Tentang pemilu

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG
Jl. Mayor Santoso No. 2 Palembang, Telp. (0711) 351709
www.kota-palembang.kpu.go.id, e-mail : kpu.plmbg@gmail.com
TENTANG PEMILU DAN
DEMOKRASI
Close

KOTA PALEMBANG
TENTANG DEMOKRASI
• Pilsuf klasik Yunani, seperti Plato, Aristoteles dan Polybius, pada umumnya mengklasifikasikan
bentuk-bentuk negara berdasarkan :
- jumlah orang yang memegang pemerintahan
- sifat pemerintahannya
• Berdasarkan jumlah orang yang memegang pemerintahan dikelompokan menjadi 3 bentuk,
negara yaitu :
– Monarki (satu orang)
– Aristokrasi (sejumlah orang/kaum aristokrat)
– Demokrasi (banyak orang/rakyat).
• Klasifikasi negara berdasarkan jumlah orang yang berkuasa, dapat bersifat positif, apabila
penyelenggaraan kekuasaan demi kepentingan umum (rakyat), dan bersifat negatif apabila demi
kepentingan pihak yang berkuasa.
Jumlah penguasa Bentuk Positif Bentuk negatif
Satu orang Monarki Tirani
Sekelompok orang Aristokrasi Oligarki
Banyak orang Demokrasi Mobokrasi

KOTA PALEMBANG
TENTANG DEMOKRASI
Apakah Demokrasi itu ?
Demokrasi Klasik
– Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία (dēmokratía) "kekuasaan rakyat",
yang terbentuk dari δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (kratos) "kekuatan" atau "kekuasaan"
pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani, salah satunya
Athena; kata ini merupakan antonim dari ἀριστοκρατία (aristocratie) "kekuasaan elit".
– Secara teoretis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah
tidak jelas lagi.
Demokrasi Modern
• Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara
dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.
• Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui
perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.
• Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya
praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

KOTA PALEMBANG
TENTANG DEMOKRASI
Apakah Demokrasi itu ?
• Demokrasi merupakan istilah yang sarat dengan makna dan tafsir.
• Makna demokrasi berkaitan erat dengan sistem sosial pendukungnya dan sistem politik atau rezim yang
menggunakannya.
• Disamping megandung unsur-unsur yang universal (common denominator), demokrasi juga mengandung
muatan-muatan kontekstual yang melekat pada sistem sosial dan sistem politik tertentu (cultural
relativism).
• Demokrasi erat kaitannya dengan sistem sosial tertentu karena demokrasi tidak hanya sekedar merujuk
pada mesin politik (political machinary), tetapi juga mengandung pandangan hidup (way of living) suatu
masyarakat.
• Pelaksanaan demokrasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik (public policy) yang banyak ditentukan
para pemimpin (elite) organisasi politik dan kelompok kepentingan (interest group) yang tampil secara
kompetitif. Bahkan, negara yang paling otoriter sekalipun akan menyatakan dirinya sebagai negara
demokrasi.
• Konsep dasar demokrasi berarti “rakyat berkuasa” (government of rule by the people).
• Abraham Lincoln (1809-1865), Presiden AS ke-16 (1861-1865), demokrasi :
- from the people (dari rakyat)
- by the people (oleh rakyat), and
- for the people (untuk rakyat).
Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

KOTA PALEMBANG
TENTANG DEMOKRASI
Bagaimana Wujud Kekuasaan Rakyat dalam Negara Demokrasi ?
 Dalam negera demokrasi, kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan
tidak dilaksanakan secara langsung tetapi dilaksanakan dengan sistem perwakilan.
 Dalam sistem perwaklan, pelaksanaan kekuasaan dilaksanakan oleh wakil-wakil
rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat (parlemen);
 Para wakil rakyat bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang
menentukan corak dan bekerjanya pemerintahan serta tujuan yang hendak dicapai
oleh Negara;
 Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat (legitimate),
maka wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat melalui pemilihan
umum (general election).
Apakah makna Pemilu dalam Negara demokrasi?
 Pemilu sebagai arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di
pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal warganegara yang memenuhi
syarat.
 Pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi
perwakilan agar rakyat dapat menentukan wakil-wakil mereka dalam lembaga
perwakilan.

KOTA PALEMBANG
TENTANG DEMOKRASI
Pengemban
Amanat
Rakyat
Eksekutor
Kekuasaan
Negara
Pemerintahan
Dari Rakyat:
•Pemilu
•Rekrutmen Politik
•Komunal/Partai
Politik
•Individu
•Partisipasi Politik
Pemerintahan oleh Rakyat:
• Tata Kelembagaan Untuk
Fasiitasi Policy Making
• Etika Pemerintahan Pemerintahan
Untuk Rakyat:
• Penggunaan
Kekuasaan
• Pemahaman
Konteks dan
Preferensi
Masyarakat
• Standar Kinerja
Pemegang Kedaulatan:
Pemilih, Pembayar Pajak,
Pemilik Sumberdaya

KOTA PALEMBANG
TENTANG DEMOKRASI
Makna, Norma dan Hakekat Demokrasi
Demokrasi
Makna : kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan
tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.
Norma :
1) kesadaran pluralisme,
2) pemisahaan dan pembagian kekuasaan,
3) pemerintahan berdasarkan hukum (konstitusional),
4) perlindungan HAM,
5) mekanisme pergantian kekuasaan secara berkala
(pemilu yang langusng, umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil)
Hakekat : kekuasaan berdasarkan suara terbanyak
(mayoritas).

KOTA PALEMBANG
TENTANG DEMOKRASI
Ada berapa bentuk demokrasi demokrasi di dunia?
• Di dunia dikenal ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua
bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat
menjalankan keinginannya.
 Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu
semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam
pengambilan keputusan pemerintahan.
 Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih
merupakan satu kekuasaan berdaulat namun kekuasaan politiknya
dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan; ini disebut
demokrasi perwakilan.
• Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang
berkembang pada Abad Pertengahan Eropa, Era Pencerahan, dan
Revolusi Amerika Serikat dan Perancis

KOTA PALEMBANG
TENTANG DEMOKRASI
• William Liddle (2005) mengemukakan bahwa suatu sistem pemerintahan yang sekaligus
demokratis, efektif dan stabil, mengandung 4 (empat) ciri :
• Pertama, partai-partai politik yang:
(1) Melalui proses pemilu yang LUBER (langsung, umum, bebas dan rahasia) memilih
pejabat-pejabat yg secara formal (konstitusional) dan informal (perilaku)
bertanggungjawab atas pengambilan keputusan kebijakan negara;
(2) Bersifat bebas dari kekuatan lain, khususnya penguasa-penguasa pribadi, birokrat atau
militer;
(3) Secara keseluruhan mempunyai dukungan luas di masyarakat; dan
(4) Mengendalikan kepemimpinan yang dipercayai oleh angggotanya dan dianggap umum
mampu memimpin negara.
• Kedua, konsensus atau persetujuan umum mengenai:
(1) Aturan main politik, yaitu aturan formal dan informal yang menyangkut proses
pengambilan keputusan; dan
(2) Nilai-nilai ekonomi, sosial dan budaya yang ingin dicapai atau dipertahankan oleh
masyarakat.
• Ketiga, lembaga eksekutif yang dominan atau menentukan dalam pengambilan keputusan
kepemerintahan. Pada masyarakat majemuk eksekutif harus mempunyai kekuasaan, yang
secara realistis melebihi kemampuan kelompok mayoritas relatif di parlemen untuk
membatasinya;
• Keempat, Birokrasi negara yang mampu melaksanakan kebijakan pemerintah.

KOTA PALEMBANG
TENTANG DEMOKRASI
DEMOKRASI DI INDONESIA
• Dalam sejarah negara Republik Indonesia, perkembangan
demokrasi telah mengalami pasang surut.
• Masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia adalah :
 Bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan
membangun kehidupan sosial dan politik yang demokratis
dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat
budayanya.
 Masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik
dengan kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan
pembangunan ekonomi serta character and national
building, dengan partisipasi rakyat, sekaligus
menghindarkan timbulnya diktatur perorangan ataupun
militer.

KOTA PALEMBANG
TENTANG DEMOKRASI
Perkembangan Demokrasi di Indonesia dapat dibagi
dalam Empat Periode:
1. Periode 1945 – 1959, masa demokrasi parlementer yang
menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Pada masa
ini, kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk
dominasi partai-partai dan DPR. Akibatnya persatuan yang
digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi
kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif
sesudah kemerdekaan.
• Periode ini ditandai jatuh bangunnya kabinet parlementer,
akibat pergesaran koalisi di DPR
• Dilaksanakannya Pemilu untuk pertama kalinya pada tahun
1955, yang dianggap sebagai pemilu paling demokratis
dalam sejarah politik Indonesia.
• Instabilitas politik, karena terjadinya gerakan sparatisme,
seperti PRRI, Permesta, DI-TII dan sebagainya.

KOTA PALEMBANG
TENTANG DEMOKRASI
2. Periode 1959 – 1965, masa demokrasi terpimpin yang
dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi
konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek
dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi
presiden, terbatasnya peranan partai politik,
perkembangan pengaruh komunisme dan peran ABRI
sebagai unsur sosial-politik, semakin meluas.
Periode ini juga ditandai dengan upaya pemkasaan
paham Nasakom (Nasionalisme – Agama - Komunisme)
agar semua warga negara masuk dalam salah satu dari
ketiga aliran tersebut di atas, yang pada akhirnya
menimbulkan pengkotak-kotakan masyarakat ke dalam
paham aliran-aliran tersebut.

KOTA PALEMBANG
TENTANG DEMOKRASI
3. Periode 1966 – 1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang
merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem
presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila dan UUD
1945 dan Tap MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali
penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa demokrasi
terpimpin. Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin
dominan terhadap lembaga-lembaga negara lain. Periode ini ditandai
juga dengan :
– dilakukannya penyederhanaan partai partai ke dalam tiga partai politik,
yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang merupakan fusi dari
partai-partai Islam, Golongan Karya (Golkar), yang terdiri dari kelompok
fungsional, ABRI, Organisasi massa dan Birokrasi dan Partai Demokrasi
Indonesia (PDI), gabungan partai nasionalis dan partai agama non-Islam.
– Pada masa ini, dilaksanakan enam kali Pemilu, dan yang menjadi
pemenangnya adalah Golkar (mayoritas tunggal). Pada periode ini
pemilu kurang bersifat jujur dan adil, karena keterlibatan pemerintah
yang terlampau dominan.

KOTA PALEMBANG
TENTANG DEMOKRASI
4. Periode 1999 – sekarang, masa demokrasi Pancasila era Reformasi dengan
berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan
perimbangan kekuatan antar lembaga negara; antara eksekutif, legislatif
dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol,
sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru.
 Periode ini hingga saat ini sudah melaksanakan Pemilu secara berkala,
mulai tahun 1999 , 2004, 2009 , 2014 dan setersunya.
 Pemilu tahun 1999 pemilu hanya memilih anggota DPR, DPRD Tkt I dan
DPRD Tkt II.
 Pemilu tahun 2004 dan seterusnya, memilih anggota DPR, DPD, DPRD
Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil
Presiden secara langsung oleh rakyat.
 Pemilihan Kepala Daerah, Gubernur, Bupati/Walikota secara langsung
(Pilkada) yang dimulai tahun 2005.
 Usaha peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang demokratis
berlandaskan masyarakat madani (civil society) masih terus berjalan.
Perkembangan berikutnya

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
• Mengapa harus ada Pemilu?
• Sejarah politik menunjukan bahwa penyelenggaraan kekuasaan dapat bersifat positif maupun
negatif.
• penyelenggaraan kekuasaan bersifat positif apabila diselenggarakan demi kepentingan umum
(rakyat), dan
• bersifat negatif apabila demi kepentingan pihak yang berkuasa.
Jumlah penguasa Bentuk Positif Bentuk negatif
Satu orang Monarki Tirani
Sekelompok orang Aristokrasi Oligarki
Banyak orang Demokrasi Mobokrasi
• Kekuasaan cenderung disalahgunakan apabila tidak ada kontrol dari rakyat (power tends to corrupt
absolut power corrupt absolutely).
• Pemilu adalah salah satu bentuk kontrol rakyat terhadap kekuasaan pemerintahan, dimana
pergantian kekuasaan pemerintahan dilaksanakan atas kehendak rakyat melalui Pemilu.

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
Apa hubungan Pemilu dengan Demokrasi ?
• Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan, dari rakyat,
oleh rakyat dan untuk rakyat (rakyat yang berdaulat).
• Dalam Negara Demokrasi semua warga negara berhak berpartisipasi
dalam proses politik.
• Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk membentuk
pemerintahan perwakilan.
• Pemilu adalah suatu prosedur dimana warga negara akan memilih dan
memberi wewenang kepada yang terpilih untuk menjadi pemimpin dan
wakil rakyat.
• Pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi.
 Pemilu harus mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan
warga negara ke dalam proses politik serta melegitimasi dan
mengontrol kekuasaan pemerintahan.

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
Kelebihan dan Kekurangan Pemilu
Kelebihan Kekurangan
1. Legitimasi publik kuat dan prosedural.
2. Demokratis
3. Akuntabilitas tinggi
4. Saluran aspirasi partisipasi masyarakat
5. Suksesi kepemimpinan yang teratur/periodisasi kekuasaan
6. Tahapan, regulasi, logistik yang jelas
7. Membangkitkan potensi ekonomi pada sektor tertentu
(percetakan, dsb)
8. Pembelajaran politik untuk masyarakat.
9. Mampu meredam konflik kepentingan (politik)
10. Masyarakat bisa menentukan wakilnya.
11. Meningkatkan pemahaman politik rakyat
12. Pendidikan pemilih
13. Pembelajaran demokrasi
14. Sarana kompetisi politik
1. Memerlukan biaya tinggi
2. Rawan konflik
3. Degradasi Moral/Pragmatisasi politik
4. Sistem pemilu yang kompleks
5. Membuka peluang “Money Politic”
6. Kecenderungan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
7. Membutuhkan waktu yang lama
8. Rendahnya pengetahuan politik masyarakat.
7. Inkonsistensi regulasi
8. Menghasilkan kedaulatan rakyat yang dibatasi UU
9. Membuat iklim ekonomi kurang kondusif
10. Membuka peluang korupsi baik penyelenggara maupun
peserta pemilu lainnya
12. Kapitalisasi demokrasi
13. Munculnya orang-orang stress karena kalah pemilu
14. Rawan potensi KKN
15. Mengganggu estetika kota/lingkungan
Definisi Pemilu

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
DEFINISI PEMILU
DIETER NOHLEN. PEMILU ADALAH SATU-SATUYA METODE DEMOKRATIK UNTUK MEMILIH WAKIL RAKYAT. (DIETER,
NOHLEN. ELECTIONS AND ELECTORAL SYSTEMS. DELHI: MACMILLAN, 1996)
R. WILLIAM LIDDLE. DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI, PEMILU SERING DIANGGAP SEBAGAI
PENGHUBUNG ANTARA PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DAN PRAKTEK PEMERINTAHAN OLEH SEJUMLAH ELITE
POLITIK. SETIAP WARGA NEGARA YANG TELAH DIANGGAP DEWASA DAN MEMENUHI PERSYARATAN MENURUT
UNDANG-UNDANG, DAPAT MEMILIH WAKIL-WAKIL MEREKA DI PARLEMEN, TERMASUK PARA PEMIMPIN
PEMERINTAHAN. KEPASTIAN BAHWA HASIL PEMILIHAN ITU MENCERMINKAN KEHENDAK RAKYAT DIBERIKAN
OLEH SEPERANGKAT JAMINAN YANG TERCANTUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERKAITAN DENGAN PEMILIHAN UMUM. (LIDDLE, R. WILLIAM. PEMILU-PEMILU ORDE BARU: PASANG SURUT KEKUASAAN POLITIK.
JAKARTA: LP3ES, 1992)
AUREL CROISSANT ET.ALL. PEMILU ADALAH KONDISI YANG DIPERLUKAN BAGI DEMOKRASI. TETAPI PEMILU SAJA
TIDAK MENJAMIN DEMOKRASI, KARENA DEMOKRASI MEMERLUKAN LEBIH DARI SEKEDAR PEMILU. NAMUN,
DEMOKRASI PERWAKILAN SANGAT TERGANTUNG PADA PEMILU. PEMILU BUKAN HANYA SEHARUSNYA
MENCERMINKAN KEHENDAK RAKYAT DAN MENGINTEGRASIKAN WARGA NEGARA KE DALAM PROSES POLITIK
SAJA, MELAINKAN JUGA MELEGITIMASI DAN MENGONTROL KEKUASAAN PEMRINTAHAN. SARANA PENTING
UNTUK MENCAPAI SASARAN-SASARAN INI ADALAH SISTEM PEMILU. (CROISSANT, AUREL. GABRIEL BRUNS, MAREI JOHN (EDS).
POLITIK PEMILU DI ASIA TENGGARA DAN ASIA TIMUR. JAKARTA: FRIEDRICH EBERT STIFUNG, 2003)

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
DEFINISI PEMILU
BENJUINO THEODORE. SISTEM PEMILIHAN UMUM ADALAH RAGKAIAN ATURAN YANG MENURUTNYA PEMILIHAN
MENGEKSPRESIKAN PREFERENSI POLIIK MEREKA, DAN SUARA PARA PEMILIH DITERJEMAHKAN MENJADI KURSI. (BENJUINO,
THEODORE. SISTEM PEMILIHAN UMUM: SEBUAH PERKENALAN. WWW. PEMILU INDONESIA ONLINE.COM, 9 MARET 2009)
GIOVANNI SARTORI. MENYATAKAN SISTEM PEMILIHAN UMUM ADALAH SEBUAH BAGIAN YANG PALING ESENSIAL DARI KERJA
SISTEM POLITIK. SISTEM PEMILIHAN UMUM BUKAN HANYA INSTRUMEN POLITIK YANG PALING MUDAH DIMANIPULASI, IA
JUGA MEMBENTUK SISTEM KEPARTAIAN DAN MEMPENGARUHI SPECTRUM REPRESENTASI. (SARTORI, GIVANNI. “PARTY
AND PARTY SYSTEMS”. SYDNEY: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1976)
ARENDT LIJPHART. SISTEM PEMILU ADALAH ELEMEN PALING MENDASAR DARI DEMOKRASI PERWAKILLAN. LIPJHART JUGA
BERPENDAPAT, SISTEM PEMILIHAN UMUM MEMPENGARUHI PERILAKU PEMILIH DAN HASIL PEMILU, SEHINGGA SISTEM
JUGA MEMPENGARUHI REPRESENTASI POLITIK DAN SISTEM KEPARTAIAN. (LIJPHART, AREND. ELECTORAL SYSTEM AND
PARTY SYSTEMS: A STUDY OF TWENTY-SEVEN DEMOCRACIES 1945-1990. NEW YORK: OXFORD UP, 1995)
ROBERT DAHL. DEMOKRASI POLIARKI (BERSKALA BESAR) MEMILIKI DUA DIMENSI PARTISIPASI POLITIK (WARGA NEGARA) YANG
KEDUANYA SALING TERGANTUNG, SERTA KONTESTATASI (ELITE). (DAHL, ROBERT A. PERIHAL DEMOKRASI: MENJELAJAHI
TEORI DAN PRAKTEK DEMOKRASI SECARA SINGKAT. JAKARTA: YAYASAN OBOR INDONESIA, 2001)
MAURICE DUVERGER. MENYATAKAN BAHWA DIMANA ADA PEMILIHAN YANG MERDEKA DAN BEBAS, DI SITU ADA DEMOKRASI.
(DUVERGER, MURICE. POLITICAL PARTIES: THEIR ORGANIZATION AND ACTIVITY IN THE MODERN STATE. LONDON: METHUEN AND
CO. LTD, 1967)

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
DEFINISI PEMILU
MC IVER. MENYATAKAN BAHWA DENGAN PEMILIHAN UMUM SAJA RAKYAT SUDAH DIBATASI DALAM
PILIHANNYA. PADA UMUMNYA MEREKA MEMILIH ANTARA CALON-CALON YANG TIDAK DIAJUKAN MEREKA
SENDIRI. ORGAISASI PARTAI MENGUASAI BAGIAN YANG TERBESAR DARI SELEKSINYA. PARTAI HANYA
MEMBERIKAN KEPADA RAKYAT PEMUTUSAN ANTARA CALO-CALONNYA DAN CALON-CALON PARTAI LAIN.
KANDIDAT YANG “MERDEKA” SANGAT DIPERSULIT DAN SEKURANG-KURANGNYA IA MEMBAURKAN
PERSOALAN. SELEKSI OLEH PARTAI ADALAH JAUH DARIPADA SUATU PROSES YANG DEMOKRATIS. IA
DIPENGARUHI OLEH PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN, JASA YANG TELAH DIBERIKAN DALAM HAL KEUANGAN
ATAU DENGAN CARA LAIN KEPADA ORGANISASI, TENTANG GENGSI YANG MELEKAT PADA GOLONGAN-
GOLONGAN KELUARGA YANG TERKENAL, TENTANG KESEDIAAN CALON UNTUK MENTAATI PERINTAH PARTAI
DAN TENTANG KEINGINAN-KEINGINAN DARIPADA PEMIMPIN-PEMIMPIN INTI PUSAT PARTAI YANG
MENGENDALIKAN PARTAI. (IVER, MAC. NEGARA MODERN. JUDUL ASLI: THE MODERN STATE, PENERJEMAH: DRS. MOERTONO. JAKARTA:
BINA AKSARA, 1988.)
LAWRENCE LEDUC. MENYATAKAN PEMILU ADALAH SEBUAH LEMBAGA POLITIK YANG MENDORONG (LEADS) DAN
MENCERMINKAN BANYAK KECENDERUNGAN SOCIAL, POLITIK DAN EKONOMI. MESKI PEMILIHAN DAN
DEMOKRASI BUKAN KONSEP YANG SINONIM, NAMUN ADANYA PEMILIHAN YANG BEBAS DAN KOMPETITIF
TIDAK PELAK LAGI DIPANDANG SEBAGAI SALAH SATU CIRI KRITIS YANG MENETAPKAN SUATU BANGSA
SEBAGAI BANGSA YANG DEMOKRATIS. (LEDUCE, LAWRENCE, RICHARD G. NIEMI, AND PIPPA NORRIS (EDS). COMPARING
DEMOCRACIES: ELECTION AND VOTING IN GLOBAL PERSPECTIVE. CALIFORNIA: SAGE PUBLICATION, INC. 1996).

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
DEFINISI PEMILU
SAMUEL P. HUNTINGTON. BERPENDAPAT BAHWA, PEMILU SEBAGAI MEDIA PEMBANGUNAN PARTISIPASI POLITIK
RAKYAT DALAM NEGARA MODERN. PARTISIPASI POLITIK MERUPAKAN ARENA SELEKSI BAGI RAKYAT UNTUK
MENDAPAT JABATAN-JABATAN PENTING DALAM PEMERINTAHAN. NEGARA MODERN ADALAH NEGARA
DEMOKRATIS YANG MEMBERIKAN RANG KHUSUS BAGI KETERLIBATAN RAKYAT DALAM JABATAN-JABATAN
PUBLIC. SETIAP JABATAN PUBLIC INI MERUPAKAN ARENA KOMPETISI YANG DIPEREBUTKAN SECARA WAJAR
DAN MELIBATKAN SETIAP WARGA NEGARA TAMPA DISKRIMINASI RASIAL, SUKU, AGAMA, GOLONGAN
(BANGSAWAN DAN RAKYAT JELATA), DAN STEREOTYPE LAINNYAYANG MEMINIMALKAN PARTISIPASI SETIAP
ORANG. (HUNTINGTON, SAMUEL P. THIRD WAVE: DEMOCRATIZATION IN THE LATE TWENTIETH CENTURY. OKLAHOMA: UNIVERSITY OF
OKLAHOMA PRESS,1991.)
BINTAN R. SARAGIH. BERPENDAPAT, PEMILU PERTANDA DARI SUATU KEHENDAK RAKYATDALAM SUATU
DEMOKRASI, DENGAN DEMOKRASI DALAM ARTI YANG SEBENARNYA. SUATU NEGARA YANG
MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM PUN BELUM TENTU SEPENUHNYA DAPAT DISEBUT SEBAGI SATU
NEGARA YANG BETUL-BETUL DEMOKRATIS. SEPERTI DISBEUTKAN, MASIH DAPAT DIPERTANYAKANSEBERAPA
BANYAK WAKIL RAKYAT DALAM LEMBAGA PERWAKILAN YANG DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT, APAKAH
LEBIH SEDIKIT DARI YANG DIANGKAT ATAU BILA SELURUHNYA PUN DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT MASIH
DIPERTANYAKAN APAKAH ASAS-ASAS PEMILIHAN UMUM TERSEBUT. (SARAGIH, BINTAN R. LEMBAGA PERWAKILAN DAN
PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. JAKARTA: GAYA MEDIA PRATAMA,1988.)

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
DEFINISI PEMILU
SIGIT PUTRANTO. MENYATAKAN BAHWA, SEKARANG TIDAK MENEMUKA PILIHAN YANG LEBIH DEMOKRATIS SELAIN PEMILIHAN
UMUM, WALAUPUN PEMILIHAN UMUM ITU BELUM JAMINAN DEMOKRASI ITU SENDIRI. (PUTRANTO, SIGIT DAN
KUSUMOWIDAGDO. SISTEM PEMILIHAN UMUM UNIVERSAL DAN PAROHIAL. PRISMA (9), 1981.)
MANUEL KAISIEPO. MENGATAKAN, BAHWA PEMILU TELAH MENJADI TRADISI PENTING HAMPIR-HAMPIR DISAKRALKAN DALAM
BERBAGAI SISTEM POLITIK DI DUNIA. LEBIH LANJUT DIKATAKANNYA, PEMILIHAN UMUM PENTING KARENA BERFUNGSI
MEMBERI LEGITIMASI ATAS KEKUASAAN YANG ADA DAN BAGI REZIM BARU, DUKUNGAN DAN LEGITIMASI INILAH YANG
DICARI. PEMILIHAN UMUM YANG BERFUNGSI MEMPERTAHANKAN STATUS QUO BAGI REZIM YANG INGIN TERUS BERCOKOL
DAN BILA PEMILIHAN UMUM DILAKSANAKAN DALAM KONTEKS INI MAKA LEGITIMASI DAN STATUS QUO INILAH YANG
DIPERTARUHKAN. BUKAN SOAL DEMOKRASI YANG ABSTRAK DAN KABUR UKURAN-UKURANNYA ITU. (SODIKIN. HUKUM
PEMILU, PEMILU SEBAGAI PRAKTEK KETATANEGARAAN. BEKASI: GRAMATA PUBLISHING, 2014.)
PAIMIN NAPITUPULU. PEMILIHAN UMUM BERARTI RAKYAT MELAKUKAN KEGIATAN MEMILIH ORANG ATAU SEKELOMPOK
ORANG MENJADI PEMIMPIN RAKYAT, PEMIMPIN NEGARA ATAU PEMIMPIN PEMERINTAHAN. HAL INI BERARTI
PEMERINTAHAN ITU DIPILIH OLEH RAKYAT. SELURUH RAKYAT MEMPUNYAI HAK MELAKUKAN PEMILIHAN SEBAGIAN
RAKYAT UNTUK MENJADI PEMIMPIN MEREKA MERUPAKAN PROSES PEMILIHAN UMUM. JADI MELALUI PEMILIHAN UMUM,
RAKYAT MEMUNCULKAN CALON PEMIMPIN PEMERINTAHAN. DENGAN DEMIKIAN, PEMLIHAN UMUM ADALAH SEBUAH
MEKANISME POLITIK UNTUK MENGARTIKULASIKAN ASPIRASI DAN KEPENTINGAN WARGA NEGARA DALAM PROSES
MEMILIH SEBAGIAN RAKYAT MENJADI PEMIMPIN PEMERINTAHAN. (NAPITUPULU, PAIMIN. PERAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN DPR. BANDUNG: ALUMNI, 2005)

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
Keterangan :
FPTP = Fist Past The Post
TRS = Two Round System
AV = Alternative Vote
BV = Block Vote
PBV = Party Block Vote
Paralel = Parallel
Voting/Mixed
Member
Majoritarian
(MMM)
MMP = Mixed Member
Proportional
Daftar = List System
STV = Single Transferable Vote
SNTV = Single Non-Transferable Vote
LV = Limited Vote
BC = Borda Count

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
• Sistem Pemilihan Distrik dapat dibedakan ke dalam distrik beranggota tunggal (single-member district) dan distrik beranggota
banyak (multi-member district). (Sumber : Toni Andrianus Pito dkk, Mengenal Teori-Teori Politik : dari Sistem Politik sampai
Korupsi, Bandung, Penerbit Nuansa, 2006, hal. 317).
Sistem Distrik Berwakil Tunggal (Single-member District)
• Dalam Sistem Distrik, suatu wilayah kecil (yaitu distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal (single-member constityuency)
atas dasar pluralitas (suara terbanyak).
• Sistem merupakan sistem pemilihan yang paling tua yang didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang
biasanya disebut “distrik” karena kecilnya daerah yang tercakup) memperoleh satu kursi dalam parlemen.
• Untuk keperluan itu negara dibagi ke dalam sejumlah besar distrik pemilihan (kecil) yang kira-kira sama jumlah penduduknya.
• Dalam distrik, satu distrik menjadi bagian dari suatu wilayah, satu distrik hanya berhak atas satu kursi, dan kontestan yang
memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal. Hal ini dinamakan the fisrt fast the post (FPTP). Pemenang tunggal
meraih satu kursi itu. Hal ini terjadi sekalipun selisih suara dengan partai lain hanya kecil saja. Suara yang tadinya mendukung
kontestan lain dainggap hilang (wasted) dan tidak dapat membantu partainya untuk menambah jumlah suara partainya di
distrik lain. (Sumber : Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal.
462-463).
Sistem Distrik Berwakil Banyak (Multi-member District)
• Sistem distrik berwakil banyak merupakan varian dari Sistem Pemilu Distrik, dimana suatu wilayah distrik memilih lebih dari
satu wakil, kontestan yang memperoleh suara terbanyak secara berurutan, sesuai dengan sejumlah kursi yang disediakn untuk
wakil dalam satu distrik. Sistem ini diterapkan dalam Pemilu di Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) dengan satuan wilayah distriknya adalah provinsi.

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
KELEBIHAN KEKURANGAN
1. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai
politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik
pemilihan hanya satu (sedikit).
2. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru
dapat dibendung; malahan sistem ini bisa mendorong
penyederhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan.
3. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal
oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen
lebih erat.
4. Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui
distortion effect dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain,
sehingga memperoleh kedudukan mayoritas.
5. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan
mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan
koalisi dengan partai lain, mendukung stabilitas nasional.
6. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.
1. Sistem kurang memperhatikan kepentingan
partai-partai kecil dan golongan minoritas,
apalagi jika golongan-golongan ini terpencar
dalam berbagai distrik.
2. Sistem ini kurang representatif dalam arti
bahwa partai calonnya kalah dalam suatu distrik
kehilangan suara yang telah mendukungnya.
Ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan
sama sekali, atau terbuang sia-sia.
3. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam
masyarakat yang plural karena terbagi ke dalam
kelompok etnis, religius, dan tribal.
4. Ada kemungkinan si wakil rakyat cenderung
untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik
serta warga distriknya, daripada kepentingan
nasional.

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
• Sistem pemilihan umum proporsional (multi-member constituency) lahir untuk menjawab kelemahan dari
sistem distrik. Sistem proporsional merupakan sistem pemilihan yang memperhatikan proporsi atau
perimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan. Dengan sistem ini,
maka dalam lembaga perwakilan, daerah yang memiliki penduduk lebih besar akan memperoleh kursi yang
lebih banyak di suatu daerah pemilihan, begitu pun sebaliknya.
• Sistem proporsional juga mengatur tentang proporsi antara jumlah suara yang diperoleh suatu partai politik
untuk kemudian dikonversikan menjadi kursi yang diperoleh partai politik tersebut. Karena adanya
perimbangan antara jumlah suara dengan kursi, maka di Indonesia dikenal Bilangan Pembagi Pemilih (BPP).
BPP merefleksikan jumlah suara yang menjadi batas diperolehnya kursi di suatu daerah pemilihan.
• Partai politik dimungkinkan mencalonkan lebih dari satu kandidat karena kursi yang diperebutkan di daerah
pemilihan lebih dari satu.
• Ada beberapa varian Sistem Pemilu Proporsional, diantaranya :
1. List System (Sistem Daftar); pada sistem ini pemilih diminta memilih di antara daftar-daftar calon yang
berisi sebanyak mungkin nama-nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilihan umum. Dalam sistem
perwakilan proposional para pemilih akan memilih partai politik. Varian lainnya adalah Open List System
(Sistem daftar calon terbuka) dimana pemilih memilih calon dari daftar calon dari suatu partai politik,
bahkan ada juga istilah Sistem daftar setengah terbuka.
2. Single Transferable vote; dalam sistem ini pemilih diberi kesempatan untuk memilih pilihan pertama,
kedua dan seterusnya dari daerah pemilihan yang bersangkutan. Jika jumlah suara yang diperlukan untuk
memilih calon pertama terpenuhi, dan apabila ada sisa suara, maka kelebihan suara ini dipindahkan
kepada calon kedua dan seterusnya.

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
KELEBIHAN KEKURANGAN
1. Sistem proporsional dianggap representatif
karena jumlah kursi partai dalam parlemen
sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang
diperoleh dalam pemeilihan umum.
2. Sistem proporsional dianggap lebih
demokratis dalam arti lebih egalitarian karena
praktis tanpa ada distorsi, yaitu kesenjangan
antara jumlah suara nasional dan jumlah kursi
dalam parlemen, tanpa ada suara yang hilang
atau wasted. Akibatnya semua golongan,
termasuk partai kecil/golongan minoritas pun
mendapat peluang untuk mmenempatkan
wakilnya dalam parlemen. Rasa keadilan
(sense of justice) masyarakat sedikit banyak
terpenuhi. Karena itu masyarakat yang
heterogen dan pluralis lebih tertarik pada
sistem ini.
1. Kurang mendorong partai-partai untuk berinegtrasi atau
bekerjasama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-
persamaan yang ada, tetapi sebaliknya cenderung mempertajam
perbedaan-perbedaaan.
2. Mempermudah fragmentasi partai, jika timbul konflik dalam
suatu partai, anggotanya cenderung memisahkan diri dan
mendirikan partai baru, dengan penghitungan ada peluang bagi
partai baru untuk memperoleh sejumlah kursi dalam parlemen
melalui Pemilu.
3. Memberikan kedudukan kuat pada pimpinan partai melalui
Sistem Daftar (list system) karena pimpinan partai menentukan
daftar calon.
4. Wakil rakyat kurang erat hubungannya dengan konstituennya,
tetapi lebih erat dengan partainya. Peranan partai lebih
menonjol daripada kepribadian seseorang wakil rakyat.
5. Banyaknya partai yang bersaing, sulit bagi suatu partai untuk
meraih mayoritas. Partai partai terpaksa harus berkoalisi untuk
menguasai mayoritas parlemen.

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
ASAS PEMILU
Berkala (teratur)
Pemilu dilaksanakan secara teratur sesuai dengan konstitusi dan ketentuan yang diatur oleh negara.
Langsung
Pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati
nuraninya, tanpa perantara.
Umum
Pemilu diikuti oleh setiap orang yang telah memenuhi syarat.
Bebas
Pemilih dalam memberikan suaranya tidak ada tekanan dari pihak manapun.
Rahasia
Kerahasian pemberi suara atas calon atau organisasi/partai peserta pemilu yang dipilihnya tidak
diketahui oleh siapapun.
Jujur
Tidak boleh terjadi kecurangan-kecurangan, baik oleh penyelenggara, organisasi perseta pemilu
(parpol), maupun pemerintah.
Adil
Setiap peserta pemilu (parpol) mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak
manapun.

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
Electoral Formula
Electoral formula, adalah formula (rumusan ketentuan dalam
menetapkan calon terpilih).
Beberapa metode dalam menentukan hasil Pemilihan,
daiantaranya :
1. Mayoritas Relatif
2. Mayoritas Absolut
3. First Past The Post (FPTP)
4. Block Vote (BT)
5. Alternative Vote (AV)
6. Two Round System (TRS)

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
1. Mayoritas Relatif (relative majority)
 Sistem mayoritas relatif adalah pemenang
pemilu ditentukan atas dasar perolehan suara
sah terbanyak (berapapun selisih suaranya) di
daerah pemilihannya (distrik).
 Sistem ini biasanya diterapkan dalam sistem
pemilihan distrik (murni).
 Langkah strategis yang paling penting adalah
bagaimana mengumpulkan suara terbanyak.

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
2. Mayoritas Absolut (absolute majority)
 Sistem mayoritas absolut (mutlak) adalah
pemenang pemilu ditentukan oleh jumlah
perolehan suara minimum tertentu (misalnya
50% +1) di daerah pemilihannya (distrik),
apabila belum ada yang mencapai jumlah
tersebut dilakukan pemilihan tahap kedua
yang mengikutsertakan calon yang
memperoleh suara terbanyak pertama dan
kedua.

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
3. First Past The Post (FPTP)
 Dalam sistem ini pemilih memilih satu kandidat (calon) di antara
sejumlah kandidat yang menjadi peserta pemilu.
 Sistem ini hampir sama dengan sistem relative majority,
pemenang pemilu ditentukan atas dasar perolehan suara sah
terbanyak (berapapun persentase suara yang diperolehnya) di
daerah pemilihannya (distrik).
4. Block Vote (BV)
 Dalam sistem ini pemilih dapat memilih sebanyak jumlah
kandidat (lebih dari satu kandidat) peserta pemilihan.
 Kandidat terpilih ditentukan berdasarkan jumlah perolehan
suara terbanyak di masing-masing daerah pemilihan (distrik).

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
Sistem ini biasanya diterapkan dalam sistem pemilih distrik
berwakil tunggal atau berwakil majemuk, dengan model full
preferential voting atau ticket voting.
a. Full preferential voting, yaitu pemilih dapat memilih
satu kandidat atau mengurutkan semua kandidat
sesuai urutan preferensi mereka dengan mencatumkan
nomor urut (1,2,3,4 dan seterusnya).
b. Ticket voting, yaitu pemilih memilih sebuah partai
politik, dan partai politik yang memperoleh suara
terbanyak menempatkan kandidat pada nomor urut
paling kecil sebagai calon terpilih, sesuai dengan
urutan daftar calon yang diserahkan pada
penyelenggara.

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
 Dalam sistem distrik berwakil tunggal kandidat yang
memperoleh suara sah dengan persentase 50%+1
ditetapkan sebagai pemenang. Apabila belum ada
kandidat yang memperoleh jumlah suara sah 50%+1,
dilakukan pemilihan ulang dengan menyingkirkan
kandidiat yang memperoleh suara terendah, begitu
seterusnya sampai tercapai jumlah perolehan suara
minimum 50%+1.
 Dalam sistem distrik berwakil jamak, kandidat yang
memperoleh suara terbanyak pertama dan beikutnya
secara berurutan (sesuai dengan jumlah wakil yang
diperebutkan) ditetapkan sebagai pemenang.

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
6. Two Round System (TRS)
• Sistem ini dikenal sebagai sistem dua putaran, atau
sistem run-off atau double ballot.
• Penetapan kandidat terpilih didasarkan pada kandidat
yang memperoleh suara mayoritas absolut (50%+1),
apabila dalam putaran pertama belum ada kandidat
yang memenuhi suara mayoritas absolut maka
dilakukan pemilihan putaran kedua, yang hanya diikuti
oleh dua kandidat yang memperoleh suara terbanyak
pertama dan kedua.

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam
Pemilu
 Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang
telah mengubah segenap kehidupan
manusia, dari budaya konvensional menuju
budaya teknologi .
 TI telah banyak mengubah dunia, sehingga
aktivitas kehidupan manusia menjadi dapat
dilakukan dengan lebih mudah, lebih cepat
dan lebih efisien.
 Pemanfaatan teknologi informasi tidak
hanya diterapkan dalam sektor bisnis
private (B to B/B to C) tetapi juga sudah
masuk ke dalam sektor pemertintahan (e-
Gov) dan politik (e-Democracy/e-Voting).

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
2. Negara yang menerapkan e-voting
 Beberapa negara di dunia yang telah
menerapkan TI dalam Pemilu (e-voting),
diantaranya : Amerika Serikat, Rusia, Kanada,
Prancis, Kazakhstan, Brazil, Peru, Venezuela,
India, Jepang, dan Uni Emirat Arab.
 Di ASEAN, Filipina adalah negara pertama yang menerapkan
pemilihan elektronik pada Pemilu Tahun 2010.
 Negara lainnya yang telah melakukan uji coba pelaksanaan e-
voting : Argentina, Cile, Ceko, Finlandia, Yunani, Itali,
Latvia, Meksiko, Nigeria, Norwegia, Polandia, Portugal,
Rumania, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, dan
Swedia.

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
3. Pengertian e-voting
 Electronic-Voting (e-Voting) dapat diartikan sebagai
menggunakan hak pilih dalam sebuah pemilihan
yang didukung oleh alat elektronik (Kersting dan
Baldersheim, 2004).
 IDEA mendefinisikan Pemilihan elektronik dengan
memfokuskan pada sistem di mana pencatatan, pemberian
suara atau pemilihan suara dalam Pemilu politik dan
referendumnya melibatkan teknologi informasi dan
komunikasi (Darmawan et. al, 2014).
 Berbagai bentuk pemanfaatan TI dalam Pemilu, adalah
pendaftaran pemilih, pemungutan suara dan penghitungan
suara, serta pemilihan dari jarak jauh (internet voting).

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
4. Voter Verified Paper Audit Trail (VVPAT)
 Diciptakan oleh Dr. Rebecca Mercuri, oleh
karenanya metode VVPAT ini sering
disebut sebagai "metode Mercuri."
 Catatan hasil pilihan pemilih diverifikasi
oleh pemilih dari hasil print-out pilihan
pemilih.
 VVPAT adalah bentuk Verifikasi
Independen paling sering ditemukan
dalam pemilu di Amerika Serikat.
(sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voting)

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
5. OMR dan PCOS
 Sistem OMR (Optical Mark Recognition ) yang
didasarkan pada mesin pemindai dapat mengenali
pilihan pemilih di surat suara yang dapat dibaca oleh
mesin khusus.
 Sistem OMR bisa jadi pusat sistem penghitungan
(tempat surat suara dipindai dan dihitung di pusat
penghitungan khusus) atau sistem pemindaian optik
perhitungan terbatas (Presinct Count Optical
Scanning/ PCOS), saat pemindaian dan penghitungan
dilaksanakan di TPS, secara langsung segera setelah
pemilih memasukkan surat suara mereka ke mesin
penghitungan suara).
 Diterapkan dalam Pemilu di Filipina Tahun 2010.

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
6. Direct-Recording Electronic (DRE)
 Direct-recording electronic (DRE) voting
systems memanfaatkan terminal layar
sentuh untuk merekam suara pemilih.
 Pemilih memilih pada surat suara yang
ditampilkan di layar monitor
menggunakan perangkat input seperti
tombol atau layar sentuh.
 Data hasil pemilihan disimpan pada
kartu memori, compact disc atau
perangkat memori lainnya.
(sumber : http://www.sourcewatch.org/index.php/Direct-
recording_electronic_%28DRE%29_voting_systems)

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
7. Internet Voting
 Sistem pemilihan melalui Internet yaitu
saat suara diberikan melalui Internet ke
server pusat penghitungan.
 Suara dapat diberikan baik melalui
komputer umum atau kios pemungutan
suara di TPS atau—yang lebih umum—dari
komputer mana pun yang terkoneksi
Internet yang dapat diakses pemilih.

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
8. Kelemahan Pemilu Konvensional
a. Penyelenggaraan Pemilu Konvensional
 Pemilu pada umumnya dilakukan dengan
cara mencoblos atau memberi tanda pada
nama, foto atau nomor urut kandidat dalam
surat suara pemilihan.
 Penghitungan suara dilakukan dengan cara
menghitung dan mencatat suara pilihan
pemilih pada surat suara di TPS.
 Tabulasi penghitungan suara dilakukan
secara berjenjang dari mulai TPS sampai di
tingkat Pusat Penyelenggara Pemilihan.

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
8. Kelemahan Pemilu Konvensional
b. Metode Pemilihan Konvensional
1) memerlukan keterlibatan banyak orang
(panitia)
2) Memerlukan banyak logistik Pemilu
3) Memerlukan anggaran yang cukup besar
4) menghabiskan banyak waktu, sehingga
hasil Pemilu baru dapat diketahui setelah
berhari-hari lamanya;
5) potensi terjadinya kecurangan cukup besar.

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
9. Kelebihan dan Kelemahan e-voting
a. Kelebihan e-voting
1) Tidak memerlukan banyak orang unsur penyelenggara (Panitia)
2) Tidak memerlukan banyak logisitik Pemilu (jumlah banyak, sortir
dan pengiriman).
3) Tidak perlu pemutakhiran data Pemilih (Identifikasi cukup dengan
e-KTP, pindai sidik jari/retina mata); sehingga dapat
mengendalikan pemilih yang tidak berhak.
4) Dapat menampilkan surat suara yang rumit.
5) Cara pemilihan lebih mudah pada surat suara yang tampil di layar
monitor e-voting.
6) Surat suara dapat dibuat beberapa versi bahasa.
7) Memberikan kenyamanan pada pemilih (bagi pemilih disabilitas
dapat diberikan alat bantu khusus).
8) Tidak menganggu mobilitas masyarakat (pemilih dalam
menggunakan hak pilih tidak harus di TPS tertentu)
9) Menghilangkan suara tidak sah
10) Dapat meningkatkan partisipasi pemilih

KOTA PALEMBANG
TENTANG PEMILU
9. Kelebihan dan Kelemahan e-voting
b. Kelemahan e-voting
1) Membutuhkan prasyarat infrastruktur dan lingkungan, pasokan listrik,
jaringan teknologi infromasi, suhu, kelembaban.
2) Membutuhkan persyaratan keamanan untuk melindungi sistem pemberian
suara selama dan anatara Pemilu ke Pemilu selanjutnya termasuk selama
pengangkutan, penyimpanan dan pemeliharaan;
3) Memerlukan petugas pelaksana pemilihan yang memiliki keahlian khusus
dalam bidang TI.
4) Belum adanya standar sistem penyelenggaraan Pemilu e-voting (Regulasi)
5) Perlunya Audit hardware dan software peranti TI yang oleh lembaga
independen yang kompeten dan dapat dipercaya.
6) Kemungkinan adanya ketergantungan pada vendor penyedia perangkat TI
yang digunakan dalam e-voting;
7) Memerlukan kepercayaan dari kandidiat peserta pemilihan dan masyarakat
pemilih.
8) Memerlukan dukungan kebijakan politik pemerintah.

KOTA PALEMBANG
PEMILU LEGISLATIF
PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014
(UU No. 8 Tahun 2012)

KOTA PALEMBANG
PEMILU LEGISLATIF

KOTA PALEMBANG
PEMILU LEGISLATIF
Verifikasi Faktual Partai Politik Bakal Calon Peserta Pemilu Tahun
2014 di tingkat Kabupaten/Kota

KOTA PALEMBANG
PEMILU LEGISLATIF
Verifikasi Faktual di tingkat Kabupaten/Kota
1. Kepengurusan dan domisili Kantor Tetap Partai Politik.
a. Jumlah dan susunan pengurus Parpol di Tingkat Kab/Kota
No Unsur yang diferifikasi Formulir Sumber Informasi Ket
1. Mencocokan kebenaran SK Parpol tentang
pengurus tingkat Kab/kota.
a. Ketua
b. Sekretaris
c. Bendahara
Lampiran 2 Model F1-Parpol SK Kepengurusan tingkat
Kab/Kota yang dikeluarkan DPP
Parpol yang diserahkan ke KPU-
RI
2. Mencocokan KTA atau identitas lain (KTP atau
KK) dengan SK Parpol tentang pengurus
tingkat Kab/kota.
idem Idem
3. Mencocokan kebenaran daftar nama pengurus
sebagaimana Formulir F3-Parpol mengenai
pemenuhan sekurang-kurangnya 30%.
keterwakilan perempuan pada kepengurusan
Parpol di tingkat Kab/Kota
Model F3- Parpol atau F13-
Parpol
Surat Pernyataan DPP Parpol
Kepengurusan tingkat Kab/Kota
yang dikelurkan oleh DPP Parpol
yang diserahkan ke KPU-RI

KOTA PALEMBANG
PEMILU LEGISLATIF
Penjelasan Teknis :
1. Pengurus Parpol yang hadir pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual mengisi
daftar hadir yang disediakaan oleh Tim verifikasi Faktual tingkat Kab/Kota .
2. Apabila pengrus Parpol berhalangan hadir, wajib menyampaikan alasan dengan
menunjukkan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang
(misalnya surat keterangan dokter, menunaikan badah haji/umrah).
a. Apabila berhalangan hadir karena alasan sakit, petugas verifikasi
mendatangi yang bersangkutan.
b. Apabila berhalangan hadir karena menunaikan ibadah haji/umrah, atau
meninggal dunia, atau mengundurkan diri. Pengurus yang bersangkutan
dapat digantiikan oleh wakilnya dengan mencocokan SK, formulir Lampiran
2 Model F1-Parpol dan KTA/KTP/KK.
3. Apabila dalam Verifikasi Faktual tidak dapat bertemu dengan pengurus yang
bersanguktan, KPU Kab/Kota menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada
pengurus Parpol untuk menghadirkan pengurus yang bersangkutan kepada KPU
Kab/kota sampai dengan akhir masa verifikasi Faktual Tahap I.

KOTA PALEMBANG
PEMILU LEGISLATIF
1. Kepengurusan dan domisili Kantor Tetap Partai Politik.
b. Domisili Kantor Tetap Partai Politik Tingkat Kab/Kota
N
o.
Unsur yang diferifikasi Formulir Sumber Informasi Ket
1. Mencocokan domisili kantor dengan
dokumen sah, yaitu :
a. Formulir Model F11-Parpol
b. Sertifikat hak milik;
c. Surat pinjam pakai; atau
d. Kontrak
Sampai berakhirnya tahapan Pemilu,
yaitu pengucapan sumpah janji
anggota DPRD kab/kota .
Model F11- Parpol SK Kepengurusan
tingkat Kab/Kota yang
dikelurkan DPP Parpol
yang diserahkan ke
KPU-RI

KOTA PALEMBANG
PEMILU LEGISLATIF
2. Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik.
No. Unsur yang diferifikasi Formulir Sumber Informasi Ket
1. a. Mencocokan daftar nama
anggota Parpol hasil
pengambilan sampel/
pencuplikan sampel
sebagaimana Lampiran 2
Model F8-Parpol , Fotocopy
KTA dan KTA asli.
b. Apabila tdk dpt
menunjukkan KTA,
anggota Parpol ybs dapat
menunjukkan identitas diri
berupa KTP atau KK.
Lampiran 2
Model F8-
Parpol
Daftar Anggota Parpol
yang diampaikan
kepada KPU Kab/Kota
yang telah diselaraskan
dengan daftar yang
disampaikan DPP
Parpol ke KPU-RI
melalui aplikasi Sipol.

KOTA PALEMBANG
PEMILU LEGISLATIF
No. Unsur yang diferifikasi Formulir Sumber Informasi K
e
t
. c. Apabila petugas verifikasi tdk
bertemu dengan anggota
Parpol ybs, pimpinan Parpol
diminta menghadirkan
anggotanya tersebut di Kantor
KPU kab/kota sampai dengan
akhir masa verifikasi faktual
Tahap I.
d. Apabila sampai akhir masa
verifikasi faktual Tahap I,
Parpol tidak dapat
menghadirkan anggotanya di
Kantor KPU Kab/Kota,
keanggotaannya dinyatakan
tidak memenuhi syarat.
Lampiran 2 Model F8-
Parpol
yang diampaikan
kepada KPU Kab/Kota
yang telah diselaraskan
dengan daftar yang
disampaikan DPP Parpol
ke KPU-RI melalui
aplikasi Sipol.

KOTA PALEMBANG
PEMILU LEGISLATIF
No. Unsur yang diferifikasi Formulir Sumber Informasi Ke
t
e. Apabila terdapat seseorang menjadi
angggota lebih dari 1 (satu) partai
politik, orang tersebut diminta
menegaskan keanggotaannya pada 1
(satu) Parpol dan mengisi Formulir
Model F12-Parpol, apabila tidak
bersedia mengisi formulir tersebut,
dinyatakan tidak memenuhi syarat.
f. Apabila dlm verifikasi faktual ,
seseorang menyatakan bukan anggota
Parpol dan ybs tidak bersedia mengisi
From F-12 Parpol, dinyatakan tidak
memenuhi syarat.
Lampiran 2 Model
F8- Parpol
Model F-12 Parpol
yang diampaikan
kepada KPU Kab/Kota
yang telah
diselaraskan dengan
daftar yang
disampaikan DPP
Parpol ke KPU-RI
melalui aplikasi
Sipol.

KOTA PALEMBANG
PEMILU LEGISLATIF
Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual di Tingkat Kab/Kota
No
.
Unsur yang diferifikasi Formulir Sumber Informasi Ket
1. a. Dalam hal hasil proyeksi
keanggotaan tidak terpenuhi,
Parpol dapat memperbaiki
syarat keanggotaan paling lama
7 (tujuh) hari setelah
pembritahuan hasil verifikasi
faktual.
b. Perbaikan keanggotaan Parpol
dilakukan dengan cara
menyerahkan keanggotaan
Parpol sejumlah kekurangan
atau lebih.
c. Verifikasi terhadap perbaikan
keanggotaan Parpol dengan
metode sampel 10% dari daftar
keanggotaan hasil perbaikan.
Lampiran 2
Model F8- Parpol
hasil perbaikan yang
diampaikan kepada KPU
Kab/Kota

KOTA PALEMBANG
PEMILU LEGISLATIF
Simulasi 1. Verifikasi Faktual Keanggotaan Parpol

KOTA PALEMBANG
PEMILU LEGISLATIF
Metode Proyeksi

KOTA PALEMBANG
PEMILU LEGISLATIF

KOTA PALEMBANG
PEMILU LEGISLATIF
Metode Proyeksi

KOTA PALEMBANG
PEMILU LEGISLATIF
• WNI yang pada hari pemungutan suara pemilihan
sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau
sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih.
• Anggota TNI dan Polri yang berubah status menjadi
status sipil atau purnatugas (Dibuktikan dengan SK
Pensiun dari pejabat TNI/Polri yg berwenang
memberhentikan).
• Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
• Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
SIAPA YANG DAPAT DIDAFTAR MENJADI
PEMILIH

KOTA PALEMBANG
PEMILU LEGISLATIF
Format Surat Suara
Pemilu Anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota Tahun
2014
(Ukuran surat suara 42 X 52
CM)

KOTA PALEMBANG
PEMILU LEGISLATIF
HASIL PEMILU
Hasil Pemilu
 Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
terdiri atas perolehan suara partai politik serta prolehan suara calon anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (Pasal 205).
Perolehan Suara
• Perolehan suara parpol untuk calon anggota DPR dan calon Anggota DPD
ditetapkan oleh KPU;
• Perolehan suara parpol untuk calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh KPU
Provinsi;
• Perolehan suara parpol untuk calon anggota DPRD Kab/Kota ditetapkan oleh
KPU Kab/Kota (Pasal 206)

KOTA PALEMBANG
www.kota-palembang.kpu.go.id, e-mail : kpu.plmbg@gmail.com PEMILU PRESIDEN
Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
Dalam UUD 1945, Pasal 6A ayat (3) dan (4) disebutkan bahwa :
• Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan lebih dari lima puluh persen
dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap
provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia , dilantik menjadi
Presiden dan Wakil Presiden (amandemen ketiga UUD 1945).
• Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon
yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh
rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik menjadi
Presiden dan Wakil Presiden (amandemen ketiga UUD 1945).
• Sistem Pemilu ini dikenal sebagai sistem dua putaran (Two Round System), Penetapan Pasangan
calon terpilih didasarkan pada Pasangan calon yang memperoleh suara mayoritas absolut
(50%+1), apabila dalam putaran pertama belum ada kandidat yang memenuhi suara mayoritas
absolut maka dilakukan pemilihan putaran kedua, yang hanya diikuti oleh dua kandidat yang
memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.

KOTA PALEMBANG
PEMILU PRESIDEN

KOTA PALEMBANG
PEMILU PRESIDEN
Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon yang
diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Ketentuan

KOTA PALEMBANG
PEMILU PRESIDEN
HAK PILIH

KOTA PALEMBANG
PILKADA SERENTAK
Penetapan Pasangan Calon Kelapa Daerah dan Wakil kepala Daerah
Terpilih ditetapkan berdasarkan Calon yang mendapatkan suara terbanyak
ditetapkan sebagai calon terpilih.
• Sistem ini dikenal dengan sistem The Fisrt Past The Post atau Mayoritas
Relatif (relative majority)
• Dalam sistem ini pemilih memilih satu kandidat atau pasangan calon di
antara sejumlah kandidat atau pasangan calon yang menjadi peserta
pemilu.
• Pemenang pemilu ditentukan atas dasar perolehan suara sah terbanyak
(berapapun persentase suara yang diperolehnya) di daerah
pemilihannya.

KOTA PALEMBANG
PILKADA SERENTAK

KOTA PALEMBANG
PILKADA SERENTAK
PENCALONAN
1. Parpol atau Gabungan Paprol hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
2. Parpol dapat bersepakat dengan Parpol lain untuk membentuk gabungan dalam
mendaftarkan Pasangan Calon. Kesepakatan sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh
masing-masing Pimpinan Parpol.
3. Parpol atau Gabungan Paprol melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk
didaftarkan mengikuti Pemilihan. Kesepakatan sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh
Pimpinan Parpol atau masing-masing Pimpinan Parpol yang bergabung dan Pasangan Calon.
4. Parpol atau Gabungan Parpol yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU
Kab/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
5. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik
bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Parpol atau Gabungan
Parpol tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan
tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.
6. Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan
kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak
pendaftaran.
7. Dalam hal bakal calon mengundurkan diri, Paprol atau Gabungan Parpol yang mencalonkan
tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya
dinyatakan gugur.

KOTA PALEMBANG
PILKADA SERENTAK
PENCALONAN
 Parpol atau Gabungan Parpol tingkat kab/kota mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kab/Kota selama masa
pendaftaran disertai surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat pusat tentang
persetujuan Pasangan Calon.
 Partai Politik tingkat kab/kota, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
 Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib
memenuhi persyaratan:
a. Pemenuhan Persyaratan Perolehan Kursi atau Perolehan Suara Sah;
b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon
dan dokumen syarat calon;
menyertakan surat keputusan dari pengurus Partai Politik tingkat pusat mengenai pengambilalihan
wewenang Partai Politik tingkat kab/kota dalam pendaftaran Pasangan Calon, bagi Pasangan Calon
yang pendaftarannya dilakukan oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat;
c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik
tingkat kabupaten/kota;
d. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan
Pasangan Calon; dan menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan;

KOTA PALEMBANG
PILKADA SERENTAK
PENCALONAN
 Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU KPU
Kab/Kota selama masa pendaftaran.
 Parpol atau Gabungan Parpol dan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud
pada wajib hadir pada saat pendaftaran.
 Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Parpol atau Gabungan Parpol atau
tim Bakal Pasangan Calon memasukkan data bakal pasangan calon dan data
dukungan Parpol atau Gabungan Parpol ke dalam sistem informasi pencalonan.
 Dalam hal Parpol atau Gabungan Parpol atau salah satu bakal calon atau Bakal
Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran. Parpol atau Gabungan
Parpol, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali
ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan
dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
 Parpol atau Gabungan Paprol yang mendaftarkan bakal calon, yang secara
kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KPU Kab/Kota menyatakan
tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan
mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

KOTA PALEMBANG
PILKADA SERENTAK
KAMPANYE
1. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU
Kab/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil
Walikota.
2. Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dilaksanakan dengan metode:
a. pertemuan terbatas;
b. pertemuan tatap muka dan dialog;
c. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
d. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan
peraturan perundangundangan.
3. Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud
menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau
Pasangan Calon.

KOTA PALEMBANG
PILKADA SERENTAK
KAMPANYE
 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan
kegiatan lain dalam bentuk:
a. rapat umum, dengan jumlah terbatas;
b. kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);
c. kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);
d. perlombaan;
e. kegiatan sosial (bazar, donor darah, hari ulang tahun); dan/atau
f. kampanye melalui media sosial.
• Perlombaan sebagaimana dimaksud mencakup seluruh jenis perlombaan, dilakukan paling banyak
:
a. 2 (dua) kali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
b. 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
c. Dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:
 dalam bentuk barang; dan
 nilai barang paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
• Dalam melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dilarang memberikan door prize.
• Dalam masa Kampanye Partai Politik dan gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim
Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye.
• Biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dilarang diberikan dalam bentuk uang.
(didasarkan pada standar biaya daerah).

KOTA PALEMBANG
PILKADA SERENTAK
KAMPANYE
 Fasilitasi Kampanye KPU/KIP Kab/Kota sebagaimana meliputi:
a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
c. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
• Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kab/Kota sebagaimana dimaksud didanai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
• Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim
Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
a. Pihak Lain; dan/atau
b. Relawan.
• mendaftarkan diri kepada KPU Kab/Kota dengan menyerahkan surat dari Pasangan
Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan
pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.
• Pendaftaran dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai
dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.

KOTA PALEMBANG
PILKADA SERENTAK
PENETAPAN CALON TERPILIH
Calon yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih
 Bila terdapat jumlah perolehan suara yang sama, maka pasangan calon yang
mendapatkan dukungan pemilih yang lebih merata penyebaranya ditetapkan
sebagai calon terpilih.
a. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon memperoleh suara terbanyak
dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan
persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan;
b. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan masih sama,
Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan
suara yang lebih luas di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
c. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau sebutan
lain/kelurahan masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan
persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.

KOTA PALEMBANG
PILKADA SERENTAK
PELANTIKAN
 Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota) memegang jabatan selama 5 lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan
dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali
masa jabatan.
 Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6
(enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. (Ps 162 UU No.10/2016)
 Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di
ibu kota Provinsi yang bersangkutan.
 Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikota dilakukan oleh Wakil Gubernur.
 Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan Pelantikan
sebagaimana dimaksud, Menteri mengambil alih kewenangan Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat. (Ps 164 UU No.8/2015)
 Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melantik Bupati dan
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak. (Ps 164B UU
No.8/2015)

KOTA PALEMBANG
www.kota-palembang.kpu.go.id, e-mail : kpu.plmbg@gmail.com PEMILIH CERDAS

KOTA PALEMBANG
PEMILIH CERDAS
A. Ketahui Visi, Misi, dan Program Peserta Pemilu
Berkaitan dengan visi, misi dan program, bahwa dalam sistem Pemilu di
Indonesia terdapat 2 (dua) visi, misi dan program yaitu:
1. yang terkait dengan partai politik
2. yang terkait dengan calon.
Dalam hal pemilihan Anggota DPR dan DPRD, visi misi dan program
partai sangat berkaitan erat dengan visi misi dan program calon,
sehingga visi misi dan program partai dan visi misi dan program calon
harus dicermati secara komprehensif.
Adapun untuk pemilihan Anggota DPD visi misi dan program calon
menjadi fokus utama yang perlu dicermati

KOTA PALEMBANG
PEMILIH CERDAS

KOTA PALEMBANG
PEMILIH CERDAS
 Setelah pemilih memiliki informasi yg cukup mengenai visi, misi dan program partai
politik dan calon, serta memperoleh data mengenai riwayat hidup calon, pemilih
dapat mendiskusikan informasi dan data itu dengan elemen yang ada di masy., shg
informasi dan data itu dapat diperkaya dan menjadi dasar yang kuat bagi pemilih
dalam menentukan pilihan.
 Dalam menentukan pilihan, pemilih harus rasional, artinya calon yang akan dipilih
benar-benar menawarkan program yg sesuai dgn kebutuhan pemilih dan secara
personal calon merupakan sosok yg betul-betul dapat dipercaya dlm merealisasikan
program tersebut.
 Hampir semua calon menggunakan teknologi informasi dalam melakukan komunikasi
dengan pemilih. Fasilitas ini dapat dioptimalkan oleh pemilih untuk menjalin
komunikasi dengan calon, berkaitan dgn visi, misi, program maupun hal-hal lainnya.
 Tidak mudah utk menentukan pilihan, karena sangat banyak aspek yg hrs
dipertimbangkan, apalagi dalam konstelasi jml parpol dan calon yang sangat banyak.
• Tetapi, betapapun rumitnya, setiap pemilih harus menentukan pilihan, dan penentuan
pilihan itu akan menentukan proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan di
masa depan.

Tentang pemilu

More Related Content

What's hot

More from KPUPALEMBANG

Tentang pemilu