Peraturan ini menetapkan 29 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk berbagai jabatan kerja di sektor konstruksi seperti inspektur bendungan, teknisi geoteknik, mandor, ahli geodesi, dan lainnya. SKKNI ini akan digunakan sebagai acuan dalam pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi agar memiliki kualifikasi yang sesuai dengan standar. Peraturan ini bertujuan mewujud
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...Penataan Ruang
Peraturan Menteri ini menetapkan 29 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk tenaga terampil dan ahli di sektor konstruksi yang akan digunakan sebagai acuan pelatihan dan sertifikasi kompetensi. SKKNI ini meliputi berbagai jabatan seperti inspektur bendungan, teknisi geoteknik, mandor, ahli geodesi, mekanik HVAC, dan lainnya. Peraturan ini bertujuan mewujudkan pelatihan berbasis komp
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Penataan Ruang
Dokumen tersebut membahas pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penetapan kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Pedoman ini diharapkan dapat memudahkan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan."
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Penataan Ruang
Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penetapan kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Pedoman tersebut berlaku bagi seluruh unit organisasi dan kerja di bawah kementerian untuk menyusun laporan kinerja tahunan sesuai ketentuan. Tujuannya agar akuntabilitas kinerja dapat tercipta secara sistematis di lingkup kementerian.
Juknis inpassing jabatan fungsional pengadaan barang dan JasaUlfah Hanum
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang petunjuk teknis pengangkatan dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa melalui mekanisme penyesuaian (inpassing). Petunjuk teknis ini mengatur periode efektif penyesuaian dari 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2014, ketentuan PNS yang dapat di-inpassing, dan persyaratan dasar untuk penyesuaian tersebut yaitu ijazah minimal S1/Diploma IV dan pengalaman
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...Penataan Ruang
Peraturan Menteri ini menetapkan 29 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk tenaga terampil dan ahli di sektor konstruksi yang akan digunakan sebagai acuan pelatihan dan sertifikasi kompetensi. SKKNI ini meliputi berbagai jabatan seperti inspektur bendungan, teknisi geoteknik, mandor, ahli geodesi, mekanik HVAC, dan lainnya. Peraturan ini bertujuan mewujudkan pelatihan berbasis komp
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Penataan Ruang
Dokumen tersebut membahas pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penetapan kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Pedoman ini diharapkan dapat memudahkan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan."
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Penataan Ruang
Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penetapan kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Pedoman tersebut berlaku bagi seluruh unit organisasi dan kerja di bawah kementerian untuk menyusun laporan kinerja tahunan sesuai ketentuan. Tujuannya agar akuntabilitas kinerja dapat tercipta secara sistematis di lingkup kementerian.
Juknis inpassing jabatan fungsional pengadaan barang dan JasaUlfah Hanum
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang petunjuk teknis pengangkatan dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa melalui mekanisme penyesuaian (inpassing). Petunjuk teknis ini mengatur periode efektif penyesuaian dari 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2014, ketentuan PNS yang dapat di-inpassing, dan persyaratan dasar untuk penyesuaian tersebut yaitu ijazah minimal S1/Diploma IV dan pengalaman
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negarainfosanitasi
Peraturan Menteri ini mengatur pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara yang mencakup persyaratan, tahapan, pembiayaan, pelaksanaan, pendaftaran, dan pengawasan pembangunan. Tujuannya agar bangunan gedung negara memenuhi standar fungsionalitas, keselamatan, dan efisiensi sesuai peraturan.
Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian No. 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara...infosanitasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatur tentang tata cara pengajuan proyek infrastruktur kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk dimasukkan ke dalam daftar prioritas proyek infrastruktur. Proyek yang diajukan harus memenuhi kriteria kelayakan seperti kesiapan hukum, rencana pembangunan, kompetitif, kesiapan lahan, konsep proyek, dan manfaat ekonomi dan sosial. Komite a
Laporan ini membahas kerja praktik mahasiswa arsitektur di proyek pembangunan kompleks perumahan The Royal Olive Residence di Jakarta Selatan. Mahasiswa melaksanakan praktik selama 6 minggu di perusahaan manajemen konstruksi PT. Ciriajasa Cipta Mandiri untuk membantu pengawasan proyek, yang terdiri dari 2 menara apartemen dan 1 menara hotel dengan total unit lebih dari 700.
Proyek perluasan terminal 3 bandara Soekarno-Hatta mencakup pembangunan fasilitas baru di lahan 369.800 m2 untuk meningkatkan kapasitas bandara. Dokumen ini menjelaskan lokasi, data umum, struktur, fasilitas, manajemen proyek, dan sistem pelelangannya.
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...Penataan Ruang
Peraturan ini mengatur tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) di Departemen Pekerjaan Umum. SMM bertujuan untuk menjamin kualitas pelaksanaan proyek infrastruktur dengan prinsip efisiensi dan efektivitas serta peningkatan kualitas berkelanjutan. Peraturan ini menjelaskan tentang ruang lingkup, pengelolaan, tugas dan tanggung jawab terkait penerapan SMM di seluruh unit kerja Departemen Pekerjaan Um
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...Web Master
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
#manajemen_pns
#pp_nomor_17_tahun_2020
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, termasuk mengubah lampiran, ketentuan mengenai jumlah angka kredit minimum untuk jabatan akademik dosen, susunan tim penilai, dan syarat-syarat pengangkatan dan pengangkatan dari jabatan lain ke jabatan akademik dosen.
Dokumen ini berisi peraturan tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI). Dokumen ini mengatur tentang kelembagaan, persyaratan umum, dan perencanaan penyusunan SKKNI di berbagai sektor agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Sektor Logam dan Mesin khususnya subsektor Kendaraan Ringan berdasarkan hasil konvensi nasional tahun 2002. Standar kompetensi ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan pendidikan pelatihan serta sertifikasi, serta akan ditinjau setiap 5 tahun.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan kerja antara jabatan fungsional dengan jabatan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk ketentuan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional untuk mendukung penyederhanaan birokrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya untuk proyek konstruksi. Dokumen ini menjelaskan tahapan penerapan SMK3, dasar hukum, pihak-pihak terkait beserta peran dan tanggung jawab masing-masing, serta beberapa ketentuan penting mengenai penerapan SMK3 dalam kontrak proy
Dokumen tersebut merupakan laporan tugas akhir mahasiswa program studi teknik sipil ITB yang membahas tentang sistem manajemen mutu pada proyek EPC. Laporan ini membandingkan sistem manajemen mutu pada proyek konstruksi tradisional dan proyek EPC serta mengidentifikasi perbedaan karakteristiknya.
Rangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam dokumen ANDALALIN wajib dilakukan untuk rencana pembangunan tertentu. Dokumen tersebut harus disusun oleh konsultan bersertifikat dan diantaranya memuat analisis dampak lalu lintas, simulasi, dan rekomendasi penanganan dampak. Tim evaluasi dibentuk untuk
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negarainfosanitasi
Peraturan Menteri ini mengatur pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara yang mencakup persyaratan, tahapan, pembiayaan, pelaksanaan, pendaftaran, dan pengawasan pembangunan. Tujuannya agar bangunan gedung negara memenuhi standar fungsionalitas, keselamatan, dan efisiensi sesuai peraturan.
Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian No. 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara...infosanitasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatur tentang tata cara pengajuan proyek infrastruktur kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk dimasukkan ke dalam daftar prioritas proyek infrastruktur. Proyek yang diajukan harus memenuhi kriteria kelayakan seperti kesiapan hukum, rencana pembangunan, kompetitif, kesiapan lahan, konsep proyek, dan manfaat ekonomi dan sosial. Komite a
Laporan ini membahas kerja praktik mahasiswa arsitektur di proyek pembangunan kompleks perumahan The Royal Olive Residence di Jakarta Selatan. Mahasiswa melaksanakan praktik selama 6 minggu di perusahaan manajemen konstruksi PT. Ciriajasa Cipta Mandiri untuk membantu pengawasan proyek, yang terdiri dari 2 menara apartemen dan 1 menara hotel dengan total unit lebih dari 700.
Proyek perluasan terminal 3 bandara Soekarno-Hatta mencakup pembangunan fasilitas baru di lahan 369.800 m2 untuk meningkatkan kapasitas bandara. Dokumen ini menjelaskan lokasi, data umum, struktur, fasilitas, manajemen proyek, dan sistem pelelangannya.
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...Penataan Ruang
Peraturan ini mengatur tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) di Departemen Pekerjaan Umum. SMM bertujuan untuk menjamin kualitas pelaksanaan proyek infrastruktur dengan prinsip efisiensi dan efektivitas serta peningkatan kualitas berkelanjutan. Peraturan ini menjelaskan tentang ruang lingkup, pengelolaan, tugas dan tanggung jawab terkait penerapan SMM di seluruh unit kerja Departemen Pekerjaan Um
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...Web Master
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
#manajemen_pns
#pp_nomor_17_tahun_2020
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, termasuk mengubah lampiran, ketentuan mengenai jumlah angka kredit minimum untuk jabatan akademik dosen, susunan tim penilai, dan syarat-syarat pengangkatan dan pengangkatan dari jabatan lain ke jabatan akademik dosen.
Dokumen ini berisi peraturan tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI). Dokumen ini mengatur tentang kelembagaan, persyaratan umum, dan perencanaan penyusunan SKKNI di berbagai sektor agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Sektor Logam dan Mesin khususnya subsektor Kendaraan Ringan berdasarkan hasil konvensi nasional tahun 2002. Standar kompetensi ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan pendidikan pelatihan serta sertifikasi, serta akan ditinjau setiap 5 tahun.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan kerja antara jabatan fungsional dengan jabatan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk ketentuan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional untuk mendukung penyederhanaan birokrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya untuk proyek konstruksi. Dokumen ini menjelaskan tahapan penerapan SMK3, dasar hukum, pihak-pihak terkait beserta peran dan tanggung jawab masing-masing, serta beberapa ketentuan penting mengenai penerapan SMK3 dalam kontrak proy
Dokumen tersebut merupakan laporan tugas akhir mahasiswa program studi teknik sipil ITB yang membahas tentang sistem manajemen mutu pada proyek EPC. Laporan ini membandingkan sistem manajemen mutu pada proyek konstruksi tradisional dan proyek EPC serta mengidentifikasi perbedaan karakteristiknya.
Rangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam dokumen ANDALALIN wajib dilakukan untuk rencana pembangunan tertentu. Dokumen tersebut harus disusun oleh konsultan bersertifikat dan diantaranya memuat analisis dampak lalu lintas, simulasi, dan rekomendasi penanganan dampak. Tim evaluasi dibentuk untuk
SK Dirjen 33 tahun 2023 - Penetapan Jabker.pdfAsnal Effendi
Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi menetapkan jabatan kerja baru dan konversi jabatan lama di bidang jasa konstruksi berdasarkan peraturan terbaru. Ditetapkan pula persyaratan pendidikan, sertifikasi, dan asesor untuk masing-masing jabatan sesuai standar kompetensi. Keputusan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan jabatan konstruksi dengan perkembangan regulasi.
Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendal...Joy Irman
Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum, yang survei, investigasi, disain, lahan, konstruksi, operasi, pemeliharaan atau SIDLACOM.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini mengatur tentang pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional. Dokumen ini menjelaskan tentang wewenang pemberian izin, persyaratan dan tata cara pemohonan izin baru, perpanjangan, perubahan data, dan penutupan izin. Juga diatur mengenai hak dan kewajiban pemegang izin serta laporan yang harus disampaikan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas) dengan tujuan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan yang efektif dan efisien serta mengoptimalkan sumber daya pelatihan. Sislatkernas mencakup penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi, dan sistem inform
Dokumen tersebut membahas peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya terkait sektor jasa konstruksi. Secara umum dokumen menjelaskan tentang penyederhanaan perizinan berusaha, perkuatan masyarakat jasa konstruksi, peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa, serta peningkatan kualitas infrastruktur melalui penerapan konstru
Dokumen tersebut merupakan skema sertifikasi untuk Ahli Madya Keselamatan Jalan yang dikembangkan oleh LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI. Skema ini mengacu pada standar kompetensi nasional dan peraturan terkait untuk memastikan kompetensi tenaga kerja di bidang keselamatan jalan melalui proses sertifikasi yang objektif dan sistematis. Skema ini mencakup ruang lingkup, tujuan, persyaratan peserta, proses s
Permen No 8 tahun 2012 TTG Tata Cara penerapan SKKNIKacung Abdullah
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan, penetapan, dan kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) oleh instansi teknis sesuai sektornya, meliputi perencanaan, kelembagaan, persyaratan umum, dan struktur SKKNI.
156-Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan.pdfACHMADRIDHOI
Dokumen tersebut merupakan skema sertifikasi untuk Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan yang dikembangkan oleh LSP Gatensi Karya Konstruksi. Skema ini mengacu pada peraturan terkait dan mencakup 8 unit kompetensi yang akan diuji untuk memastikan kompetensi calon pemegang sertifikat. Persyaratan dasar calon sertifikasi adalah ijazah dan pengalaman terkait, dengan proses sert
Lampiran 04 sk menteri pupr 1792-2020 - pengurus lpjk pupr periode 2021-2024yendrams
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan susunan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi periode 2021-2024, yang terdiri dari Ketua dan 7 anggota. Keputusan ini juga menetapkan tugas dan tanggung jawab pengurus serta masa jabatan selama 4 tahun.
Undang-undang ini mengatur tentang jasa konstruksi di Indonesia. Tujuannya antara lain untuk meningkatkan kualitas jasa konstruksi, menjamin ketertiban dan kesetaraan hak antara pengguna jasa dan penyedia jasa, serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi, sementara pemerintah daerah diberi kewenangan terkait izin usaha dan pengaw
La Unión Europea ha acordado un paquete de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania. Las sanciones incluyen restricciones a las transacciones con bancos rusos clave y la prohibición de la venta de aviones y equipos a Rusia. Los líderes de la UE esperan que las sanciones aumenten la presión económica sobre Rusia y la disuadan de continuar su agresión contra Ucrania.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas merencanakan pembangunan nasional jangka panjang, menengah, dan tahunan. BAPPENAS dipimpin oleh Kepala BAPPENAS yang dijabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan terdiri atas sekretariat utama, 9 deputi bidang, serta inspektorat utama. Peratur
Mekanisme pendirian perguruan tinggi baru melibatkan pengusul mengirimkan berkas persyaratan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, meliputi studi kelayakan, dokumen legalitas yayasan, rencana strategis, sistem penjaminan mutu, dan surat keterangan tidak konflik. Berkas tersebut dievaluasi kemudian dilakukan presentasi dan visitasi untuk menilai komitmen pengusul. Apabila rekomendasi positif, Direktor
This document provides an introduction and overview of the Central Product Classification (CPC) Version 1.1. It discusses the historical background of the CPC, including its origins in the 1970s from initiatives to harmonize international classifications. It describes the development process of the CPC over several decades, with input from experts and organizations worldwide. The document outlines the purpose, principles, structure, correspondence to other systems, and application of the CPC for classifying goods and services in economic and trade statistics.
Pedoman 202 peraturan bnsp no 2 bnsp iii 2014 - pedoman pembentukan lspMohammad Singgih
Dokumen tersebut merupakan pedoman pembentukan lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pedoman ini mengatur tentang ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, ketentuan pembentukan LSP, ketentuan umum LSP, kedudukan dan organisasi LSP.
Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online pada Komunitas Ibu-...Habibatut Tijani
Program Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online di Kecamatan Sambikerep bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu PKK dan masyarakat sekitar dengan memberikan edukasi dan bimbingan dalam mempromosikan produk melalui media sosial. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan pemasaran digital, membantu mendaftarkan usaha ke marketplace, dan mengelola media online secara efektif. Dengan pendekatan teori jaringan sosial dan partisipatif aktif, program ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar UMKM, meningkatkan penjualan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi peserta dan komunitas secara keseluruhan.
PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar.pdfFORTRESS
"PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar; Pintu Double Besi Rumah Minimalis di Buleleng; Pintu Double Rumah Minimalis di Sawan; Pintu Dua Daun Minimalis di Abang; Pintu Garis Minimalis di Manggis.
FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja; solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99; Rt.005/Rw.003; Binong; Kec. Curug; Kabupaten Tangerang; Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo; Pekanbaru; Surabaya; Lampung; Palembang; Kendari; Makassar; Balikpapan; Medan; Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura; Kab Bangli; Kab Buleleng-Singaraja; Kab Gianyar; Kab Jembrana-Negara; Kab Karangasem-Amlapura; Kab Klungkung-Semarapura; Kab Tabanan; Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintudobelminimalisdidenpasar #pintudoublebesirumahminimalisdibuleleng #pintudoublerumahminimalisdisawan #pintuduadaunminimalisdiabang #pintugarisminimalisdimanggis
Pintu Dobel Minimalis di Denpasar; Pintu Double Minimalis Motif Kayu di Busung Biu; Pintu Double Rumah Modern di Seririt; Pintu Dua Minimalis Terbaru di Bebandem; Pintu Hitam Minimalis di Rendang."
Project Bab 1 - Kelompok 1 Dari kami yang sudah membuat.pptxabiddah0606
"Mie Gacoan" adalah sebuah merk dagang dari jaringan restaurant mie pedas No. 1 di Indonesia, yang menjadi anak perusahaan PT Pesta Pora Abadi. Nama "Gacoan" berasal dari bahasa Jawa yang berarti "jagoan" atau "andalan". Berdiri sejak awal tahun 2016, saat ini merk "Mie Gacoan" telah tumbuh menjadi market leader F&B terbesar di Indonesia. Mengusung konsep bersantap modern dengan harga yang affordable, kehadiran "Mie Gacoan" telah mendapatkan apresiasi luar biasa di setiap market dimana "Mie Gacoan" hadir untuk melayani puluhan ribu pelanggan setiap bulannya. Oleh karena itu, inovasi akan selalu dikedepankan agar "Mie Gacoan" tetap relevan dan menjadi pilihan terbaik bagi para customer loyal.
0818.0927.0089| Biaya Pembuatan Sertifikat Laik Fungsi di Bali| Duaznco BuildingMargionoPriadi
"KAMI DUAZ&CO merupakan pengkaji teknis yang berpengalaman semenjak 2015 untuk melakukan audit bangunan, penyusunan kajian sertfikat laik fungsi (SLF) hingga proses permohonan penerbitan SLF Info Call 0818.0927.0089
Jasa Konsultan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan di Duaznco Bali. Mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan adalah salah satu langkah penting dalam memastikan bahwa gedung yang telah dibangun memenuhi standar keselamatan dan fungsionalitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Di Bali, Duaznco menawarkan jasa konsultasi profesional untuk membantu pemilik bangunan mendapatkan SLF dengan mudah dan cepat.
Mengapa Memilih Jasa Konsultan SLF Duaznco Bali?
Duaznco adalah perusahaan konsultan yang telah berpengalaman dalam membantu pemilik bangunan di Bali untuk mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi. Ada beberapa alasan mengapa Duaznco menjadi pilihan yang tepat:
- Pengalaman dan Keahlian
Duaznco memiliki tim ahli yang berpengalaman dalam mengurus berbagai jenis bangunan, mulai dari perumahan, komersial, hingga industri.
- Layanan Profesional dan Terpercaya
Duaznco terkenal dengan layanan profesional yang terpercaya. Mereka memberikan solusi yang tepat dan cepat untuk memastikan bangunan Anda mendapatkan sertifikasi yang diperlukan tanpa kendala.
- Pendekatan yang Personal
Setiap proyek ditangani dengan pendekatan yang personal, di mana konsultasi dilakukan secara menyeluruh untuk memahami kebutuhan spesifik dari setiap klien.
Biaya Pembuatan Sertifikat Laik Fungsi di Duaznco Bali
Biaya pembuatan Sertifikat Laik Fungsi di Duaznco Bali bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk jenis bangunan, ukuran, dan kompleksitas proyek. Namun, secara umum, biaya ini mencakup beberapa komponen utama:
- Survey dan Inspeksi
Tahap awal ini melibatkan inspeksi menyeluruh oleh tim ahli untuk menilai kondisi bangunan dan memastikan bahwa semua persyaratan teknis terpenuhi.
- Penyusunan Laporan Teknis
Setelah inspeksi, tim akan menyusun laporan teknis yang mendetail mengenai kondisi bangunan dan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Laporan ini penting untuk proses pengajuan SLF.
- Pengurusan Administrasi
Proses administrasi melibatkan pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan SLF ke instansi terkait.
- Konsultasi dan Pendampingan
Duaznco juga menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan selama proses pengurusan SLF, termasuk bantuan dalam melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memenuhi standar keselamatan dan fungsionalitas.
Info 0818.0927.0089
website https://duaznco.com/
Bali Office
Jl. Cokroaminoto No. 460, Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Denpasar, Bali 80116
1. MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 07/PRT/M/2010
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
(SKKNI) SEKTOR JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Menimbang
:
a. bahwa dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi yang
digunakan dalam usaha jasa konstruksi dibutuhkan tenaga kerja
konstruksi yang berkualitas, dapat diandalkan dan bersertifikat;
b. bahwa untuk memenuhi tuntutan pada huruf a tersebut dibutuhkan
Standar Kompetensi Kerja yang digunakan sebagai acuan dalam
melatih dan uji kompetensi bagi tenaga kerja terampil dan tenaga kerja
ahli jasa konstruksi, sehingga dapat membangun terciptanya
keseragaman kualitas/ kompetensi suatu jabatan kerja;
c. bahwa berdasarkan hasil konvensi, pemberlakuan Standar Kompetensi
Kerja (SKK), yang kemudian ditetapkan menjadi SKKNI perlu
diberlakukan oleh institusi teknis sektor konstruksi melalui suatu
peraturan;
d. bahwa dalam rangka pemenuhan atas kebutuhan standar kompetensi
sektor jasa konstruksi, telah ditetapkan sebanyak 29 (dua puluh
sembilan) SKKNI oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sehingga dipandang perlu untuk diberlakukan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a,
b, c dan d perlu ditetapkan Peraturan Menteri tentang pemberlakuan 29
(dua puluh sembilan) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
sektor jasa konstruksi;
-1-
2. Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3957);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan
Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penempatan Standar Kompetensi
Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/M/2008 tentang
Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Pekerjaan
Umum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2009 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi Sektor Jasa
Konstruksi;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA (SKKNI) SEKTOR KONSTRUKSI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang di maksud dengan :
1. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek spesifik
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diterapkan untuk mewujudkan standar
kinerja yang dipersyaratkan ditempat kerja;
2. Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah uraian materi pelatihan yang disusun
dengan format tertentu, konsisten mengacu kepada Unit Kompetensi, Elemen Kompetensi
dan KUK (Kriteria Unjuk Kerja) serta hasil analisis IUK (Indikator Unjuk
-2-
3. Kerja/Keberhasilan) dari masing-masing KUK yang telah dirumuskan dalam satuan Unit
Kompetensi;
3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah
rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/ atau
keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disingkat KPBK adalah
seperangkat rencana dan pengaturan kegiantan secara sistematis dalam pencapaian
kompetensi kerja pada pelatihan, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan
atau keahlian, serta sikap kerja, dalam kurun waktu dan metode yang ditentukan;
5. Materi Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat MUK adalah alat ukur kompetensi
yang dikembangkan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja
yang dinyatakan dalam setiap Kriteria Unjuk Kerja (KUK), dalam bentuk pertanyaan,
instruksi atau pelatihan untuk melakukan kegiatan tertentu kepada peserta uji sesuai
tingkat kompetensi yang disyaratkan dalam SKKNI;
6. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
Pasal 2
Maksud dan Tujuan
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI) yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan
pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi bagi tenaga kerja sektor konstruksi
untuk 29 (dua puluh sembilan) jabatan kerja.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pelatihan kerja sektor
konstruksi berbasis kompetensi mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia yang telah ditetapkan.
Pasal 3
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Tenaga Terampil dan Tenaga Ahli di Sektor
Konstruksi klasifikasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi seperti tertuang dalam Lampiran
Peraturan Menteri ini menjadi acuan dalam pelatihan dan uji kompetensi bagi setiap tenaga
kerja tenaga kerja sesuai jabatan kerjanya dalam kegiatan usaha jasa konstruksi.
Pasal 4
Standar Kompetensi Kerja (SKK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dipergunakan sebagai
acuan :
a. penyusunan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK);
b. penyusunan Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi;
c. penyusunan program pelatihan berbasis kompetensi;
d. penyusunan Materi Uji Kompetensi (MUK) untuk evaluasi peserta pelatihan dan
pengujian dalam rangka sertifikasi kompetensi yang dipersyaratkan untuk menduduki
jabatan kerja yang relevan.
-3-
4. Pasal 5
(1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka seluruh Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia sebagaimana tertera dalam lampiran Peraturan Menteri ini dinyatakan
berlaku secara nasional.
(2) Segala hal yang berkaitan dengan Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil dan Sertifikasi
Tenaga Kerja Ahli di Bidang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya harus
disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
Pasal 6
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Tenaga Terampil dan Tenaga kerja Ahli di
Sektor Konstruksi klasifikasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi seperti tercantum dalam
Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat diketahui
dan dilaksanakan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Juni 2010
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
-4-
5. Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor
: 07/PRT/M/2010
Tanggal : 02 Juni 2010
LAMPIRAN DAFTAR STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
TENAGA TERAMPIL DAN TENAGA AHLI BIDANG JASA KONSTRUKSI
No.
Jabatan Kerja
No. Penetapan
1.
Inspektur Bendungan Type Urugan
KEP.68/MEN/III/2009
2.
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Partai
KEP.69/MEN/III/2009
3.
Mekanik Kapal Keruk
KEP.70/MEN/III/2009
4.
Teknisi Geoteknik
KEP.181/MEN/V/2009
5.
Pelaksana Pemasangan Pintu Air
KEP.183/MEN/V/2009
6.
Teknisi Grouting Senior
KEP.184/MEN/VI/2009
7.
Mandor Tukang Pasang Beton Precast
KEP.243/MEN/VII/2009
8.
Mandor Installer Rangka Atap Baja Ringan
KEP.244/MEN/VIII/2009
9.
Tukang Taman pada Bangunan Gedung
KEP.245/MEN/VIII/2009
10.
Ahli Geodasi pada Bangunan Gedung
KEP.295/MEN/IX/2009
11.
Operator Gondola pada Bangunan Gedung
KEP.296/MEN/IX/2009
12.
Ahli Pesawat Lift dan Eskalator
KEP.297/MEN/IX/2009
13.
Mekanik Heating, Ventilation dan Air Conditioning (HVAC)
(Mekanik Pemanasan, Ventilasi dan Pengkondisian Udara)
KEP.298/MEN/IX/2009
14.
Teknisi Fire Alarm
KEP.304/MEN/IX/2009
15.
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah
Permukiman (setempat dan terpusat)
KEP.312/MEN/IX/2009
16.
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Pipa Leachate
(lindi). Pipa Gas/Ventilasi di Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA)
KEP.313/MEN/IX/2009
17.
Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM
KEP.314/MEN/IX/2009
18.
Ahli Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah
Permukiman)
KEP.315/MEN/IX/2009
19.
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan
Rangka Baja Standar
KEP.316/MEN/IX/2009
-5-
6. No.
Jabatan Kerja
No. Penetapan
20.
Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton
KEP.317/MEN/IX/2009
21.
Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Produksi SPAM
KEP.318/MEN/IX/2009
22.
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Lapisan Kedap Air di
Tempat Pemrosesan Akhir(TPA)
KEP.319/MEN/IX/2009
23.
Ahli Deteksi Kebocoran dan Uji Coba (Comissioning)
Jaringan Perpipaan SPAM
KEP.320/MEN/IX/2009
24.
Pelaksanaan Pengujian Kehilangan Air SPAM
KEP.321/MEN/IX/2009
25.
Ahli Penanggulangan Kehilangan Air SPAM
KEP.325/MEN/IX/2009
26.
Manager Produksi Campuran Aspal Panas
KEP.326/MEN/IX/2009
27.
Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan
KEP.327/MEN/IX/2009
28.
Ahli Geodesi untuk Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan
KEP.328/MEN/IX/2009
29.
Manager Produksi Campuran Aspal Panas
KEP.329/MEN/IX/2009
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Juni 2010
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DJOKO KIRMANTO
-6-