Apa itu angka kecukupan gizi dan bagaimana cara perhitungannya dalam memenuhi kebutuhan gizi tergantung pda jenis kelamin dan usia dengan faktor koreksi aktivitas fisik
1. PUSDIKLAT SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
MODUL 4
DOKUMEN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
2. Modul 4 : Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi
DESKRIPSI SINGKAT & TUJUAN
PEMBELAJARAN
01
MATERI POKOK 1
PENGERTIAN KONTRAK DAN PARA PIHAK
02
MATERI POKOK 2
JENIS KONTRAK
03
OUTLINE MODUL 4
MATERI POKOK 3
RANCANGAN KONTRAK
04
MATERI POKOK 4
LAMPIRAN SURAT KONTRAK
DAFTAR PUSTAKA
05
06
3. DESKRIPSI SINGKAT & TUJUAN PEMBELAJARAN
Deskripsi Singkat
Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan mengenai model dan
penetapan kontrak (jenis kontrak) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat dengan metode yang digunakan dalam pelatihan ini antara lain ceramah,
diskusi, praktik, pemutaran video/ film pendek.
Tujuan Pembelajaran
Hasil Belajar
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta mampu memahami Dokumen Kontrak Kerja
Konstruksi di Lingkungan Kementerian PUPR.
Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta mampu:
• Menjelaskan Pengertian Kontrak dan Para Pihak
• Menjelaskan Jenis Kontrak
• Menjelaskan Rancangan Kontrak
• Menjelaskan Lampiran Surat Kontrak
Modul 4 : Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi
4. MATERI POKOK 1
PENGERTIAN KONTRAK DAN PARA PIHAK
Indikator Keberhasilan : Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta mampu menjelaskan pengertian kontrak,
para pihak dan UKPBJ.
Modul 4 : Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi
5. PENGERTIAN KONTRAK
Perikatan dalam Kontrak Konstruksi
• Pasal 1233 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (KUHPerdata)
menyatakan bahwa perikatan lahir
karena suatu persetujuan atau karena
undang-undang.
• Jadi perikatan dapat terjadi karena
undang-undang maupun karena
persetujuan.
• Persetujuan sama dengan perjanjian;
• Baik persetujuan/perjanjian, perikatan
(maupun kontrak) melibatkan
setidaknya 2 (dua) pihak atau lebih.
• Dasar hukum persetujuan/perjanjian,
perikatan maupun kontrak, mengacu
pada KUHPerdata.
Kontrak Kerja Konstruksi
• Perjanjian antara dua pihak dalam pelaksanaan
konstruksi bangunan maupun infrastruktur biasa
disebut sebagai Kontrak Konstruksi. Tetapi
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Jasa Konstruksi Pasal 46 menyatakan bahwa
pengaturan hubungan kerja antara pengguna
Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam
Kontrak Kerja Konstruksi.
• Jadi ada tiga sifat yang harus ada dalam
perjanjian, termasuk kontrak kerja konstruksi:
Semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya;
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali
selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau
kareria alasan-alasan yang oleh undang-
undang dinyatakan cukup untuk itu;
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan
itikad baik.
Modul 4 : Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi
6. 4 Syarat Sahnya Perjanjian/ Kontrak menurut Pasal 1320 KUH Perdata
Modul 4 : Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi
1. Adanya kesepakatan kehendak;
Jika tidak terjadi :
Paksaan
Penipuan
Kesilapan
2. Wenang/ Kecakapan berbuat menurut hukum;
3. Obyek/ Perusal tertentu;
4. Kausa yang diperbolehkan / halal/ legal.
7. Modul 4 : Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi
PARA PIHAK
Pengguna Anggaran (PA)
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pokja Pemilihan
Agen Pengadaan
Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)
Penyedia
8. Modul 4 : Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi
UNIT KERJA PBJ DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PBJ KEMENTERIAN PUPR
Permen PUPR
288/2019
UKPBJ ditempatkan
pada Direktorat
Pengadaan Jasa
Konstruksi
Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi
Unit Pelaksana Teknis
Pengadaan Barang/Jasa
ditempatkan di Wilayah
Sekretaris UPTPBJ
Pokja Pemilihan
Tim Pelaksana
Tim Peneliti
Pelaksanaan
9. MATERI POKOK 2
JENIS KONTRAK
Indikator Keberhasilan : Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta mampu menjelaskan jenis-jenis kontrak.
Modul 4 : Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi
10. Modul 4 : Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi
JENIS KONTRAK
Jenis Kontrak dalam Jasa
Konsultansi Konstruksi
• Kontrak Lumsum
• Kontrak Waktu
Penugasan
Jenis Kontrak dalam
Pekerjaan Konstruksi
• Kontrak Lumsum
• Kontrak Harga Satuan
• Kontrak Gabungan
Lumsum dan Harga
Satuan
Bukti Pembelian
• Bukti Pembelian
• Kuitansi
• Surat Perintah Kerja
(SPK)
• Surat Perjanjian
• Surat Pesanan
11. MATERI POKOK 3
RANCANGAN KONTRAK
Indikator Keberhasilan : Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta mampu mejelaskan
Rancangan kontrak dalam pekerjaan konstruksi.
Modul 3 : Aspek Hukum Kontrak Kerja Konstruksi
12. SURAT PERJANJIAN KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI
Modul 4 : Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi
• Judul, Nomor, Kalimat Pembuka dan Tanggal
Penandatanganan, Konsiderasi, Para Pihak,
Dasar Hukum Kontrak
Surat Perjanjian
Pembukaan
• Latar Belakang, Pernyataan Sepakat, Lingkup
Pekerjaan, Harga, Sumber Pembiayaan dan
Pembayaran, Dokumen Kontrak, Masa Kontrak
Surat Perjanjian
Isi Perjanjian
• Pernyataan bahwa para pihak telah menyetujuinya
• Tanda tangan para pihak
Surat Perjanjian
Penutup
13. RANCANGAN KONTRAK JASA KONULTANSI KONSTRUKSI PENYEDIA
TUNGGAL KONTRAK LUMSUM
Latar Belakang, Pernyataan Sepakat, Istilah dan Ungkapan,
Lingkup Pekerjaan, Harga, Sumber Pembiayaan dan
Pembayaran, Dokumen, dan Masa Kontrak.
Surat Perjanjian Isi Perjanjian
Pernyataan para pihak telah menyetujuinya, dan Tanda Tangan
Para Pihak.
Surat Perjanjian Penutup
Judul, Nomor, Kalimat Pembuka dan Tanggal Penandatanganan,
Konsiderasi, Para Pihak, Dasar Hukum Kontrak.
Surat Perjanjian Pembukaan
Modul 4 : Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi
14. MATERI POKOK 4
LAMPIRAN SURAT KONTRAK
Indikator Keberhasilan : Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta mampu memahami lampiran surat kontrak
dalam pekerjaan konstruksi.
Modul 4 : Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi
15. Modul 4 : Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi
ADENDUM SURAT PERJANJIAN
Perubahan Kontrak
Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak.
Perubahan Pekerjaan
Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau
spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan
perubahan pekerjaan.
Perubahan Harga
Perubahan Harga dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan, penyesuaian harga, dan peristiwa
kompensasi.
Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan
Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh Perubahan pekerjaan, Perpanjangan masa
pelaksanaan, dan/atau Peristiwa kompensasi.
16. Syarat-Syarat Umum Kontrak
Modul 4 : Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi
Ketentuan Umum
Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak
Hak dan Kewajiban Penyedia
Hak dan Kewajiban PPK
Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Penyedia
Pembayaran Kepada Penyedia
Pengawasan Mutu
Penyelesaian Perselisihan
17. Syarat-Syarat Khusus Kontrak
Modul 4 : Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi
• Korespondensi
• Wakil Sah Para Pihak
• Pencairan Jaminan
• Masa Pelaksanaan
• Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima
Sebagian Pekerjaan
• Masa Pemeliharaan
• Serah Terima Sebagian Pekerjaan
• Masa Pemeliharaan untuk Serah
Terima Sebagian Pekerjaan
• Pedoman Pengoperasian dan
Perawatan
• Penyesuaian Harga
• Pembayaran Tagihan
• Hak dan Kewajiban Penyedia
• Tindakan Penyedia
• Kepemlikian Dokumen
• Fasilitasi
• Peristiwa Kompensasi
• Besaran Uang Muka
• Pembayaran Prestasi Pekerjaan
• Pembayaran Bahan/Peralatan
• Denda Akibat Keterlambatan
• Perbaikan Cacat Mutu
• Umur Konstruksi dan Pertanggungan
terhadap Kegagalan Bangunan
• Penyelesaian Perselisihan
18. o Uraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi
teknis yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) sesuai jenis pekerjaan yang akan ditenderkan.
o Gambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus
ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara
terinci, lengkap dan jelas, antara lain :
Peta Lokasi;
Lay out;
Potongan memanjang;
Potongan melintang;
Detail-detail konstruk
SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR
Modul 4 : Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi
19. 01
UU RI No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
UU RI No 30 Tahun 1999 tentang Arbritase dan Penyelesaian Sengketa
KUH Perdata Pasal 1320
DAFTAR PUSTAKA
02 PP No 79 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi
03
Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
04
Permen PUPR No 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia
Permen PUPR No 288 Tahun 2019 tentang UKPBJ dan UPT PBJ.
05 Peraturan LKPP No 7, No 9, dan No 18 Tahun 2018