Dokumen ini membahas penyelarasan waktu nasional untuk jaringan berbasis protokol internet. Dokumen ini menjelaskan tentang prinsip, dasar hukum, kewenangan regulator, kewajiban penyelenggara jaringan, dan spesifikasi teknis sinkronisasi waktu nasional.
Presentasi Bapak Dr. Hasyim Gautama di Acara Diskusi Publik RPM Sinkronisasi Waktu Sistem Elektronik di Hotel Alana, Surabaya pada tanggal 25 November 2014
Dokumen ini membahas tentang standar waktu internasional. Standar waktu saat ini didasarkan pada International Atomic Time (TAI) yang dihitung dari pengukuran lebih dari 400 jam atom di seluruh dunia. Coordinated Universal Time (UTC) dijadikan sebagai basis standar waktu global dengan menyisipkan leap second ke TAI. Di Indonesia, Pusat Penelitian Kalibrasi Instrumentasi Metrologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menjadi lembaga nasional yang menjamin ketertelusuran stand
Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan proses ekspedisi dengan teknologi IoT agar pelacakan barang dan informasi lainnya dapat diakses secara digital. Proyek ini akan mengembangkan sistem ekspedisi berbasis web dan mobile untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan kenyamanan dan transparansi layanan.
Aplikasi NSOFT merupakan alat bantu untuk mendata dan melacak pelayanan klien di kantor notaris hingga tahap mana prosesnya berada, dengan fitur-fitur seperti pendataan klien, pelacakan status order, dan laporan. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di kantor notaris.
Sistem Informasi Posko Keamanan bertujuan untuk mengembangkan aplikasi digitalisasi administrasi posko keamanan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah pencatatan, rekap, dan penyimpanan data secara real-time serta meningkatkan transparansi dan ramah lingkungan melalui laporan digital. Proyek ini akan menghasilkan software, dokumentasi, dan laporan dengan anggaran Rp150 juta dan dijad
Dokumen ini merangkum kerangka kerja sistem ekspedisi Ninja Xpress. Sistem ini dirancang untuk mendistribusikan barang hingga ke pelosok Indonesia dengan mendukung Revolusi Industri 4.0 melalui integrasi barang dan pelacakan real-time. Dokumen ini menjelaskan tujuan, lingkup, metodologi, tenaga ahli, dan keluaran yang diharapkan dari sistem ini selama 6 bulan pelaksanaan proyek.
Modul ini membahas tentang Software Requirement Specification (SRS) yang meliputi pengertian SRS, faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatannya, fungsi dokumen SRS, kriteria dokumen SRS yang baik, aspek-aspek yang perlu dihindari, dan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan SRS.
Presentasi Bapak Dr. Hasyim Gautama di Acara Diskusi Publik RPM Sinkronisasi Waktu Sistem Elektronik di Hotel Alana, Surabaya pada tanggal 25 November 2014
Dokumen ini membahas tentang standar waktu internasional. Standar waktu saat ini didasarkan pada International Atomic Time (TAI) yang dihitung dari pengukuran lebih dari 400 jam atom di seluruh dunia. Coordinated Universal Time (UTC) dijadikan sebagai basis standar waktu global dengan menyisipkan leap second ke TAI. Di Indonesia, Pusat Penelitian Kalibrasi Instrumentasi Metrologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menjadi lembaga nasional yang menjamin ketertelusuran stand
Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan proses ekspedisi dengan teknologi IoT agar pelacakan barang dan informasi lainnya dapat diakses secara digital. Proyek ini akan mengembangkan sistem ekspedisi berbasis web dan mobile untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan kenyamanan dan transparansi layanan.
Aplikasi NSOFT merupakan alat bantu untuk mendata dan melacak pelayanan klien di kantor notaris hingga tahap mana prosesnya berada, dengan fitur-fitur seperti pendataan klien, pelacakan status order, dan laporan. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di kantor notaris.
Sistem Informasi Posko Keamanan bertujuan untuk mengembangkan aplikasi digitalisasi administrasi posko keamanan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah pencatatan, rekap, dan penyimpanan data secara real-time serta meningkatkan transparansi dan ramah lingkungan melalui laporan digital. Proyek ini akan menghasilkan software, dokumentasi, dan laporan dengan anggaran Rp150 juta dan dijad
Dokumen ini merangkum kerangka kerja sistem ekspedisi Ninja Xpress. Sistem ini dirancang untuk mendistribusikan barang hingga ke pelosok Indonesia dengan mendukung Revolusi Industri 4.0 melalui integrasi barang dan pelacakan real-time. Dokumen ini menjelaskan tujuan, lingkup, metodologi, tenaga ahli, dan keluaran yang diharapkan dari sistem ini selama 6 bulan pelaksanaan proyek.
Modul ini membahas tentang Software Requirement Specification (SRS) yang meliputi pengertian SRS, faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatannya, fungsi dokumen SRS, kriteria dokumen SRS yang baik, aspek-aspek yang perlu dihindari, dan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan SRS.
Manajemen proyek sistem informasi membahas tahapan pengembangan sistem informasi meliputi perencanaan, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan. Dokumen juga membahas peran manajer proyek dan tim pengembang dalam mengelola proyek sistem informasi.
DevOps merupakan pendekatan yang mengintegrasikan tim pengembang perangkat lunak (development) dan tim operasi (operations) untuk memastikan proses pengembangan dan penyebaran perangkat lunak berjalan secara terus-menerus dan otomatis. Dokumen ini membahas tentang DevOps, metodologi pengembangan perangkat lunak Agile dan Waterfall, alat-alat DevOps, langkah-langkah DevOps, serta penerapan konsep pipeline dalam proses Continuous Integration, Delivery, dan Deployment
Analisa dan perancangan sis fo dgn pendekatan agile menurut panduan pausStanley Karouw
Dokumen tersebut membahas pendekatan agile dalam analisis dan perancangan sistem informasi menurut panduan Pusilkom Agile Unified Process (PAUS). PAUS merupakan panduan pengembangan perangkat lunak yang mengintegrasikan pendekatan agile dan unified process untuk menghasilkan produk berkualitas secara cepat dan tepat waktu serta didukung dokumentasi lengkap. Dokumen tersebut kemudian menjelaskan tahapan analisis dan perancangan sistem informasi menur
Proyek ini bertujuan untuk membuat aplikasi pelacakan pengiriman barang secara online untuk mempermudah pemantauan lokasi barang dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dokumen ini menjelaskan tujuan, risiko, hasil yang diharapkan, jadwal, anggaran, asumsi, dan struktur organisasi proyek.
Dokumen tersebut membahas tiga topik utama yaitu siklus hidup pengembangan sistem (SDLC) yang terdiri dari beberapa tahapan, standar dokumentasi sistem manajemen mutu, dan teknologi serta praktik pengembangan sistem yang meliputi penggunaan tujuan pengendalian dan struktur kerja (WBS) untuk mengelola proyek pengembangan sistem.
Handheld Terminal Project Management at PT BJTI IndonesiaDion Webiaswara
Dokumen tersebut merupakan laporan proyek pengembangan aplikasi Hand Held Terminal berbasis Android dan jaringan nirkabel di Terminal Berlian milik PT. BJTI. Proyek ini bertujuan meningkatkan efisiensi sistem konfirmasi bongkar muat yang sebelumnya masih menggunakan perangkat HHT yang memiliki banyak kelemahan.
Dokumen tersebut membahas tentang rekayasa perangkat lunak mulai dari konsep dasar, biaya, kualitas, etika, siklus hidup perangkat lunak, tantangan dan pemahaman rekayasa perangkat lunak.
Sistem aplikasi ini bertujuan untuk memantau lokasi armada pengiriman barang secara real-time dan memberikan informasi mengenai pengiriman barang kepada pelanggan. Proyek ini akan mengembangkan sistem berbasis web dan mobile untuk melacak lokasi kendaraan pengiriman dan status pengiriman barang.
Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi sumber daya manusia berbasis komputer untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data pegawai. Proyek ini akan menghasilkan dokumen perencanaan, spesifikasi sistem, desain arsitektur, rencana pengujian, dan dokumentasi pelatihan untuk pengguna. Proyek dijadwalkan selesai dalam waktu 2 bulan dengan anggaran sebesar Rp453.000.000.
Dokumen ini membahas tentang pentingnya keamanan informasi di sektor kesehatan. Informasi dan sistem informasi sangat dibutuhkan untuk perencanaan kesehatan, layanan kesehatan, rantai pasok farmasi dan kebutuhan medis lainnya, serta monitoring dan evaluasi pembangunan kesehatan. Untuk itu, dokumen ini menyarankan penerapan manajemen keamanan sistem informasi berdasarkan standar ISO, peningkatan kapasitas SDM dan infrastrukt
Manajemen proyek sistem informasi membahas tahapan pengembangan sistem informasi meliputi perencanaan, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan. Dokumen juga membahas peran manajer proyek dan tim pengembang dalam mengelola proyek sistem informasi.
DevOps merupakan pendekatan yang mengintegrasikan tim pengembang perangkat lunak (development) dan tim operasi (operations) untuk memastikan proses pengembangan dan penyebaran perangkat lunak berjalan secara terus-menerus dan otomatis. Dokumen ini membahas tentang DevOps, metodologi pengembangan perangkat lunak Agile dan Waterfall, alat-alat DevOps, langkah-langkah DevOps, serta penerapan konsep pipeline dalam proses Continuous Integration, Delivery, dan Deployment
Analisa dan perancangan sis fo dgn pendekatan agile menurut panduan pausStanley Karouw
Dokumen tersebut membahas pendekatan agile dalam analisis dan perancangan sistem informasi menurut panduan Pusilkom Agile Unified Process (PAUS). PAUS merupakan panduan pengembangan perangkat lunak yang mengintegrasikan pendekatan agile dan unified process untuk menghasilkan produk berkualitas secara cepat dan tepat waktu serta didukung dokumentasi lengkap. Dokumen tersebut kemudian menjelaskan tahapan analisis dan perancangan sistem informasi menur
Proyek ini bertujuan untuk membuat aplikasi pelacakan pengiriman barang secara online untuk mempermudah pemantauan lokasi barang dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dokumen ini menjelaskan tujuan, risiko, hasil yang diharapkan, jadwal, anggaran, asumsi, dan struktur organisasi proyek.
Dokumen tersebut membahas tiga topik utama yaitu siklus hidup pengembangan sistem (SDLC) yang terdiri dari beberapa tahapan, standar dokumentasi sistem manajemen mutu, dan teknologi serta praktik pengembangan sistem yang meliputi penggunaan tujuan pengendalian dan struktur kerja (WBS) untuk mengelola proyek pengembangan sistem.
Handheld Terminal Project Management at PT BJTI IndonesiaDion Webiaswara
Dokumen tersebut merupakan laporan proyek pengembangan aplikasi Hand Held Terminal berbasis Android dan jaringan nirkabel di Terminal Berlian milik PT. BJTI. Proyek ini bertujuan meningkatkan efisiensi sistem konfirmasi bongkar muat yang sebelumnya masih menggunakan perangkat HHT yang memiliki banyak kelemahan.
Dokumen tersebut membahas tentang rekayasa perangkat lunak mulai dari konsep dasar, biaya, kualitas, etika, siklus hidup perangkat lunak, tantangan dan pemahaman rekayasa perangkat lunak.
Sistem aplikasi ini bertujuan untuk memantau lokasi armada pengiriman barang secara real-time dan memberikan informasi mengenai pengiriman barang kepada pelanggan. Proyek ini akan mengembangkan sistem berbasis web dan mobile untuk melacak lokasi kendaraan pengiriman dan status pengiriman barang.
Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi sumber daya manusia berbasis komputer untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data pegawai. Proyek ini akan menghasilkan dokumen perencanaan, spesifikasi sistem, desain arsitektur, rencana pengujian, dan dokumentasi pelatihan untuk pengguna. Proyek dijadwalkan selesai dalam waktu 2 bulan dengan anggaran sebesar Rp453.000.000.
Dokumen ini membahas tentang pentingnya keamanan informasi di sektor kesehatan. Informasi dan sistem informasi sangat dibutuhkan untuk perencanaan kesehatan, layanan kesehatan, rantai pasok farmasi dan kebutuhan medis lainnya, serta monitoring dan evaluasi pembangunan kesehatan. Untuk itu, dokumen ini menyarankan penerapan manajemen keamanan sistem informasi berdasarkan standar ISO, peningkatan kapasitas SDM dan infrastrukt
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan standar keamanan informasi di sektor transportasi Kemenhub. Dokumen menjelaskan pentingnya keamanan informasi, ancaman terhadap sistem informasi, pengendalian sistem informasi, tujuan keamanan sistem informasi, kebijakan terkait keamanan informasi, sektor-sektor strategis transportasi beserta sistem informasinya, serta peranan Pusdatin Kemenhub dalam menjamin keamanan sistem informasi.
Dokumen tersebut membahas ancaman keamanan penerbangan khususnya terkait serangan siber, dan langkah-langkah pencegahan yang ditempuh Indonesia untuk meningkatkan keamanan penerbangan dari ancaman tersebut, seperti memperbaharui peraturan, meningkatkan pengawasan, dan kerja sama internasional.
Dokumen ini membahas tentang isu-isu strategis terkait keamanan informasi di subsektor ketenagalistrikan. Mencakup overview sistem TI Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang mengelola aplikasi dan data penting seperti rencana kelistrikan nasional, program 35.000 MW, dan sertifikasi tenaga ahli. Dokumen ini juga menjelaskan perlunya mengamankan data-data strategis tersebut.
Dokumen tersebut merupakan laporan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang membahas tentang kerangka regulasi, tugas, fungsi, kebijakan, sistem penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi, informasi layanan publik, serta aplikasi yang digunakan di lingkungan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.
This document discusses IT governance and its importance for top-performing enterprises. It notes that successful enterprises understand both the risks and benefits of IT, and find ways to align IT strategy with business strategy. Top areas of focus for IT governance include strategic alignment, value delivery, resource management, risk management, and performance measurement. The goal of IT governance is to ensure IT is managed responsibly and supports business goals, enables new opportunities, and delivers services efficiently while risks are known and managed.
Dokumen tersebut membahas tentang dependabilitas pada perangkat lunak elektronik, termasuk ancaman keamanan, user sebagai titik terlemah, forensik digital, dan membangun sistem yang aman.
Dokumen tersebut membahas skema regulasi penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik berdasarkan UU ITE dan PP PSTE. Terdapat penjelasan tentang penyelenggara layanan publik dan non-publik, kewajiban hukum, ketentuan umum dan khusus, serta perbandingan dengan PM tentang pendaftaran sistem elektronik.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem akreditasi dan sertifikasi di Indonesia. Ia menjelaskan dasar hukum akreditasi nasional dan peran Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam mengakreditasikan lembaga-lembaga uji kesesuaian seperti laboratorium, lembaga inspeksi, dan lembaga sertifikasi untuk mendukung kebijakan dan perdagangan nasional. Dokumen ini juga menyinggung kerja sama internasional KAN dalam pengakuan timbal balik
This document discusses current IT challenges including lights-out IT, mobile, cloud and social media, securing legacy technologies, and IT human resources. It also mentions the threat landscape and vulnerabilities as current issues. It suggests that standards may provide solutions to some of these problems.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
Peraturan Menteri ini mengatur penerapan sistem manajemen pengamanan informasi bagi penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik berdasarkan kategori risiko sistem. Sistem elektronik dikategorikan menjadi strategis, tinggi, dan rendah, dengan standar pengamanan yang berbeda. Penyelenggara sistem elektronik strategis dan tinggi wajib memiliki sertifikat, sedangkan rendah dapat
2. Latar BelakangLatar BelakangMenyediakan rujukan penyelarasan waktuMenyediakan rujukan penyelarasan waktu
tunggaltunggal
Standarisasi format pewaktuan internasionalStandarisasi format pewaktuan internasional
untuk penegakan hukum menghindariuntuk penegakan hukum menghindari
perbedaan persepsiperbedaan persepsi
Integrasi desain, teknologi dan infrastrukturIntegrasi desain, teknologi dan infrastruktur
rujukanrujukan
Efisiensi, mencegah duplikasi dan tumpangEfisiensi, mencegah duplikasi dan tumpang
tindihtindih
Mempermudah pengelolaan dan pengawasanMempermudah pengelolaan dan pengawasan
Merupakan kewajiban bagi seluruhMerupakan kewajiban bagi seluruh
penyelenggarapenyelenggara
3. Prinsip UtamaPrinsip UtamaMencegah konflik kepentingan danMencegah konflik kepentingan dan
kewenangankewenangan
Memiliki ruang lingkup nasional, terintegrasi,Memiliki ruang lingkup nasional, terintegrasi,
satu atapsatu atap
Tidak membebani dan mengganggu aktivitasTidak membebani dan mengganggu aktivitas
publikpublik
Tidak membebani dan mengganggu aktivitasTidak membebani dan mengganggu aktivitas
operatoroperator
Mempermudah dan mempercepat penegakanMempermudah dan mempercepat penegakan
hukumhukum
Terjamin kerahasiaan dan perlindungan hak-hakTerjamin kerahasiaan dan perlindungan hak-hak
publikpublik
4. Dasar HukumDasar Hukum
UU 36/1999 Pasal 41 kewajiban pencatatanUU 36/1999 Pasal 41 kewajiban pencatatan
rekaman telekomunikasi. Pasal 43 kepentinganrekaman telekomunikasi. Pasal 43 kepentingan
peradilan pidanaperadilan pidana
PP 52/2000 Pasal 73 persyaratan teknisPP 52/2000 Pasal 73 persyaratan teknis
perangkat telekomunikasi mengadopsi standarperangkat telekomunikasi mengadopsi standar
internasionalinternasional
PP 52/2000 Pasal 89 perekaman informasiPP 52/2000 Pasal 89 perekaman informasi
harus memuat masa rekaman dan periodeharus memuat masa rekaman dan periode
waktuwaktu
PERDIRJEN POSTEL 251/2011 PenyelarasanPERDIRJEN POSTEL 251/2011 Penyelarasan
WaktuWaktu
Rujukan internasional ISO 8601, RFC 5905, RFCRujukan internasional ISO 8601, RFC 5905, RFC
13051305
UU 11/2008 Pasal 8 waktu pengirimanUU 11/2008 Pasal 8 waktu pengiriman
5. Kewenangan RegulatorKewenangan RegulatorMenetapkan layanan Time Server rujukanMenetapkan layanan Time Server rujukan
nasionalnasional
Membangun, menyediakan, mengoperasikanMembangun, menyediakan, mengoperasikan
serta memelihara Time Server sebagai rujukanserta memelihara Time Server sebagai rujukan
standarstandar
Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaanPengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan
kewajiban sinkronisasi waktu berbasis protokolkewajiban sinkronisasi waktu berbasis protokol
internetinternet
Sosialisasi penyelarasan/sinkronisasi waktuSosialisasi penyelarasan/sinkronisasi waktu
nasionalnasional
Penyelenggara wajib melaksanakan – sanksiPenyelenggara wajib melaksanakan – sanksi
adminadmin
6. Kewajiban Id-SIRTIIKewajiban Id-SIRTII
Menyelenggarakan layanan Time Server sesuaiMenyelenggarakan layanan Time Server sesuai
dengan standar internasional sebagai rujukandengan standar internasional sebagai rujukan
nasionalnasional
Menyelenggarakan program sosialisasi layananMenyelenggarakan program sosialisasi layanan
tsb.tsb.
Menyelenggarakan konsultasi dan bantuanMenyelenggarakan konsultasi dan bantuan
teknisteknis
Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaanMenyelenggarakan pengawasan pelaksanaan
Koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkaitKoordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait
Melaporkan secara periodik hasil pelaksanaanMelaporkan secara periodik hasil pelaksanaan
7. Spesifikasi TeknisSpesifikasi Teknis
Alamat server rujukan time.idsirtii.or.idAlamat server rujukan time.idsirtii.or.id
ntp.idsirtii.or.id alternatif id.pool.ntp.org (stratumntp.idsirtii.or.id alternatif id.pool.ntp.org (stratum
0 GPS synchronized)0 GPS synchronized)
Format pewaktuan 24 jam, awal akhir hari pukulFormat pewaktuan 24 jam, awal akhir hari pukul
00:0000:00
Format notasi waktu HH:MM:SS 2 digitFormat notasi waktu HH:MM:SS 2 digit
jam:menit:detikjam:menit:detik
Format notasi penanggalan DD:MM:YYYY 2Format notasi penanggalan DD:MM:YYYY 2
digit hari:2 digit bulan:4 digit tahun kalenderdigit hari:2 digit bulan:4 digit tahun kalender
masehi (Gregorian)masehi (Gregorian)
Wilayah WIB GMT+7, WITA GMT+8, WIT GMT+9Wilayah WIB GMT+7, WITA GMT+8, WIT GMT+9
8. Penamaan HariPenamaan Hari
Minggu atau Sunday;Minggu atau Sunday;
Senin atau Monday;Senin atau Monday;
Selasa atau Tuesday;Selasa atau Tuesday;
Rabu atau Wednesday;Rabu atau Wednesday;
Kamis atau Thursday;Kamis atau Thursday;
Jumat atau Friday;Jumat atau Friday;
Sabtu atau Saturday;Sabtu atau Saturday;
9. Penamaan BulanPenamaan BulanJanuari atau January, dalam kode angka 2 digit:Januari atau January, dalam kode angka 2 digit:
01;01;
Februari atau February, dalam kode angka 2Februari atau February, dalam kode angka 2
digit: 02;digit: 02;
Maret atau March, dalam kode angka 2 (dua)Maret atau March, dalam kode angka 2 (dua)
digit: 03;digit: 03;
April atau April, dalam kode angka 2 (dua) digit:April atau April, dalam kode angka 2 (dua) digit:
04;04;
Mei atau May, dalam kode angka 2 (dua) digit:Mei atau May, dalam kode angka 2 (dua) digit:
05;05;
Juni atau June, dalam kode angka 2 (dua) digit:Juni atau June, dalam kode angka 2 (dua) digit:
06;06;
10. Penamaan BulanPenamaan Bulan
Juli atau July, dalam kode angka 2 (dua) digit: 07;Juli atau July, dalam kode angka 2 (dua) digit: 07;
Agustus atau August, dalam kode angka 2 (dua) digit:Agustus atau August, dalam kode angka 2 (dua) digit:
08;08;
September atau September, dalam kode angka 2September atau September, dalam kode angka 2
digit: 09;digit: 09;
Oktober atau October, dalam kode angka 2 (dua)Oktober atau October, dalam kode angka 2 (dua)
digit: 10;digit: 10;
November atau November, dalam kode angka 2 digit:November atau November, dalam kode angka 2 digit:
11;11;
Desember atau December, dalam kode angka 2 digit:Desember atau December, dalam kode angka 2 digit:
12;12;
11. KewajibanKewajiban
PenyelenggaraPenyelenggara
Menyelaraskan pewaktuan seluruh perangkatMenyelaraskan pewaktuan seluruh perangkat
layananlayanan
Memiliki layanan Time Server sendiri merujukMemiliki layanan Time Server sendiri merujuk
kepada Time Server Nasional sebagai referensikepada Time Server Nasional sebagai referensi
penggunanyapenggunanya
Melakukan sosialisasi penyelarasanMelakukan sosialisasi penyelarasan
(sinkronisasi) waktu di lingkungannya(sinkronisasi) waktu di lingkungannya
(pelanggan/pengguna akhir)(pelanggan/pengguna akhir)
Menyelenggarakan konsutasi dan bantuanMenyelenggarakan konsutasi dan bantuan
teknisteknis
Mengawasi pelaksanaan sinkronisasi waktuMengawasi pelaksanaan sinkronisasi waktu
penggunapengguna
Koordinasi dengan Id-SIRTII dan pelaporan keKoordinasi dengan Id-SIRTII dan pelaporan ke
12. Batas WaktuBatas WaktuKewajiban ini adalah bagian persyaratan yangKewajiban ini adalah bagian persyaratan yang
harus disetujui penyelenggara di dalam Modernharus disetujui penyelenggara di dalam Modern
Licensing dan menjadi check list pada saatLicensing dan menjadi check list pada saat
pelaksanaan ULOpelaksanaan ULO
Assessment dan pemetaan kondisi eksisting 3Assessment dan pemetaan kondisi eksisting 3
bulanbulan
Penambahan waktu selama-lamanya 6 bulanPenambahan waktu selama-lamanya 6 bulan
lagilagi
Tenggat waktu tidak diberikan bagiTenggat waktu tidak diberikan bagi
penyelenggara baru atau stasiun baru milikpenyelenggara baru atau stasiun baru milik
penyelenggara lamapenyelenggara lama
Setelah tenggat waktu wajibSetelah tenggat waktu wajib
mengimplementasikanmengimplementasikan