SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
BAB II
PERATURAN
PUSAT DAN
PERATURAN
DAERAH
Wednesday,
December 20,
2017
Diunduh dari Bukupaket.com1
A. Peraturan
1. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan
Peraturan
Peraturan merupakan ketentuan yang
berlaku umum dan tugasnya mengatur hal-hal
yang umum pula. Peraturan dapat diartikan
sebagai suatu tindakan yang harus dan tidak
boleh dilakukan oleh seseorang. Di mana pun
kita berada, pasti di tempat tersebut ada
peraturan yang harus kita patuhi.
Wednesday, December 20,
2017
Diunduh dari Bukupaket.com
2
2. Pentingnya Peraturan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum
tertinggi yang menjadi hukum dasar dalam
peraturan lain di Indonesia. Setiap undang-
undang dan peraturan yang dibuat tidak boleh
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Wednesday, December 20,
2017
Diunduh dari Bukupaket.com
3
3. Tata Urutan Peraturan yang
Berlaku di Indonesia
Pemaparan ini berurut mulai dari peraturan yang lebih
tinggi ke peraturan yang lebih rendah berdasarkan Undang-
Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945
 Undang-Undang/Perpu
 Peraturan Pemerintah (PP)
 Peraturan Presiden (Perpres)
 Peraturan Daerah (Perda)
Wednesday, December 20,
2017
Diunduh dari Bukupaket.com
4
B. Peraturan Pusat
1. Pengertian Peraturan Pusat
Peraturan pusat merupakan peraturan yang
berlaku secara nasional dan dibuat oleh pemerintah atas
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setiap
warga negara dan pemerintah daerah wajib menjalankan
dan menaati jenis peraturan ini.
Segala peraturan yang ada harus bersumber
pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan pusat dibuat dan berlaku untuk semua
warga negara. Peraturan pusat mengatur tentang
kehidupan warga negaranya agar tercipta kondisi
masyarakat yang aman dan tenteram.
Wednesday, December 20,
2017
Diunduh dari Bukupaket.com
5
2. Contoh Peraturan Pusat
 Peraturan yang Mengatur Hak dan Kewajiban
Warga Negara dalam Bidang Pendidikan
Hak adalah sesuatu yang harus kita terima
atau kewenangan kita untuk melakukan sesuatu.
Kewajiban berarti sesuatu yang harus kita kerjakan.
Sejak lahir kita sudah mempunyai hak, tetapi hak itu
harus seimbang dengan kewajiban. Salah satu hak
kita sebagai warga negara Indonesia adalah
mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
Kewajibannya, kita harus belajar dengan rajin untuk
meraih prestasi dan mengharumkan nama bangsa.
 Peraturan Lalu Lintas
Setiap pengguna kendaraan bermotor wajib
mempelajari dan memahami tata tertib lalu lintas.
Dengan pemahaman itu, mereka akan mampu
mematuhi ramburambu yang ada di jalan raya.
Wednesday, December 20,
2017
Diunduh dari Bukupaket.com
6
C. Peraturan Daerah
 Pengertian Peraturan Daerah
Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat
oleh lembaga-lembaga berwenang yang ada di
daerah, baik provinsi, kota maupun kabupaten.
Lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan di
daerah, antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD), gubernur, bupati, dan walikota.
Wednesday, December 20,
2017
Diunduh dari Bukupaket.com
7
 Contoh Peraturan Daerah
Di Bandung, terdapat peraturan daerah,
seperti, Peraturan Daerah No. 19 Tahun 1998
tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah No. 4
Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, dan Peraturan
Daerah No. 08 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame.
Di Kota Bandung, restoran cukup banyak menarik
wisatawan lokal, domestik, maupun asing. Oleh
karena itu, Pemerintah Kota Bandung
memberlakukan pajak kepada setiap restoran itu,
baik dalam jumlah besar maupun kecil. Pajak
tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah No. 19
Tahun 1998. Dengan diberlakukannya pajak
restoran, akan diperoleh suatu pendapatan bagi
Pemerintah Kota Bandung.
Wednesday, December 20,
2017
Diunduh dari Bukupaket.com
8
D. Proses pembuatan peraturan
Berikut contoh tata cara pembuatan peraturan
daerah (Perda) di tingkat kabupaten atau
kota:
1. Membuat Rancangan Perda
2. Mengajukan Rancangan Perda
3. Membahas Rancangan Perda
4. Menetapkan Rancangan Perda
5. Mengesahkan Perda
Wednesday, December 20,
2017
Diunduh dari Bukupaket.com
9
E. Pelaksanaan Peraturan
Setiap tempat atau lingkungan memiliki peraturan
masing-masing. Jika suatu peraturan dinyataka berlaku, mau
tidak mau setiap orang harus tunduk pada peraturan itu.
Setiap orang dengan sendirinya dapat memberi penilaian
kepada peraturan yang telah dibuat.
Peraturan yang ada harus bersifat adil. Artinya, peraturan
harus membela kepentingan semua pihak dalam masyarakat.
Peraturan tidaK hanya digunakan untuk kepentingan satu pihak
tertentu.
Saat ini yang diharapkan dari setiap masyarakat
Indonesia adalah kesadaran dalam memahami setiap peraturan,
baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung
dengan dirinya.
Wednesday, December 20,
2017
Diunduh dari Bukupaket.com
10

More Related Content

Similar to Bab ii pkn peraturan pusat dan daerah

Contoh peraturan bupati ttg pengadaan barang dan jasa di desa terbaru
Contoh peraturan bupati ttg pengadaan barang dan jasa di desa terbaruContoh peraturan bupati ttg pengadaan barang dan jasa di desa terbaru
Contoh peraturan bupati ttg pengadaan barang dan jasa di desa terbaruAndysyafran
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Kabupaten Bandung Menuju Pilkada Langsung
Kabupaten Bandung Menuju Pilkada LangsungKabupaten Bandung Menuju Pilkada Langsung
Kabupaten Bandung Menuju Pilkada LangsungDadang Solihin
 
Buku anggaran-dasar-dan-anggaran-rumah-tangga-pmi
Buku anggaran-dasar-dan-anggaran-rumah-tangga-pmiBuku anggaran-dasar-dan-anggaran-rumah-tangga-pmi
Buku anggaran-dasar-dan-anggaran-rumah-tangga-pmiGustan Nur
 
Power point Implemetasi PERDA Nomor 9 tahun 2009 tentang penganggulangan pril...
Power point Implemetasi PERDA Nomor 9 tahun 2009 tentang penganggulangan pril...Power point Implemetasi PERDA Nomor 9 tahun 2009 tentang penganggulangan pril...
Power point Implemetasi PERDA Nomor 9 tahun 2009 tentang penganggulangan pril...SMPScienceMutiaraIns
 
Peraturan dan Kebijakan minggu 1.pptx
Peraturan dan Kebijakan minggu 1.pptxPeraturan dan Kebijakan minggu 1.pptx
Peraturan dan Kebijakan minggu 1.pptxtrimartawijaya2
 
PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERASAL DARI DES...
PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERASAL DARI DES...PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERASAL DARI DES...
PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERASAL DARI DES...Pemdes Wonoyoso
 
Perpu 01 2002 Pjls
Perpu 01 2002 PjlsPerpu 01 2002 Pjls
Perpu 01 2002 PjlsPeople Power
 
Anggaran Publik oleh Wijiyati IDEA
Anggaran Publik oleh Wijiyati IDEAAnggaran Publik oleh Wijiyati IDEA
Anggaran Publik oleh Wijiyati IDEAajijogja
 
Bab v-pers-warga-negara
Bab v-pers-warga-negaraBab v-pers-warga-negara
Bab v-pers-warga-negaraenkin
 
Perda tanggung jawab_sosial_dan_lingkungan_perusahaan
Perda tanggung jawab_sosial_dan_lingkungan_perusahaanPerda tanggung jawab_sosial_dan_lingkungan_perusahaan
Perda tanggung jawab_sosial_dan_lingkungan_perusahaanPA_Klaten
 
perda nomor 4 tahun 2013 ttg pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis
perda nomor 4 tahun 2013 ttg pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemisperda nomor 4 tahun 2013 ttg pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis
perda nomor 4 tahun 2013 ttg pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemisfionarazqa
 
11. hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asi...
11. hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asi...11. hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asi...
11. hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asi...Maghfira Arsyfa Ganivy
 

Similar to Bab ii pkn peraturan pusat dan daerah (20)

3 tahun 2017 csr tanggungjawab sosial
3 tahun 2017 csr tanggungjawab sosial3 tahun 2017 csr tanggungjawab sosial
3 tahun 2017 csr tanggungjawab sosial
 
Contoh peraturan bupati ttg pengadaan barang dan jasa di desa terbaru
Contoh peraturan bupati ttg pengadaan barang dan jasa di desa terbaruContoh peraturan bupati ttg pengadaan barang dan jasa di desa terbaru
Contoh peraturan bupati ttg pengadaan barang dan jasa di desa terbaru
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Kabupaten Bandung Menuju Pilkada Langsung
Kabupaten Bandung Menuju Pilkada LangsungKabupaten Bandung Menuju Pilkada Langsung
Kabupaten Bandung Menuju Pilkada Langsung
 
Kewarga negaraan
Kewarga negaraanKewarga negaraan
Kewarga negaraan
 
Buku anggaran-dasar-dan-anggaran-rumah-tangga-pmi
Buku anggaran-dasar-dan-anggaran-rumah-tangga-pmiBuku anggaran-dasar-dan-anggaran-rumah-tangga-pmi
Buku anggaran-dasar-dan-anggaran-rumah-tangga-pmi
 
Power point Implemetasi PERDA Nomor 9 tahun 2009 tentang penganggulangan pril...
Power point Implemetasi PERDA Nomor 9 tahun 2009 tentang penganggulangan pril...Power point Implemetasi PERDA Nomor 9 tahun 2009 tentang penganggulangan pril...
Power point Implemetasi PERDA Nomor 9 tahun 2009 tentang penganggulangan pril...
 
Peraturan dan Kebijakan minggu 1.pptx
Peraturan dan Kebijakan minggu 1.pptxPeraturan dan Kebijakan minggu 1.pptx
Peraturan dan Kebijakan minggu 1.pptx
 
PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERASAL DARI DES...
PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERASAL DARI DES...PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERASAL DARI DES...
PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERASAL DARI DES...
 
Perpu 01 2002 Pjls
Perpu 01 2002 PjlsPerpu 01 2002 Pjls
Perpu 01 2002 Pjls
 
Anggaran Publik oleh Wijiyati IDEA
Anggaran Publik oleh Wijiyati IDEAAnggaran Publik oleh Wijiyati IDEA
Anggaran Publik oleh Wijiyati IDEA
 
Bab v-pers-warga-negara
Bab v-pers-warga-negaraBab v-pers-warga-negara
Bab v-pers-warga-negara
 
Uu 36 2000
Uu 36 2000Uu 36 2000
Uu 36 2000
 
Perda tanggung jawab_sosial_dan_lingkungan_perusahaan
Perda tanggung jawab_sosial_dan_lingkungan_perusahaanPerda tanggung jawab_sosial_dan_lingkungan_perusahaan
Perda tanggung jawab_sosial_dan_lingkungan_perusahaan
 
perda nomor 4 tahun 2013 ttg pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis
perda nomor 4 tahun 2013 ttg pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemisperda nomor 4 tahun 2013 ttg pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis
perda nomor 4 tahun 2013 ttg pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis
 
11. hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asi...
11. hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asi...11. hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asi...
11. hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asi...
 
Uu 14 2002
Uu 14 2002Uu 14 2002
Uu 14 2002
 
Kepmen 9 1999
Kepmen 9 1999Kepmen 9 1999
Kepmen 9 1999
 
Perda dki no.6 2004 ttg ketenagakerjaan
Perda dki no.6 2004 ttg ketenagakerjaanPerda dki no.6 2004 ttg ketenagakerjaan
Perda dki no.6 2004 ttg ketenagakerjaan
 
Tabel dip
Tabel dipTabel dip
Tabel dip
 

Recently uploaded

E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)Ammar Ahmad
 
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.pptDemokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.pptretno12886
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxInformatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxMateriSMPTDarulFalah
 
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...Kanaidi ken
 
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan AnakPWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan AnakOcieocietralalatrilili Tharigan
 
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Fathan Emran
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025Fikriawan Hasli
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakAksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakDianPermana63
 
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptxMETODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptxFidiaHananasyst
 
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup bP5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup bSisiliaFil
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfAndiCoc
 
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.pptAnalisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.pptRahmaniaPamungkas2
 
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPASSK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPASsusilowati82
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptxAvivThea
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?AdePutraTunggali
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 

Recently uploaded (20)

E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
 
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.pptDemokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxInformatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
 
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan AnakPWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
 
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakAksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
 
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptxMETODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
 
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup bP5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
 
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.pptAnalisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
 
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPASSK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

Bab ii pkn peraturan pusat dan daerah

  • 2. A. Peraturan 1. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Peraturan Peraturan merupakan ketentuan yang berlaku umum dan tugasnya mengatur hal-hal yang umum pula. Peraturan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Di mana pun kita berada, pasti di tempat tersebut ada peraturan yang harus kita patuhi. Wednesday, December 20, 2017 Diunduh dari Bukupaket.com 2
  • 3. 2. Pentingnya Peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi yang menjadi hukum dasar dalam peraturan lain di Indonesia. Setiap undang- undang dan peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wednesday, December 20, 2017 Diunduh dari Bukupaket.com 3
  • 4. 3. Tata Urutan Peraturan yang Berlaku di Indonesia Pemaparan ini berurut mulai dari peraturan yang lebih tinggi ke peraturan yang lebih rendah berdasarkan Undang- Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  Undang-Undang/Perpu  Peraturan Pemerintah (PP)  Peraturan Presiden (Perpres)  Peraturan Daerah (Perda) Wednesday, December 20, 2017 Diunduh dari Bukupaket.com 4
  • 5. B. Peraturan Pusat 1. Pengertian Peraturan Pusat Peraturan pusat merupakan peraturan yang berlaku secara nasional dan dibuat oleh pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setiap warga negara dan pemerintah daerah wajib menjalankan dan menaati jenis peraturan ini. Segala peraturan yang ada harus bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan pusat dibuat dan berlaku untuk semua warga negara. Peraturan pusat mengatur tentang kehidupan warga negaranya agar tercipta kondisi masyarakat yang aman dan tenteram. Wednesday, December 20, 2017 Diunduh dari Bukupaket.com 5
  • 6. 2. Contoh Peraturan Pusat  Peraturan yang Mengatur Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Bidang Pendidikan Hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau kewenangan kita untuk melakukan sesuatu. Kewajiban berarti sesuatu yang harus kita kerjakan. Sejak lahir kita sudah mempunyai hak, tetapi hak itu harus seimbang dengan kewajiban. Salah satu hak kita sebagai warga negara Indonesia adalah mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Kewajibannya, kita harus belajar dengan rajin untuk meraih prestasi dan mengharumkan nama bangsa.  Peraturan Lalu Lintas Setiap pengguna kendaraan bermotor wajib mempelajari dan memahami tata tertib lalu lintas. Dengan pemahaman itu, mereka akan mampu mematuhi ramburambu yang ada di jalan raya. Wednesday, December 20, 2017 Diunduh dari Bukupaket.com 6
  • 7. C. Peraturan Daerah  Pengertian Peraturan Daerah Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga berwenang yang ada di daerah, baik provinsi, kota maupun kabupaten. Lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan di daerah, antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), gubernur, bupati, dan walikota. Wednesday, December 20, 2017 Diunduh dari Bukupaket.com 7
  • 8.  Contoh Peraturan Daerah Di Bandung, terdapat peraturan daerah, seperti, Peraturan Daerah No. 19 Tahun 1998 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, dan Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame. Di Kota Bandung, restoran cukup banyak menarik wisatawan lokal, domestik, maupun asing. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung memberlakukan pajak kepada setiap restoran itu, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Pajak tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 1998. Dengan diberlakukannya pajak restoran, akan diperoleh suatu pendapatan bagi Pemerintah Kota Bandung. Wednesday, December 20, 2017 Diunduh dari Bukupaket.com 8
  • 9. D. Proses pembuatan peraturan Berikut contoh tata cara pembuatan peraturan daerah (Perda) di tingkat kabupaten atau kota: 1. Membuat Rancangan Perda 2. Mengajukan Rancangan Perda 3. Membahas Rancangan Perda 4. Menetapkan Rancangan Perda 5. Mengesahkan Perda Wednesday, December 20, 2017 Diunduh dari Bukupaket.com 9
  • 10. E. Pelaksanaan Peraturan Setiap tempat atau lingkungan memiliki peraturan masing-masing. Jika suatu peraturan dinyataka berlaku, mau tidak mau setiap orang harus tunduk pada peraturan itu. Setiap orang dengan sendirinya dapat memberi penilaian kepada peraturan yang telah dibuat. Peraturan yang ada harus bersifat adil. Artinya, peraturan harus membela kepentingan semua pihak dalam masyarakat. Peraturan tidaK hanya digunakan untuk kepentingan satu pihak tertentu. Saat ini yang diharapkan dari setiap masyarakat Indonesia adalah kesadaran dalam memahami setiap peraturan, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan dirinya. Wednesday, December 20, 2017 Diunduh dari Bukupaket.com 10