Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu melibatkan berbagai bidang ilmu dan lembaga untuk mengelola sumber daya pesisir secara berkelanjutan dengan mengutamakan partisipasi masyarakat dan koordinasi antar sektor pemerintah serta dunia usaha dan lingkungan.
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau KecilPenataan Ruang
Undang-undang ini mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia dengan tujuan melestarikan sumber daya alamnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dengan sistem zonasi untuk menentukan penggunaan ruang sesuai potensi sumber daya dan ekosistemnya. Undang-undang ini juga mengatur perlindungan masyarakat pesisir dan hak-hak
Dokumen tersebut membahas konsep pengelolaan situ (rawa) dengan menjelaskan latar belakang, pengertian, fungsi, permasalahan, dan strategi pengelolaan situ. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa situ memiliki fungsi penting dalam sistem ekologi dan penanggulangan banjir namun kondisinya semakin memburuk akibat berbagai faktor. Dokumen tersebut memaparkan strategi untuk melestarikan fungsi situ mel
Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu melibatkan berbagai bidang ilmu dan lembaga untuk mengelola sumber daya pesisir secara berkelanjutan dengan mengutamakan partisipasi masyarakat dan koordinasi antar sektor pemerintah serta dunia usaha dan lingkungan.
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau KecilPenataan Ruang
Undang-undang ini mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia dengan tujuan melestarikan sumber daya alamnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dengan sistem zonasi untuk menentukan penggunaan ruang sesuai potensi sumber daya dan ekosistemnya. Undang-undang ini juga mengatur perlindungan masyarakat pesisir dan hak-hak
Dokumen tersebut membahas konsep pengelolaan situ (rawa) dengan menjelaskan latar belakang, pengertian, fungsi, permasalahan, dan strategi pengelolaan situ. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa situ memiliki fungsi penting dalam sistem ekologi dan penanggulangan banjir namun kondisinya semakin memburuk akibat berbagai faktor. Dokumen tersebut memaparkan strategi untuk melestarikan fungsi situ mel
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Penataan Ruang
Dokumen tersebut merangkum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta menjamin hak dan perlindungan hukum bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-undang ini m
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia. DAS dijelaskan sebagai wilayah daratan yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air ke danau atau laut secara alami. Dokumen ini menjelaskan pentingnya pendekatan DAS dalam perencanaan pembangunan wilayah dan sumberdaya alam karena karakteristik ekosistem DAS. Tujuan pengelolaan DAS ter
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilrafieraine02
Dokumen tersebut merangkum penjelasan mengenai Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dokumen menjelaskan latar belakang dibutuhkannya undang-undang baru untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan serta memberdayakan masyarakat. Dokumen juga menjelaskan ruang lingkup, tujuan, dan isi utama dari undang-
Suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan juga suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses pembangunan dengan memperhatikan potensi wilayah tersebut.
Dokumen tersebut membahas strategi pemanfaatan ruang laut nasional Indonesia secara komprehensif dan terpadu untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam laut secara berkelanjutan. Beberapa strategi yang diusulkan antara lain mengintegrasikan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, menetapkan visi dan misi pembangunan wilayah pesisir yang lestari, serta menata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara ter
Dokumen tersebut membahas tentang analisis daya dukung lingkungan Daerah Aliran Sungai Bonehau untuk pengembangan kawasan ekowisata dan penentuan lokasi yang tepat, dengan tujuan memberikan pedoman pemanfaatan lahan untuk pengembangan kawasan ekowisata di DAS Bonehau.
Paragraf tersebut menjelaskan tentang lahan kritis dan faktor-faktor penyebab kerusakan lahan serta metode penetapan lahan kritis. Lahan kritis didefinisikan sebagai lahan yang tidak produktif akibat pengelolaan tanah yang tidak memperhatikan konservasi. Faktor penyebabnya antara lain kesalahan pengelolaan lahan pertanian di hulu daerah aliran sungai. Penetapan lahan kritis didasarkan pada tingkat kerusakan fis
Penulis membahas strategi pengelolaan kawasan pesisir dan kelautan secara terpadu dan berkelanjutan. Strategi tersebut meliputi keterpaduan sektoral, bidang ilmu, dan ekologi dalam pengelolaan wilayah pesisir. Selain itu, diperlukan kesamaan visi antar pemangku kepentingan untuk mencapai pengelolaan sumber daya berwawasan lingkungan dan berkelanjutan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Analisis mengenai pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat yang membahas dua pendekatan utama yaitu struktural dan non-struktural. Pendekatan struktural meliputi pengembangan aksesibilitas, partisipasi masyarakat, informasi, dan kelembagaan. Pendekatan non-struktural meliputi peningkatan pengetahuan lingkungan, keterampilan, kapasitas, dan motivasi masyarakat. Kedua pendekatan diperlukan untuk me
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Penataan Ruang
Dokumen tersebut merangkum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta menjamin hak dan perlindungan hukum bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-undang ini m
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia. DAS dijelaskan sebagai wilayah daratan yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air ke danau atau laut secara alami. Dokumen ini menjelaskan pentingnya pendekatan DAS dalam perencanaan pembangunan wilayah dan sumberdaya alam karena karakteristik ekosistem DAS. Tujuan pengelolaan DAS ter
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilrafieraine02
Dokumen tersebut merangkum penjelasan mengenai Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dokumen menjelaskan latar belakang dibutuhkannya undang-undang baru untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan serta memberdayakan masyarakat. Dokumen juga menjelaskan ruang lingkup, tujuan, dan isi utama dari undang-
Suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan juga suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses pembangunan dengan memperhatikan potensi wilayah tersebut.
Dokumen tersebut membahas strategi pemanfaatan ruang laut nasional Indonesia secara komprehensif dan terpadu untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam laut secara berkelanjutan. Beberapa strategi yang diusulkan antara lain mengintegrasikan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, menetapkan visi dan misi pembangunan wilayah pesisir yang lestari, serta menata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara ter
Dokumen tersebut membahas tentang analisis daya dukung lingkungan Daerah Aliran Sungai Bonehau untuk pengembangan kawasan ekowisata dan penentuan lokasi yang tepat, dengan tujuan memberikan pedoman pemanfaatan lahan untuk pengembangan kawasan ekowisata di DAS Bonehau.
Paragraf tersebut menjelaskan tentang lahan kritis dan faktor-faktor penyebab kerusakan lahan serta metode penetapan lahan kritis. Lahan kritis didefinisikan sebagai lahan yang tidak produktif akibat pengelolaan tanah yang tidak memperhatikan konservasi. Faktor penyebabnya antara lain kesalahan pengelolaan lahan pertanian di hulu daerah aliran sungai. Penetapan lahan kritis didasarkan pada tingkat kerusakan fis
Penulis membahas strategi pengelolaan kawasan pesisir dan kelautan secara terpadu dan berkelanjutan. Strategi tersebut meliputi keterpaduan sektoral, bidang ilmu, dan ekologi dalam pengelolaan wilayah pesisir. Selain itu, diperlukan kesamaan visi antar pemangku kepentingan untuk mencapai pengelolaan sumber daya berwawasan lingkungan dan berkelanjutan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Analisis mengenai pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat yang membahas dua pendekatan utama yaitu struktural dan non-struktural. Pendekatan struktural meliputi pengembangan aksesibilitas, partisipasi masyarakat, informasi, dan kelembagaan. Pendekatan non-struktural meliputi peningkatan pengetahuan lingkungan, keterampilan, kapasitas, dan motivasi masyarakat. Kedua pendekatan diperlukan untuk me
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman penyusunan rencana pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara terpadu. Pedoman ini memberikan arahan bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun rencana pengelolaan sumber daya alam di DAS secara komprehensif dan terintegrasi untuk mencapai pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan."
Dokumen ini membahas tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk definisi, potensi sumber daya, tanggung jawab negara, dan strategi pengelolaan melalui perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan. Strategi pengelolaan mencakup rencana jangka panjang, zonasi, dan aksi untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas dampak perubahan iklim terhadap kawasan pertambakan di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Dampak tersebut antara lain berupa peningkatan banjir dan abrasi pantai yang mengakibatkan berkurangnya lahan tambak dan mangrove. Dokumen juga menyebutkan langkah adaptasi yang dapat dilakukan seperti penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan tanggap bencana serta sosialisasi informasi
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...Mujiyanto -
Dokumen tersebut membahas pentingnya Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) untuk melindungi sumber daya laut dan pantai Indonesia. MCPAs dapat digunakan untuk mengurangi eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan, serta melindungi keanekaragaman hayati. Dokumen tersebut juga menjelaskan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan lokasi MCPAs seperti dukungan masyarakat, kondis
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007JalinKrakatau
Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki sumber daya alam yang penting bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga perlu dikelola secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, penentuan zona
Resume Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012Febrian Rahmat
Peraturan Presiden No. 37/2012 mengatur pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, serta koordinasi antar sektor dan wilayah administrasi. Tujuannya mencakup peningkatan produktivitas lahan, ketersediaan air yang memadai, dan kondisi sosial ekonomi yang mendukung.
PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdfssuser2d53881
Dokumen tersebut membahas pentingnya pengelolaan wilayah pesisir Indonesia secara berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar di wilayah pesisir dan perairannya, namun aktivitas manusia yang semakin meningkat telah memberikan tekanan pada ekosistem pesisir dan laut. Diperlukan pengelolaan tata ruang wilayah pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan untuk memaksimalkan manfaat sumber
Dokumen tersebut membahas pentingnya konservasi daerah aliran sungai (DAS) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. DAS merupakan satu kesatuan ekosistem yang perlu dikelola secara terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai permasalahan dan strategi pengelolaan sumber daya alam serta teknik konservasi tanah dan air yang dapat diterapkan
Undang-undang ini mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, termasuk menambah dan mengubah definisi kunci seperti izin lokasi, izin pengelolaan, reklamasi, dan masyarakat hukum adat.
Pembangunan regional melibatkan upaya meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan di berbagai wilayah dengan mempertimbangkan faktor geografis seperti topografi, iklim, sumber daya alam, dan karakteristik sosial ekonomi masyarakat. Kebijakan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi setiap daerah serta melibatkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Similar to Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu II (20)
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
2. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu merupakan sebuah
wawasan baru dengan cakupan yang luas, sehingga dapat
dikatakan sebagai sebuah cabang ilmu baru bagi masyarakat
dunia.
Pengelolaan pemanfaatan sumberdaya dan jasa lingkungan
yang terdapat di kawasan pesisir, dengan cara melakukan
penilaian menyeluruh tentang kawasan pesisir serta
sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang terdapat
didalamnya, menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan, dan
kemudian merencanakan dan mengelola segenap kegiatan
pemanfaatannya guna mencapai pembangunan yang optimal dan
berkelanjutan.
Proses pengelolaannya harus dilakukan secara kontinyu dan
dinamis dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan
budaya dimana aspirasi masyarakat pengguna kawasan pesisir
harus turut didalamnya serta konflik kepentingan dan konflik
pemanfaatan kawasan pesisir dan lautan yang tersedia
3. Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah
dimana daratan berbatasan dengan laut,
batas di daratan meliputi daerah-daerah yang
tergenang dengan air maupun yang tidak
tergenang air yang masih dipengaruhi proses-
proses laut seperti pasang surut, angin
laut, intrusi garam,
sedangkan batas di laut ialah daerah-daerah
yang dipengeruhi oleh proses-proses alami di
daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air
tawar ke laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-
kegiatan manusia di daratan.
4. Perencanaan Terpadu Wilayah
Pesisir
Perencanaan terpadu dimaksudkan untuk
mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai
aktivitas dari dua atau lebih sektor perncanaan
pembangunan dalam kaitannya dengan
pengelolaan wilayah pesisir dan lautan.
Perencanaan terpadu lebih merupakan upaya
secara terperogram untuk mencapai tujuan dengan
mengharmoniskan dan engoptimalkan berbagai
kepentingan untuk memelihara lingkungan,
keterlibatan masyarakat dan pembangunan
ekonomi.
5. keterpaduan perencanaan dan pengelolaan
sumberdaya alam, termasuk di pesisir dan
lautan, dilakukan pada ketiga tataran yaitu : :
Tataran teknis, semua pertimbangan teknis, ekonomi
sosial dan lingkungan secara proporsional
dimasukkan ke dalam setiap perencanaan dan
pembanguanan sumberdaya pesisir dan lautan.
Tatanan Konsultatif, segenap aspirasi dan kebutuhan
pihak-pihak yang terlibat ataupun yang terkena
dampak pembangunan di wilayah pesisir hendaknya
diperhatikan sejak tahap perencanaan sampai tahap
pelaksanaan.
Tatanan Koordinasi, disyaratkan perlunya kejasama
yang harmonis antara stakeholders
(pemerintah, swasta, dan masyarakat).
6. Pengelolaan Wilayah Pesisir
Secara Terpadu
Daerah pesisir Indonesia berbeda-beda menurut kondisi geografis
dan kependudukan. Oleh karena itu, tujuan dan keadaan lokal juga
berbeda sehingga setiap rencana akan memerlukan perlakuan yang
berbeda. Namun demikian suatu urutan yang terdiri dari 10 tahap
dapat direkomendasikan sebagai suatu pedoman perencanaan. Tiap
tahap mewakili suatu kegiatan spesifik atau suatu rangkaian kegiatan
yang hasilnya memberikan informasi untuk tahap-tahap berikut :
1. Tentukan sasaran dan kerangka acuan,
2. Aturlah pekerjaan,
3. Analisis kesulitan yang ada,
4. Identifikasi kesempatan untuk perubahan,
5. Evaluasi kemampuan sumberdaya,
6. Penilaian alternatif,
7. Ambil pilihan yang paling baik,
8. Siapkan rencana,
9. Implementasi,
10. Penentuan revisi rencana.
Kesepuluh tahapan ini meringkaskan proses
perencanaan yang menggambarkan langkah-langkah
yang terlibat dalam perencanaan zona pesisir secara
terpadu. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu
merupakan pendekatan pengelolaan yang melibatkan
dua atau lebih ekosistem, sumberdaya dan kegiatan
pemanfaatan secara terpadu, agar tercapai tujuan
pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan
(sustainable), sehingga keterpaduannya mengandung
tiga dimensi ; dimensi sektoral, bidang ilmu, dan
keterkaitan ekologis
7.
8. Adapun target pengelolaan adalah teratasinya
permasalahan turunan dari konflik
pemanfaatan ruang melalui partisipasi
masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah secara
terpadu yang didukukung penegakan hukum
secara konsisten, yaitu :
1. Tersusun dan dipatuhinya tata ruang wilayah
pesisir
2. Terkendalinya reklamasi pantai,
3. Terkendalinya pencemaran perairan,
4. Tertatanya permukiman kumuh,
5. Kembalinya sempadan pantai drehabilitasi
mangrove, dan
6. Terkendalinya masalah banjir
7. Terkendalinya masalah abrasi
8. Terkendalinya sedimentasi
9. Salah satu faktor penyubur terjadinya konflik serta
mempercepat kerusakan sumberdaya pesisir adalah
lemahnya koordinasi antar lembaga terkait.
Untuk mengatasi kondisi tersebut harus dilakukan
peningkatan koordinasi kelembagaan yang
melibatkan dinas/instansi daerah seperti
Bappeda, Perikanan dan
Kelautan, Pariwisata, Industri dan
Perdagangan, Perhubungan dan
kepelabuhan, BPN, dan lain-lain.
Upaya yang harus dilakukan adalah menghilangkan
ego sektor dengan penegasan kembali fungsi dan
kewenangan masing-masing dinas/instansi
terkait, serta harus ada selalu diadakan rapatrapat
koordinasi untuk membicarakan berbagai hal yang
menyangkut pengelolaan wilayah pesisir itu sendiri.
Di samping kelembagaan pemerintah, peran
kelembagaan legislatif, masyarakat/LSM, serta dunia
usaha adalah penting dan harus terlibat dalam
pengelolaan, utamanya pada tataran perencanaan
10. Didasari kenyataan bahwa wilayah pesisir terdiri dari
sistem sosial dan alam yang terjalin secara kompleks
dan dinamis, maka keterpaduan bidang ilmu
mensyaratkan di dalam pengelolaan wilayah pesisir
hendaknya dilaksanakan dengan pendekatan
interdisiplin ilmu, yang melibatkan bidang ilmu :
ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum, dan lainnya
yang terkait.
Karena wilayah pesisir terdiri dari berbagai ekosiostem
(mangrove, terumbu karang, lamun, estuaria dan lain-
lain) yang saling terkait satu sama lain, disamping itu
wilayah ini juga dipengaruhi oleh berbagai kegiatan
manusia, proses-proses alamiah yang terdapat di
lahan atas (upland areas) maupun laut lepas, kondisi
ini mensyaratkan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Lautan Secara Terpadu (PWPLT) harus
memperhatikan keterkaitan ekologis tersebut.
Dengan demikian akan terrcipta suatu pengelolaan
terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan
dunia usaha yang menuju ke arah pembangunan
berkelanjutan.
11.
12. Wilayah pesisir memiliki nilai strategis bagi
pengembangan ekonomi nasional dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat
dan sekaligus merupakan wilayah yang
sangat rentan terhadap kerusakan dan
perusakan. Oleh sebab itu diperlukan
pengelolaan yang bijaksana dengan
menempatkan kepentingan ekonomi
secara proporsional dengan kepentingan
lingkungan, baik dalam jangka pendek
maupun jangka panjang.