Dokumen tersebut membahas mengenai peran DPRD dalam pencegahan dan pendeteksian korupsi. Dokumen tersebut menjelaskan pentingnya peran pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam rangka mencegah terjadinya korupsi serta meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dokumen tersebut juga mengungkap berbagai masalah yang terjadi akibat lemahnya pengawasan DPRD

1. Peningkatan Peran DPRD
dalam
Pencegahan dan Pendeteksian
Korupsi
Disampaikan dalam Workshop
“MENINGKATKAN KAPASITAS PERAN DAN FUNGSI DPRD”
Prof. DR. M. Syamsa Ardisasmita, DEA
Deputi Bidang Informasi dan Data / Plt Sekjen KPK /
Plt Deputi Pencegahan

2. PERCEPATAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Substansi ini disunting dari materi KPK yang disampaikan
dalam berbagai workshop DPRD
Disampaikan Oleh
Yonatan Wiyoso
(Widyaiswara Utama)

3. INDONESIA NEGARA BESAR
• Sumberdaya alam melimpah
• Lahan Luas, Laut Luas, Tanah Subur
• Keaneka ragaman hayati tinggi
• Penduduk banyak
• Kebudayaan beraneka dan bernilai tinggi
• Memiliki sejarah peradaban yang membanggakan
• Memiliki sejarah perjuangan yang heroik
• Memiliki bahasa persatuan yang fenomenal

4. IRONI YANG TERJADI
• Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan pemerintah
adalah untuk melindungi setiap warga negara, mencerdaskan
kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan
menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Fakta yang terjadi sekarang:
–
–
–
–
–
Tingginya tingkat kemiskinan;
Tingginya angka pengangguran;
Rendanya kualitas SDM (HDI);
Kurangnya akses kepada layanan publik;
Negerinya subur, rakyat kurang gizi & busung lapar, negara
sibuk ngimpor & tidak berdaya melawan flu burung.
• Apakah fakta diatas merupakan indikator dari kegagalan
pemerintah untuk mencapai tujuan nasional ?
Mengapa semua itu bisa terjadi ?

5. Setelah 62 Tahun Merdeka, Indonesia Jauh
Tertinggal Oleh SINGAPURA serta
MALAYSIA, yang lebih muda dari indonesia
MENGAPA?
Bukankah Indonesia Paling Melimpah
SUMBERDAYA ALAMNYA dan
SUMBERDAYA MANUSIA nya?

6. • Jepang mempunyai area
yang sangat terbatas.
• Daratannya, 80% berupa
pegunungan dan tidak
cukup untuk meningkatkan
pertanian & peternakan

7. • Tetapi, saat ini Jepang menjadi raksasa
ekonomi nomor dua di dunia.
• Jepang laksana suatu negara “industri
terapung” yang besar sekali, mengimpor
bahan baku dari semua negara di dunia
dan mengekspor barang jadinya

8. • Swiss tidak mempunyai
perkebunan coklat tetapi sebagai
negara pembuat coklat terbaik di
dunia.
• Negara Swiss sangat kecil, hanya
11% daratannya yang bisa
ditanami.

9. • Perbedaannya adalah pada
sikap dan perilaku
masyarakatnya, yang telah
dibentuk sepanjang tahun
melalui kebudayaan dan
pendidikan.

11. ARTI KATA & PERSEPSI KORUPSI
ARTI KATA KORUPSI
•
DARI BAHASA LATIN CORRUPTIO , ATAU
CORRUMPERE (KATA KERJA), YG BERARTI BURUK /
RUSAK / MEMUTAR BALIK ATAU MENYOGOK
•
TRANSPARANCY INTERNATIONAL
Perilaku pejabat publik, yang secara tidak wajar dan tidak legal
memperkaya diri sendiri, dengan menyalahgunakan kekuasaan
publik yang dipercayakan kepada mereka
PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KORUPSI;
•
KORUPSI SBG KEBIASAAN
(INI YG SELAMA INI TERJADI, SEHINGGA MERUSAK MORAL BANGSA)
•
KORUPSI SBG MISMANAGEMENT
(INI YG DI MASA LALU DIANUTI, SEHINGGA NEGARA DIRUGIKAN)
•
KORUPSI SBG KEJAHATAN
11

12. KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN
• KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN YANG LUAR BIASA
(EXTRA ORDINARY CRIME)
• KITA HARUS MENGETAHUI DUA HAL TENTANG
KORUPSI:
– KAPAN KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN AKAN TERJADI
– BAGAIMANA SEBENARNYA HAKEKAT KORUPSI TERSEBUT
• KAPAN KEJAHATAN (CRIME) / KORUPSI TERJADI ?
MANAKALA BERTEMUNYA UNSUR-UNSUR:
– NIAT UNTUK MELAKUKAN (DESIRE TO ACT)
– KEMAMPUAN UNTUK MELAKUKAN (ABILITY TO ACT)
– PELUANG / KESEMPATAN (OPPORTUNITY)
– TARGET YANG COCOK (SUITABLE TARGET)
CATATAN : PENJAHAT YG PROFESIONAL AKAN MELAKUKAN
KEJAHATANNYA APABILA PAY OFF > COST
12

13. GUNUNG ES KORUPSI
• lokasi :
• lokasi :
• pemasok
• pemasok
anggaran
anggaran
• pengguna
• pengguna
anggaran,
anggaran,
• disparitas
• disparitas
pendapatan
pendapatan
• manusia (berjiwa
• manusia (berjiwa
koruptor)
koruptor)
• barang (asset
• barang (asset
neg, br sitaan)
neg, br sitaan)
• kegiatan :
• kegiatan :
• proyek
• proyek
pembangunan
pembangunan
• pengadaan
• pengadaan
barang / jasa
barang / jasa
• perijinan / yan
• perijinan / yan
publik
publik
TPK
CORRUPTION
HAZARDS (CH)
POTENSI MASALAH
PENYEBAB KORUPSI (PMPK)
Korupsi sbg
Korupsi sbg
Kejahatan terjadi,
Kejahatan terjadi,
apabila terdapat :
apabila terdapat :
• Desire to Act
• Desire to Act
• Ability to Act
• Ability to Act
• Opportunity
• Opportunity
• Suitable Target
• Suitable Target
Kelemahan bangsa
Kelemahan bangsa
• Kesisteman
• Kesisteman
• Kesejahteraan /
• Kesejahteraan /
Pengghasilan
Pengghasilan
• Mental / moral
• Mental / moral
• Internal, sosial,
• Internal, sosial,
self control
self control
• Budaya ketaatan
• Budaya ketaatan
hukum
hukum
13

14. GUNUNG ES KORUPSI
• lokasi :
• lokasi :
• pemasok
• pemasok
anggaran
anggaran
• pengguna
• pengguna
anggaran,
anggaran,
• disparitas
• disparitas
pendapatan
pendapatan
• manusia (berjiwa
• manusia (berjiwa
koruptor)
koruptor)
• barang (asset
• barang (asset
neg, br sitaan)
neg, br sitaan)
• kegiatan :
• kegiatan :
• proyek
• proyek
pembangunan
pembangunan
• pengadaan
• pengadaan
barang / jasa
barang / jasa
• perijinan / yan
• perijinan / yan
publik
publik
TPK
CORRUPTION
HAZARDS (CH)
POTENSI MASALAH
PENYEBAB KORUPSI (PMPK)
Korupsi sbg
Korupsi sbg
Kejahatan terjadi,
Kejahatan terjadi,
apabila terdapat :
apabila terdapat :
• Desire to Act
• Desire to Act
• Ability to Act
• Ability to Act
• Opportunity
• Opportunity
• Suitable Target
• Suitable Target
Kelemahan bangsa
Kelemahan bangsa
• Kesisteman
• Kesisteman
• Kesejahteraan /
• Kesejahteraan /
Pengghasilan
Pengghasilan
• Mental / moral
• Mental / moral
• Internal, sosial,
• Internal, sosial,
self control
self control
• Budaya ketaatan
• Budaya ketaatan
hukum
hukum
14

15. Kompas 18 Oktober 2003
“………… korupsi sudah sedemikian kuat
membelenggu kita, mulai istana sampai ke
kantor kelurahan, sejak bangun tidur
hingga menjelang tidur lagi, sejak lahir
sampai meninggal .
Merambah dari tempat ibadah sampai ke
toilet………………”
Kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah
di Bandar Lampung.

16. • Kita bukan miskin (terbelakang)
karena kurang sumber daya
alam, atau karena alam yang
kejam kepada kita.

17. • Kita terbelakang / lemah / miskin karena
perilaku kita yang kurang atau tidak
baik.
• Kita kekurangan kemauan untuk
mematuhi dan mengajarkan
prinsip dasar kehidupan yang akan
memungkinkan masyarakat kita pantas
membangun masyarakat, ekonomi, dan
negara.

18. dan PERUBAHAN HARUS DIMULAI
DARI DIRI KITA SENDIRI

19. Sejarah Pemberantasan Korupsi
1957:
(Peraturan Penguasa Militer) - Tidak terstruktur
• Peratutan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/ 1957.
1967: (Tim Pemberantasan Korupsi) - Represif
• UU No. 3/1971 tentang Pemberantasan TPK.
1977: (Opstib - Operasi Tertib) - Represif
• Inpres No.9/1977 tentang Pelaksanaan Tim Operasi Tertib.
1998:  Krisis Multidisiplin (Moneter, Ekonomi, … )
• Perbuatan yang bersifat kolusif dan berbau nepotisme (abuse of power) tidak
dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi.
• Otonomi Daerah menyebabkan desentralisasi korupsi dan kolusi.
1999: KPKPN (Preventif), TGPTPK (Represif)
• UU No. 28/1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
KKN.
• UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 ttg Pemberantasan TPK.
2003: KPK (Represif & Preventif)
• UU No. 30/2002 ttg. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2005: (Tim Tastipikor - Keppres No. 11 Tahun 2005, RAN-PK)
2006: UU No.7/2006 Ratifikasi UNCAC, UU tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor.

20. Reformasi untuk Memberantas KKN

21. Tap MPR No. XI/MPR/1998
• Pasal 4
Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga,
baik pejabat negara, mantan pejabat negara dan
kroninya, maupun pihak swasta/konglomerat, termasuk
mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan
prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi
manusia”

22. IPK
Mutu
Pelayanan
Publik ?
Jumlah Hari Mendapatkan
Izin di Indonesia
Berbagai Indikasi
Korupsi
Country
Risk ?
Daya
saing ?
PERC Ltd.
Indikator Kemudahan
Melakukan Bisnis
PERC Annual Graft Ranking
Global
Corruption
Barometer
Institute of
Management
Development
(IMD) Geneva
The World
Competitiveness
Scoreboard
Growth Competitiveness Index
(GCI) rankings, dalam
Global Competitiveness Reports

23. Jumlah Hari Mendapatkan
Izin di Indonesia
16
izin keselamatan kerja
26
izin gangguan
27
izin prinsip
34
izin lokasi
35
IMB
43
izin lingkungan hidup
0
10
20
30
40
50

24. OTONOMI DAERAH
KEBIJAKAN
DESENTRALISASI
PEMERINTAH
DAERAH
PELAYANAN
PUBLIK
Transparans
Akuntabel
Efektif
Efisien
Tujuan Politis
Tujuan Kesejahteraan
• Menyerahkan kewenangan atas sebagian besar fungsi-fungsi
pemerintah dari Pusat kepada Kabupaten/Kota.
• Kesejahteraan dicapai melalui pelayanan publik.

25. HUBUNGAN PEMDA dan DPRD
 KESEJAHTERAAN RAKYAT
 PELAYANAN UMUM
 DAYA SAING DAERAH
PEMDA
AREA
ADMINISTRASI
DPRD
AREA
POLITIK
KEMITRAAN

26. ERA OTONOMI DAERAH
• Setelah era Otonomi Daerah, korupsi di Indonesia malah seperti
penyakit yang mewabah dan menjalar kemana-mana.
• Pemberian Otonomi Daerah bukan mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat tetapi malah menyebabkan
desentralisasi korupsi dan kolusi di daerah-daerah.
• Semakin kreatifnya bentuk korupsi yang dilakukan oleh pejabat
daerah yang melibatkan DPRD, yang notabane mestinya menjadi
pengawas pemerintah daerah.
• Para wakil rakyat dianggap masih memanfaatkan posisi untuk
memperkaya diri ketimbang memikirkan kepentingan rakyat.
• Ada kepentingan partai untuk mengumpulkan dana lewat kader
mereka di legislatif yang mendorong kader mencari terobosanterobosan dana.

27. Besarnya Biaya Politik & Money Politics
IP: Cukong,
Pengusaha,
Konglomerat
Calon Kepala Daerah
PEMILIH
PARPOL
KPUD

28. Kasus Korupsi di Daerah
• Kasus Korupsi Pejabat Daerah (2004-2006)
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
767
327
te
n
up
a
Pr
Ka
b
PR
D
D
PR
D
D
Bu
pa
ti/
W
al
i
ov
in
si
Ko
ta
r
en
u
G
ub
/K
ot
a
63
7
767 anggota DPRD dari 110 Kabupaten dan 25 Kota

29. PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI &
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

30. LATAR BELAKANG DIBENTUKNYA
KPK
Kualitas korupsi &
kerusakan yang
ditimbulkan
Jumlah kasus
Jumlah kerugian
negara
19--
2004
membawa bencana terhadap kehidupan
perekonomian nasional & pada kehidupan
berbangsa dan bernegara pada umumnya
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan
hak-hak ekonomi masyarakat
TPK
adalah
kejahatan
luar biasa
(extraordinary
crime)

31. Korupsi sudah menjadi
kejahatan luar biasa dan
harus dihadapi dengan
cara-cara yang luar biasa.
Aparat penegak hukum
mengalami kesulitan dalam
pemberantasan korupsi

32. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002:
Pasal 3
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara
yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat
independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
Pengertian “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat
mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan
Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak
eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait
dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan
situasi ataupun dengan alasan apapun.

33. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Pasal 4
Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan
meningkatkan dayaguna dan hasil guna terhadap upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi.
•
•
•
•
Menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat;
Tidak memonopoli tugas & wewenang LID, DIK, dan TUT;
Pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada;
Melakukan supervisi, memantau dan dalam keadaan
tertentu mengambil alih tugas dan wewenang LIT, DIK, dan
TUT dari Kepolisian dan/atau Kejaksaan (superbody).

34. UU N o. 30 Tahun 2002
Koordinasi
(Pasal 7)
Supervisi
(Pasal 8)
Tugas
(Pasal 6)
Penyelidikan,
Penyidikan,
& Penuntutan
(Pasal 11)
Pencegahan
(Pasal 13 )
Monitoring
(Pasal 14 )

35. UU N o. 30 Tahun 2002
Tugas Koordinasi (Pasal 7)
Dalam melaksanakan tugas koordinasi,
KPK berwenang:
a. Mengkoordinasikan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan tindak
pidana korupsi
b. Menetapkan sistem pelaporan dlm
kegiatan pemberantasan tindak
pidana korupsi
c. Meminta informasi tentang kegiatan
pemberantasan tindak pidana korupsi
kepada instansi terkait
d. Melaksanakan dengar pendapat &
pertemuan dg instansi yang berwenang
melakukan pemberantasan tindak
pidana korupsi
e. Meminta laporan instansi terkait
ttg pencegahan tindak pidana korupsi
Kejaksaan
BPK
Kepolisian
BPKP
Itjen Dep
Insp LPND
Bawasda

36. Tugas Supervisi
UU N o. 30 Tahun 2002
(Pasal 8)
Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang:
Kepolisian
Melakukan pengawasan, penelitian, atau
penelaahan thd instansi yg menjalankan tugas
dan wewenang berkaitan dg pemberantasan
tpk, dan instansi yg melaksanakan pelayanan
publik
Mengambil alih penyidikan atau penuntutan
thd pelaku TPK yang sedang dilakukan oleh
kepolisian atau kejaksaan
BPK
Itjen Dep
Kejaksaan
BPKP
Bawasda
Departemen, LPND,
Kementerian
(pelayanan publik)
Kepolisian
Kejaksaan
Pasal
9, 10
(1)

37. UU No. 30 Tahun 2002
Tugas Penyelidikan,
Penyidikan, & Penuntutan
(Pasal 11)

38. PENINDAKAN TIPIKOR
Pasal 53 UU 30/2002
Tidak berwenang SP3
KPK
UU 30/2002
POLISI
UU 2/2002
Pengaduan/ Laporan
Masyarakat
Penyelidikan
Penyidikan
7 hari
Pengaduan/ Laporan
Masyarakat
Penyelidikan
Penuntutan
14 hari
Pengadilan Tipikor:
Pertama, Banding, Kasasi
Persidangan
90 hari kerja
Penjara
Penyidikan
Peradilan Biasa:
Negeri, Tinggi, Kasasi
Kejaksaan
UU 16/2004
Pengaduan/ Laporan
Masyarakat
Penyelidikan
Proses Pengaduan
1. Pelapor/pengadu
2. Laporan/materi yang
diadukan
Penyidikan
Penuntutan
Persidangan
Alat Bukti
1. Surat
2. Keterangan Saksi
3. Keterangan Ahli
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa
Melebihi kapasitas
Salemba: 4562/826
Cipinang: 4257/1789
Duren Sawit: 1732/504

39. Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002
KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan tindak pidana korupsi yang:
a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara
dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau
penyelenggara negara;
b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

40. Tugas Pencegahan
UU N o. 30 Tahun 2002
(Pasal 13)
KPK berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahan sbb:
Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan thd laporan harta
kekayaan penyelenggara negara
Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi
pada setiap jenjang pendidikan
Merancang dan mendorong terlaksananya program
sosialisasi pemberantasan TPK
Melakukan kampanye antikorupsi kpd masyarakat umum
Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dlm
pemberantasan TPK

41. TIGA PILAR PENCEGAHAN
•
Pemerintah
1. Monitoring kajian sistem yang berpotensi Korupsi
– Reformasi Birokrasi (Civil Service Reform) dan Reformasi Sektor
Peradilan (Judiciary Apparatus Reform)
1. Memperkuat kapasitas anggota DPRD
2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
3. Pelaporan/Penetapan Status Gratifikasi
•
Swasta
1. Etika Bisnis (Good Corporate Governance)
2. E-Procurement (e-Announcement)
3. Island of Integrity
•
Masyarakat
1. Pelayanan Publik
2. Pendidikan Anti-Korupsi
3. Peran serta Masyarakat/Laporan

42. UU N o. 30 Tahun 2002
Tugas Monitoring
(Pasal 14)
KPK berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahan sbb:
Melakukan pengkajian thd sistem
pengelolaan administrasi
di semua lembaga negara
& pemerintah
Memberi saran perubahan jika
berdasarkan hasil pengkajian,
sistem pengelolaan administrasi
tersebut berpotensi korupsi
Kepada semua pimpinan
lembaga negara &
pemerintah
Melaporkan jika saran KPK
mengenai usulan perubahan
tersebut tidak diindahkan
Kepada :
Presiden, DPR, & BPK

43. Launching e-Announcement
5 Januari 2007 di Kantor KPK
43

45. HASIL PENGADAAN KOTA SURABAYA
PROYEK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
JALAN MANUKAN KULON
JALAN AKSES BENOWO
PNKT.JL ARIF RAHMAN H
PNKT.JL.HR MUHAMAD
SAL KARAH-PAGESANGAN
PNKT JL. RAYA RUNGKUT
PEMBUATAN PLENGSENGAN
SALURAN KALIBOKOR
JALAN MANUKAN DALAM
KOMPONEN LAMPU JALAN
URUGAN MAKAM KEPUTIH
MEUBELAIR SD/MIN/SLTP
SUMBER: PEMKOT SURABAYA
OE(HPS)
KONTRAK PESERTA
2,30
5,88
2,64
4,64
1,49
2,00
2,28
1,00
1,70
1,71
3,28
2,30
1,30
3,58
1,75
3,09
0,85
1,31
1,37
0,69
1,13
0,89
1,65
1,14
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
46
38
38
23
43
46
49
22
40
19
17
41

46. Tanggung Jawab
UU No. 30 Tahun 2002
(Pasal 20)
1
KPK mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya
Kepada PUBLIK, dengan cara:
- wajib audit atas kinerja & pertanggungjawaban keuangan
- menerbitkan laporan tahunan
- membuka akses informasi
2
KPK menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala
kepada Presiden RI, DPR RI, dan BPK

47. MEMAHAMI UNTUK MEMBASMI
KORUPSI

48. PEMBERANTASAN TPK
SEBAGAI KEJAHATAN
POLA DETEKSI AKSI
TPK
CH

PENINDAKAN
 PREVENTIF

DETEKSI
INDA
 REPRESIF
PENCEGAHAN
PMPK

AKSI
 PREEMTIF
TIM ATR
KORBAN/KERUGIAN 
SEKJEN
 REHABILITASI
PIPM
48

49. PEMBERANTASAN KORUPSI
•
DETEKSI
–
–
–
•
PREEMTIF (PENANGKALAN)
–
–
•
MENGUMPULKAN & MENGOLAH DATA MENJADI INFORMASI
MERUMUSKAN SASARAN PEMBERANTASAN KORUPSI (TPK, CH MAUPUN
PMPK DAN KERUGIAN/KORBAN)
MENDUKUNG INFORMASI LANJUTAN DALAM PROSES PENINDAKAN
MENANGANI HULU PERMASALAHAN KORUPSI (PERBAIKAN SISTEM,
MORAL, KESEJAHTERAAN, KONTROL DAN BUDAYA TAAT PADA HUKUM)
BEKERJASAMA MENCARI SOLUSI TERBAIK BAGI KEPENTINGAN BANGSA
BERDASARKAN HUKUM
PREVENTIF (PENCEGAHAN)
–
–
MEMBUAT SETIAP ENTITAS DALAM MASYARAKAT AMAN DARI TINDAK
KORUPSI (TIDAK ADA KESEMPATAN DAN TARGET YG COCOK UTK
DIKORUPSI
MENJAGA AGAR KERAWANAN KORUPSI (CH) TIDAK DIMANFAATKAN
OLEH KORUPTOR
•
REPRESIF (PENINDAKAN)
•
REHABILITASI (PEMULIHAN)
–
–
–
–
MELAKUKAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN & PENUNTUTAN TPK
MELAKUKAN UPAYA HUKUM LANJUTAN
MELAKSANAKAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM YG SUDAH INKRAKHT
MENGEMBALIKAN ASSET/KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI
49

50. 30 Jenis Korupsi
Dikelompokkan menjadi:
●
●
●
●
●
●
●
Merugikan keuangan negara,
Suap-menyuap
Penggelapan dalam jabatan
Pemerasan
Perbuatan curang
Benturan kepentingan dalam
pengadaan
Gratifikasi

51. Pelaku KORUPSI
SUB K
YE
SETI AP
ORANG
-Set iap or ang
-Pegawai neger i
-Penylgr negar a
-Hakim
-Advokat
Sebagaimana UU NO 31 / 1999 yang telah diubah
denganUU NO 20 / 2001
P RB
E UAT
AN
-Memperkaya diri, orang lain, koorporasi
secara melawan hukum (Psl 2)
-Menguntungkan diri, orang lain, koorporasi
dengan menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana karena jabatan
/kedudukan (Psl 3)
-Suap (Psl 5,6,11,12,13)
PEMBORONG
-Perbuatan curang, membahayakan
keamanan umum (Psl 7)
-Pegawai neger i
-Selain PN
-Penggelapan uang/surat berharga (Psl 8)
-Pemalsuan, menghilangkan, merusakkan
buku-buku/daftar-daftar (Psl 9, 10)
-UU Lain yang menyebut -----korupsi
AK AT
IB
-Merugikan Ku /
ekonomi Negara
-Merugikan individu,
instansi, dunia usaha
& masyarakat
-Bangsa dan negara
terpuruk

52. Melawan Hukum untuk Memperkaya Diri
dan Menyalahgunakan Kewenangan
Pasal 2 (Break of Law)
- secara melawan hukum;
- memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi;
Setiap
Orang
atau
Korporasi
Pasal 3 (Abuse of Power)
- dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri, orang lain atau
suatu korporasi;
- menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan;
Formil dan materiil
(perbuatan tercela)
Yang dapat
merugikan
keuangan negara
atau perekonomian
negara

53. Unsur
Fakta
Alat Bukti
Setiap orang
B adalah seorang Dirut BUMN
SK pengangkatan B sbg
Dirut BUMN
Memperkaya diri
sendiri, orang lain
atau suatu
korporasi
Pada tgl. 10 Jan. 2005 B mendapat transfer
uang sebesar Rp 15 M dari F.
Keterangan dari
terdakwa dan saksi.
F telah mendapat kekayaan berupa aset
tanah seluas 50 Ha dgn harga dibawah
NJOP/harga pasar.
Sebelum menjual, B mengadakan beberapa
pertemuan dgn F untuk negosiasi harga dan
tata cara pembayaran.
Keterangan petugas
bank dan print-out
rekening bank
Keterangan dari: Panitia
Penaksir harga, Panitia
Penjualan, Kantor PBB,
Perusahaan Appraisal,
Komisaris Perusahaan,
Para Direksi & Notaris.
Dengan cara
melawan hukum
B mengupayakan penurunan harga NJOP.
B minta F mencari 2 perusahaan
pendamping.
Dokumen penjualan,
NJOP, SK Panitia, Akta
Jual Beli, Sertifikat
Tidak sesuai SK Menkeu penjualan harus dgn Tanah. SK Menkeu, SK
prosedur lelang terbuka dan tunai.
Meneg BUMN,
Negara dirugikan Rp 50 M (NJOP tertinggi
Keterangan ahli
B menunjuk panitia penaksir harga dan
panitia penjualan hanya formalitas saja.
Dapat merugikan

54. Menyuap Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara
Pasal 5 ayat (1) huruf a
- Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya;
- yang bertentangan dengan kewajibannya.
Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun
dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah

55. Penyadapan, Perekaman dan
Penggeledahan

56. KASUS BULOG

57. Suap Terhadap Hakim
Pasal 6 ayat (1) point a
- Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- kepada hakim;
- dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara;
- yang diserahkan kepadanya.

58. Pemborong Berbuat Curang
Pasal 7 ayat (1) huruf a
- Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan;
- Melakukan perbuatan curang;
- Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan
bangunan ;
- Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan
barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang .
Dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun
dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah

59. Pengawas Membiarkan Kecurangan
Pasal 7 ayat (1) huruf b
- Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan
bangunan;
- Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu
membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan ;
- Dilakukan dengan sengaja ;
- Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a .
Dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun
dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah

60. Menerima Hadiah atau Janji
berhubungan dengan Jabatannya
Pasal 11
• Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun
dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling
sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- Menerima hadiah atau janji
- Padahal diketahuinya
- Atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut
diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang
berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut
pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut
ada hubungannya dengan jabatannya.

61. Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara
Memeras
Pasal 12 huruf e
Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara
paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1
miliar:
–
Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
–
Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang
lain;
–
Secara melawan hukum;
–
Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar,
atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
–
Menyalahgunakan kekuasaannya.

62. Turut Serta Dalam Pengadaan
Pasal 12 huruf i
Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara
paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1
miliar:
–
–
Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
–
Langsung atau tidak langsung turut serta dalam
pemborongan, pengadaan, atau persewaan;
–
Pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau
sebagian ditugaskan untuk mengurus atau
mengawasinya.
Dengan sengaja;

63. GRATIFIKASI
Pasal 12B ayat (1)
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dianggap pemberian suap,
apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. yang nilainya Rp 10 juta atau lebih, pembuktian
bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap
dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. yang nilainya kurang dari Rp 10 juta pembuktian
bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh
penuntut umum.

64. Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan
pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001
• Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang,
barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga,
tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi
tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar
negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana
elektronik atau tanpa sarana elektronik .
• Pengecualian
– Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat
(1) :
• Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B
ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan
gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

65. Sanksinya
Pasal 12B ayat (2)
Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4
tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

66. Pasal 16, UU No. 30 Tahun 2002
Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima
gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK, dengan tata cara sebagai
berikut :
a.
Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir
sebagaimana ditetapkan oleh KPK dengan melampirkan
dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
b.
Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurangkurangnya memuat:
1.
Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi
gratifikasi;
2.
Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;
3.
Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
4.
Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
5.
Nilai gratifikasi yang diterima.

67. Pelaporan dan Penentuan
Status Gratifikasi Pasal 16, 17 & 18
UU No. 30
th. 2002
Penerima
Gratifikasi
Pasal
12C
UU No.
20 th
2001
Laporan Tertulis
kepada KPK
Proses
Penetapan Status
Dapat memanggil
Penerima Gratifikasi
Waktu 30 hari
kerja
sejak diterima
7 Hari Kerja sejak
ditetapkan statusnya
Pimpinan KPK
melakukan
penelitian
Menteri
Keuangan
Penerima
Gratifikasi
SK Pimpinan
KPK ttg
Status Gratifikasi
30
H
A
R
I
K
E
R
J
A

68. Data Pelaporan Gratifikasi

69. DPRD dan Pemberantasan Korupsi
PERAN DPRD DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI
MENCEGAH agar dirinya sendiri
tidak terlibat korupsi
Anggota DPRD
harus memahami ttg
apa yang dimaksud
dg KORUPSI
MENCEGAH agar orang lain
tidak terlibat korupsi dengan
cara mengingatkan mereka
MENDETEKSI apabila ada
korupsi yang telah terjadi dan
melaporkan ke penegak hukum

70. HASRAT UNTUK BERUBAH
Ketika aku masih muda dan bebas
berkhayal,
aku bermimpi ingin mengubah dunia.
Seiring dengan bertambahnya usia dan
kearifanku,
kudapati bahwa
dunia tidak kunjung berubah

71. Maka cita – cita itu pun agak kupersempit,
lalu kuputuskan untuk hanya mengubah negriku.
Namun tampaknya,
hasrat itu pun tiada hasilnya.
Ketika usiaku semakin senja dengan semangatku
yang masih tersisa, kuputuskan untuk
mengubah keluarga, orang – orang yang paling
dekat denganku.

72. Tetapi celakanya,
mereka pun tidak mau di ubah!
Dan kini,
Sementara aku berbaring saat ajal
menjelang,
tiba – tiba aku sadari :

73. “Andaikan yang pertama – tama kuubah
adalah diriku,
Maka dengan menjadikan diriku sebagai
panutan,
Mungkin aku bisa mengubah keluargaku.

74. Lalu berkat inspirasi dan dorongan
mereka,
Bisa jadi akupun mampu memperbaiki
Negriku,
Kemudian siapa tahu aku bahkan bisa
mengubah dunia!”
Terukir di sebuah makan di Westminter Abbey, Inggris, 1100M

75. LASKAR PROMETHEAN (SEMAR)
Dia adalah SEMAR :
Tidak jauh tidak dekat tapi ada
Selalu bijak serba mengalah
Penuntun arif, pengobral maaf
Dia lemah sekaligus kuat
Begitu sifat dasar rakyat
Tapi jangan coba bikin murka
Sebab dia maha kekuatan itu
Yang menggempur tak pandang bulu

76. Dia adalah SEMAR
Dia badai dan topan itu
Yang menggeliat karena gencetan
Yang bergerak karena penindasan
Yang menggilas karena hinaan
Yang sanggup mengubah roda zaman
Rakyat jelata dimana saja . . .
Riantiarno

77. Penutup
KPK tidak mungkin melaksanakan
pemberantasan korupsi tanpa
dukungan dan komitmen yang kuat
dari seluruh komponen bangsa. KPK
ibarat sebuah lilin kecil ditengah
kegelapan oleh karenanya KPK
mengajak seluruh hadirin untuk
bersama-sama menyalakan lilin
masing-masing sehingga kegelapan
tersebut dapat diakhiri.