Keputusan Direktur Jenderal Pajak menetapkan perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan. Biaya telepon seluler dan perbaikan dapat dibebankan 50% sebagai biaya perusahaan, sedangkan biaya kendaraan bus 100% dan kendaraan pribadi 50%. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada 18 April 2002.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang pemberian insentif bea masuk ditanggung pemerintah untuk impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor untuk mendorong peningkatan daya saing industri dalam negeri. Pagu anggaran yang dialokasikan untuk insentif ini adalah Rp523,93 miliar yang akan didistribusikan ke perusahaan pembuat komponen berdasarkan rencana impornya.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang bea masuk yang ditanggung pemerintah untuk impor barang dan bahan guna perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp312 miliar untuk bea masuk ditanggung tahun 2010, dan perusahaan harus menggunakan barang impor tersebut untuk perbaikan pesawat.
BEA- MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN
DAN/ ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Firma Solok Indah bergerak dalam bidang jual beli mesin RO. Dokumen ini berisi kebijakan akuntansi perusahaan dan data transaksi keuangan hingga 30 November 2016, termasuk neraca saldo dan daftar akun.
Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 diatur dalam dokumen tersebut. PPh Pasal 23 dikenakan pada penghasilan dari modal, jasa, dan hadiah dengan tarif 15% dan 2%, sedangkan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 dikenakan pada penghasilan tertentu seperti sewa tanah dan bangunan.
Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan tentang pemotongan dan pemungutan pajak atas penggunaan dana desa, termasuk jenis-jenis pajak yang terkait, contoh perhitungan pajak, dan ketentuan khususnya.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang pemberian insentif bea masuk ditanggung pemerintah untuk impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor untuk mendorong peningkatan daya saing industri dalam negeri. Pagu anggaran yang dialokasikan untuk insentif ini adalah Rp523,93 miliar yang akan didistribusikan ke perusahaan pembuat komponen berdasarkan rencana impornya.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang bea masuk yang ditanggung pemerintah untuk impor barang dan bahan guna perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp312 miliar untuk bea masuk ditanggung tahun 2010, dan perusahaan harus menggunakan barang impor tersebut untuk perbaikan pesawat.
BEA- MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN
DAN/ ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Firma Solok Indah bergerak dalam bidang jual beli mesin RO. Dokumen ini berisi kebijakan akuntansi perusahaan dan data transaksi keuangan hingga 30 November 2016, termasuk neraca saldo dan daftar akun.
Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 diatur dalam dokumen tersebut. PPh Pasal 23 dikenakan pada penghasilan dari modal, jasa, dan hadiah dengan tarif 15% dan 2%, sedangkan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 dikenakan pada penghasilan tertentu seperti sewa tanah dan bangunan.
Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan tentang pemotongan dan pemungutan pajak atas penggunaan dana desa, termasuk jenis-jenis pajak yang terkait, contoh perhitungan pajak, dan ketentuan khususnya.
Dokumen tersebut menetapkan referensi unsur premi murni dan biaya administrasi untuk asuransi kendaraan bermotor tahun 2011. Referensi premi murni ditetapkan berdasarkan kategori kendaraan dan uang pertanggungan, sedangkan biaya administrasi maksimal 15% dari premi bruto. Perusahaan wajib menggunakan data sendiri untuk menentukan premi dan biaya jika memiliki data selama 5 tahun terakhir.
1. Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap mengenai persyaratan, instalasi, dan penggunaan aplikasi e-Nofa Online untuk permintaan nomor seri faktur pajak secara elektronik.
PER : 21/PJ/2016 ::: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAKRoko Subagya
[Ringkasan]
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pencabutan atas Surat Pernyataan dalam rangka Pengampunan Pajak. Wajib Pajak dapat mencabut Surat Pernyataan dengan menyampaikan surat pencabutan kepada KPP dan memenuhi syarat tertentu. Apabila syarat terpenuhi, Surat Pernyataan dan tanda terimanya menjadi tidak berlaku, namun data yang disampaikan dapat digunakan sebagai basis data perpajakan.
Dokumen ini memberikan penjelasan tentang tampilan cetakan alamat pada aplikasi e-Faktur. Meskipun tampilan alamat pada e-Faktur berbeda dengan data Nomor Pokok Wajib Pajak, namun selama alamat yang tercantum sesuai dengan alamat sesungguhnya maka faktur tidak bisa dikategorikan sebagai faktur tidak lengkap. Dokumen ini juga menginstruksikan penyebarluasan informasi ini kepada seluruh unit terkait.
Dokumen tersebut merupakan exposure draft revisi PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Exposure draft ini merevisi PSAK 2 edisi 1994 dan mengadopsi IAS 7 tentang Laporan Arus Kas. Exposure draft ini meminta tanggapan terkait ketentuan transisi, tanggal efektif, dan perbedaan pengaturan antara PSAK 2 lama dengan yang direvisi.
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...Roko Subagya
Dokumen tersebut membahas perubahan kelima atas peraturan tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 terkait pemungutan oleh badan-badan tertentu. Perubahan mencakup penyesuaian ketentuan mengenai pemungut dan barang kena pajak serta besaran pungutan pajaknya.
Dokumen ini memberikan informasi tambahan mengenai prospektus ringkas penawaran saham perdana PT Putra Rajawali Kencana Tbk yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Perseroan bergerak dalam bidang jasa pengurusan transportasi dan akan menggunakan dana hasil penawaran untuk ekspansi armada truk, trailer, dan belanja modal lainnya.
Dokumen tersebut membahas contoh kasus pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21/26 oleh PT Jaya Abadi untuk bulan Januari hingga Oktober 2014. Terdapat penghitungan PPh untuk pegawai tetap dan tidak tetap, pembuatan bukti pemotongan, penyetoran PPh yang dipotong, serta pelaporan SPT PPh melalui formulir-formulir terkait. Pada Oktober terdapat pegawai baru dan pegawai yang berhenti kerja sehingga dil
PP Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pajak Pengasilan Hulu MigasEMLI Indonesia
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2O1O
TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN
PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
Berikut ini merupakan pekerjaan tugas Hukum Ekonomi yang kami berdua buat, semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi anda.By:Fernando.E (13300073)
Chika.C (13300007) Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai sosialisasi pengisian SPT tahunan PPh badan PT Pertamina Bandung. SPT tersebut terdiri dari beberapa bagian seperti penghitungan penghasilan neto fiskal, kredit pajak, lampiran-lampiran khusus, serta penjelasan mengenai penyesuaian fiskal positif dan negatif yang dapat dilakukan perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan badan.
Dokumen tersebut menetapkan referensi unsur premi murni dan biaya administrasi untuk asuransi kendaraan bermotor tahun 2011. Referensi premi murni ditetapkan berdasarkan kategori kendaraan dan uang pertanggungan, sedangkan biaya administrasi maksimal 15% dari premi bruto. Perusahaan wajib menggunakan data sendiri untuk menentukan premi dan biaya jika memiliki data selama 5 tahun terakhir.
1. Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap mengenai persyaratan, instalasi, dan penggunaan aplikasi e-Nofa Online untuk permintaan nomor seri faktur pajak secara elektronik.
PER : 21/PJ/2016 ::: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAKRoko Subagya
[Ringkasan]
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pencabutan atas Surat Pernyataan dalam rangka Pengampunan Pajak. Wajib Pajak dapat mencabut Surat Pernyataan dengan menyampaikan surat pencabutan kepada KPP dan memenuhi syarat tertentu. Apabila syarat terpenuhi, Surat Pernyataan dan tanda terimanya menjadi tidak berlaku, namun data yang disampaikan dapat digunakan sebagai basis data perpajakan.
Dokumen ini memberikan penjelasan tentang tampilan cetakan alamat pada aplikasi e-Faktur. Meskipun tampilan alamat pada e-Faktur berbeda dengan data Nomor Pokok Wajib Pajak, namun selama alamat yang tercantum sesuai dengan alamat sesungguhnya maka faktur tidak bisa dikategorikan sebagai faktur tidak lengkap. Dokumen ini juga menginstruksikan penyebarluasan informasi ini kepada seluruh unit terkait.
Dokumen tersebut merupakan exposure draft revisi PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Exposure draft ini merevisi PSAK 2 edisi 1994 dan mengadopsi IAS 7 tentang Laporan Arus Kas. Exposure draft ini meminta tanggapan terkait ketentuan transisi, tanggal efektif, dan perbedaan pengaturan antara PSAK 2 lama dengan yang direvisi.
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...Roko Subagya
Dokumen tersebut membahas perubahan kelima atas peraturan tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 terkait pemungutan oleh badan-badan tertentu. Perubahan mencakup penyesuaian ketentuan mengenai pemungut dan barang kena pajak serta besaran pungutan pajaknya.
Dokumen ini memberikan informasi tambahan mengenai prospektus ringkas penawaran saham perdana PT Putra Rajawali Kencana Tbk yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Perseroan bergerak dalam bidang jasa pengurusan transportasi dan akan menggunakan dana hasil penawaran untuk ekspansi armada truk, trailer, dan belanja modal lainnya.
Dokumen tersebut membahas contoh kasus pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21/26 oleh PT Jaya Abadi untuk bulan Januari hingga Oktober 2014. Terdapat penghitungan PPh untuk pegawai tetap dan tidak tetap, pembuatan bukti pemotongan, penyetoran PPh yang dipotong, serta pelaporan SPT PPh melalui formulir-formulir terkait. Pada Oktober terdapat pegawai baru dan pegawai yang berhenti kerja sehingga dil
PP Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pajak Pengasilan Hulu MigasEMLI Indonesia
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2O1O
TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN
PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
Berikut ini merupakan pekerjaan tugas Hukum Ekonomi yang kami berdua buat, semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi anda.By:Fernando.E (13300073)
Chika.C (13300007) Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai sosialisasi pengisian SPT tahunan PPh badan PT Pertamina Bandung. SPT tersebut terdiri dari beberapa bagian seperti penghitungan penghasilan neto fiskal, kredit pajak, lampiran-lampiran khusus, serta penjelasan mengenai penyesuaian fiskal positif dan negatif yang dapat dilakukan perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan badan.
2 kmk2007 74 tentang penyelenggaran pertanggungan asuransi pada lini usaha as...Ridwan Ichsan
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang penyelenggaraan pertanggungan asuransi pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor. Beberapa poin penting yang diatur adalah penetapan tarif premi yang harus didasarkan pada perhitungan profil risiko dan biaya, pembatasan biaya akuisisi maksimal 25% dari premi bruto, dan kewajiban perusahaan asuransi untuk memelihara data risiko dan biaya minimal 5 tahun terakhir.
Per 07-bl-2009 tentang referensi unsur premi murni serta unsur biaya administ...Ridwan Ichsan
Peraturan ini menetapkan referensi unsur premi murni dan biaya administrasi untuk asuransi kendaraan bermotor tahun 2010. Unsur premi murni ditetapkan berdasarkan kategori kendaraan dan nilai pertanggungan, sedangkan perusahaan asuransi dapat menggunakan data sendiri dengan mempertimbangkan faktor kredibilitas. Biaya administrasi maksimal 15% dari premi bruto bila perusahaan tidak memiliki data sendiri.
Peraturan ini menetapkan referensi unsur premi murni dan biaya administrasi untuk asuransi kendaraan bermotor tahun 2008-2009. Unsur premi murni berkisar antara 0,25-0,47% untuk non bus dan truk, serta 0,4-0,25% untuk bus dan truk. Biaya administrasi maksimal 15% dari premi bruto. Perusahaan asuransi dapat menggunakan data sendiri dengan mempertimbangkan faktor kredibilitas.
PER-03/PJ/2022 mengatur penyesuaian aturan faktur pajak agar sesuai dengan era digital, meliputi penambahan kriteria pencantuman NIK/nomor paspor, pembatasan waktu upload e-Faktur, dan pengaturan ulang bentuk faktur penjualan dan penandatanganan e-Faktur."
Peraturan Presiden ini mengatur tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan capaian realisasi penerimaan pajak. Tunjangan kinerja dibayarkan berkisar antara 50-100% tergantung pencapaian target penerimaan pajak.
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (BAHAN AJAR 2).pptxauliaannisa44
PER-03/PJ/2022 menyederhanakan regulasi faktur pajak menjadi satu peraturan komprehensif dan menyesuaikannya dengan perkembangan digital. Peraturan ini mengatur tentang kewajiban pembuatan faktur pajak, bentuk dan isi faktur pajak, serta ketentuan lain terkait administrasi faktur pajak.
Penghasilan Anggota Direksi dan DEKOM/DEWAS BUMN _"Pelatihan ORGAN & SDM BUMN...Kanaidi ken
Peraturan ini mengatur ketentuan mengenai penetapan penghasilan, tunjangan, dan fasilitas bagi direksi dan dewan komisaris/pengawas BUMN oleh RUPS atau Menteri BUMN. Dokumen ini membahas jenis-jenis penghasilan dan tunjangan, besaran, serta ketentuan pajaknya.
SK Deputi II Nomor 88 Tahun 2022 servis kendaraan pdf (1).pdfFeryPrihadi2
Dokumen tersebut merupakan keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang penetapan penelaahan produk katalog elektronik etalase produk servis kendaraan yang mencakup ketentuan kualifikasi pelaku usaha, profil etalase produk, dan petunjuk pengisian atribut produk.
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya mengenai pemungutan pajak penghasilan pasal 22 terkait pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan impor. Perubahan ini mengatur pengecualian pemungutan pajak penghasilan pasal 22 untuk beberapa kondisi tertentu seperti impor barang yang dibebaskan bea masuk, impor sementara, dan pembayaran di bawah ambang tertentu.
1. 01/03/2011 pajak.go.id/index.php?option=com_pe…
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 220/PJ./2002
TENTANG
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perlakuan pajak sebagai pelaksanaan
ketentuan Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian
Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan;
Menimbang :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3985);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 Tentang Penghitungan Penghasilan
Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4055);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Jenis-jenis
Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tanggal
8 April 2002;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal
26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN
TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN.
Pasal 1
(1) Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk
pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan
sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan
aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
520/KMK.04/2000 Lampiran I butir 1 huruf c sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.
(2) Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan
dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat
dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya
berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan.
Pasal 2
(1) Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis
yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan
seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana
dimaksud dalam Keputusan Menteri keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran II butir 1 huruf b
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.
(2) Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki
dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya
sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan.
Pasal 3
pajak.go.id/index.php?option=com_pe… 1/2
2. 01/03/2011 pajak.go.id/index.php?option=com_pe…
(1) Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang
dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya,
dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya
perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran II
butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
138/KMK.03/2002.
(2) Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya
dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya
pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan.
Pasal 4
Apabila atas penghasilan Wajib Pajak yang dapat dibebani biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan
khusus, maka pembebanan biaya-biaya tersebut telah termasuk dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang
bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus.
Pasal 5
Atas biaya-biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
Pasal 2 dan Pasal 3, tidak merupakan penghasilan bagi para pegawai perusahaan yang bersangkutan.
Pasal 6
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2002
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
HADI POERNOMO
pajak.go.id/index.php?option=com_pe… 2/2