teknis operasional
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
pimpinan Lembaga Pengelola dan secara administratif
bertanggung jawab kepada sekretaris daerah melalui
asisten yang membidangi ekonomi dan pembangunan.
(5) Struktur organisasi dan eselonering sekretariat Lembaga
Pengelola ditetapkan Menteri dengan persetujuan
menteri yang membidangi urusan pendayagunaan
aparatur negara.
Pasal 11
Pendanaan Lembaga Pengelola bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan
lainnya yang sah.
Pasal 12
(1) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan
pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
Lembaga Pengelola.
(2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pengelola
menyampaikan laporan triwulan dan tahunan atau
laporan lainnya kepada bupati.
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, tata kerja,
dan hak keuangan Lembaga Pengelola diatur dengan
peraturan bupati.
Bagian . . .
7. - 7 -
Bagian Ketiga
Pengelolaan Bersama
Pasal 14
(1) Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (3) dalam hal penataan ruang dan penyediaan
fasilitas pelayanan umum tertentu dikelola bersama oleh
daerah terkait.
(2) Penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas
pelayanan umum yang merupakan urusan kewenangan
daerah.
(3) Pemilihan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu
yang dikelola bersama oleh daerah terkait harus
mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, sinergitas, dan
saling menguntungkan.
(4) Bentuk kelembagaan, susunan, kedudukan, dan tugas
pokok pengelolaan bersama berpedoman pada peraturan
perundangan-undangan.
Bagian Keempat
Perencanaan Pembangunan Kawasan Perkotaan
Pasal 15
(1) Perencanaan pembangunan Kawasan Perkotaan
didasarkan pada kondisi, potensi, karakteristik
Kawasan, dan keterkaitan dengan Kawasan di
sekitarnya.
(2) Keterkaitan pembangunan Kawasan Perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperhatikan:
a. keterpaduan pembangunan antar Kawasan
Perkotaan dengan Kawasan Perkotaan lainnya; dan
b. optimalisasi peran dan fungsi masing-masing
Kawasan Perkotaan.
Pasal 16
Substansi rencana pembangunan Kawasan Perkotaan
tertuang dalam dokumen:
a. rencana pembangunan jangka panjang daerah
kabupaten/kota;
b. rencana . . .
8. - 8 -
b. rencana tata ruang Kawasan Perkotaan;
c. rencana pembangunan jangka menengah daerah
kabupaten/kota; dan
d. rencana kerja pembangunan daerah kabupaten/kota.
Pasal 17
(1) Lingkup perencanaan Kawasan Perkotaan memuat
pengembangan, peremajaan, pembangunan, reklamasi
pantai atau rawa, dan/atau perubahan fungsi lahan.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perkotaan
Pasal 18
Pembangunan Kawasan Perkotaan dilaksanakan sesuai
urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di Kawasan
Perkotaan.
Bagian Keenam
Pengendalian Pembangunan Kawasan Perkotaan
Pasal 19
Pengendalian pembangunan Kawasan Perkotaaan
dilaksanakan terhadap:
a. rencana pembangunan; dan
b. pelaksanaan rencana pembangunan.
Pasal 20
Pengendalian terhadap rencana pembangunan dilakukan
melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dokumen
rencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21 . . .
9. - 9 -
Pasal 21
Pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan
dilakukan melalui kegiatan perizinan, pengawasan, dan/atau
penertiban.
Pasal 22
(1) Pengendalian Kawasan Perkotaan yang merupakan
bagian dari daerah kabupaten dilakukan oleh bupati.
(2) Pengendalian Kawasan Perkotaan yang merupakan
bagian dari dua atau lebih kabupaten dilakukan oleh
gubernur.
(3) Pengendalian Kawasan Perkotaan yang merupakan
bagian dari dua atau lebih kabupaten antarprovinsi
dilakukan oleh Menteri.
BAB IV
KAWASAN PERKOTAAN BARU
Bagian Kesatu
Pembentukan Kawasan Perkotaan Baru
Pasal 23
(1) Kawasan perdesaan dapat direncanakan untuk menjadi
Kawasan Perkotaan Baru.
(2) Perencanaan Kawasan Perkotaan Baru diprioritaskan
untuk:
a. menyediakan ruang permukiman;
b. menyediakan ruang baru bagi kebutuhan industri,
perdagangan, dan jasa;
c. menyediakan ruang bagi pelayanan jasa
pemerintahan; dan/atau
d. menyediakan ruang bagi pembangunan pusat
kegiatan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten.
Pasal 24
Kawasan perdesaan yang direncanakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) paling sedikit memenuhi
kriteria:
a. sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang
daerah kabupaten;
b. sesuai . . .
10. - 10 -
b. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
c. memiliki daya dukung lingkungan yang memungkinkan
untuk pengembangan fungsi perkotaan;
d. bukan merupakan kawasan pertanian beririgasi teknis
maupun yang direncanakan beririgasi teknis; dan
e. bukan merupakan kawasan lindung.
Pasal 25
(1) Usulan Lokasi rencana Kawasan Perkotaan Baru dapat
diajukan oleh pihak swasta dan/atau unsur pemerintah
daerah.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
kepada bupati.
(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi
dengan:
a. hasil studi kelayakan;
b. rencana induk pembangunan perkotaan baru; dan
c. rencana pembebasan lahan.
(4) Bupati melakukan kajian terhadap pengajuan usul
lokasi rencana Kawasan Perkotaan Baru berdasarkan
kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
(5) Penetapan lokasi Kawasan Perkotaan Baru harus
mendapat persetujuan gubernur.
Bagian Kedua
Badan Pengelola
Pasal 26
(1) Dalam hal pembangunan Kawasan Perkotaan Baru
dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah,
pemerintah daerah dapat membentuk Badan Pengelola
yang mempunyai tugas meliputi perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan Kawasan Perkotaan Baru.
(2) Pembentukan Badan Pengelola ditetapkan dengan
peraturan bupati.
(3) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling sedikit memuat susunan, kedudukan, rincian
tugas, tata kerja, dan pendanaan Badan Pengelola.
Pasal 27 . . .
11. - 11 -
Pasal 27
(1) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
dibentuk untuk jangka waktu sampai dengan selesainya
pembangunan Kawasan Perkotaan Baru.
(2) Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelola Pembangunan
Kawasan Perkotaan Baru menyerahkan hak pengelolaan
beserta aset kepada bupati.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengelola diatur
dengan peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Pendanaan
Pasal 28
Sumber pendanaan Badan Pengelola Pembangunan Kawasan
Perkotaan Baru dapat berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
provinsi/kabupaten;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
c. sumber pendanaan lainnya yang sah.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29
Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan
pengelolaan Kawasan Perkotaan, pemerintah daerah
mengikutsertakan Masyarakat sebagai upaya pemberdayaan
Masyarakat.
Pasal 30
Pemerintah provinsi dan kabupaten melakukan identifikasi
untuk menetapkan Kawasan Perkotaan di wilayahnya
selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Peraturan
Pemerintah ini diundangkan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
12. - 12 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 68
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,
Setio Sapto Nugroho
13. - 13 -
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
I. UMUM
Pengaturan Kawasan Perkotaan dalam Bab X Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah merupakan cermin pengakuan negara atas arti
strategis Kawasan Perkotaan sebagai simpul utama pertumbuhan
pembangunan guna perwujudan tujuan pembangunan nasional.
Pasal 199 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah telah menetapkan Kawasan Perkotaan ke dalam 3 (tiga) bentuk yaitu
kota sebagai daerah otonom, bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri
perkotaan, dan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung
dan memiliki ciri perkotaan. Mengingat sistem pemerintahan Indonesia yang
membagi seluruh wilayah tanah air Indonesia ke dalam wilayah
pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, maka dalam penetapan batas
Kawasan Perkotaan menganut prinsip sebagai berikut:
a. tidak ada Kawasan Perkotaan di dalam Kawasan Perkotaan. Prinsip ini
memiliki makna bahwa di Kawasan Perkotaan daerah otonom tidak
dikenal adanya Kawasan Perkotaan lainnya termasuk pembentukan
Kawasan Perkotaan Baru.
b. tidak ada Kawasan Perkotaan yang berada di perbatasan antara daerah
kabupaten dengan perbatasan kota sebagai daerah otonom. Kawasan
Perkotaan yang seperti itu diasumsikan sebagai Kawasan Perkotaan
yang berdiri tunggal di wilayah daerah kabupaten.
Pengakuan negara atas keberadaan Kawasan Perkotaan membawa
konsekuensi perlunya pengaturan secara khusus model pengelolaan
Kawasan Perkotaan dipandang dari sudut penyelenggaraan sistem
pemerintahan daerah. Pengaturan model lain pengelolaan Kawasan
Perkotaan guna optimalisasi tujuan pembangunan nasional dan daerah
yang diemban berbagai sektor dimungkinkan namun hendaknya
diupayakan sejalan dengan model pengelolaan Kawasan Perkotaan yang
diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini.
Pembentukan . . .
14. - 14 -
Pembentukan Kawasan Perkotaan dan penyelenggaraan pemerintahan
daerah di kota sebagai daerah otonom telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam undang-
undang pembentukan kota sebagai daerah otonom. Oleh karena itu titik
berat dari Peraturan Pemerintah ini lebih banyak diarahkan pada
pengaturan Kawasan Perkotaan di luar kota sebagai daerah otonom. Namun
demikian, dalam hal-hal tertentu Peraturan Pemerintah ini juga berlaku
bagi Kawasan Perkotaan yang merupakan kota sebagai daerah otonom.
Tujuan pengaturan tentang pengelolaan Kawasan Perkotaan ini adalah
sebagai berikut:
a. meningkatkan fungsi Kawasan Perkotaan secara serasi, selaras, dan
seimbang antara kawasan perdesaan dengan Kawasan Perkotaan;
b. mendorong dinamika kegiatan pembangunan perkotaan sehingga dicapai
kehidupan perkotaan yang layak, dinamis, optimal, berwawasan
lingkungan, berkeadilan, serta menunjang pelestarian nilai-nilai budaya;
c. menyelenggarakan pemerintahan di Kawasan Perkotaan yang mampu
memberikan pelayanan perkotaan secara efektif dan efisien kepada
Masyarakat Kawasan Perkotaan;
d. meningkatkan peran pemerintah dan Masyarakat termasuk dunia usaha
dalam pembangunan Kawasan Perkotaan sebagai usaha bersama sesuai
dengan tatanan yang efisien, efektif, demokratis, dan bertanggung jawab;
e. mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki oleh pemerintah dan
Masyarakat termasuk dunia usaha dalam upaya menciptakan Kawasan
Perkotaan sebagai ruang kehidupan yang serasi, selaras, seimbang,
layak, berkeadilan, berkelanjutan, dan menunjang pelestarian nilai-nilai
sosial budaya.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud “peraturan daerah kabupaten” adalah peraturan
daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b . . .
15. - 15 -
Huruf b
Persetujuan gubernur yang dimaksud dalam ketentuan ini
adalah persetujuan dari gubernur pada provinsi masing-
masing yang berbatasan.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pemerintah provinsi melakukan koordinasi di bidang integrasi
perencanaan dan pengendalian pembangunan.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Pendayagunaan sumber daya badan usaha swasta dan
Masyarakat dilaksanakan melalui pembentukan badan
usaha di wilayahnya.
Penggalian dan pendayagunaan sumber daya badan usaha
swasta dilakukan dalam rangka pengembangan Kawasan
Perkotaan tanpa menggunakan sumber-sumber dana dari
Pemerintah atau pemerintah daerah. Kegiatan ini tidak
dimaksudkan untuk mencari keuntungan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e . . .
16. - 16 -
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pegawai negeri sipil yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak
termasuk pejabat fungsional antara lain peneliti, guru, dosen,
widyaiswara, dan perencana.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibatasi
untuk belanja kebutuhan operasional kantor lembaga seperti gaji, alat
tulis kantor, rapat, dan perjalanan dinas guna mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi. Sumber pendanaan lainnya yang sah
diperoleh dari badan usaha swasta dan Masyarakat.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “peremajaan” adalah penataan kembali
area terbangun bagian Kawasan Perkotaan yang mengalami
degradasi kualitas lingkungan, degradasi fungsi kawasan,
dan/atau penyesuaian bagian Kawasan Perkotaan terhadap
rencana pembangunan Kawasan Perkotaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 18 . . .
17. - 17 -
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Pengendalian dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin agar
rencana pembangunan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “daya dukung lingkungan” adalah
kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan
manusia dan makhluk hidup lainnya.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
18. - 18 -
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “aset” adalah tanah dan bangunan untuk
prasarana dan sarana lingkungan, fasilitas sosial, dan fasilitas
umum yang sesuai dengan rencana tapak (site plan).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5004