SlideShare a Scribd company logo
# TEKNIS PENYUSUNAN
PERATURAN DESA #
DIMANA HUKUM DALAM
KEHIDUPAN MASYARAKAT
 SOSIAL ENGENEERING
Menjamin kepastian hukum warga negara
Memberikan rasa keadilan warga negara
Melindungi / mengayomi hak-hak warga negara
Menciptakan ketertiban dan ketentraman
1. UUD 1945
2. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpup)
3. Peraturan Pemerintah (PP)
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah : Perda Provinsi, Perda
Kabupaten/Kota, Peraturan Desa
KADES
BPD
BPD
KADES
KADES
BPD
BPD
KADES
SIDANG PARIPURNA
PANSUS
RAPAT PANSUS
PLENO / PARIPURNA
PENETAPAN RAPERDES MENJADI
PERDES DILAKUKAN OLEH BPD
DALAM FORUM RAPAT BPD
PROSESPENETAPANRAPERDES
MENJADIPERDES
RAPERDES YANG TELAH DISETUJUI BERSAMA ANTARA
BPD DAN KADES DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN BPD
KEPADA KADES UNTUK DISYAHKAN MENJADI PERDES.
KADES MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN PALING
LAMBAT 30 HARI SEJAK RAPERDES DISETUJUI BERSAMA.
APABILA KADES DALAM JANGKA WAKTU 30 HARI SEJAK
PERSETUJUAN BERSAMA TIDAK MENANDATANGANI
MAKA RAPERDES SYAH MENJADI PERDES DAN SEGARA
DIUNDANGKAN
PERDES YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH BPD
DISYAHKAN OLEH KADES DAN DIUNDANGKAN
SEKRETARIS DESA.
PROSESPENGESAHAN PEMBERLAKUAN
RAPERDES MENJADI PERDES
1. KEKUATAN BERLAKU SECARA YURIDIS
YAITU PERATURAN PERUNDANGAN
MEMPUNYAI KEKUATAN BERLAKU
APABILA TELAH MEMENUHI SYARAT
FORMAL. (TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
PERATURAN YANG LEBIH TINGGI, DIBENTUK
OLEH LEMBAGA YANG SYAH MENURUT
PERATURAN, MELALUI PROSES
PENYUSUNAN YANG BENAR SESUAI DENGAN
PERATURAN)
KEKUATAN HUKUM BERLAKUNYA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ?
 SETIAP WARGA NEGARA
 SETIAP LEMBAGA NEGARA
 SETIAP LEMBAGA MASYARAKAT
 PEMERINTAH
I. HUKUM / PERATURAN PERUNDANGAN MEMILIKI
KEKUATAN HUKUM YANG MEMAKSA.
II. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG
HARMONIS, TERATUR, RUKUN DAN BAIK.
Penyusunan_Perdes.pptx

More Related Content

Similar to Penyusunan_Perdes.pptx

Pendidikan HAM dan Demokrasi
Pendidikan HAM dan DemokrasiPendidikan HAM dan Demokrasi
Pendidikan HAM dan Demokrasi
Achmad Junaidi
 
Sistem-Pemerintahan-Desa-dalam-NKRI.pptx
Sistem-Pemerintahan-Desa-dalam-NKRI.pptxSistem-Pemerintahan-Desa-dalam-NKRI.pptx
Sistem-Pemerintahan-Desa-dalam-NKRI.pptx
robisaiful
 
4_pilar_KEBANGSAAN_pptx.pptx
4_pilar_KEBANGSAAN_pptx.pptx4_pilar_KEBANGSAAN_pptx.pptx
4_pilar_KEBANGSAAN_pptx.pptx
BagusMunarrayaSW1
 
Perda malinau nomor 10 tentang pengakuan hak adat masyarakat inisiatif dprd
Perda malinau nomor 10 tentang pengakuan hak adat masyarakat inisiatif dprdPerda malinau nomor 10 tentang pengakuan hak adat masyarakat inisiatif dprd
Perda malinau nomor 10 tentang pengakuan hak adat masyarakat inisiatif dprd
Medan Comonity
 
Hukum Pariwisata.ppt
Hukum Pariwisata.pptHukum Pariwisata.ppt
Hukum Pariwisata.ppt
SetyaAristuPranoto
 
Presentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptx
Presentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptxPresentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptx
Presentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptx
multiuser2
 
Peran dan fungsi kepolisian
Peran dan fungsi kepolisianPeran dan fungsi kepolisian
Peran dan fungsi kepolisian
Selancar Info
 
Penyusunan Perdes dan BUMDes Untuk Desa-Desa
Penyusunan Perdes dan BUMDes Untuk Desa-DesaPenyusunan Perdes dan BUMDes Untuk Desa-Desa
Penyusunan Perdes dan BUMDes Untuk Desa-Desa
yunusshobrun2
 
PRODUK HUKUM DESA
PRODUK HUKUM DESAPRODUK HUKUM DESA
PRODUK HUKUM DESA
ReynaldiSyahputra3
 
Pembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan DesaPembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan Desa
Ardi Susanto
 
Bela negara-guru-pkn-sma-dir-3-april-2013-cibubur-1
Bela negara-guru-pkn-sma-dir-3-april-2013-cibubur-1Bela negara-guru-pkn-sma-dir-3-april-2013-cibubur-1
Bela negara-guru-pkn-sma-dir-3-april-2013-cibubur-1
jams jamaludin
 
Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan DesaBadan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa
Ardi Susanto
 
Pengertian Keprotokolan
Pengertian Keprotokolan Pengertian Keprotokolan
Pengertian Keprotokolan
Uswatun Nisa
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
BudyHermawan3
 
pengantar_p-pkn_1.ppt
pengantar_p-pkn_1.pptpengantar_p-pkn_1.ppt
pengantar_p-pkn_1.ppt
ssuserbb0b09
 
pengantar_p-pkn_1.ppt
pengantar_p-pkn_1.pptpengantar_p-pkn_1.ppt
pengantar_p-pkn_1.ppt
MLutfiBaehaqi1
 
Materi MPLS Kaderkum 2023.pdf
Materi MPLS Kaderkum 2023.pdfMateri MPLS Kaderkum 2023.pdf
Materi MPLS Kaderkum 2023.pdf
ErisPutraSulaeman
 
Bab ii pkn peraturan pusat dan daerah
Bab ii pkn peraturan pusat dan daerahBab ii pkn peraturan pusat dan daerah
Bab ii pkn peraturan pusat dan daerah
Deta Rahmaputri
 
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahKebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Oswar Mungkasa
 

Similar to Penyusunan_Perdes.pptx (20)

Pendidikan HAM dan Demokrasi
Pendidikan HAM dan DemokrasiPendidikan HAM dan Demokrasi
Pendidikan HAM dan Demokrasi
 
Uu 01 1964
Uu 01 1964Uu 01 1964
Uu 01 1964
 
Sistem-Pemerintahan-Desa-dalam-NKRI.pptx
Sistem-Pemerintahan-Desa-dalam-NKRI.pptxSistem-Pemerintahan-Desa-dalam-NKRI.pptx
Sistem-Pemerintahan-Desa-dalam-NKRI.pptx
 
4_pilar_KEBANGSAAN_pptx.pptx
4_pilar_KEBANGSAAN_pptx.pptx4_pilar_KEBANGSAAN_pptx.pptx
4_pilar_KEBANGSAAN_pptx.pptx
 
Perda malinau nomor 10 tentang pengakuan hak adat masyarakat inisiatif dprd
Perda malinau nomor 10 tentang pengakuan hak adat masyarakat inisiatif dprdPerda malinau nomor 10 tentang pengakuan hak adat masyarakat inisiatif dprd
Perda malinau nomor 10 tentang pengakuan hak adat masyarakat inisiatif dprd
 
Hukum Pariwisata.ppt
Hukum Pariwisata.pptHukum Pariwisata.ppt
Hukum Pariwisata.ppt
 
Presentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptx
Presentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptxPresentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptx
Presentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptx
 
Peran dan fungsi kepolisian
Peran dan fungsi kepolisianPeran dan fungsi kepolisian
Peran dan fungsi kepolisian
 
Penyusunan Perdes dan BUMDes Untuk Desa-Desa
Penyusunan Perdes dan BUMDes Untuk Desa-DesaPenyusunan Perdes dan BUMDes Untuk Desa-Desa
Penyusunan Perdes dan BUMDes Untuk Desa-Desa
 
PRODUK HUKUM DESA
PRODUK HUKUM DESAPRODUK HUKUM DESA
PRODUK HUKUM DESA
 
Pembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan DesaPembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan Desa
 
Bela negara-guru-pkn-sma-dir-3-april-2013-cibubur-1
Bela negara-guru-pkn-sma-dir-3-april-2013-cibubur-1Bela negara-guru-pkn-sma-dir-3-april-2013-cibubur-1
Bela negara-guru-pkn-sma-dir-3-april-2013-cibubur-1
 
Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan DesaBadan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa
 
Pengertian Keprotokolan
Pengertian Keprotokolan Pengertian Keprotokolan
Pengertian Keprotokolan
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
pengantar_p-pkn_1.ppt
pengantar_p-pkn_1.pptpengantar_p-pkn_1.ppt
pengantar_p-pkn_1.ppt
 
pengantar_p-pkn_1.ppt
pengantar_p-pkn_1.pptpengantar_p-pkn_1.ppt
pengantar_p-pkn_1.ppt
 
Materi MPLS Kaderkum 2023.pdf
Materi MPLS Kaderkum 2023.pdfMateri MPLS Kaderkum 2023.pdf
Materi MPLS Kaderkum 2023.pdf
 
Bab ii pkn peraturan pusat dan daerah
Bab ii pkn peraturan pusat dan daerahBab ii pkn peraturan pusat dan daerah
Bab ii pkn peraturan pusat dan daerah
 
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahKebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
 

Recently uploaded

PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
adminguntur
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptxHari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contohslip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
projecttomarss
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
DwiSuprianto2
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
DenniPratama2
 

Recently uploaded (7)

PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptxHari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
 
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contohslip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
 

Penyusunan_Perdes.pptx

  • 1.
  • 2.
  • 6. Menjamin kepastian hukum warga negara Memberikan rasa keadilan warga negara Melindungi / mengayomi hak-hak warga negara Menciptakan ketertiban dan ketentraman
  • 7. 1. UUD 1945 2. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpup) 3. Peraturan Pemerintah (PP) 4. Peraturan Presiden 5. Peraturan Daerah : Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Desa
  • 8.
  • 12. PENETAPAN RAPERDES MENJADI PERDES DILAKUKAN OLEH BPD DALAM FORUM RAPAT BPD PROSESPENETAPANRAPERDES MENJADIPERDES
  • 13. RAPERDES YANG TELAH DISETUJUI BERSAMA ANTARA BPD DAN KADES DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN BPD KEPADA KADES UNTUK DISYAHKAN MENJADI PERDES. KADES MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN PALING LAMBAT 30 HARI SEJAK RAPERDES DISETUJUI BERSAMA. APABILA KADES DALAM JANGKA WAKTU 30 HARI SEJAK PERSETUJUAN BERSAMA TIDAK MENANDATANGANI MAKA RAPERDES SYAH MENJADI PERDES DAN SEGARA DIUNDANGKAN PERDES YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH BPD DISYAHKAN OLEH KADES DAN DIUNDANGKAN SEKRETARIS DESA. PROSESPENGESAHAN PEMBERLAKUAN RAPERDES MENJADI PERDES
  • 14. 1. KEKUATAN BERLAKU SECARA YURIDIS YAITU PERATURAN PERUNDANGAN MEMPUNYAI KEKUATAN BERLAKU APABILA TELAH MEMENUHI SYARAT FORMAL. (TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGI, DIBENTUK OLEH LEMBAGA YANG SYAH MENURUT PERATURAN, MELALUI PROSES PENYUSUNAN YANG BENAR SESUAI DENGAN PERATURAN) KEKUATAN HUKUM BERLAKUNYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ?
  • 15.  SETIAP WARGA NEGARA  SETIAP LEMBAGA NEGARA  SETIAP LEMBAGA MASYARAKAT  PEMERINTAH
  • 16. I. HUKUM / PERATURAN PERUNDANGAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MEMAKSA. II. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG HARMONIS, TERATUR, RUKUN DAN BAIK.