Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAafifahdhaniyah
Berisi mengenai pengertian kekuasaam, sistem kekuasaan pemerintahan yang diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembagian kekuasaan pemerintahan secara horisontal dan vertikal.
Hay midler, seiring dekatnya pemilu para parpol makin masiv berkampanye, tak terkecuali partai berkarya, tapi udah pada tau belum siapa ketumnya, yuk baca ekekek https://bit.ly/2CbbNEO
#pemilu #pemilu2019 #pileg2019 #parpol #tommysoeharto #berkarya
Ada sebagian masyarakat yang merasa dirinya tidak tersentuh oleh pemerintah. Dalam artian pemerintah tidak membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, tidak memperdulikan pendidikan dirinya dan keluraganya, tidak mengobati penyakit yang dideritanya dan lain sebagainya yang menggambarkan seakan-akan pemerintah tidak melihat penderitaan yang dirasakan mereka. Dengan demikian mereka menanyakan hak-hak mereka, akankah hak-hak mereka diabaikan begitu saja, atau jangan-jangan hal semacam itu memang bukan hak mereka? kalau memang bantuan pemerintah kepada mereka itu adalah hak yang harus diterima mereka mengapa bantuan itu belum juga datang?
Selain mereka yang merasa hak-haknya sebagai warga negara belum didapat, ada juga orang-orang yang benar-benar hak mereka sebagai warga negara telah didapat, akan tetapi mereka tidak mau menunaikan kewajibannya sebagai warga negara. Mereka tidak mau membela negaranya diakala hak-hak negeri ini dirampas oleh negara sebrang, mereka tidak mau tahu dikala hak paten seni-seni kebudayaan Indonesia dibajak dan diakui oleh negara lain, dan bahkan mereka mengambil dan mencuri hak-hak rakyat jelata demi kepentingan perutnya sendiri.
Sungguh masih banyak sekali fenoma-fenoma yang menimpa negeri ini. Akankan ini terjadi karena kekurang pahaman masyarakat tentang Hak dan Kewajibannya sebagai warga negara?
Dalam konteks Indonesia ini yang merupakan suatu Negara yang demokratis tentunya elemen masyarakat disini sangat berperan dalam pembangunan suatu Negara. Negara mempunyai hak dan kewajiban bagi warga negaranya begitu pula dengan warga negaranya juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap Negaranya. Seperti apakah hak dan kewajiban tersebut yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh masing-masing komponen tersebut.
Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis menyusun tentang makalah yang berjudul ”Hak dan Kewajiban Warga Negara” guna memberikan pengetahuan dan pemecahan masalah seputar hak dan kewajiban warga negara Indonesia.
SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAafifahdhaniyah
Berisi mengenai pengertian kekuasaam, sistem kekuasaan pemerintahan yang diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembagian kekuasaan pemerintahan secara horisontal dan vertikal.
Hay midler, seiring dekatnya pemilu para parpol makin masiv berkampanye, tak terkecuali partai berkarya, tapi udah pada tau belum siapa ketumnya, yuk baca ekekek https://bit.ly/2CbbNEO
#pemilu #pemilu2019 #pileg2019 #parpol #tommysoeharto #berkarya
Ada sebagian masyarakat yang merasa dirinya tidak tersentuh oleh pemerintah. Dalam artian pemerintah tidak membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, tidak memperdulikan pendidikan dirinya dan keluraganya, tidak mengobati penyakit yang dideritanya dan lain sebagainya yang menggambarkan seakan-akan pemerintah tidak melihat penderitaan yang dirasakan mereka. Dengan demikian mereka menanyakan hak-hak mereka, akankah hak-hak mereka diabaikan begitu saja, atau jangan-jangan hal semacam itu memang bukan hak mereka? kalau memang bantuan pemerintah kepada mereka itu adalah hak yang harus diterima mereka mengapa bantuan itu belum juga datang?
Selain mereka yang merasa hak-haknya sebagai warga negara belum didapat, ada juga orang-orang yang benar-benar hak mereka sebagai warga negara telah didapat, akan tetapi mereka tidak mau menunaikan kewajibannya sebagai warga negara. Mereka tidak mau membela negaranya diakala hak-hak negeri ini dirampas oleh negara sebrang, mereka tidak mau tahu dikala hak paten seni-seni kebudayaan Indonesia dibajak dan diakui oleh negara lain, dan bahkan mereka mengambil dan mencuri hak-hak rakyat jelata demi kepentingan perutnya sendiri.
Sungguh masih banyak sekali fenoma-fenoma yang menimpa negeri ini. Akankan ini terjadi karena kekurang pahaman masyarakat tentang Hak dan Kewajibannya sebagai warga negara?
Dalam konteks Indonesia ini yang merupakan suatu Negara yang demokratis tentunya elemen masyarakat disini sangat berperan dalam pembangunan suatu Negara. Negara mempunyai hak dan kewajiban bagi warga negaranya begitu pula dengan warga negaranya juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap Negaranya. Seperti apakah hak dan kewajiban tersebut yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh masing-masing komponen tersebut.
Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis menyusun tentang makalah yang berjudul ”Hak dan Kewajiban Warga Negara” guna memberikan pengetahuan dan pemecahan masalah seputar hak dan kewajiban warga negara Indonesia.
Pancasila dalam pembangunan polteksosbudFajar Jabrik
Pancasila sebagai paradigma, artinya nilai-nilai dasar pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia.
Berdasarkan itu, pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga,pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan.
Tulisan ini mengkaji pendidikan politik secara teoritis dan praktis termasuk pengertian dan tujuan pendidikan politik, instrumen pendidikan politik, serta praktik pendidikan politik di Indonesia sejak orde lama hingga berlangsungnya era reformasi.
Budaya berasal dari bahasa Sansekerta "buddayah" yang berarti akal atau pikiran. Kebudayaan politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik dari suatu sistem politik. Berdasarkan siaka
Similar to Pendidikan politik generasi muda kalimantan tengah 2011 (20)
Pendidikan politik generasi muda kalimantan tengah 2011
1. Oleh :
H. M. RIBAN SATIA, S.Sos., M.Si
Walikota Palangka Raya
2.
3. JADI, SEBENARNYA POLITIK ITU APA ??
• Kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara
yang menyangkut proses penentuan tujuan dari
sistem tersebut dan bagaimana melaksanakan
tujuannya.
BAGAIMANA CARA DALAM MEMAHAMI
POLITIK
• MELALUI PENDIDIKAN POLITIK.
4. • Menurut Alfian : usaha yang sadar untuk
mengubah proses sosialisasi politik
masyarakat sehingga mereka memahami
dan menghayati betul nilai-nilai yang
terkandung dalam suatu sistem politik
yang ideal yang hendak dibangun.
5. • Menurut Instruksi Presiden No. 12 Tahun
1982 : rangkaian usaha untuk
meningkatkan dan memantapkan
kesadaran politik dan kenegaraan guna
menunjang kelestarian Pancasila dan
UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa.
• Menurut Prihatmoko : pengembangan
kesadaran generasi terhadap
problematika kekuasaan dan kemampuan
berpartisipasi dalam kehidupan politik.
6. • Kesimpulan:
Pendidikan Politik adalah proses
penurunan nilai-nilai dan norma-norma
dasar dari ideologi suatu negara yang
dilakukan dengan sadar, terorganisir,
berencana dan berlangsung secara
berkelanjutan dari satu generasi kepada
generasi berikutnya dalam rangka
membangun watak bangsa.
7. FUNGSI PENDIDIKAN POLITIK
• memberikan isi dan arah serta pengertian
kepada proses penghayatan nilai-nilai yang
sedang berlangsung dengan menekan kepada
usaha pemahaman tentang nilai-nilai yang etis
normatif.
• menanamkan nilai-nilai dan norma-norma
yang merupakan landasan dan motivasi
bangsa Indonesia serta dasar untuk membina
dan mengembangkan diri guna ikut serta
berperan dalam kehidupan pembangunan
bangsa dan negara.
8. INTERNALISASI NILAI-NILAI IDEOLOGI
• Bentuk penanaman dan pewarisan
ideologi para pejuang bangsa yang tidak
diragukan lagi kesuksesannya melakukan
pendidikan politik dan internalisasi nilai
perjuangan kepada seluruh rakyat.
9. ADA 3 HAL DALAM MEMAKNAI
PENDIDIKAN POLITIK
• Intenalisasi nilai-nilai ideologi
• Wahana sosialisasi dan komunikasi
publik secara kritis
• Institusionalisasi visi politik
10. WAHANA SOSIALISASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK SECARA KRITIS
• Upaya kesediaan warga menjadi penyalur
aspirasi dan kepentingan publik.
INSTUTISIONALISASI VISI POLITIK
• Aktifitas sistemik yang berjuang melalui
organisasi untuk memperjuangkan
kekuatan rakyat dalam mencapai target
dan visi perjungan.
12. SYARAT BAGI GENERASI MUDA YANG
INGIN MEMAJUKAN KUALITAS
DEMOKRASI MASA DEPAN
• Moral perjuangan harus terpenuhi.
- terbebas dari kepentingan pribadi atau
kelompok.
• Kesamaan agenda perjuangan secara
umum.
• Terlepasnya unsur-unsur primordialisme
dalam perjuangan bersama yang sensitive
dalam kebersamaan.
13. KESIMPULAN
Bagi setiap warga negara khususnya
generasi muda,komitmen membangun
negara demokrasi yang berkeadilan dan
sejahtera, pendidikan politik bagi generasi
muda dalam upaya memajukan kualitas
demokrasi masa depan merupakan entitas
yang tidak boleh terabaikan.
