Peraturan dan Perundangan K3 menjelaskan pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai upaya untuk menjamin keutuhan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja. Dokumen ini juga menjelaskan pola pencegahan kecelakaan melalui peraturan, standarisasi, pengawasan, pendidikan, pelatihan, dan penerapan. Selanjutnya dijelaskan dasar hukum UU K3 No. 1 Tahun 1970 dan peraturan pelaksanaann

1. PERATURAN DAN
PERUNDANGAN K3
Sumber : DIrektorat Pengawasan Norma K3

2. PENGERTIAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
upaya atau pemikiran dan penerapannya yang
ditujukan untuk menjamin keutuhan dan
kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah
tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada
umumnya, hasil karya dan budaya, untuk
meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja

3. POLA PENCEGAHAN KECELAKAAN
• Peraturan
• Standarisasi
• Pengawasan
• Penelitian Teknik
• Penelitian Medis
• Penelitian Psikologis
• Penelitian Statistik
• Pendidikan
• Training (pelatihan)
• Persuasi
• Asuransi
• Penerapan
Ref. Accident Prevention (ILO)

4. KEDUDUKAN HUKUM UU NO.1 TAHUN 1970
HUKUM
KETENAGAKERJAAN
HUKUM
PERDATA
HUKUM
PIDANA
Lex Specialist
• UU Uap 1930 (Stbl.No.225 Th.1930)
• UU Petasan (Stbl.No.143 Th.1932)
• UU Rel Industri (Stlbl.No.593 Th.1938)
• UU Timah Putih Kering (Stbl.No.509 Th.1932)
• MPR 1930
Lex Generalist
• UU KK No.1/1970
PERATURAN PELAKSANAAN

5. DASAR HUKUM - 1
Pasal 5, 20, 27 ayat (2)
Pasal 3,9,10 UU No.14/1969
UU No.1/1970
Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Khusus PP; Per.Men ; SE;

6. DASAR HUKUM - 2
• Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
• UU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Mengenai ketenagakerjaan
Pasal 3
Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan
penghasilan yang layak bagi kemanusiaan

7. DASAR HUKUM - 3
Pasal 9
Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas
keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan
moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan
martabat manusia dan moral agama
Pasal 10
Pemerintah membina norma perlindunggan tenaga
kerja yang meliputi :
(1) norma keselamatan kerja
(2) norma kesehatan kerja
(3) norma kerja
(4) pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi
dalam hal kecelakaan kerja

8. UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970 - 1
LATAR BELAKANG
• Yuridis - VR. 1919 Stbl No.406
• Industrialisasi, elektrifikasi, modernisasi -
peningkatan intensitet kerja
• Upaya preventif mulai dari perencanaan

9. UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970 - 2
TUJUAN
memberikan perlindungan atas keselamatan
• Tenaga kerja
• Orang lain
• Sumber-sumber produksi
dapat dipakai secara aman dan efisien

10. UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970 - 3
RUANG LINGKUP
tempat kerja di darat, dalam tanah,
permukaan air, dalam air, di udara
dengan unsur :
• dilakukan usaha
• ada tenaga kerja yang bekerja
• ada sumber bahaya

11. UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970 - 4
PENGAWASAN
Bab IV Pasal 5
MENAKER
DIREKTUR
PEG.
PENGA
WAS
AHLI
K3
DOKTER
PRSH
P2K3
DEP/DINAS LUAR
DEPNAKER
- POLI PRSH
- JASA KESEH
PRSH
PEMERINTAH SWASTA
- INDUSTRI
- JASA ----PJIT

12. UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970 - 5
KEWAJIBAN PENGURUS
• Pasal 8 - Pemeriksaan Kesehatan Badan
• Pasal 9 -Menjelaskan dan menunjukan kondisi dan
bahaya di tempat kerja
- Semua pengaman dan alat perlindungan yang
diharuskan
- APD
- Cara dan sikap bekerja yang aman
- Mempekerjakan setelah yakin
- Pembinaan
- Wajib memenuhi dan mentaati syarat K3

13. UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970 - 6
KEWAJIBAN PENGURUS
• Pasal 10 - Membentuk P2K3
• Pasal 11 - Laporan kecelakaan
• Pasal 14 - Menempatkan secara tertulis
- Memasang poster
- Menyediakan APD secara cuma-cuma

14. PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1970 -
1
PERATURAN ORGANIK
• secara sektoral
• pembidangan teknis

15. PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1970 - 2
TEMPAT KERJA
SDM
BAHAN
PERALATAN
PROSES PRODUKSI
CARA KERJA
SIFAT PEKERJAAN
LINGKUNGAN KERJA
FAKTOR
PENYEBAB
AMAN
SEHAT
ANALISIS
MGT
Prod’s
KECELAKAAN

16. UU dan Per.Uap;
Per.Menaker No.01/1978;
Per.Menaker No.04/1980;
Per.Menaker No.01/1982;
Per.Menaker No.02/1983;
Per.Menaker No.03/1985;
Per.Menaker No.04/1985;
Per.Menaker No.05/1985;
Per.Menaker No.02/1989;
Per.Menaker No.04/1998;
Per.Menaker No.03/1999
Peraturan Perundangan K3
UU dan Per.Uap;
Per.Menaker No.01/1976;
Per.Menaker No.01/1979;
Per.Menaker No.02/1982;
Per.Menaker No.01/1988;
Per.Menaker No.01/1989;
Per.Menaker No.02/1992;
1. PERSONIL : 2. ALAT / MESIN:
Per.Menaker No.01/1980;
Per.Menaker No.02/1980;
Per.Menaker No.01/1981;
Per.Menaker No.03/1982;
Per.Menaker No.05/1996;
Per.Menaker No.03/1998.
3. SISTEM :
Kep.Menaker No.155/1987;
Per.Menaker No.04/1987;
Per.Menaker No.04/1995
4. KELEMBAGAAN K3 :

17. PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1970 - 3
• Secara Sektoral
- PP No. 19/1973
- PP No. 11/ 1979
- Per.Menaker No. 01/1978
K3 Dalam Penebangan dan Pengangkutan
Kayu
- Per.Menaker No. 01/1980
K3 Pada Konstruksi Bangunan

18. PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1970 -
4
• Pembidangan Teknis
- PP No. 7/1973 - Pestisida
- PP No. 11/ 1975 - Keselamatan Kerja Radiasi
- Per.Menaker No. 04/1980 - APAR
- Per.Menaker No. 01/1982 - Bejana Tekan
- Per.Menaker No. 02/1983 - Instalasi Alarm Kebakaran
Otomatik
- Per.Menaker No. 03/1985 - Pemakaian Asbes
- Per.Menaker No. 04/1985 - Pes. Tenaga & Prod.
- Per.Menaker No. 05/1985 - Pes. Angkat & Angkut

19. PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1970 - 5
[Lanjutan]
- Per.Menaker No. 04/1998 - PUIL
- Per.Menaker No. 02/1989 - Instalasi Petir
- Per.Menaker No. 03/1999 - Lif Listrik

20. PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1970 - 6
• Pendekatan SDM
- Per.Menaker No. 07/1973 - Wajib Latih Hiperkes
Bagi Dokter Perusahaan
- Per.Menaker No. 01/1979 - Wajib Latih Bagi
Paramedis
- Per.Menaker No. 02/1980 - Pemeriksaan
Kesehatan Tenaga Kerja
- Per.Menaker No. 02/1982 - Syarat dan
Kwalifikasi Juru Las
- Per.Menaker No. 01/1988 - Syarat dan
Kwalifikasi Oparetor Pesawat Uap

21. PERATURAN PELAKSANAANUU NO. 1 TAHUN 1970 - 7
[Lanjutan]
- Per.Menaker No. 01/1979 - Syarat dan
Kwalifikasi Operator Angkat dan Angkut
- Per.Menaker No. 02/1992 - Ahli K3
- Kep.Menaker No. 407/1999 - Kompetensi
Tehnis Lif
- Kep.Menaker No. 186/1999 - Pengorganisasian
Penanggulangan Kebakaran

22. PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1970 -
8
• Pendekatan Kelembagaan
dan Sistem
- Per.Menaker No. 04/1987 - P2K3
- Per.Menaker No. 04/1995 - Perusahaan Jasa K3
- Per.Menaker No. 05/1996 - SMK3
- Per.Menaker No. 03/1998 - Pelaporan Kecelakaan

23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 04 Tahun 1987
tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (P2K3) dan Tata-cara Penunjukan Ahli
Keselamatan Kerja, terdiri dari 16 pasal.
Peraturan Menteri ini mewajibkan pengusaha atau
pengurus tempat kerja yang mempekerjakan 100 orang
pekerja atau lebih atau menggunakan bahan, proses
dan instalasi yang mempunyai risiko besar terjadi
peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran
radioaktif membentuk P2K3.
Keanggotaan P2K3 adalah unsur pengusaha dan
unsur pekerja. Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 dari
perusahaan yang bersangkutan.
Per.Menaker No. 04/1987 - P2K3

24. Organisasi P2K3 terdiri dari sekurang-kurangnya
Ketua, Sekretaris dan Anggota. Ketua P2K3 memimpin
dan mengkoordinasikan kegiatan P2K3 dibantu oleh
wakil ketua. Sekretaris P2K3 memimpin dan
mengkoordinasikan tudas-tugas sekretariat dan
melaksanakan keputusan P2K3.
Ketua P2K3 seyogyanya adalah top manajemen disuatu
tempat kerja atau sekurang-kurangnya manajemen yang
terdekat dengan pimpinan puncak, sedang Sekretaris
P2K3 adalah tenaga profesional K3 yaitu manajer K3 atau
ahli K3.

25. PERAN PENTING P2K3 :
 MENJAMIN KEPRIHATINAN (CONCERN) DARI PEKERJA
MAUPUN PENGUSAHA TENTANG K3 TERBUKA DAN
DIBICARAKAN.
 GABUNGAN BERBAGAI KETERAMPILAN DAN
PENGALAMAN ANGGOTA
 PERTEMUAN TERATUR  REKOMENDASI
 AKTIVITAS P2K3  MEMPERLIHATKAN BAHWA K3
PENTING DI TEMPAT KERJA
 MEMPERBAIKI KOMUNIKASI DI TEMPAT KERJA
 DOKUMENTASI HASIL PERTEMUAN  SETIAP ORANG
DAPAT MEMANTAU BAHWA PERMASALAHAN YANG
MEREKA KEMUKAKAN DITINDAK LANJUTI.
 HARUS TERBUKA BAGI PEKERJA, PENYELIA, MANAJER
DAN PENGUSAHA.

26.  Thank You