Dokumen tersebut membahas perjalanan ekonomi Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga tahun 2019 dalam 3 kalimat. Pada masa Soekarno (1945-1966) terjadi nasionalisasi ekonomi namun berujung krisis akibat ekonomi terpusat dan biaya politik yang besar. Masa Soeharto (1966-1998) dimulai dengan kondisi ekonomi sulit tetapi kemudian tumbuh cepat berkat tiga landasan pembangunan nasional
Suatu cabang ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi negara berkembang oleh negara yang sedang berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara berkembang dapat membangun ekonominya lebih baik lagi.
Suatu cabang ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi negara berkembang oleh negara yang sedang berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara berkembang dapat membangun ekonominya lebih baik lagi.
RESIKO KEMATIAN
Manusia pasti akan menghadapi resiko kematian. Kematian itu sendiri merupakan sesuatu yang pasti dan lebih spesifik lagi akan menghadapi eksposur kematian sebelum waktunya (premature death) dan mengakibatkan konsekuensi negatif.
RESIKO KEMATIAN
Manusia pasti akan menghadapi resiko kematian. Kematian itu sendiri merupakan sesuatu yang pasti dan lebih spesifik lagi akan menghadapi eksposur kematian sebelum waktunya (premature death) dan mengakibatkan konsekuensi negatif.
Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal annisa berliana
Kehidupan Sosial
dan Ekonomi
Masa Demokrasi Liberal
Antara tahun 1950-1959, bangsa Indonesia menerapkan sistem pemerintahan dengan Demokrasi Liberal.
Pada periode ini di Indonesia dengan menerapkan sistem pemerintahan liberal mengalami kesulitan-kesulitan, bahkan mengakibatkan korupsi merajalela, persatuan dan kesatuan bangsa terancam dan banyak harapan revolusi kemerdekaan yang belum bisa terwujud.
Produksi pangan mengalami peningkatan, tetapi tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk.
Disebabkan bangsa Indonesia belum mempunyai pengalaman dan tradisi demokratis
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
2. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019 Era
Soekarno (1945–1966)
40juta
30
20
10
0
10
5
0persen
–5
–10
PERTUMBUHANEKONOMI
sumber:BPS
PDB PERKAPITA
2010 20171945 1950 1960 1970 1980 1990 2000
sumber:WorldBank,BPS
Rp 5.523.863
5,74%
5,74% 3.53%
1.08%
–2,24%
2.79%
1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
Soekarno
18 Agustus 1945 – 12 Maret 1967
Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, setidaknya
Indonesia mengalami tiga fase perekonomian. Mulai dari
penataan ekonomi pasca-kemerdekaan, penguatan
ekonomi melalui langkah nasionalisasi, hingga timbulnya
krisis akibat ekonomi terpusat dan biaya politik yang
besar.
Rp 5.075.517
3. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019 Era
Soekarno (1945–1966)
Semuakebijakanekonomi
harus berdasarkanizinBelanda
PerusahaanBelandakembali
beroperasi
Menanggungbiaya17.000 karyawaneks
Belandadan26.000 tentaraeksKNIL
Hasil
Konferensi
Meja
Bundar
EKONOMI AWAL
KEMERDEKAAN
(1945-1949)
Pada masa ini, kegiatan produksi, perdagangan,
dan kondisi ekonomi Indonesia masih belum
stabil akibat situasi konflik awal kemerdekaan.
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945
17Agustus1945:
Proklamasikemerdekaan
Indonesia30 Oktober 1946
PeluncuranOeangRepublik
Indonesia(ORI)
23 Agustus1949
KonferensiMeja Bundar(KMB)
antarafoto/IPPHOS
19Juni1951
ProsesnasionalisasiDeJavascheBank yangmenjadicikal
bakallahirnyaBank Indonesiasebagaibanksentral.
1Juli1953
Undang-undang BankIndonesialahir.
Kondisi
Ekonomi
Kapasitasproduksiturun
Asetproduktifrusak akibatperang Inflasitinggi
akibatkelangkaanbarang
Peningkatanuangberedartidakterkendali
untukmenutupdefisitanggaran
Ekspordanimporterhenti akibatblokade Belanda
Matauangberagam(versipemerintahRI, Jepang,dan
DeJavascheBank)
Pergerakanpendudukbesar-besaranantar– daerah
Sejumlah warga
sedang
mengantre
untuk
mendapatkan
berasdiJakarta,
Februari1951.
MenanggungUS$ 1,13miliar utang
dalam danluar negeriHindiaBelanda
14Agustus 1945
Jepangmenyerahpadasekutu1
4. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019 Era
Soekarno (1945–1966)
INDONESIANISASI
EKONOMI (1950-
1957)
Pemerintah berupaya menggeser dominasi
ekonomi Belanda dengan meningkatkan peran
Indonesia di bidang ekonomi melalui sejumlah
program.
Sebagianbesarperusahaan
perkebunanpala
Perusahaanperkebunan
tembakau
Perusahaanperkebunan karet,teh,kopi,dantebu
Gelombang
Nasionalisasi
Diubah menjadi PT
Perkebunan
NusantaraI-XVI22
38
206
Boorsumij Internatio
JacobsonvandenBerg Lindeteves
Stokvis Geowehry
dan35 perusahaanlain
Diubahmenjadi
PTNegara
The Big
Five
SISTEMALIBABA
Pengusaha Etnis Tionghoa
diwajibkan memberi
pelatihan kepadapengusaha
Bumiputra.
PROGRAMBENTENG
Alokasidevisadan kredit
perbankanuntuk
meningkatkan peran
importirbumiputera.
PERKEBUNAN
Diubahmenjadi Badan
Penguasaan Industri
dan Tambang
(BAPPIT)
47 PerusahaanListrik
21 Perusahaan Kimia
18 Perusahaan Grafika
91 PerusahaanUmum
TRANSPORTASI
KoninklijkePaketvaartMaatschappij(KPM)
Pelni
Penerbangan
KoninklijkLuchvaartMaatschappij(KLM)
Perkeretaapian
NISdan10perusahaanKABelandalain
PerusahaanListrikNegara(PLN)
B AN K
DeJavascheBank
Perusahaan Negara Kereta Api
1945 1950
@KATADATAnews
1960
katadatanews
1970
katadatanews
1980
5
1990 2000 2010
www.katadata.co.id
2017
PERDAGANGAN
PERINDUSTRIAN &
TAMBANG
PERBANKAN
PERUSAHAANLISTRIK
9PerusahaanlistrikdangasBelanda
BankIndonesia
Pelayaran
GarudaIndonesiaAirways(GIA)
5. Sistem Alibaba
Pengusaha lokal memiliki kewajiban untuk memberikan latihan dan juga tanggung jawab
kepada pekerja asal Indonesia, agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf.
Kemudian pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. serta
memberikan perlindungan bagi pengusaha lokal, agar dapat bersaing dengan pengusaha-
pengusaha asing.
Sistem Ekonomi Ali Baba mengalami kegagalan karena beberapa hal berikut :
1. Kredit yang digunakan ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pengusaha lokal,
malah dipindahkan kepada pengusaha Tionghoa secara sepihak;
2. Kredit yang diberikan pada awalnya dimaksudkan untuk mendorong kegiatan produksi tapi
malah diselewengkan untuk kegiatan konsumsi;
3. Kegagalan pengusaha lokal dalam memanfaatkan kredit secara maksimal sehingga kurang
berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia waktu itu.
6. Progam Benteng
Pemerintah memberikan sejumlah kemudahan dan subsidi kredit
bagi “pengusaha Indonesia asli” untuk mendapatkan ijin impor atas
beberapa komoditas.
Target Program Benteng adalah menyaingi dominasi lima besar
perusahaan milik Belanda yang bergerak di bidang impor (Borsumij,
Jacobsen van den Berg, Geo Wehry, Internatio dan Lindeteves).
Motivasi lain Program Benteng adalah mengurangi dominasi etnis
Tionghoa dalam perekonomian lokal. Saat itu pengusaha etnis
Tionghoa terbagi dalam beberapa kategori.
7. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019
EraSoekarno (1945–1966)
10Maret1950
Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara
menerapkan kebijakan memotong ORI menjadi
setengahnya, dikenal dengan kebijakan “Gunting
Sjafruddin”.
GUNTING UANG
CARA SJAFRUDDIN
KENDALIKAN
INFLASI
Peningkatan uang beredar yang tak terkendali berpotensi
menambah laju inflasi dan membahayakan perekonomian.
Untuk mengatasinya, pada 10 Maret 1950 Menteri Keuangan
Sjafruddin Prawiranegara mengeluarkan kebijakan
pengguntingan uang.
antarafoto/IPPHOS
Tetapberlaku,
namundengannilai
hanyasetengah
harga
Ditukardengan
Obligasi
(bunga 3%)
LAJU UANG
BEREDARDESEMBER
1950
Dengan
pengguntingan
Tanpa
pengguntingan
19,8%
64,7%
MenekanlajuperedaranuangkartalMANFAAT:
Seorangwargasedangmenukarkan
uangnyadiGlodok,Jakarta,Desember
1947.
1945 1950 1960 1970 1990 2000 2010 2017
8. GUNTING UANG CARA SJAFRUDDIN
KENDALIKAN INFLASI
• Kebijakan ekonomi Gunting Syafruddin tidak
hanya memangkas setengah dari nilai mata
uangnya, tetapi juga dengan cara memotong fisik
uang kertas tersebut menjadi dua bagian.
• Gunting Syafruddin diterapkan untuk
menggunting mata uang NICA dan mata uang de
Javasche Bank pecahan 5 gulden ke atas.
• Untuk guntingan yang sebelah kiri, masih berlaku
sebagai alat pembayaran yang sah. Misal sewaktu
membeli sayuran, kita membayarnya dengan
uang guntingan sebelah kiri.
• Sedangkan yang sebelah kanan, ditukar dengan
obligasi negara sebesar setengah dari nilai
semula. Jika nilai uangnya 5 gulden, maka yang
ditukar sebesar 2,5 gulden.
9. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019 Era
Soekarno (1945–1966)
DefisitAPBN
dan
Hiperinflasi
Besarnyakebutuhanuntuk pembiayaan
politikyangtinggi berdampakpada
terjadinyadefisit APBNyangmemuncak
pada1965.
Untukmengatasinya,banksentral
melakukanpembiayaandengan
menambahjumlahuangberedar. Kebijakan
tersebutberujungpada kenaikanharga
barangsecaradrastis(hiperinflasi).
-1000
-500
0
500
1000
KenaikanHarga(%)
DefisitAPBN(RpMiliar)
-1500
–1.565,6
-2000
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
–16,3
763
255
635
592
KenaikanUangBeredar(%)
PenerimaandanPengeluaranAPBNRiil (RpKonstan1954)
0
5
10
15
20
1961 19641959 1960 1962 1963 1965
11,1
9,7
4,5 4,3
2,8
1,6
16,1
18,3
16,4
13,7
7,4
8,7
7,7
4,1
PenerimaanRiil
PengeluaranRiil
ERA EKONOMI
TERPIMPIN (1957-
1965)
Ketidakstabilan di era parlementer mendorong
diterapkannya ekonomi terpimpin. Meski
menunjukkan prestasi di awal, sistem ini
justru memicu terjadinya gejolak.
1945 1990 2000 2017
3 Mei1956
PembatalanhasilKonferensi MejaBundar(KMB)
10. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019
EraSoekarno (1945–1966)
Depositodi
atas Rp25ribu
90%giro
DITUKARDENGAN
SURATUTANG
PEMERINTAH.
Pembekuangiro
Depositodangiro ditukar
dengan suratutang
pemerintah.
Rp1.000
Rp100Penurunannilai mata
uang
Berlakupada uangkertas.
TAHAP1(25Agustus1959)
Dikenaldenganistilah“Sanering”atau penyehatan
untukmengendalikanjumlah uangberedardaninflasi
yanglepaskendali akibatbesarnyabiayapolitik.
45
US$
1
Rp
11,4
Penyederhanaan mata
uang
Pengeluaran UangRupiah
Baruyang Berlakusebagai
Alat PembayaranyangSah
BagiseluruhWilayahRIdan
PenarikanUang Rupiah
Lamadari Peredaran,
mengatur:
SemuajenisuangRp10.000,Rp5.000,Rp2.500,dan
Rp1.000 tidak lagiberlaku.
PenerbitanuangbaruRp1
SENILAIDENGAN RP1
LAMA
MENGGANTIKANRP
1.000LAMA
=
LANGKAH
PENANGANAN
HIPERINFLASI
28 Maret 1963Deklarasiekonomi
3 Mei1956
PembatalanhasilKonferensi
MejaBundar(KMB)
1Juli1957
BiroPusatStatistik dibentuk.
Sensuspertamadilakukan1961
10Desember 1957
Pertaminaberdiri.Eksporpertama
dilakukankeJepang pada30Juni1958.
Devaluasi
Menurunkan nilaitukar
Rupiah terhadapUS$1.
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945
TAHAP2 (13Desember1965)
Merupakanlangkahkeduakarenaupayatahap
pertamatidakberhasilmengendalikanjumlah uang
beredar.
11. • Sanering merupakan suatu pemotongan daya beli masyarakat
dengan melalui pemotongan nilai uang. Hal yang sama tidak
dilakukan pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat
itu menurun. Sanering ini juga diartikan juga sebagai devaluasi.
• Sanering ini merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk dapat
menurunkan milai mata uang dengan tujuan supaya daya beli
masyarakat itu menurun. Sanering berbeda dengan
redenominasi.
• Redenominasi sendiri dimaksudkan untuk dapat menyederhanakan
mata uang misalnya Rp100.000 menjadi Rp 100 serta tidak
mengurangi nilainya dengan kata lain keduanya itu masih dianggap
sama.
• Sedangkan kebijakan sanering ini dibuat untuk memotong nilai
uang sehingga daya beli masyarakat itu menurun disebabkan secara
otomatis kekayaan juga akan menurun.
SANERING
12. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019 Era
Soeharto (1966–1998)
0persen
–5
–10
PERTUMBUHANEKONOMI
–13,13%
10,92%
40juta
30
20
10
0
10
5
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945
2,79%
1966 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1998
Rp 5.075.517
Rp 18.943.101
PDB PERKAPITA
sumber:WorldBank,BPS
Soeharto
12Maret 1966– 21Mei 1998
Pada awal Pemerintahan Soeharto kondisi ekonomi, sosial dan politik
tidak kondusif. Pembangunan nasional dirancang dengan tiga
landasan: Stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi
yang tinggi, serta pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya
dikenal sebagai Trilogi Pembangunan.
60%
50
40
30
20
10
0
24,2%
TAHUN 1970
60%
TINGKAT KEMISKINAN
sumber:BPS
sumber:BPS
13. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019 Era
Soeharto (1966–1998)
PAKET STABILISASI &
REHABILITASI EKONOMI
(PAKETOKTOBER1966)
Guna menghadapi hiperinflasi dan
menggerakkan kembali roda perekonomian,
pemerintah menyusun program stabilisasi
ekonomi yang komprehensif.
Kebijakan “Dekontrol”, merombak sistem
komando menjadi mekanisme pasar
Menaikkan suku bunga bank
Empat Fokus
Kebijakan
Dampak
Membakukan peran investasi asing &
dalam negeri
Disiplin fiskal & anggaran berimbang
Penghematan belanja pemerintah &subsidi
Kebijakan Moneter Sebagai pengendali uang
beredar
Memulihkan neracapembayaran
Memperlancar ekspor-impor
Meningkatkan arus danamasuk
Dampak
Kenaikan uang
beredar
berkurang
Inflasi turun
14. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019
EraSoeharto (1966–1998)
Pada periode ini, pemerintah masih menghadapi ekonomi yang
merosot dan inflasi tinggi, produksi pangan tidak mampu mengikuti
pertumbuhan penduduk, serta lapangan kerja terbatas.
Pada akhir repelita I, pemerintah mendapatkan berkah dari kenaikan
harga minyak.
RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN (REPELITA) MERUPAKAN POLA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUNAN SECARA BERKESINAMBUNGAN
UNTUK MEWUJUDKAN PROGRAM-PROGRAM JANGKA MENENGAH DAN JANGKA
PANJANG.
REPELITA I
(1969–1974)
15. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019
EraSoeharto (1966–1998)
MONETER, FISKAL & PERBANKAN
• Memantapkan stabilitas ekonomiyang
telah dicapai.
• Penyediaan kredit jangka menengahuntuk
mendorong kegiatan usaha.
• Penurunan suku bungakredit.
• Penurunan tarif pajak untukmendorong
bisnis dan penerimaannegara.
PEMBANGUNAN
• Peningkatan produksi pangan, khususnya
beras.
• Memacu ekspor produk perkebunan dan
pertambangan.
• Mendorong pembangunan industri tekstil.
Dampak
FOKUS
KEBIJAKAN
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1971
Pengeluaran
rutin
1969 1970
Penerimaan dalam
negeri
1972 1973
Tabungan
pemerintah
324
374
450 428
228
204
276
243
281
319
357
33 43 55
71
24
miliar
Penerimaan
negara me
lonj a k
Tabungan
Pemer int ah
Meningkat
REPELITA I (1969–1974)
16. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019 Era
Soeharto (1966–1998)
ALOKASI
ANGGARAN
PEMBANGUNAN
Merupakan masa bagi pemerintah
mendapatkan berkah minyak karena
kenaikan harga dan produksi. Pemerintah
melakukan investasi dan pembangunan
besar-besaran untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi.
REPELITA II (1974–
1979)
17. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019 Era
Soeharto (1966–1998)
belanja pemerintah dan industri sebagai
penggerak pertumbuhan ekonomi 1972–1980
20%
15
10
0
5 4,7
10,3
4,8
7,8 7,3
17,5
5,7
Pertanian Migas Transportasi Jasa-jasalain
Industri Perdagangan Pemerintah
rata-rata pertumbuhanekonomiper sektor dari tahun1972–
1980(%)
MONETER &PERBANKAN
• Memantapkan stabilitasekonomi,
mendorongpertumbuhan dan
mendukung pemerataanpembangunan.
• Menurunkan sukubunga kreditdan
bungadeposito.
• Menyediakanfasilitas kreditinvestasi
kecildan kreditmodalkerja.
PEMBANGUNAN
• Perluasanpembangunan infrastruktur dan
pembangunan daerah.
• Pemerintah melalui BUMNinvestasibesar-
besarandi industri dasar.
• Pembangunanindustri, peningkatan daya
saingproduk ekspordansubstitusiimpor.
FOKUS
KEBIJAKAN
REPELITA II (1974–
1979)
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
8
7
6
5
4
3
2
1
0
ekonomirata-rata tumbuhdiatas 7%
10
9
Dampak
18. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2017 Era
Soeharto (1966–1998)
Produksi Minyak Indonesia & Perkembangan Harga Minyak
Mentah Dunia
2 KALI BERKAH
MINYAK
481%
Kenaikan harga
minyak dari rata-
rata pada 1960-an
dan awal 1970-an.
OIL BOOM I (1974)
INVESTASI PEMERINTAHMENINGKATDRASTIS
Rp 4.014,2miliar
(1979)
Tumbuh
3.296%
Rp 118,2 miliar
(1969)
Kontribusi Migas (%)
4
16
2 10
20
10 50---
----
8 40
6 Kontribusi Pajak (%) 30
14
80
70
0%
1970 1975 1980 1985 1990
12 PNBP Migas (RpTriliun)
--------------------------------------------------------------------------- 60
Penerimaan
Perpajakan
(Rp Triliun)
TRILIUN
18
KONTRIBUSI PENERIMAAN
MIGAS MENINGKAT (APBN
1974–1985)
DAMPAK
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945
HargaMinyak
(US$/barel)
Produksi Minyak Indonesia (Bph)
1965 1970 1980 1985
OILBOOMII (1979)
.
1975 1990
US$
40
35
30
25
20
15
10
5
BPH
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
BERKAH HARGA
MINYAKNaiknya harga minyak dunia pada dasawarsa 1970-an merupakan berkah tak terduga
bagi Indonesia. Di tengah upaya mendorong investasi, pemerintah mendapatkan
suntikan dana dari penerimaan ekspor minyak.
286%
kenaikan harga
minyak dari rata-
rata pada 1970-an
19. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019
EraSoeharto (1966–1998)
• Pemerintah menghadapi tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, penyediaan
kebutuhan bahan pokok.
• Di luar negeri, dihadapkan pada kelesuan ekonomi negara-negara maju dan
kelebihan pasokan minyak dunia mengakibatkan harga minyak mentah dunia merosot
pada 1982.
• Pemerintah berupaya melepas ketergantungan pada minyak.
REPELITA III
(1979–1984)
20. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019 Era
Soeharto (1966–1998)
1970 1980 1990 2000 2010 20171945
MONETER & PERBANKAN
• Devaluasi atau penurunan nilai tukar rupiahsebesar
• 27,8% pada Maret1983.
• Devaluasi dari Rp 700keRp 970per dolar AS. Paket
Kebijakan 1Juni 1983(Pakjun’83)
• Perbankan bebas menghimpun dana publikdan
menetapkan suku bunga kredit dandeposito.
PEMBANGUNAN
• Peningkatan produksi menuju swasembada pangan
melalui program intensifikasi, ekstensifikasi,
diversifikasi.
• Membangun industri pengolahan bahan baku
menjadi barang jadi, seperti baja, pupuk, semen dan
kertas.
• Menekan laju pertumbuhan penduduk menjadi 2%
per tahun
REFORMASI PERPAJAKAN
Penyederhanaan jumlah dan
jenispajak
16jenis 5 jenis
KONTRIBUSI PAJAK
NONMIGAS MENINGKAT
30,1%
(1984)
67,9%
(1995)
DAMPAK
0
2
4
6
8
10
PRODUKSI GABAH TERUS MENINGKAT
DALAM 17TAHUN
35
30
25
20
15
10
5
0
1970 197519761977197819791980 1981198219831984 19851986 1987
Produksi Gabah (jutaton) Luas Lahan(ribu/ha)
Program Keluarga Berencana Tingkat Fertilitas
Berhasil Ditekan Jumlah Penduduk & Angka
Kelahiran Per Perempuan
300
juta
jiwa
fertilitas
6.0
200 4.0
100
tahun1950
|
1955
2.0
1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
2010
| | | | | | | | | | | |
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
2015
Fertilit
asPopula
si
(jutajiwa)
Dampak
FOKUS
KEBIJA
KAN
REPELITA III (1979–1984)
21. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019 Era
Soeharto (1966–1998)
• Merosotnya harga minyak sejak 1982
yang terus berlanjut hingga 1988
menandakan berakhirnya era berkah
minyak.
• Indonesia kembali menghadapi persoalan
ekonomi seperti defisit ganda.
REPELITA IV
(1984–1989)
22. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019 Era
Soeharto (1966–1998)
PEMBANGUNAN
• Peningkatan dan perluasanpemerataan
pembangunan.
• Mengembangkan industri yangdapat
menghasilkan mesin industrisendiri.
• Membangun industri berbasispotensi sumber
dayaalam.
MONETER & PERBANKAN
• Mempermudahperluasan
jaringan bankdan pendirian bank
baru.
• Mempermudahbank yangmemenuhi
syaratuntuk menjadibankdevisa.
Persentase Penduduk Miskin Menurun
Penduduk miskin
60%
1970 1980 1990
28,6% 15,1%
FOKUS
KEBIJAKAN
JumlahBank
AKTIVA (Rptriliun)
60
40
20
1988*
Dampak Pakto ‘88, Jumlah Bank Tumbuh Pesat
300
200
100
0
1991* 1994 1997**
*)1988-1991(per-Maret) **)1997(akhirJuni)
Dampak
Terbitnya berbagai paket deregulasi di sektor
moneter dan perbankan berdampakpada
menjamurnya jumlah bank dan agresifnya
perbankan ekspansi kredit. Persoalannya,
prinsip kehati-hatian diabaikan dalam
menghimpun sumber dana, terutama dana
pihak ketiga dan utang valuta asing(valas).
REPELITA IV (1984–
1989)
Dampak
23. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019
EraSoeharto (1966–1998)
• Merupakan tahap pembangunan lima tahun terakhir
dari pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama.
• Pada masa ini, pemerintah dihadapkan pada jumlah
angkatan kerja yang akan meningkat sebanyak 11,9
juta pencari kerja baru atau naik 3 persen setahun.
• Sejumlah cara dilakukan untuk mengatasi ledakan
angkatan kerja baru.
REPELITA V
(1989–1994)
24. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019 Era
Soeharto (1966–1998)
MONETER & PERBANKAN
• Mendorong peran intermediasi perbankan dan
mengurangi peran kredit likuiditas BI.
• Meningkatkan pengawasanbank dan menetapkan
pedoman operasional dengan prinsipkehati-hatian.
• Mendorong penyaluran kredit dengan
melonggarkan ketentuan batas modal
minimum.
DEREGULASI PERDAGANGAN & INVESTASI
• Mengalihkan pemeriksaan barang impor dari DitjenBea&
Cukai keperusahaan internasional Societe Generalle de
Surveillance (SGS)
• Menghapus kewajibanAngka Pengenal Ekspor (APE) bagi
eksportir
• Fasilitas pembebasan dan pengembalian bea masuk
• Kemudahan perpanjangan izin usaha Penyederhanaan
prosedur persetujuan investasi
• Persyaratan modal minimum dan divestasi diperlonggar
FOKUS
KEBIJAKAN
Penyaluran Kredit Semakin
Agresif
125%
115
105
1992 1993 1994 1995
95
1996 1997
triliun
350
300
250
200
150
100
50
0
Rasio Kredit
terhadap
DPK
DPK (Rptriliun)
Penyaluran Kredit
(Rptriliun)
Damp
ak
Dampak
EKSPOR NON-MIGAS MELONJAK
Tumbuh:
637,7%
5,4%
(1983)
39,6%
(1996)
Tumbuh:
937,9%
2,8 miliar
(1983)
29,9 miliar
(1996)
PENANAMAN MODAL DALAMNEGERI (RP)
Tumbuh:
5.067,5%
1,9 triliun
(1984)
100,7
triliun
(1996)
REPELITA V (1989–1994)
PENANAMAN MODAL ASING(US$)
25. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019 Era
Soeharto (1966–1998)
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945
EKONOMI MENJELANG
KRISISPertumbuhan Ekonomi
Sejak akhir dasawarsa1990-an,
ekonomi tumbuh rata-rata di
atas 7% pertahun.
Ekspor
Selama 1990-1996, nilai
ekspor tumbuh rata-rata
14% per tahun.
Cadangan Devisa
10bulan menjelang krisis,
cadangan devisameningkat
38% menjadi US$28miliar.
2 Juli 1997
Thailandmengubah
kebijakankursmenjadi mengambang
bebas. Mata uangBaht mengalami
depresiasi hingga30%.
14Mei 1997
Krisis Asiabermula. Mata uang
Thailand,Bahttertekan. Cadangan
devisaThailand terkuras US$10
miliar hanya
dalamsehari.
14 Agustus 1997
Mata uangrupiah ikut tertekan.
Indonesiapun mengubah
kebijakan kurs menjadi
mengambang (floating
system) guna menyelamatkan
kursrupiah.
31Oktober 1997 Letter of intent
(LoI) dengan IMF pertama
ditandatangani. IMFberkomitmen
memberi bantuan danaUS$ 43
miliar.
16 Januari1998
Presiden Soeharto menandatangani LoI II
IMF. Rupiah melemah menjadi Rp 8.450
dan terus merosot hingga Rp 16.650
per dolar ASpada 17Juni 1998.
26 Januari1998
Pemerintah mengeluarkan blanket
guarantee atau penjaminan penuh
dana nasabah perbankan.
13-14 Mei 1998
Gejolak dan kerusuhan sosialmemuncak,
terjadi kerusuhan besar di Jakartadan
beberapa kota besar lain diIndonesia.
19 Mei 1998
BCA di-rush oleh nasabah.Pemerintah
mengambilalih pada 28Mei 1998.
Inflasi
Sejak awal 1990-an, inflasi
rata- rata 9%per tahun dan
menurun menjadi 6%
pada1996.
IHSG
Pasar modal bergairah,
IHSG cenderung
meningkat.
30 Mei 1997
Bank Dunia menyebut
indikator makroekonomi
Indonesia dalam
keadaanbaik.
26. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019 Era
BJHabibie (1998–1999)
5
0persen
–5
–10
–13,13%
40juta
30
20
10
0
10
PDB PERKAPITA
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945
1998 1999
Rp 18.828.448
BacharuddinJusufHabibie
21Mei 1998– 20Oktober1999
Periode pemerintahan BJHabibie dikenal sebagai masa transisi
dari krisis ekonomi ke proses pemulihan. Beragam kebijakan
baik di sektor moneter, keuangan dan perbankan, serta korporasi
diambil oleh pemerintahan Habibie untuk membangkitkan
kembali ekonomi Indonesia dariketerpurukan.
60%
50
40
30
20
10
0
TINGKAT KEMISKINAN
24,2% 23,4%
0,79%
PERTUMBUHAN EKONOMI
sumber:BPS
sumber:WorldBank,BPS
Rp 18.943.101
Presiden BJ Habibie berbicara di hadapan para menteri
dan penasehatekonominya.
antarafoto
sumber:BPS
27. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019 Era
BJHabibie (1998–1999) REFORMASI
EKONOMIPemerintah menerapkan reformasi kebijakan ekonomi di sejumlah sektor guna
memulihkan kepercayaan publik yang merosot akibat krisis.
• Mengendalikan jumlah uangberedar.
• Menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia(SBI)
menjadi70%.
• Memberikan status independen kepada BankIndonesia.
Dengan status independen, BI memiliki tugasuntuk:
• Mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukarrupiah.
Mencapai sasaran lajuinflasi.
• Menjaga kestabilan nilai tukarrupiah.
• Menerbitkan obligasi Rp 650 triliununtuk menalangi
perbankan.
• Menutup 38 bank &mengambilalih 7bank.
• Membatalkan sejumlah proyekinfrastruktur.
• Menghentikan perlakuan khusus bagi mobil
nasional.
• Membiayai program Jaring PengamanSosial.
• Merestrukturisasi utang swastalewatskema
Indonesian Debt Restructuring Agency(INDRA)
dan PrakarsaJakarta.
• Melarang praktik monopoli bagi Bulog&Pertamina.
• Menetapkan UU mengenai otonomi daerah dan desentralisasifiskal.
Dukungan atas komitmen ini diwujudkan dalam bentuk:
Pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional
secara berkeadilan.
• Pelaksanaanperimbangan keuanganpemerintah pusat dandaerah.
16.650
Juni1998
November
1998
7.000
-13
1998
1999
2
KURS
RUPIAH
MENGUAT
(Rp/USD)
PERTUMBUHAN
EKONOMIMEM-
BAIK (%)
INFLASI
MENURUN
(%)
Dam
pak
katadatanews katadatanews www.katadata.co.id@KATADATAnews
INDEPENDENSI KEBIJAKANMONETER
RESTRUKTURISASIPERBANKAN
KONSOLIDASI FISKAL
PENYEHATANKORPORASI
PENETAPAN DESENTRALISASI FISKAL
28. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019
EraAbdurrahmanWahid (Gus Dur) 1999–2001
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945
AbdurrahmanWahid(GusDur)
20 Oktober 1999– 23 Juli 2001
Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
ditandai dengan implementasi desentralisasi fiskal dan otonomi
daerah. Selain itu, peneguhan prinsip-prinsip dasar toleransi
dan pluralisme, jaminan atas perlindungan hak-hak buruh,
persamaan hak melaluiperlindungan hak minoritas serta
pengentasan kemiskinan melalui gerakan terpadu pengentasan
kemiskinan dan proyekpedesaan.
29. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019
EraAbdurrahmanWahid (Gus Dur) 1999–2001 IMPLEMENTASI
DESENTRALISASI
FISKALUntuk membiayai pemerintah daerah sebagai tindaklanjut
dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sejumlah
kebijakan diterbitkan:
Implementasi pembagian dana perimbangan antara pusat dan daerah.
Pemerintah daerah diizinkan untuk mengajukan pinjaman daerah.
Penerapan pajak daerah dan retribusi daerah.
30. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019 Era
Megawati Soekarnoputri (2001–2004)
MegawatiSoekarnoputri
Era Presiden Megawati Soekarnoputri ditandai dengan berakhirnya
program reformasi kerjasama dengan IMF pada Desember2003.
Namun, pemerintah melanjutkan program reformasi ekonomi
secara mandiri di bawah kendali pemerintah guna memantapkan
stabilitas ekonomi makro, melanjutkan restrukturisasi keuangan,
serta meningkatkan investasi, ekspor, dan kesempatankerja.
23Juli 2001–20Oktober 2004
31. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019
EraMegawati (2001–2004)
REFORMASI
PASCA
PROGRAM
IMF
Pada 15 September
2003, pemerintah
menerbitkan
Instruksi Presiden
No.
5/2003 tentang Paket
Kebijakan Ekonomi
Sesudah
Berakhirnya Program
IMF pada Desember
2003 yang
mencakup sejumlah
sektor, beberapa di
antaranya:
BANK
KONSOLIDASIFISKAL
• Merancang JaringPengaman SektorKeuangan.
• Divestasi bank-bank diBPPN.
• Memperkuat struktur governance banknegara.
• Restrukturisasi sektor pasar modal, asuransi & dana
pensiun.
BANK
• Reformasi kebijakanperpajakan.
• Efisiensi belanja negara.
• PrivatisasiBUMN.
RESTRUKTURISASIKEUANGAN
PENINGKATAN INVESTASI
• Meninjau Daftar Negatif Investasi.
• Menyederhanakan perizinan lewatlayanan satu
atap.
• Restrukturisasisektor telekomunikasi&energi.
• Pemberantasankorupsi
32. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019 Era
Megawati (2001–2004)
KETAHANAN
FISKAL
BERKELANJUTAN
Guna mewujudkan pengelolaan fiskal yang
prudent dan berkelanjutan, pemerintah
bersama DPRmengeluarkan UUNo. 17/2003
tentang Keuangan Negara. Dalam UUini,
keuangan negara harus dikelola secara hati-
hati dengan sejumlah ketentuan berikut:
Defisit anggarandibatasimaksimal
3% dariPDB.
Jumlahpinjaman dibatasimaksimal
60% dariPDB
Pengelolaankeuangannegara
diperiksaolehbadanpemeriksayang
bebasdanmandiri
2001
INFLASI
MENURUN (%)
13,1%
2004
Agu2001
852
IHSG
MENINGKAT
9.800
Agu2001
9.100
Okt2004
NILAI TUKAR
RUPIAH MENGUAT
(RP/USD)
PERTUMBUHAN
EKONOMI
MEMBAIK (%)
2001 2004
Damp
ak
Pengelolaaankeuangannegara
berdasarkan padaasasakuntabilitas,
profesionalitas, proporsionalitas,
keterbukaan.
6,5% 5%3%
459
Okt2004
33. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019 Era
Megawati (2001–2004) JAMINAN SIMPANAN
NASABAH BANKGuna menunjang terwujudnya
perekonomian nasional yang
stabil dan tangguh, serta
sistem perbankan yang sehat
dan stabik, pemerintah
membentuk lembaga yang
bertugas menjaminan
simpanan dana nasabah
perbankan sesuai UU No
24/2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS).
Lembaga ini memiliki fungsi
dan tugas sebagai berikut:
Berfungsi menjamin simpanan nasabah dan
aktif memelihara stabilitas sistem
perbankan sesuaidengankewenangannya.
Bertugas merumuskan dan
menetapkan kebijakan
penjaminansimpanan,
memeliharastabilitassistem
perbankan, serta penyelesaian
bank gagalyangtidakberdampak
sistemik.
Melaksanakanpenangananbank gagal
yangberdampaksistemik.
Bankpeserta penjaminandiwajibkan membayarkontribusi
kepesertaan sebesar 0,1% dari modal sendiribank pada
akhir tahun fiskalsebelumnya.
Rp
Nilai simpanan yangdijamin untuk setiap
nasabahpadasatubankpaling bankpaling
banyakRp 100juta.
34. Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2019 Era
Susilo BambangYudhoyono(2004–2014)
SusiloBambangYudhoyono
Awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan
masa kebangkitan Indonesia pasca-krisis ekonomi. Disambut dengan
booming harga komoditas, Indonesia kemudian harus menghadapi krisis
keuangan dunia 2008 yang membuat pertumbuhan ekonomi menurun.
Ekonomi Indonesia kembali meningkat pasca-krisis akibat kelanjutan
booming harga komoditas yang kemudian perlahan melambat seiring
perlambatan ekonomidunia.
20Oktober 2004– 20Oktober2014
35. Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2019
EraSusilo BambangYudhoyono(2004–2014)
PROGRAM BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT)
Sebagai kompensasi untuk mengurangi
dampak kenaikan harga bagi masyarakat
miskin.
HARGA PREMIUM DAN SOLAR SUBSIDI PER LITER
Rp 2.400
Rp 2.100
1Maret 2005
premium Rp1.850
solar Rp1.650
33%
27%
1Oktober 2005
premium Rp2.400
solar Rp1.650
Rp 4.500 88%
Rp 4.300 105%
Mei 2008
premium Rp4.500
solar Rp4.300
Rp 6.000 33%
Rp 5.500 28%
1000
0
2000
3000
6000
5000
4000
Jan-03 Mar-05 Okt-05 Mei-08
6.000
5.500
4.500
5.000
4.500
2.400
1.810
HARGA PREMIUM SUBSIDI (Rupiahperliter)
7000 6.500
Subsidi energi bisa ditekanpada
periode pertama pemerintahan,
meski naik lagi
pada periodekedua pemerintahan.
Damp
ak
3kali
menaikkan
hargaBBM.
Sebagai negara pengekspor
produk komoditas, kenaikan
harga komoditas di pasar
dunia menjadi berkah.
Namun, di sisi lain, kenaikan
harga, khususnya minyak
mentah justru memberatkan
anggaran karena Indonesia
merupakan net importer
minyak. Untuk mengurangi
beban terhadap anggaran,
pemerintah menyesuaikan
harga bahan bakar minyak
(BBM).
Daya Beli
Masyarakat
Miskin
Dipertahankan
35,1%
Rumah tangga
penerima BLT
naik kelas dari
kategori miskin
menjadi tidak
miskin.
50
100
150
200
250
300
5
10
15
20
1Des-08 15Des-08 Jan-09 Jun-13
triliun
350 25%
0
20142010 20122008
0
2004 2006
Subsidi Energi (Rp
Triliun)
Subsidi Energi Terhadap Belanja
APBN (%)
KEBIJAKAN HARGA
BBM
36. Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2019 Era
Susilo BambangYudhoyono(2004–2014)
• Sepanjang dua periode masa
pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono,
pertumbuhan ekonomi
secara bertahap meningkat
dari 5% pada 2004 menjadi
di atas 6% mulai 2007 –
2012.
• Ketika krisis finansial global
melanda pada 2009,
perekonomian Indonesia pun
terkena imbas, namun masih
mampu bertahan sebagai
salah satu negara dengan
pertumbuhan positif.
• PajakPertambahanNilai (PPN)
minyakgoreng, biofuel, eksplorasi
• migas,panas bumi.
Stimulus
Fiskal
Untuk mempertahankan daya
beli masyarakat akibat krisis
global, pemerintah
mengeluarkanpaket stimulus
fiskal.
Realisasi Rp
60,2triliun
(dari alokasi Rp 73,3
triliun)
BANK
BANK
• Penguranganhargasolar Rp3.000/liter
• Potongantarif listrikuntukindustri.
• Paketpembiayaanstimulus.
BANK
Kebijakan
Hadapi
Krisis
• Penurunan Giro Wajib Minimum
(GWM)
• Merelaksasi syaratfasilitas
pembiayaan darurat (FPD)
• Perppu No 2/2008 tentang
Perubahan UU BI
• Perppu No 3/2008 tentang
Perubahan UU LPS
• Perppu No 4/2008 tentang
Jaring Pengaman Sistem
Keuangan (JPSK)
Damp
ak
Pertumbuhan ekonomi Indonesia
pada 2009mencapai
4,6%, salah satu yang
tertinggi setelahTiongkok dan
India.
negara pertumbuhan
ekonomi 2009
Tiongkok 9,4
India 8,5
Indonesia 4,6
Korsel 0,7
Brasil -0,1
Thailand -0,7
Malaysia -2,5
4
2
0
-2 -10
-4 -20
-6 -30
0
20
6 30
Pertumbuhan
Global
Indeks Komoditas
Pertumbuhan
Indonesia
10
1945 1990 2000 2017
BERTAHAN DI MASA
KRISIS
PENGHEMATAN PAJAK
• Pengurangan dan penyederhanaantarif
PajakPenghasilan(PPh)
• Peningkatan pendapatantidak kenapajak
INSENTIF PAJAK
SUBSIDI NON PAJAK
37. Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2019 Era
Susilo BambangYudhoyono(2004–2014)
Pada periode kedua pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono, pemerintah mulai merancang rencana induk
untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia
untuk periode pelaksanaan 2011 – 2025.
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Mencakup
6 Koridor
Ekonomi
(KE)
KE
Sumatera
KE
Bali&Nusa
Tenggara
KE
Papua&Kep.
Maluku
KE
Kalimantan
KE
Jawa
KE
Sulawesi
Rp4.700
triliun
Kebutuhandana
investasi
208proyek
infrastruktur
38
34
Dampak
Implementasi
Proyek
208proyek
infrastruktur
senilai
Rp 500triliun
IndeksDayaSaing
Global(GCI)
meningkat
sumber:
WorldEconomic Forum2014
2013 2014
174proyek
sektorriil
38. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019 Era
JokoWidodo (2014–sekarang)
JokoWidodo
20Oktober 2014– sekarang
Ekonomi dunia masih diliputi ketidakpastian. Pemerintahan Jokowi mengusung
program Nawacita dengan mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur
agar mampu berdaya saing tinggi. Postur APBN dirombak untuk mendukung
kegiatan produktif, menciptakan terobosan untuk menarik investasi, serta
mengatur kembali kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mendorong efisiensi. Di
tengah upaya menaikkan pertumbuhan, pemerintahan ini menjalankan program-
program pemerataan.
39. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019 Era
JokoWidodo (2014–sekarang)
FOKUS KEBIJAKAN
Pada awalpemerintahannya,Presiden Jokowi
memilih menata alokasi subsidi bahan bakar
minyak (BBM) pada anggaran2015 dan
mengalihkankesektorproduktif, seperti
pembangunan infrastruktur, pendidikan dan
kesehatan. Pada 2017,anggaran infrastruktur
bertambahsignifikan.
Subsidi Energi Dialihkan ke Sektor
Produktif (Infrastruktur, Pendidikan,
Kesehatan)
Realokasi Subsidi
ke Infrastruktur
Penerapan
Tax Amnesty
Melalui Tax Amnesty atau
penghapusan pajak terutang,
pemerintah dapat meningkatkan
penerimaan untuk membiayai
pembangunan, seperti
infrastruktur dan peningkatan
kesejahteraan rakyat.
Pemerintah juga mengeluarkan
paket kebijakan untukmendukung
percepatan pembangunaninfrastruktur
yang mencakup 6 area reformasi.
Mendorong
DayaSaing
Industri
Meningkatkan
Efisiensi
Logistik
Promosi
Parawisata
Stimulasi
Ekspor
Memperkuat
daya beli
masyarakat
6 AREA REFORMASI
Meningkatkan
Iklim Investasi
Dukungan
Kebijakan
40. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019
EraJokoWidodo (2014–sekarang)
Pemerintah menetapkan proyek strategis nasional sebagai proyek prioritas untuk
diwujudkan dalam kurun waktu singkat. Tujuannya, mendorong pertumbuhan ekonomi
dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Rp 4.197
triliun
Total kebutuhan
dana investasi
245
Proyek
Strategis
PROYEK MENCAKUP 15SEKTOR PROGRAM
23
Kereta
8
Bandara
30
Kawasan
3 Perumahan
10
Pelabuhan
3 PLBN
74
Jalan
9
Pengelolaan
air
54
Bendungan 7 Irigasi
4
Teknologi
6
Smelter
1
Pertanian/Kel
autan
12
Energi
1Tanggul
laut
2Sektor Proyek
Industri
Pesawat
Listrik
PERCEPATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
41. Perjalanan Ekonomi Indonesia1945–2019
EraJokoWidodo (2014–sekarang)
Dampak
Kebijakan
Melalui sejumlah kebijakan
tersebut, angka kemiskinan,
pengangguran dan rasio gini
mengalami penurunan.
0,39
4 0,38
0,40
0,41
Angka 12 0,42
Se
keterangan:
I
2017
Kemiskinan,
Pengangguran, 10
dan Rasio Gini
Menurun 8
(dalam%)
6
11,25 11,13 10,64
0,41
0,40
0,39
5,70 6,18
5,33
mesterI II I II I II
2014 2015 2016
Kemiskinan PengangguranRasioGini
Pembangu
nan Desa
Pemerataan
Ekonomi
Untuk meningkatkan
pemerataan
pembangunan desadan
kesejahteraan
masyarakat desa,
pemerintah
mengalokasikan dana
desa dengan jumlah
yangterus meningkat.
AlokasiDanaDesaTerus
Meningkat
DanaDesa
JumlahDesa
triliun
70
60
50
40
30
20
10
0
jumlahdesa
75,200
75,000
74,800
74,600
74,400
74,200
74,000
73,800
73,600
74,093
74,754
74,954
20,8 46,7 60
2015 2016 2017
LAHAN
SUMBER DAYA ALAM
Alokasi danadesa dalam
tiga tahun(2015-2017)
Rp 127,5
Triliun
PEMERATAAN
PEMBANGUNAN DAN
EKONOMI
Selain membangun
infrastruktur,
pemerintah juga
menerbitkan
kebijakan pemerataan
ekonomi untuk
mengatasi
ketimpangan.950
Pembangu
nan
Nasional
Pembangunan 245proyek infrastruktur dilakukan
di seluruh wilayahIndonesia, termasuk kawasan
terluar sebagai bagian dari kebijakan pemerataan
pembangunan nasional.
M ALUKU
&
PAPUA
SULAWESI
BALI & NUSA TENGGARA
15 13
11 444
61
638
93 24 27
1.063 564 155
SUMATERA
JAWA
KALIM ANTAN
SKALA WILAYAH PULAU-PULAU BESAR:
SKALANASIONAL:
2 Program dan 12 Proyek
Rp1.320
triliun
jumlah proyek
rp triliun
Pendidikan dan vokasi.
Ketimpangan ritel modern
dan pasar tradisional.
KESEMPATAN
• Reforma agraria
• Perumahan untuk masyarakat miskin kota.