Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeri...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeri...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
Pengenaan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi mengalami dispute dan dinamika tersendiri. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), jasa konstruksi disebutkan dalam dua pasal yang berbeda. Selain di kenakan PPh final pasal 4 Ayat (2) huruf d dan jasa konstruksi juga dapat dikenakan pemotongan PPh tidak final, PPh pasal 23.
Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PPh frase kata yang digunakan adalah “usaha jasa konstruksi”. Sementara dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh, frase yang digunakan hanya “jasa konstruksi” tanpa didahului kata ‘usaha’ seperti di Pasal 4 ayat (2).
Perbedaan kedua frase kata dalam kedua pasal tersebut mengindikasikan bahwa subjek pajak yang dimaksud kedua pasal itu juga berbeda. Perbedaan tersebut ada pada ada atau tidak nya Sertifikasi Badan Usaha pada Wajib pajak meskipun jasa yang dimaksudkan nyaris sama, yaitu jasa konstruksi.
Konsolidasi Permen PU No 07 Tahun 2011 dan Perubahannya tentang Standar dan P...Agus Nurwahyudi
Konsilidasi Permen PU No 07 Tahun 2011 dan Perubahannya tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi, mencakup Permen PU No 14 Tahun 2013 (Perubahan Pertama) dan Permen PU No 07 Tahun 2014 (Perubahan Kedua)
Konsilidasi Permen PU 07 Tahun 2011 dan Perubahannya [Perubahan Ketiga]Agus Nurwahyudi
Konsilidasi Permen PU 07 Tahun 2011 dan Perubahannya TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI, MENCAKUP: PERMEN PU NO. 07/2011, PERMEN PU NO. 14/2013 [PERUBAHAN PERTAMA], PERMEN PU NO. 07/2014 [PERUBAHAN KEDUA], PERMEN PU NO. 31/2015 [PERUBAHAN KETIGA]
Presentasi mengenai Permen PU Nomor 14 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
Pengenaan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi mengalami dispute dan dinamika tersendiri. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), jasa konstruksi disebutkan dalam dua pasal yang berbeda. Selain di kenakan PPh final pasal 4 Ayat (2) huruf d dan jasa konstruksi juga dapat dikenakan pemotongan PPh tidak final, PPh pasal 23.
Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PPh frase kata yang digunakan adalah “usaha jasa konstruksi”. Sementara dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh, frase yang digunakan hanya “jasa konstruksi” tanpa didahului kata ‘usaha’ seperti di Pasal 4 ayat (2).
Perbedaan kedua frase kata dalam kedua pasal tersebut mengindikasikan bahwa subjek pajak yang dimaksud kedua pasal itu juga berbeda. Perbedaan tersebut ada pada ada atau tidak nya Sertifikasi Badan Usaha pada Wajib pajak meskipun jasa yang dimaksudkan nyaris sama, yaitu jasa konstruksi.
Konsolidasi Permen PU No 07 Tahun 2011 dan Perubahannya tentang Standar dan P...Agus Nurwahyudi
Konsilidasi Permen PU No 07 Tahun 2011 dan Perubahannya tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi, mencakup Permen PU No 14 Tahun 2013 (Perubahan Pertama) dan Permen PU No 07 Tahun 2014 (Perubahan Kedua)
Konsilidasi Permen PU 07 Tahun 2011 dan Perubahannya [Perubahan Ketiga]Agus Nurwahyudi
Konsilidasi Permen PU 07 Tahun 2011 dan Perubahannya TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI, MENCAKUP: PERMEN PU NO. 07/2011, PERMEN PU NO. 14/2013 [PERUBAHAN PERTAMA], PERMEN PU NO. 07/2014 [PERUBAHAN KEDUA], PERMEN PU NO. 31/2015 [PERUBAHAN KETIGA]
Presentasi mengenai Permen PU Nomor 14 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
Similar to Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNGinideedee
PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM - NOMOR: 25/PRT/M/2007 TANGGAL 9 AGUSTUS 2007
source: http://www.slideshare.net/infosanitasi/pedoman-sertifikat-laik-fungsi-bangunan-gedung
STANDAR REMUNERASI MINIMAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA JENJANG JABATAN AHLI UNTUK LAYANAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
Similar to Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (20)
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 01/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran XII - Sistematika Penyajian Album Peta
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran XI - Keterkaitan Substansi, Tahapan, dan Keterlibatan Pihak-Pihak dalam Penyusunan RDTR
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran X - Sistematika Penyajian Buku RDTR dan Peraturan Zonasi
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran IX - Keterkaitan Substansi RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran VIII - Rincian Perumusan Substansi RDTR dan Peraturan Zonasi
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran VII - Rincian Analisis dalam Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran VI - Contoh Perhitungan Untuk Menentukan Tata Bangunan
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran V - Contoh Perhitungan Untuk Menentukan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran IV-B - Contoh Zoning Text
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran IV-A - Contoh Matriks Penulisan Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran II - Ilustrasi Peta Rencana Jaringan Prasarana di BWP
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran I - Kriteria Pengklasifikasian Zona dan Subzona Batang Tubuh RDTR
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDFRajaclean
Jasa Cuci Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Jakarta Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Kulit Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Panggilan Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Di Rumah Bogor Barat Bogor, Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Fabric Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor,
Jasa cuci sofa kini semakin diminati karena kepraktisannya. Dengan menggunakan jasa ini, Anda tidak perlu repot mencuci sofa sendiri. Profesional dalam bidang ini dilengkapi dengan peralatan modern yang mampu membersihkan sofa hingga ke serat terdalam, menghilangkan kotoran dan bakteri yang tidak terlihat.
Forex, atau Foreign Exchange, adalah pasar global untuk perdagangan mata uang yang merupakan yang terbesar dan paling likuid di dunia, dengan volume perdagangan harian mencapai triliunan dolar. Pasar ini beroperasi 24 jam sehari melalui jaringan komputer global yang melibatkan bank, pialang, institusi, dan individu. Di forex, mata uang diperdagangkan berpasangan, seperti EUR/USD, dan nilai tukar mata uang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar bebas. Trader forex menggunakan analisis teknis dan fundamental untuk membuat keputusan perdagangan, serta berbagai strategi seperti day trading, swing trading, dan scalping untuk memaksimalkan keuntungan. Manajemen risiko, termasuk penggunaan stop-loss order dan diversifikasi, sangat penting dalam trading forex. Broker forex berperan sebagai perantara dan menawarkan berbagai platform trading seperti MetaTrader dan TradingView. Meskipun menawarkan peluang besar, trading forex juga memiliki risiko yang signifikan dan memerlukan edukasi serta disiplin yang baik.
DAFTAR GACOR KETIK DI GOOGLE >> agensunda.com
SUNDABET Situs Slot Gacor dengan Maxwin Tertinggi Hari Ini telah menjadi salah satu situs judi slot online terpercaya selama 3 tahun terakhir bagi para pemain judi online di Indonesia.
SUNDABET Situs Slot Gacor dengan Maxwin Tertinggi Hari Ini telah menjadi salah satu situs judi slot online terpercaya selama 3 tahun terakhir bagi para pemain judi online di Indonesia. Tentunya memiliki berbagai jenis permainan Judi Online seperti Togel, Live Casino, Poker Online, Slot Online dan Judi Bola dalam 1 akun, sehingga membuat para member akan lebih nyaman dalam bermain.
SUNDABET » Daftar Akun VVIP Hanya Hari ini di Situs Slot Paling Gacor
SUNDABET » Situs Judi Online Terpercaya dengan Pilihan Slot Gacor dan Live Casino Terbaik
Slot gacor sampai hari ini masih menarik minat para pemain dikarenakan cara bermainnya sangat mudah bagi pemula, selain itu kesempatan untuk menang sangat besar. Tidak heran jika SUNDABET menjadi salah satu Situs Slot favorit bagi pecinta Judi Online.
Situs SUNDABET tentunya juga memiliki berbagai jenis permainan Judi Online seperti Togel, Live Casino, Poker Online, Slot Online dan Judi Bola dalam 1 akun, sehingga membuat para member akan lebih nyaman dalam bermain. Tentunya kami juga memberikan berbagai macam promo dan bonus yang dapat di claim setiap harinya seperti Bonus New Member, Garansi kekalahan, Cashback, Rollingan.
SUNDABET berkomitmen untuk mengesahkan taruhan yang bertanggung jawab seperti halnya mempromosikan kesadaran akan masalah judi dan meningkatkan pencegahan, intervensi dan pelayanan. Kebijakan Pertanggungjawaban Permainan SUNDABET menetapkan komitmennya untuk meminimalisir efek negatif dari masalah judi dan untuk mempromosikan praktek perjudian yang bertanggung jawab.
Kami percaya ini tanggung jawab kami untuk anda, pelanggan kami, untuk memastikan bahwa anda menikmati pengalaman bertaruh di situs kami, sementara tetap menyadari penuh terhadap kerugian sosial dan keuangan yang terkait dengan masalah perjudian.
Dalam rangka membantu pemain kami dalam pertanggunjawaban perjudian, kami memastikan bahwa semua staf kami memiliki kesadaran pertanggunjawaban perjudian. Silahkan menghubungi kami jika anda membutuhkan informasi atau bantuan lebih lanjut.
Bertaruh dibawah batas umur 18 tahun merupakan tindakan ilegal di SUNDABET. SUNDABET memiliki tanggung jawab yang serius untuk masalah ini. SUNDABET mempunyai hak untuk meminta bukti umur dari pelanggan manapun dan untuk melakukan pengecekan untuk memverifikasi informasi yang disediakan. Akun pelanggan mungkin akan ditutup untuk sementara dan dana akan ditahan sampai tersedia bukti yang memadai mengenai umur anda.
Untuk pelanggan kami yang menginginkan untuk membatasi dirinya dari berjudi, kami menyediakan fasilitas pengecualian diri yang memungkinkan pelanggan untuk menutup akunnya untuk minimum waktu 6 bulan sampai 5 tahun sesuai dengan permintaan. Silahkan hubungi Petugas Layanan Pelanggan melalui “Live Chat”
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faizAlfaiz21
Perkembangan teknologi saat ini telah memasuki segala bidang atau aspek, kita diperhadapkan dengan berbagai teknologi salah satunya pada investasi atau trading secara real-time. Salah satu bidang investasi yang cukup populer saat ini adalah perdagangan valuta asing atau Foreign Exchange (Forex). Pasar Foreign Exchange (forex) adalah inter-bank atau inter-dealer yang didirikan pada tahun 4971 ketika nilai tukar mengambang (floating rate) mulai diberlakukan. Tingginya minat dan ketertarikan masyarakat dunia terhadap dunia valuta asing atau forex (foreign exchange) meningkat cukup drastis dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat kita lihat dari data statistik yang diolah oleh BIS (Bank for International Settlement), yang mana menunjukkan data turnover foreign exchange market dari tahun 2001 yang hanya berkisar 1.239 billion menjadi 5.067 billion di tahun 2016 (Bank of International Settlement, 2016).
Forex merupakan sebuah investasi yang tergolong high risk dan high return investment program. Sebuah investasi yang memiliki risiko tinggi, tentu timbal baliknya juga profit yang tinggi, jadi kedua sisi, baik itu profit maupun risiko ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Investasi menempatkan modal pada suatu perusahaan atau aset dengan harapan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Dalam berinvestasi, harapan utama investor adalah memperoleh keuntungan dari transaksi yang dilakukannya. Transaksi yang dilakukan di Pasar Forex adalah antara dua pihak yang sepakat untuk melakukan perdagangan melalui fasilitas telepon atau electronic network sehingga investor dan pihak perusahaan tidak harus bertemu secara langsung untuk bertransaksi kecuali ketika penyerahan modal. Dalam melakukan investasi tersebut setiap perusahaan umumnya akan berusaha agar perluasannya dapat berkembang sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya untuk kelangsungan hidup perusahaan.
ORDER https://wa.me/6282186148884 , Pelita Mas adalah perusahaan yang bergerak di bidang Industri Beton dan Paving Block. Paving Untuk Taman, Pelita Mas Paving Block, Pengunci Paving, Pengunci Paving Block, Pinggiran Paving.
Temukan keindahan luar biasa dalam taman paving kami yang eksklusif. Dengan desain yang elegan dan tahan lama, taman paving kami menciptakan ruang luar yang memikat. Pilihlah kualitas terbaik untuk keindahan yang abadi. Jual taman paving, wujudkan taman impian Anda hari ini!
Kami melayani pengiriman ke area Kota Malang dan Kota Batu. Kami Juga melayani Berbagai Macam Pemesanan Genteng Beton dan Paving Block dalam jumlah Besar untuk keperluan Perumahan, Perkantoran, Villa, Gedung, Pembangunan Kampus, Masjid, dan lainnya.
Produk yang kami produksi terdiri dari :
1. Genteng Beton Multiline
2. Genteng Beton Urat Batu
3. Genteng Beton Royal
4. Genteng Beton Vertical
5. Wuwung Genteng
6. Paving ukuran 20x20, 10,5x21, Diagonal
7. Kanstin dan Topi Uskup
8. Pagar Panel
9. Paving Corso 50x50
10. Paving Grass Block Lubang
Untuk informasi lebih lanjut serta pemesanan, hubungi :
Pabrik Genteng Beton dan Paving Pelita Mas
Jl Raya Tlogowaru No 41, Tajinan, Kedungkandang, Malang
Hub kami via whatsapp
https://wa.me/6282186148884
Hub kami via whatsapp
https://wa.me/6282186148884
Lokasi Pabrik kami
https://maps.app.goo.gl/bmDrQ87yF6gQvHnf8
Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN
2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah
Agung Nomor 11 P/HUM/2010 tanggal 5 Agustus 2010
yang memerintahkan untuk membatalkan dan mencabut
Pasal 10 ayat (4), Pasal 26, Pasal 29A, dan Pasal 29B
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa
Konstruksi, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor
4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3833);
3. Peraturan . . .
2. - 2 -
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5092);
MEMUTUSKAN:
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5092), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 10
berbunyi sebagai berikut:
Pasal l0
(1) Kriteria risiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:
a. kriteria risiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi
yang pelaksanaannya tidak membahayakan
keselamatan umum dan harta benda;
b. kriteria . . .
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28
TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN
MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI.
3. - 3 -
b. kriteria risiko sedang mencakup pekerjaan
konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko
membahayakan keselamatan umum, harta benda,
dan jiwa manusia;
c. kriteria risiko tinggi mencakup pekerjaan
konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat
membahayakan keselamatan umum, harta benda,
jiwa manusia, dan lingkungan.
(2) Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan
konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
terdiri dari:
a. kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan
konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana
dan tidak memerlukan tenaga ahli;
b. kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan
konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan
berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli;
c. kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan
konstruksi yang menggunakan banyak peralatan
berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan
tenaga terampil.
(3) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas
kriteria biaya kecil dan atau biaya sedang dan atau
biaya besar yang ditentukan berdasarkan besaran
biaya dan volume pekerjaan.
(4) Dihapus
2. Ketentuan Pasal 26 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 29A dihapus.
4. Ketentuan Pasal 29B dihapus.
Pasal II . . .
4. - 4 -
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 157