Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta upaya penanganan pelanggaran HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta upaya penanganan pelanggaran HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, dan contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia seperti kasus Tanjung Priok, pembunuhan Marsinah, dan penculikan aktivis politik. Dokumen ini juga menjelaskan upaya-upaya yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam menangani pelanggaran HAM melalui instrumen HAM
Tantangan untuk profesionalisme dan idealisme jurnalisWahyu Dhyatmika
Dokumen tersebut membahas kondisi kebebasan pers dan ekspresi di Indonesia, termasuk masalah penegakan etika, profesionalisme jurnalis, dan peluang perbaikan. Disebutkan meski sudah lebih baik dari era Orde Baru, masih ada tantangan seperti konglomerasi media, impunitas kejahatan terhadap jurnalis, serta regulasi yang membatasi ekspresi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang kebebasan berbicara di Indonesia sebelum dan sesudah reformasi 1998 serta batasan-batasannya berdasarkan hukum.
2. UU ITE sering digunakan untuk menjerat warga yang menyampaikan pendapatnya di media sosial dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun.
3. Dokumen tersebut menganalisis kasus-kasus yang terjerat UU ITE dan meny
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta upaya penanganan pelanggaran HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta upaya penanganan pelanggaran HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, dan contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia seperti kasus Tanjung Priok, pembunuhan Marsinah, dan penculikan aktivis politik. Dokumen ini juga menjelaskan upaya-upaya yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam menangani pelanggaran HAM melalui instrumen HAM
Tantangan untuk profesionalisme dan idealisme jurnalisWahyu Dhyatmika
Dokumen tersebut membahas kondisi kebebasan pers dan ekspresi di Indonesia, termasuk masalah penegakan etika, profesionalisme jurnalis, dan peluang perbaikan. Disebutkan meski sudah lebih baik dari era Orde Baru, masih ada tantangan seperti konglomerasi media, impunitas kejahatan terhadap jurnalis, serta regulasi yang membatasi ekspresi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang kebebasan berbicara di Indonesia sebelum dan sesudah reformasi 1998 serta batasan-batasannya berdasarkan hukum.
2. UU ITE sering digunakan untuk menjerat warga yang menyampaikan pendapatnya di media sosial dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun.
3. Dokumen tersebut menganalisis kasus-kasus yang terjerat UU ITE dan meny
BeritatersebutmembahaspenggugatanolehSetyaNovantoatasprodukjurnalistikMetroTVyangmelaporkan
kasus korupsinya. Namun, tindakan ini dinilai bertentangan denganUU Persdanhukumyangmengatur
kemerdekaanpers.Wartawandilindungiuntukmencariinfomasidanmelaporkannya,sedangkantindakan
SNdianggapmencoba membungkamkebebasanpers.Kasusini menimbulkanperdebatanmengenaihak
dankewaj
Dokumen tersebut membahas pentingnya etika dalam komunikasi massa. Ada beberapa poin penting etika komunikasi massa menurut Shoemaker dan Reese yaitu tanggung jawab, kebebasan pers, masalah etis, ketepatan dan objektivitas, serta tindakan adil untuk semua orang. Dokumen ini juga menjelaskan pentingnya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab bagi media massa.
Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan bahwa wartawan harus bersikap independen dan menghasilkan berita yang akurat, berimbang, serta tidak memiliki niat jahat untuk merugikan pihak lain.
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAMGalih Pratama
Dokumen tersebut membahas penyebab terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia, yang antara lain disebabkan oleh aparat hukum yang sewenang-wenang, krisis moral, dan kesenjangan sosial yang tinggi. Dokumen tersebut juga menjelaskan contoh-contoh pelanggaran HAM, kategori pelanggaran yang dianggap kejam, serta upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran HAM.
Pers Indonesia memainkan peran penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Pers memiliki peraturan berupa UU Pers dan UU KUHP yang mengatur hukuman bagi pelanggaran. Masyarakat dapat menuntut pers secara hukum jika merasa dirugikan, dengan tuduhan seperti pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan. Wartawan, redaktur, penerbit dan pencetak semua dapat dijerat pidana jika terbukti terlibat pelanggaran.
Upaya perlindungan HAM di Indonesia mencakup pembentukan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, Kontras, dan LBH untuk membela hak-hak masyarakat. Pemerintah juga menerbitkan undang-undang terkait untuk menangani pelanggaran HAM, seperti UU Pengadilan HAM. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam memajukan penegakan HAM di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi pers, undang-undang pers, kode etik jurnalistik, dan sejarah perkembangan kode etik jurnalistik di Indonesia. Secara khusus, dokumen tersebut menjelaskan bahwa pers memiliki peran penting dalam demokrasi, serta mengatur hak dan kewajiban pers berdasarkan undang-undang dan kode etik yang berlaku.
Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotikaDeny Ridha
Bab pertama membahas latar belakang permasalahan penyalahgunaan narkotika yang menjadi penyakit masyarakat dan membahayakan stabilitas sosial. Bab kedua membahas pengertian korban sebagai pihak yang menderita akibat tindakan orang lain dan model-model perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika melalui sistem peradilan pidana."
Bab I membahas latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah. Bab II membahas etika bisnis pers yang mencakup menjaga kemerdekaan pers, tidak melakukan monopoli kepemilikan media dan opini, serta bekerjasama antar perusahaan pers.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, fungsi, dan perkembangan pers di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa pers berfungsi sebagai media komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dokumen juga menjelaskan perkembangan pers di Indonesia sejak surat kabar pertama hingga masa reformasi dengan berbag
Dokumen tersebut membahas tentang daftar nama kelompok 3 beserta jumlah anggotanya, teori-teori pers menurut Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schram, serta perkembangan pers di Indonesia.
BeritatersebutmembahaspenggugatanolehSetyaNovantoatasprodukjurnalistikMetroTVyangmelaporkan
kasus korupsinya. Namun, tindakan ini dinilai bertentangan denganUU Persdanhukumyangmengatur
kemerdekaanpers.Wartawandilindungiuntukmencariinfomasidanmelaporkannya,sedangkantindakan
SNdianggapmencoba membungkamkebebasanpers.Kasusini menimbulkanperdebatanmengenaihak
dankewaj
Dokumen tersebut membahas pentingnya etika dalam komunikasi massa. Ada beberapa poin penting etika komunikasi massa menurut Shoemaker dan Reese yaitu tanggung jawab, kebebasan pers, masalah etis, ketepatan dan objektivitas, serta tindakan adil untuk semua orang. Dokumen ini juga menjelaskan pentingnya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab bagi media massa.
Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan bahwa wartawan harus bersikap independen dan menghasilkan berita yang akurat, berimbang, serta tidak memiliki niat jahat untuk merugikan pihak lain.
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAMGalih Pratama
Dokumen tersebut membahas penyebab terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia, yang antara lain disebabkan oleh aparat hukum yang sewenang-wenang, krisis moral, dan kesenjangan sosial yang tinggi. Dokumen tersebut juga menjelaskan contoh-contoh pelanggaran HAM, kategori pelanggaran yang dianggap kejam, serta upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran HAM.
Pers Indonesia memainkan peran penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Pers memiliki peraturan berupa UU Pers dan UU KUHP yang mengatur hukuman bagi pelanggaran. Masyarakat dapat menuntut pers secara hukum jika merasa dirugikan, dengan tuduhan seperti pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan. Wartawan, redaktur, penerbit dan pencetak semua dapat dijerat pidana jika terbukti terlibat pelanggaran.
Upaya perlindungan HAM di Indonesia mencakup pembentukan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, Kontras, dan LBH untuk membela hak-hak masyarakat. Pemerintah juga menerbitkan undang-undang terkait untuk menangani pelanggaran HAM, seperti UU Pengadilan HAM. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam memajukan penegakan HAM di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi pers, undang-undang pers, kode etik jurnalistik, dan sejarah perkembangan kode etik jurnalistik di Indonesia. Secara khusus, dokumen tersebut menjelaskan bahwa pers memiliki peran penting dalam demokrasi, serta mengatur hak dan kewajiban pers berdasarkan undang-undang dan kode etik yang berlaku.
Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotikaDeny Ridha
Bab pertama membahas latar belakang permasalahan penyalahgunaan narkotika yang menjadi penyakit masyarakat dan membahayakan stabilitas sosial. Bab kedua membahas pengertian korban sebagai pihak yang menderita akibat tindakan orang lain dan model-model perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika melalui sistem peradilan pidana."
Bab I membahas latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah. Bab II membahas etika bisnis pers yang mencakup menjaga kemerdekaan pers, tidak melakukan monopoli kepemilikan media dan opini, serta bekerjasama antar perusahaan pers.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, fungsi, dan perkembangan pers di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa pers berfungsi sebagai media komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dokumen juga menjelaskan perkembangan pers di Indonesia sejak surat kabar pertama hingga masa reformasi dengan berbag
Dokumen tersebut membahas tentang daftar nama kelompok 3 beserta jumlah anggotanya, teori-teori pers menurut Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schram, serta perkembangan pers di Indonesia.
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
2. Seberapa penting pelaksaaan hukum di suatu
negara menurut anda? Sangat penting. Hukum itu
adalah pilar, dasar, landasan berjalannya suatu negara.
Hukum itu mendasari semua aspel kehidupan tak
terkecuali aspek komunikasi. Apalagi bagi mereka yang
bekerja di komunikasi massa, pers contohnya. Harus ada
hukum yang meregulasi bidang ini. Hukum untuk
mengatur tentang apa, bagaimana, kepada, kapan dan
dimana ini penting adanya karena efek dari komunikasi
itu sendiri dapat menimbulkan masalah hukum penting
bagi orang- orang di seluruh industri komunikasi.
1
3. Sering terjadi kekerasan pers, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap
wartawan. Jelasnya subjek pemberitaan tidak puas terhadap pers.
Menurut Anda, Apa factor penyebabnya dan Langkah serta tindakan apa
yang harusnya dilakukan?
Ada beberapa factor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan pers seperti
ini. Biasanya, skala berita yang dipublish oleh pers berskala besar entah
nasional atau regional, dampak atau kerugian dari berita pun juga melibatkan
masyarakat bahkan negara. Subjek dari pemberitaan inipun tentunya adalah
seseorang yang mempunyai wewenang dan jabatan untuk melakukan hal yang
melibatkan masyarakat luas. Karena merasa terancam akan kehilangan
privilese dan posisi yang mereka punya sekarang membuat subjek pada
akhirnya memutuskan untuk melakukan Tindakan keji terhadap pers. Lantas
Langkah apa yang harus dilakukan oleh pers? Tidak ada. Tetap berani untuk
memberitakan dan membuka kejahatan yang memang seharusnya diketahui
oleh publik. Seharusnya, yang mengambil Langkah adalah keamanan negara,
lindungi hak-hak yang dimiliki pers, perketat penyelidikan, dan kawal kasus
dengan benar. Pers adalah penyambung lidah, bukan domba hitam.
2
4. Berikan 5 (lima) contoh pelanggaran hukum terhadap pers yang pernah anda
ketahui !
a. Jurnalis Tempo, Nurhadi, yang dianiaya Ketika meminta konfirmasi kepada
mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementrian
Keuangan, Angin Prayitno Aji, terkait kasus suap pajak.
b. Kasus wawancara fiktif terjadi yang terjadi di Surabaya.
c. Pemberitaan kasus Antasari yang melibatkan Wanita Bernama Rani oleh salah
satu stasiun TV.
d. pemimpin redaksi The Jakarta Post Meidyatama Suryodiningrat ke polisi pada
11 Desember 2014, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus
dugaan penistaan agama, yang awalnya disebabkan oleh karikatur ISIS.
e. Kriminalisasi Radar Yogyakarta, mantan pemimpin umum Radar Yogyakarta
Risang Bima Wijaya ditangkap paksa oleh aparat kepolisian. Penangkapan ini
terkait dengan putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Risang atas
tuduhan pencemaran nama baik terhadap petinggi harian Kedaulatan Rakyat
Soemadi M Wonohito. Kasus itu berawal ketika seorang karyawati Kedaulatan
Rakyat melaporkan Soemadi atas tuduhan pelecehan seksual.
3
5. Apa yang anda pahami mengenai Hukum
Komunikasi?
Hukum komunikasi dengan istilah yang lebih luas
yaitu hukum yang mengatur kebebasan dan
tanggung jawab dalam proses penyampaian
pesan antara manusia. Hukum komunikasi tidak
hanya terbatas pada hukum untuk media massa,
namun juga hukum dalam untuk komunikasi
dalam pengertian yang luas.
4
6. Sebutkan isi dari UU tentang Pers No. 40 Tahun
1999 !
Singkatnya, isinya mengenai 1. Kemerdekaan pers dijamin
sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau
pelarangan penyiaran.
Dan juga tentang tanggung jawab pers,
1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini
dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan
masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
3. Pers wajib melayani Hak Tolak.
5