Kajian ini membahas pengembangan kawasan permukiman baru di Kabupaten Lombok Tengah. Tujuannya adalah menyusun pedoman untuk pemerintah daerah dalam pengembangan perumahan dan permukiman. Kajian ini akan mengidentifikasi potensi lahan baru, menganalisis daya dukung lahan, dan merekomendasikan arahan pengembangan kawasan permukiman. Hasilnya berupa laporan yang berisi analisis dan rekomendasi.

1. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPEDA)
KERANGKA ACUAN KERJA
STUDI PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BARU
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
1. LATAR BELAKANG
Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam
rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Permasalahan yang dihadapi
sesungguhnya tidak terlepas dari aspek yang berkembang dalam dinamika kehidupan
masyarakat maupun kebijakan pemerintah dalam mengelola persoalan yang ada. Dalam
mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman, setiap prosesnya dilaksanakan
secarabertahap yakni melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan,
pemeliharaan, dan pengembangan.
Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi
sektor, Hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat, juga
pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Sejak awal, pembangunan perumahan dan
permukiman di Indonesia telah diselenggarakan berdasarkan prinsip :
a. Pemenuhan kebutuhan akan rumah layak merupakan tugas dan tanggung jawab
masyarakat sendiri.
b. Pemerintah mendukung melalui penciptaan iklim yang memungkinkan masyarakat
mandiri dalam mencukupi kebutuhannya akan rumah layak. Dukungan diberikan
melalui penyediaan prasarana dan sarana, perbaikan lingkungan permukiman,
peraturan, perundangan yang bersifat memayungi, layanan kemudahan dalam
perijinan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dll.
Agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman berjalan optimal,
tertib dan terorganisasi dengan baik, diperlukan suatu skenario umum, yang dapat
mengakomodasikan berbagai kepentingan, rencana sektor terkait, peraturan serta
berbagai hal yang perlu diketahui, dipedomani, dan disepakati bersama. Skenario umum

2. terutama diperlukan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan pokok yang saat ini
berkembang di kawasan permukiman perkotaan, bahkan yang diprediksi balak terjadi
pada periode tertentu.
Jika mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman merupakan suatu proses,
maka dengan penyusunan kajian pengembangan Kawasan permukiman baru adalah
satu dasar pengatasan yang bisa diandalkan. Untuk itu pemerintah kabupaten sudah
harus meletakkannya pada prioritas yang tinggi.
Kabupaten Lombok Tengah tidak luput dari masalah kependudukan. Sebagai salah satu
wiayah yang memiliki pertumbuhan pesat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, arus
perkembangan penduduk di Kabupaten Lombok Tengah tergolong cukup tinggi.
Pertambahan penduduk dan aktivitas masyarakat kota didukung dengan ketersediaan
lahan yang memadai.Jumlah penduduk yang begitu besar telah melampaui daya dukung
dalam menyediakan fasilitas yang layak bagi penduduknya sehingga menuntut
penyediaan fasilitas yang dapat memberikan pelayanan serta penyebaran fasilitas yang
merata dalam mendukung aktivfitas penduduk. Fasilitas tersebut tentu berada di
lingkungan permukiman yang mendukung aktivitasnya secara efektif dan efisien.
Kabupaten Lombok Tengah telah mencoba melakukan berbagai upaya dalam memenuhi
kebutuhan perumahan dan permukiman bagi warganya, baik dengan penataan kawasan
permukiman, pengembangan kawasan perumahan baru maupun berupa dukungan
sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang memadai. Untuk
mengoptimalkan capaian pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang
layak bagi warganya, serta memberikan arah yang jelas dalam pencapaian kebijakan
perumahan dan permukiman sebagaimana yang diamanahkan dalam RPJP, RPJM, dan
RTRW Kabupaten Lombok Tengah, maka diperlukan skenario pengembangan yang
terarah dan terencana dalam satu dokumen Rencana Pengembangan Kawasan
Permukiman Baru.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah :
a. Menyusun kajian pengembangan Kawasan permukiman baru sebagai pedoman dan
skenario pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang
perumahan dan permukiman.
b. Penyusunan kajian pengembangan Kawasan permukiman baru sebagai suatu alat
untuk mewujudkan keterpaduan prasarana dan sarana untuk mendukung kebijakan
pengembangan kawasan perumahan dan permukiman.

3. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini yaitu untuk
melakukan proses penyusunan kajian pengembangan Kawasan permukiman baru,
substansi serta penggunaannya termasuk identifikasi Kawasan yang memiliki potensi
untuk dikembangkan sebagai Kawasan permukiman baru.
3. SASARAN
Sasaran yang ingin dicapai dengan Penyusunan kajian pengembangan Kawasan
permukiman baru Kabupaten Lombok Tengah ini adalah:
a. tersedianya data dasar perumahan dan permukiman
b. mengidentifikasi arah perkembangan permukiman
c. Melakukan analisis melalui hasil identifikasi arah perkembangan dan tren
pengembangan kawasan
d. Melakukan analisis dasar daya dukung, kemampuan dan kesesuaian lahan.
e. Menentukan arahan kawasan permukiman
4. LOKASI KEGIATAN
Kegiatan Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Permukiman Baru ini secara
administratif berada di Wilayah Kabupaten Lombok Barat yang secara administratif
memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
→ Sebelah utara :
→ Sebalah barat :
→ Sebelah selatan :
→ Sebelah timur :
5. DASAR/ PERATURAN/ STANDAR/ACUAN/PEDOMAN
Peraturan/ Acuan/ Pedoman dalam Kajian Pengembangan Kawasan Permukiman Baru
ini adalah :
 Undang-undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang
 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional;
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman

4.  Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-poko Agraria
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah;
 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang
Pertanahan ;
 SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di
Perkotaan;
 Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004 mengenai Tata Cara Perencanaan
Lingkungan Perumahan di Perkotaan
 Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana;
 Undang-undang No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisirdan Pulau-
pulau Kecil
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan
Hidup;
 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya
Air;
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota.
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman
Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
 Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 ttg Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan
Perkotaan;
 Permen PU No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan
dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas
Sungai;
 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029;
 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031;

5. 6. RUANG LINGKUP KEGIATAN
a. Lingkup Kegiatan
Lingkup Kegiatan adalah Kegiatan Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan
Permukiman Baru Di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018.
b. Lingkup Substansi Materi
Ruang lingkup substansi materi Pekerjaan Penyusunan Kajian Pengembangan
Kawasan Permukiman Baru adalah meliputi materi yang sekurang-kurangnya
memuat tentang :
 Jabaran kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman daerah;
 Arahan lokasi permbangunan perumahan dan permukiman;
c. Jangka Waktu Perencanaan
Jangka waktu perencanaan Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan
Permukiman Baru adalah 60 (enam puluh) hari kalender atau 2 (dua) bulan.
d. Substansi Teknis
Pengertian
 Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan
sarana pembinaan keluarga.
 Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat
tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana
lingkungan.
 Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik
yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang
mendukung perikehidupan dan penghidupan.
 Kawasan Permukimanadalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung,
baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan
yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
7. METODOLOGI
Secara garis besar, penyusunan Kegiatan Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan
Permukiman Baru terdiri dari beberapa tahapan, yakni:
a. Tahap Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan
 Penyiapan personil dalam tim kerja (tenaga ahli dan tenaga pendukung sesuai
tata laksana personil);

6.  Penyiapan administrasi berupa dokumen-dokumen;
 Studi literatur sebagai referensi awal untuk pelaksanaan kegiatan;
 Penyusunan dan penajaman kebutuhan data
 Persiapan survey dan mobilisasi peralatan
 Penyiapan data dasar (peta, dokumen, checklist, panduan observasi/ design
survey)
 Rapat persiapan (koordinasi dan konsolidasi) dalam rangka penyamaan teknis
dengan seluruh tim kerja dan penyedia jasa
b. Tahap Pengumpulan Data
 Pengumpulan Data Primer, melalui survey dan observasi untuk mengidentifikasi
data lapangan. Teknik yang dilakukan adalah mencatat dan merekam temuan
di lapangan
 Pengumpulan Data Sekunder, melalui studi literatur dari berbagai sumber,
misalnya jurnal, peta, dokumen, laporan penelitian yang dihimpun dari instansi
terkait dan lembaga lainnya.
c. Kajian dan Analisis
 Mengkaji kebijakan yang tertuang didalam RTRW Kabupaten Lombok Tengah
terkait rencana pengembangan lahan permukiman.
 Analisa Daya Tampung (Carrying Capacity).
 Analisa Kebutuhan Pengembangan Permukiman.
 Kajian potensi lahan pengembangan Kawasan Permukiman.
8. PELAPORAN
Kegiatan Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Permukiman Baru
dituangkan ke dalam dokumen laporan yang terdiri dari:
a. Laporan Pendahuluan, berisi uraian tentang evaluasi dan pemahaman
Konsultan akan tujuan, metodologi, model analisis, langkah-langkah dan jadwal
pelaksanaan pekerjaan, struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan, rencana
Kegiatan. Laporan Pendahuluan diserahkan pada Bulan I setelah
pendantanganan SPMK sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.
b. Laporan Akhir, Laporan Akhir diserahkan pada Bulan II setelah pendantanganan
SPMK sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.

7. Selain itu Konsultan harus juga menyerahkan CD/DVD yang berisi semua
file laporan hasil pekerjaan mulai dari laporan pendahuluan, dan laporan akhir
sebanyak 5 (lima) set.
Format produk laporan yang dihasilkan dibuat dalam bentuk tulisan yang
dilengkapi dengan gambar, peta, foto, skema, dan tabel/grafik dengan format
sebagai berikut:
a. Kertas
 Ukuran kertas : A4, 70 gram.
 Jenis kertas : Polos, HVS, warna putih.
 Pembatas : Kertas tipis berwarna sebagai pembatas antar
bab.
b. Tulisan
 Jenis huruf : Proporsional dan mudah dibaca
 Bentuk huruf : Jelas, huruf tegak/miring (sesuai keperluan)
 Line spasi : 1,5 spasi
 Warna : Hitam
c. Sampul/Cover
 Bahan sampul : Kertas tebal, jenis buffalo atau karton, dilaminasi
 Warna dasar : Putih
 Penjilidan : Dijilid buku
 Format sampul : Layout sampul di desain oleh Konsultan
d. Lainnya
 Format tabel, grafik, gambar dan peta menyesuaikan dengan kreatifitas
konsultan, berwarna, dan mudah dimengerti
9. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Waktu pelakasanaan Kegiatan Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan
Permukiman Baru adalah 2 (dua) bulan atau 60 hari kalender terhitung sejak
dikeluarkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dari Pejabat Pembuat Komitmen.
Jangka waktu tersebut sudah cukup memadai untuk pelaksanaan
pekerjaan yang secara umum terbagi menjadi proses pengumpulan data dan
pengolahan data. Konsultan perlu merinci pemanfaatan waktu tersebut sehingga

8. efesien dan efektif menghasilkan produk yang dipersyaratkan, termasuk
pentahapan kegiatan dan produk-produknya.
Tabel 1
Alokasi Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Permukiman Baru
10. PERSONIL KERJA
Agar menghasilkan produk yang optimal, maka dalam Kegiatan Penyusunan Kajian
Pengembangan Kawasan Permukiman Baru memerlukan keahlian/ kompetensi
sesuai dengan bidangnya dengan tingkat disiplin ilmu sekurang-kurangnya setingkat
Strata 1 yang latar belakang pendidikan dan pengalamannya sesuai dengan bidang
pekerjaan yang mendukung.
Tenaga ahli perlu dibantu oleh tenaga pendukung dengan berbagai
macam kualifikasi keahlian dan pengalaman profesi. Adapun kebutuhan tenaga ahli
dan tenaga pendukung untuk pekerjaan ini adalah:
a. Ahli Planologi/Perencanaan Wilayah sebagai Tim Leader
Pendidikan minimal S1 Jurusan Teknik Planologi, memiliki pengalaman
dalam perencanaan wilayah minimal selama 3 (tiga) tahun. Sebagai ketua
tim bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan, memimpin dan
mengkoordinasikan seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan
pekerjaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai.
b. Ahli Pemetaan / Ahli GIS
Pendidikan minimal S1 Geografi/Teknik Planologi atau disiplin lain yang
berpengalaman pada pekerjaan basis data dan GIS minimal 2 (dua) tahun.
Mampu mengaplikasikan konsep data base dan GIS. Ahli pemetaan
mempunyai tanggung jawab membuat dan mengatur database spasial dan
non-spasial, melaksanakan updating data sesuai dengan kemajuan
No Kegiatan
Bulan Pelaksanaan
Bulan I Bulan II
I II III IV I II III IV
1 Persiapan
2 Pengumpulan Data
3 Pengolahan Data dan Pemetaan
4 Pelaporan

9. pekerjaan lapangan, mengklarifikasi data up-to-date yang akan di gunakan
dalam basis data.
c. Tenaga Administrasi
Pendidikan Minimal SLTA/SMK semua jurusan dan berpengalaman
minimal 2 (dua) tahun dalam menangani administrasi proyek.
d. Drafter
Pendidikan Minimal SLTA/SMK dan berpengalaman minimal 2 (dua) tahun
dalam pekerjaaan pendataan dan pemetaan. Mengetahui cara
pengambilan data-data sosial dan lapangan. Mampu menggunakan GPS
dan plotting digital dalam spread-sheet atau AutoCad. Dapat bekerja
mandiri dan menguasai lapangan.
e. Surveyor
Pendidikan Minimal SLTA/SMK semua jurusan dan berpengalaman
minimal 3 (tiga) tahun dalam pekerjaaan pendataan dan pemetaan.
Mengetahui cara pengambilan data-data sosial dan lapangan. Mampu
menggunakan GPS dan plotting digital dalam spread-sheet atau AutoCad.
Dapat bekerja mandiri dan menguasai lapangan. Surveyor bertugas
melaksanakan pemetaan di lapangan dan pengambilan data tektual,
melakukan pengukuran dengan GPS atau pengkodean objek spasial pada
peta kerja sesuai dengan kode telah ditentukan oleh koordinator lapangan,
melakukan perhitungan progress, pengolahan data dan membantu data
operator dalam entry data di studio.
Tabel 2
Kebutuhan Personil pada Kegiatan
Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Permukiman Baru
Posisi
Kualifikasi
(Minimal)
Jumlah
(Orang)
Tenaga Ahli
Team Leader  S1 Planologi
 Pengalaman minimal 3 Tahun (dengan SKA, Ijazah ,
NPWP)
 Memiliki kapabilitas sebagai seorang leader
1
Ahli GIS  S1 Geodesi/Geografi/Planologi
 Pengalaman 2 Tahun (dengan SKA, Ijazah , NPWP)
 Memiliki keahlian pada bidangnya, terutama dalam
pemetaan.
1

10. Posisi
Kualifikasi
(Minimal)
Jumlah
(Orang)
Tenaga Pendukung
Surveyor  SLTA/SMK
 Pengalaman 2 Tahun
 Memiliki kapabilitas di bidang survey dan pemetaan
3
Drafter  SLTA/SMK
 Pengalaman 2 Tahun
 Memiliki kapabilitas di bidang survey dan pemetaan
1
Tenaga Administrasi  SLTA/SMK
 Pengalaman 2 Tahun
 Memiliki kapabilitas di bidang administrasi proyek
1
Tabel 3
Alokasi Jadwal Kerja Personil pada Kegiatan
Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Permukiman Baru
No Kegiatan
Bulan Pelaksanaan
Bulan I Bulan II
I II III IV I II III IV
Tenaga Ahli
1 Ahli Planologi
2 Ahli GIS
3 Ahli Lingkungan
4 Ahli Sipil
Tenaga Pendukung
1 Surveyor
2 Drafter
3 Tenaga Administrasi
11. PENDANAAN
Sumber pendanaan pekerjaan ini adalah APBD (Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018.
Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyusunan Kajian Pengembangan
Kawasan Permukiman Baru Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp. 50.000.000,-
(Lima puluh juta rupiah).
12. PEMILIK PEKERJAAN
Seluruh produk yang dihasilkan dari Kegiatan Penyusunan Kajian Pengembangan
Kawasan Permukiman Baru Kabupaten Lombok Tengah menjadi milik pemberi
pekerjaan, yaitu Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Tengah.

11. 13. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini merupakan pedoman dasar yang harus diikuti dalam
proses pelaksanaan Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Tengah, serta dapat dikembangkan lebih
lanjut sepanjang pengembangan itu dimaksudkan untuk menghasilkan keluaran
yang sesuai dengan yang diharapkan.
Lombok Tengah, Maret 2018
PPK Bidang Fisik dan Prasarana
BAPPEDA Lombok Tengah
MOH. SAMSUL RIJAL, ST.,M.I.L.
NIP.19800828 200604 1 013