SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
TATA TERTIB ORGANISASI RUKUN TETANGGA
(RT 002/RW V)
Bahwa sesungguhnya kehidupan bermasyarakat dan bersosialisasi merupakan
salah satu dalam bingkai kebersamaan dan kekeluargaan. Dan upaya hidup berdampingan
secara damai dengan interaksi social yang positif sebagai satu keluarga dalam kampung RT
02 RW V dalam rangka mencapai kehidupan bertetangga yang damai, harmonis dan kreatif.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusunlah Tata Tertib Organisasi Rukun Tetangga
yang melindungi kepentingan seluruh warga dengan tidak mengabaikan kepentingan
masyarakat lainnya secara luas sebagaimana sebagai berikut :
BAB I
K E L E M B A G A A N
Pasal -1
1. Organisasi Rukun Tetangga adalah organisasi yang bersifat social kemasyarakatan
yang beranggotakan seluruh warga yang bertempat tinggal di dalam kampung yang
selanjutnya disebut RT
2. RT bertujuan membangun kekeluargaan, kebersamaan, kerukunan dan
keharmonisan hidup bertetangga dalam kompleks serta mewujudkan keamanan,
kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan kompleks. Dalam Lingkungan
RT dapat dibentuk Organisasi atau Lembaga lainnya yang tetap bernaung dibawah
Organisasi RTdan bertujuan membantu mencapai tujuan Organisasi RT
BAB II
P E N G U R U S
Pasal – 2
1. Pengurus RT terdiri dari seorang Ketua RT, seorang Sekretaris dan seorang
Bendahara serta dibantu oleh seksi-seksi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
2. Ketua dipilih melalui Musyawarah Warga atau melalui pemilihan terbuka yang
didaului dengan pemaparan visi dan misi calon ketua.
3. Pemilihan Sekretaris dan Bendahara dilaksanakan melalui Musyawarah Warga
setelah pemilihan Ketua dilaksanakan.
Pasal – 3
MASA KERJA PENGURUS
Masa kerja pengurus RT adalah selama 3 (tiga) tahun yang mengacu pada Peraturan
Daerah Kabupaten Gresik No.13 Tahun 2007, Tentang Pembentukan Susunan
Organisasi, Tata Kerja Kecamatan dan Desa di Kabupaten Gresik dan Surat Keputusan
Kepala Desa SungonlegowoTentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua Rukun
Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Sungonlegowo Kecamatan
Bungah
Pasal – 4
Pengurus berkewajiban mewujudkan tujuan RT dengan berbagai kebijakan dan
program kerja yang terlebih dahulu harus disetujui warga.
Pasal – 5
Pengurus RT berhak membuat Surat Keputusan, Peraturan dan melakukan teguran
terhadap pelanggaran Tata Tertib ini.
Pasal – 6
Setiap peraturan dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada pasal-4 harus
dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari warga.
BAB III
W A R G A
Pasal – 7
Warga RT adalah semua orang yang tinggal di wilayah kampung, paling sedikit 3 (tiga)
bulan berturut-turut.
Pasal – 8
Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan tujuan RT
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA
Pasal – 9
Warga berhak atas pelayanan keamanan dan ketertiban, pelayanan kebersihan,
pelayanan masalah kependudukan informasi perkembangan pengelolaan RT serta
keikutsertaan dal pengurusan RT
Pasal – 10
KEWAJIBAN WARGA
Warga berkewajiban :
1. Membayar Iuran Pengelolaan Lingkungan kampung paling lama tanggal 15
setiap bulan yang besarnya ditentukan melalui Rapat Warga dan
pembayarannya disetorkan kepada Petuga Khusus yang ditunjuk oleh
Pengurus RT
2. Turut serta menjaga Keamanan dan Ketertiban dengan tindakan-tindakan
yang bersifat Preventif (Pencegahan).
3. Turut serta menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan dan sarana
kompleks dengan tidak membuang sampah sembarangan.
4. Ikut serta bergotong-royong membersihkan lingkungan sesuai jadwal gotong-
royong yang akan ditentukan kemudian oleh pengurus RT
5. Melaporkan kepada RT kedatangan atau keberadaan warga baru dalam
kampung dan membayar iuran yang telah ditentukan .
6. Setiap warga harus mempunyai identitas kependudukan yang sah yang
dikeluarkan pemerintah (kartu keluarga/KTP/surat nikah)
BAB V
MUSYAWARAH WARGA
Pasal – 11
1. Musyawarah Warga merupakan kekuasaan tertinggi dalam Organisasi RT
2. Musyawarah Warga bertujuan menetapkan Tata Tertib Organisasi RT serta
mengambil keputusan tentang masalah-masalah penting lainnya yang sifatnya
mengatur dan mengikat seluruh warga.
3. Musyawarah Warga dilaksanakan sekurang-kuranya 3(tiga) bulan sekali.
BAB VI
LINGKUNGAN KAMPUNG
Pasal – 12
1. Lingkungan Kampung antara lain meliputi; jalan dan saluran drainase
2. Semua jalan kampung tidak diperbolehkan diberi polisi tidur tanpa seijin pengurus
RT
3. Bagi warga yang sedang membangun/merenovasi rumah, dilarang menggunakan
seluruh badan jalan untuk menimbun bahan material atau mengaduk campuran
semen.
4. Untuk mengaduk capuran diatas bahu maupun badan jalan sebaiknya diberi alas
tripleks dan semacamnya.
5. Kerusakan bahu dan badan jalan akibat pelanggaran ayat-(3) diatas menjadi
tanggung jawab warga yang melaksanakan renovasi atau membangun rumah
tersebut.
6. Untuk penerangan depan atau teras rumah, setiap warga diwajibkan untuk
memasang penerangan tersebut , agar senantiasa dapat terlihat pada malam hari.
BAB VII
KEAMANAN DAN KETERTIBAN
Pasal – 13
1. Masalah Keamanan dan Ketertiban merupakan masalah bersama, sehingga
permasalahan yang berkaitan dengan keamanan dan ketetiban harus senantiasa
dimusyawarahkan oleh seluruh warga.
2. Pelaksanaan Operasional Keamanan dan Ketertiban dikoordinir oleh Koordinator
Keamanan dan Ketertiban RT , yang mempunyai kewenangan penuh mengatur
masalah keamanan dan ketertiban sesuai dengan rumusan yang telah disepakati
warga, termasuk mengawasi, menata Keamanan adalah seruluh warga RT 02 RW
Vdan kordinator keamanan.
Pasal – 14
BATAS KECEPATAN KENDARAAN DALAM KAMPUNG
1. Kecepatan maksimal kendaraan dalam lingkungan kampung adalah 20 km/jam.
2. Tempat parkir kendaraan agar dapat diatur penataannya sehingga tidak
mengganggu kelancaran jalan warga (dimasukkan dalam rumah masing-masing).
BAB VIII
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
Pasal – 15
1. Pelaksanaan operasional kebersihan dan keindahan dikoordinir oleh seorang
Koordinator bidang kebersihan yang mempunyai kewenangan penuh mengatur
masalah kebersihan sesuai dengan rumusan yang telah disepakati warga, termasuk
mengatur dan membina petugas kebersihan dan keindahan.
2. Petugas kebersihan dan keindahan adalah warga dan tenaga yang secara khusus
direkrut olah pengurus RT yang hubungan kerjanya diatur dengan perjanjian yang
berlaku.
3. Jumlah petugas kebersihan dan keindahan disesuaikan dengan kebutuhan dan
tingkat kemampuan pembiayaannya.
4.
BAB IX
K E U A N G A N
Pasal -16
1. Keuangan RT berasal dari Iuran warga, sumbangan suka rela atau usaha-usaha
pengurus lainnya yang syah dan tidak bertentangan dengan Tata Tertib ini.
2. Informasi tentang keadaan Keuangan Organisasi RT harus disampaikan kepada
seluruh warga secara berkala melalui Surat Pemberitahuan maupun media lain yang
memungkinkan.
3. Pemberitahuan informasi Keuangan melalui Surat Edaran disampaikan sekali dalam
1 tahun
Pasal – 17
1. Iuran Wajib dibayarkan oleh setiap warga dengan ketentuan satu rumah
/kost/kontrakan satu pembayaran yang harus dibayarkan satu bulannya paling
lambat tanggal 15 setiap bulannya.
2. Jumlah Iuran Wajib ditentukan melalui musyawarah warga
3. Perubahan jumlah Iuran Wajib sebagai hasil Musyawarah Warga dituangkan dalam
berita acara yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tata Tertib ini.
Pasal - 18
RENCANA PENDAPATAN DANA BELANJA
Setiap awal tahun, Pengurus RT wajib membuat rencana anggaran pendapatan dan
belanja Organisasi RT yang harus disepakati oleh warga melalui musyawarah warga.
Pasal - 19
DANA SOSIAL
1. Pengurus berhak mengusahakan Dana Sosial yang bisa bersumber dari warga
maupun sumber-sumber lainnya yang syah, halal dan tidak mengikat.
2. Dana Sosial diperuntukan untuk membantu warga yang terkena musibah dan/ atau
kegiatan lain yang bersifat sosial keagamaan.
BAB X
HUBUNGAN KELUAR
Pasal – 20
Pengurus berhak mewakili warga dalam berhubungan dengan pihak atau organisasi di
luar RT dalam hal-hal yang menyangkut upaya mencapai tujuan Organisasi RT
BAB XI
PERUBAHAN TATA TERTIB
Pasal – 21
Tata Tertib ini dapat ditinjau kembali dan dirubah melalui Musyawarah Warga dengan
Undangan Musyawarah disampaikan kepada seluruh Warga Kampung
BAB XII
P E N U T U P
Demikian Tata Tertib ini dibuat dalam rangka mencapai tujuan Organisasi RT yakni
membangun kerukunan, kebersamaan dan keharmonisan bertetangga dalam Kampung
RT.02 RW.V DESA SUNGONLEGOWO.

More Related Content

Similar to RT Tata Tertib

Sosialisasi Trantibum 2023.ppt
Sosialisasi Trantibum 2023.pptSosialisasi Trantibum 2023.ppt
Sosialisasi Trantibum 2023.pptKECAMATANBADEGAN
 
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidupPerdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidupari saridjo
 
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidupPerdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidupari saridjo
 
Binwas APIP Desa (Arsan Latif Inspektur IV Kemendagri).pptx
Binwas APIP Desa (Arsan Latif Inspektur IV Kemendagri).pptxBinwas APIP Desa (Arsan Latif Inspektur IV Kemendagri).pptx
Binwas APIP Desa (Arsan Latif Inspektur IV Kemendagri).pptxAlamCahaya
 
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdfPERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdfSupliyerJakarta
 
01.isu isu pembangunan desa dalam uu desa
01.isu isu pembangunan desa dalam uu desa01.isu isu pembangunan desa dalam uu desa
01.isu isu pembangunan desa dalam uu desadeivie dedep
 
Permendagri no 26 tahun 2020
Permendagri no 26 tahun 2020Permendagri no 26 tahun 2020
Permendagri no 26 tahun 2020TV Desa
 
Peraturan ketertiban lingkungan
Peraturan ketertiban lingkunganPeraturan ketertiban lingkungan
Peraturan ketertiban lingkunganari saridjo
 
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)agus raharjo
 
Kabupaten gresik 2006-12
Kabupaten gresik 2006-12Kabupaten gresik 2006-12
Kabupaten gresik 2006-12Sungonlegowo
 
05. Laporan Keuangan Dana Desa.pptx
05. Laporan Keuangan Dana Desa.pptx05. Laporan Keuangan Dana Desa.pptx
05. Laporan Keuangan Dana Desa.pptxSarasDwiantika
 
Permendesa nomor 3 tahun 2015
Permendesa nomor 3 tahun 2015Permendesa nomor 3 tahun 2015
Permendesa nomor 3 tahun 2015Rumah Kolaborasi
 
Permendesa no 3_ta_2015 tentang pendampingan desa
Permendesa no 3_ta_2015 tentang pendampingan desaPermendesa no 3_ta_2015 tentang pendampingan desa
Permendesa no 3_ta_2015 tentang pendampingan desaPajeg Lempung
 
Permendes No. 3 Tahun 2015
Permendes No. 3 Tahun 2015 Permendes No. 3 Tahun 2015
Permendes No. 3 Tahun 2015 ahmadefendi19
 
Permendesa 03-th-2015 pendampingan-desa
Permendesa 03-th-2015 pendampingan-desaPermendesa 03-th-2015 pendampingan-desa
Permendesa 03-th-2015 pendampingan-desaKantor Desa Junwangi
 
Permendesa no 3 ta 2015 tentang pendampingan desa
Permendesa no 3 ta 2015 tentang pendampingan desaPermendesa no 3 ta 2015 tentang pendampingan desa
Permendesa no 3 ta 2015 tentang pendampingan desaPajeg Lempung
 

Similar to RT Tata Tertib (20)

Sosialisasi Trantibum 2023.ppt
Sosialisasi Trantibum 2023.pptSosialisasi Trantibum 2023.ppt
Sosialisasi Trantibum 2023.ppt
 
Adart06
Adart06Adart06
Adart06
 
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidupPerdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
 
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidupPerdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
 
Ad art masjid
Ad art masjidAd art masjid
Ad art masjid
 
Binwas APIP Desa (Arsan Latif Inspektur IV Kemendagri).pptx
Binwas APIP Desa (Arsan Latif Inspektur IV Kemendagri).pptxBinwas APIP Desa (Arsan Latif Inspektur IV Kemendagri).pptx
Binwas APIP Desa (Arsan Latif Inspektur IV Kemendagri).pptx
 
Tata tertib geraldin
Tata tertib geraldinTata tertib geraldin
Tata tertib geraldin
 
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdfPERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
 
01.isu isu pembangunan desa dalam uu desa
01.isu isu pembangunan desa dalam uu desa01.isu isu pembangunan desa dalam uu desa
01.isu isu pembangunan desa dalam uu desa
 
Permendagri no 26 tahun 2020
Permendagri no 26 tahun 2020Permendagri no 26 tahun 2020
Permendagri no 26 tahun 2020
 
Peraturan ketertiban lingkungan
Peraturan ketertiban lingkunganPeraturan ketertiban lingkungan
Peraturan ketertiban lingkungan
 
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
 
Kabupaten gresik 2006-12
Kabupaten gresik 2006-12Kabupaten gresik 2006-12
Kabupaten gresik 2006-12
 
05. Laporan Keuangan Dana Desa.pptx
05. Laporan Keuangan Dana Desa.pptx05. Laporan Keuangan Dana Desa.pptx
05. Laporan Keuangan Dana Desa.pptx
 
Permendesa nomor 3 tahun 2015
Permendesa nomor 3 tahun 2015Permendesa nomor 3 tahun 2015
Permendesa nomor 3 tahun 2015
 
Permendesa no 3_ta_2015
Permendesa no 3_ta_2015Permendesa no 3_ta_2015
Permendesa no 3_ta_2015
 
Permendesa no 3_ta_2015 tentang pendampingan desa
Permendesa no 3_ta_2015 tentang pendampingan desaPermendesa no 3_ta_2015 tentang pendampingan desa
Permendesa no 3_ta_2015 tentang pendampingan desa
 
Permendes No. 3 Tahun 2015
Permendes No. 3 Tahun 2015 Permendes No. 3 Tahun 2015
Permendes No. 3 Tahun 2015
 
Permendesa 03-th-2015 pendampingan-desa
Permendesa 03-th-2015 pendampingan-desaPermendesa 03-th-2015 pendampingan-desa
Permendesa 03-th-2015 pendampingan-desa
 
Permendesa no 3 ta 2015 tentang pendampingan desa
Permendesa no 3 ta 2015 tentang pendampingan desaPermendesa no 3 ta 2015 tentang pendampingan desa
Permendesa no 3 ta 2015 tentang pendampingan desa
 

More from Sungonlegowo

Presentasi kitab kuning
Presentasi kitab kuningPresentasi kitab kuning
Presentasi kitab kuningSungonlegowo
 
Presentasi kti walisongo
Presentasi  kti walisongoPresentasi  kti walisongo
Presentasi kti walisongoSungonlegowo
 
Pp no. 72_th_._2005_ttg_._desa_
Pp no. 72_th_._2005_ttg_._desa_Pp no. 72_th_._2005_ttg_._desa_
Pp no. 72_th_._2005_ttg_._desa_Sungonlegowo
 
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desaPermendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desaSungonlegowo
 
Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014Sungonlegowo
 
Penjelasan undang undang tentang desa 488734
Penjelasan undang undang tentang desa 488734Penjelasan undang undang tentang desa 488734
Penjelasan undang undang tentang desa 488734Sungonlegowo
 
Pp nomor 43 tahun 2014
Pp nomor 43 tahun 2014Pp nomor 43 tahun 2014
Pp nomor 43 tahun 2014Sungonlegowo
 
Struktur organisasi Masjid
Struktur organisasi MasjidStruktur organisasi Masjid
Struktur organisasi MasjidSungonlegowo
 
Permen no. 4_th_2015_bumdes
Permen no. 4_th_2015_bumdesPermen no. 4_th_2015_bumdes
Permen no. 4_th_2015_bumdesSungonlegowo
 
Uu40 tahun2009ttgkepemudaan
Uu40 tahun2009ttgkepemudaanUu40 tahun2009ttgkepemudaan
Uu40 tahun2009ttgkepemudaanSungonlegowo
 
Perdesrpjmdes2013 2019
Perdesrpjmdes2013 2019Perdesrpjmdes2013 2019
Perdesrpjmdes2013 2019Sungonlegowo
 

More from Sungonlegowo (20)

Tambak windu
Tambak winduTambak windu
Tambak windu
 
Presentasi kitab kuning
Presentasi kitab kuningPresentasi kitab kuning
Presentasi kitab kuning
 
Ulat hongkong
Ulat hongkongUlat hongkong
Ulat hongkong
 
Presentasi kti walisongo
Presentasi  kti walisongoPresentasi  kti walisongo
Presentasi kti walisongo
 
Uu 22-1999
Uu 22-1999Uu 22-1999
Uu 22-1999
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
 
Pp no. 72_th_._2005_ttg_._desa_
Pp no. 72_th_._2005_ttg_._desa_Pp no. 72_th_._2005_ttg_._desa_
Pp no. 72_th_._2005_ttg_._desa_
 
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desaPermendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
 
Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014
 
Penjelasan undang undang tentang desa 488734
Penjelasan undang undang tentang desa 488734Penjelasan undang undang tentang desa 488734
Penjelasan undang undang tentang desa 488734
 
Desa siaga book
Desa siaga bookDesa siaga book
Desa siaga book
 
Pp0432014
Pp0432014 Pp0432014
Pp0432014
 
Pp nomor 43 tahun 2014
Pp nomor 43 tahun 2014Pp nomor 43 tahun 2014
Pp nomor 43 tahun 2014
 
Struktur organisasi Masjid
Struktur organisasi MasjidStruktur organisasi Masjid
Struktur organisasi Masjid
 
Perbup 13 2011
Perbup 13 2011Perbup 13 2011
Perbup 13 2011
 
Kk agus salim
Kk agus salimKk agus salim
Kk agus salim
 
Administrasi rt
Administrasi rtAdministrasi rt
Administrasi rt
 
Permen no. 4_th_2015_bumdes
Permen no. 4_th_2015_bumdesPermen no. 4_th_2015_bumdes
Permen no. 4_th_2015_bumdes
 
Uu40 tahun2009ttgkepemudaan
Uu40 tahun2009ttgkepemudaanUu40 tahun2009ttgkepemudaan
Uu40 tahun2009ttgkepemudaan
 
Perdesrpjmdes2013 2019
Perdesrpjmdes2013 2019Perdesrpjmdes2013 2019
Perdesrpjmdes2013 2019
 

Recently uploaded

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 

Recently uploaded (8)

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 

RT Tata Tertib

  • 1. TATA TERTIB ORGANISASI RUKUN TETANGGA (RT 002/RW V) Bahwa sesungguhnya kehidupan bermasyarakat dan bersosialisasi merupakan salah satu dalam bingkai kebersamaan dan kekeluargaan. Dan upaya hidup berdampingan secara damai dengan interaksi social yang positif sebagai satu keluarga dalam kampung RT 02 RW V dalam rangka mencapai kehidupan bertetangga yang damai, harmonis dan kreatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusunlah Tata Tertib Organisasi Rukun Tetangga yang melindungi kepentingan seluruh warga dengan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat lainnya secara luas sebagaimana sebagai berikut : BAB I K E L E M B A G A A N Pasal -1 1. Organisasi Rukun Tetangga adalah organisasi yang bersifat social kemasyarakatan yang beranggotakan seluruh warga yang bertempat tinggal di dalam kampung yang selanjutnya disebut RT 2. RT bertujuan membangun kekeluargaan, kebersamaan, kerukunan dan keharmonisan hidup bertetangga dalam kompleks serta mewujudkan keamanan, kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan kompleks. Dalam Lingkungan RT dapat dibentuk Organisasi atau Lembaga lainnya yang tetap bernaung dibawah Organisasi RTdan bertujuan membantu mencapai tujuan Organisasi RT BAB II P E N G U R U S Pasal – 2 1. Pengurus RT terdiri dari seorang Ketua RT, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara serta dibantu oleh seksi-seksi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. 2. Ketua dipilih melalui Musyawarah Warga atau melalui pemilihan terbuka yang didaului dengan pemaparan visi dan misi calon ketua. 3. Pemilihan Sekretaris dan Bendahara dilaksanakan melalui Musyawarah Warga setelah pemilihan Ketua dilaksanakan. Pasal – 3 MASA KERJA PENGURUS Masa kerja pengurus RT adalah selama 3 (tiga) tahun yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.13 Tahun 2007, Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tata Kerja Kecamatan dan Desa di Kabupaten Gresik dan Surat Keputusan Kepala Desa SungonlegowoTentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua Rukun
  • 2. Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Pasal – 4 Pengurus berkewajiban mewujudkan tujuan RT dengan berbagai kebijakan dan program kerja yang terlebih dahulu harus disetujui warga. Pasal – 5 Pengurus RT berhak membuat Surat Keputusan, Peraturan dan melakukan teguran terhadap pelanggaran Tata Tertib ini. Pasal – 6 Setiap peraturan dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada pasal-4 harus dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari warga. BAB III W A R G A Pasal – 7 Warga RT adalah semua orang yang tinggal di wilayah kampung, paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut. Pasal – 8 Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan tujuan RT BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN WARGA Pasal – 9 Warga berhak atas pelayanan keamanan dan ketertiban, pelayanan kebersihan, pelayanan masalah kependudukan informasi perkembangan pengelolaan RT serta keikutsertaan dal pengurusan RT Pasal – 10 KEWAJIBAN WARGA Warga berkewajiban : 1. Membayar Iuran Pengelolaan Lingkungan kampung paling lama tanggal 15 setiap bulan yang besarnya ditentukan melalui Rapat Warga dan pembayarannya disetorkan kepada Petuga Khusus yang ditunjuk oleh Pengurus RT 2. Turut serta menjaga Keamanan dan Ketertiban dengan tindakan-tindakan yang bersifat Preventif (Pencegahan). 3. Turut serta menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan dan sarana kompleks dengan tidak membuang sampah sembarangan. 4. Ikut serta bergotong-royong membersihkan lingkungan sesuai jadwal gotong- royong yang akan ditentukan kemudian oleh pengurus RT 5. Melaporkan kepada RT kedatangan atau keberadaan warga baru dalam kampung dan membayar iuran yang telah ditentukan .
  • 3. 6. Setiap warga harus mempunyai identitas kependudukan yang sah yang dikeluarkan pemerintah (kartu keluarga/KTP/surat nikah) BAB V MUSYAWARAH WARGA Pasal – 11 1. Musyawarah Warga merupakan kekuasaan tertinggi dalam Organisasi RT 2. Musyawarah Warga bertujuan menetapkan Tata Tertib Organisasi RT serta mengambil keputusan tentang masalah-masalah penting lainnya yang sifatnya mengatur dan mengikat seluruh warga. 3. Musyawarah Warga dilaksanakan sekurang-kuranya 3(tiga) bulan sekali. BAB VI LINGKUNGAN KAMPUNG Pasal – 12 1. Lingkungan Kampung antara lain meliputi; jalan dan saluran drainase 2. Semua jalan kampung tidak diperbolehkan diberi polisi tidur tanpa seijin pengurus RT 3. Bagi warga yang sedang membangun/merenovasi rumah, dilarang menggunakan seluruh badan jalan untuk menimbun bahan material atau mengaduk campuran semen. 4. Untuk mengaduk capuran diatas bahu maupun badan jalan sebaiknya diberi alas tripleks dan semacamnya. 5. Kerusakan bahu dan badan jalan akibat pelanggaran ayat-(3) diatas menjadi tanggung jawab warga yang melaksanakan renovasi atau membangun rumah tersebut. 6. Untuk penerangan depan atau teras rumah, setiap warga diwajibkan untuk memasang penerangan tersebut , agar senantiasa dapat terlihat pada malam hari. BAB VII KEAMANAN DAN KETERTIBAN Pasal – 13 1. Masalah Keamanan dan Ketertiban merupakan masalah bersama, sehingga permasalahan yang berkaitan dengan keamanan dan ketetiban harus senantiasa dimusyawarahkan oleh seluruh warga. 2. Pelaksanaan Operasional Keamanan dan Ketertiban dikoordinir oleh Koordinator Keamanan dan Ketertiban RT , yang mempunyai kewenangan penuh mengatur masalah keamanan dan ketertiban sesuai dengan rumusan yang telah disepakati warga, termasuk mengawasi, menata Keamanan adalah seruluh warga RT 02 RW Vdan kordinator keamanan. Pasal – 14 BATAS KECEPATAN KENDARAAN DALAM KAMPUNG 1. Kecepatan maksimal kendaraan dalam lingkungan kampung adalah 20 km/jam. 2. Tempat parkir kendaraan agar dapat diatur penataannya sehingga tidak mengganggu kelancaran jalan warga (dimasukkan dalam rumah masing-masing).
  • 4. BAB VIII KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN Pasal – 15 1. Pelaksanaan operasional kebersihan dan keindahan dikoordinir oleh seorang Koordinator bidang kebersihan yang mempunyai kewenangan penuh mengatur masalah kebersihan sesuai dengan rumusan yang telah disepakati warga, termasuk mengatur dan membina petugas kebersihan dan keindahan. 2. Petugas kebersihan dan keindahan adalah warga dan tenaga yang secara khusus direkrut olah pengurus RT yang hubungan kerjanya diatur dengan perjanjian yang berlaku. 3. Jumlah petugas kebersihan dan keindahan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan pembiayaannya. 4. BAB IX K E U A N G A N Pasal -16 1. Keuangan RT berasal dari Iuran warga, sumbangan suka rela atau usaha-usaha pengurus lainnya yang syah dan tidak bertentangan dengan Tata Tertib ini. 2. Informasi tentang keadaan Keuangan Organisasi RT harus disampaikan kepada seluruh warga secara berkala melalui Surat Pemberitahuan maupun media lain yang memungkinkan. 3. Pemberitahuan informasi Keuangan melalui Surat Edaran disampaikan sekali dalam 1 tahun Pasal – 17 1. Iuran Wajib dibayarkan oleh setiap warga dengan ketentuan satu rumah /kost/kontrakan satu pembayaran yang harus dibayarkan satu bulannya paling lambat tanggal 15 setiap bulannya. 2. Jumlah Iuran Wajib ditentukan melalui musyawarah warga 3. Perubahan jumlah Iuran Wajib sebagai hasil Musyawarah Warga dituangkan dalam berita acara yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tata Tertib ini. Pasal - 18 RENCANA PENDAPATAN DANA BELANJA Setiap awal tahun, Pengurus RT wajib membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja Organisasi RT yang harus disepakati oleh warga melalui musyawarah warga. Pasal - 19 DANA SOSIAL 1. Pengurus berhak mengusahakan Dana Sosial yang bisa bersumber dari warga maupun sumber-sumber lainnya yang syah, halal dan tidak mengikat. 2. Dana Sosial diperuntukan untuk membantu warga yang terkena musibah dan/ atau kegiatan lain yang bersifat sosial keagamaan.
  • 5. BAB X HUBUNGAN KELUAR Pasal – 20 Pengurus berhak mewakili warga dalam berhubungan dengan pihak atau organisasi di luar RT dalam hal-hal yang menyangkut upaya mencapai tujuan Organisasi RT BAB XI PERUBAHAN TATA TERTIB Pasal – 21 Tata Tertib ini dapat ditinjau kembali dan dirubah melalui Musyawarah Warga dengan Undangan Musyawarah disampaikan kepada seluruh Warga Kampung BAB XII P E N U T U P Demikian Tata Tertib ini dibuat dalam rangka mencapai tujuan Organisasi RT yakni membangun kerukunan, kebersamaan dan keharmonisan bertetangga dalam Kampung RT.02 RW.V DESA SUNGONLEGOWO.