Pembangunan d I

1. Pembangunan Pendidikan dalam Perencanaan Pembangunan AmniZarkasyiRahman

2. Konsep dasar Pendidikan Asumsi “Semakinbaikbaikpendidikansuatubangsa, semakinbaik pula kualitasbangsaitu” Pandangan Piaget (1896), pendidikandidefiniskansebagaipenghubungduasisi, di satusisiindividu yang sedangtumbuhberkembang, dan di sisi lain nilaisosial, intelektual, dan moral yang menjaditanggungjawabpendidikuntukmendorongindividutersebut.

3. The vicious circle of poverty Low Income Low Comsumtion Low Saving Low Productivity Low Investment

4. Landasan hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005--2025 Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

5. MDG’s Menanggulangikemiskinandankelaparan(eradicate extreme poverty and hunger). Mencapaipendidikandasaruntuksemua(achieve universal primary education) Mendorongkesetaraan gender danpemberdayaanperempuan(promote gender equality and empower women) MenurunkanAngkaKematiananak(reduce child mortality). MeningkatkankesehatanIbu(increase maternal health) Memerangi HIV/AIDS, Malaria danpenyakitlainnya(combat HIV/AIDS, malaria and other diseases) Memastikan kelestarian lingkungan hidup (ensure environment sustainability). Membangunkemitraan global untukpembangunan(develop a global partnership for development).

6. IndikatorPendidikandalam MDG’s AngkaPartisipasiSekolah (APS) AngkaMelekhuruf Rata-rata lama studi Rasiomuridlaki-lakidenganperempuan

7. AngkaPartisipasiSekolah

8. AngkaButaHuruf

9. Lama Studi

10. Lama Studi

11. AlasanPutusSekolah

12. Indeks pembangunan pendidikan Asia Tenggara

13. Permasalahan Pendidikan Indonesia Rasio guru terhadap siswa juga menunjukkan disparitas antarprovinsi Kesenjangan partisipasi pendidikan masih terjadi antara penduduk miskin dan penduduk kaya Disparitas dalam kesempatan memperoleh pendidikan juga terjadi antara penduduk yang tinggal di perdesaan dan penduduk yang tinggal di perkotaan. Besarnya angka putus sekolah, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun pada jenjang pendidikan menengah. Mutu tenaga pendidik Mutu pendidikan

14. Isu Strategis Pendidikan Fokus pembangunan pendidikan masih perlu didasarkan pada jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga pendidikan tinggi, meliputi pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, serta jalur pendidikan orang dewasa. Aspek yang juga perlu mendapat perhatian adalah penguatan tata kelola, sistem pengendalian manajemen, dan sistem pengawasan intern, yang merupakan aspek penting dalam menunjang pembangunan pada tataran jenjang dan jalur pendidikan. Secara umum aspek perluasan dan pemerataan akses masih perlu mendapat penekanan dalam pembangunan pendidikan lima tahun ke depan. Namun, pada setiap jenjang dan jalur pendidikan, penekanan pembangunan pendidikan perlu diberikan pada aspek tertentu. Pada jenjang PAUD pembangunan perlu difokuskan pada aspek akses dan mutu. Pada jenjang pendidikan dasar penekanan diperlukan pada aspek mutu. Pada jenjang pendidikan menengah, penekanan diperlukan pada aspek mutu dan relevansi. Pada jenjang pendidikan tinggi penekanan diarahkan pada mutu dan daya saing internasional.

15. Guna memenuhi komitmen global khususnya dalam upaya mencapai salah satu tujuan dari MDGs, yaitu menghilangkan disparitas gender pada pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2015 pembangunan juga harus terfokus pada kesetaraan gender pada semua jenjang pendidikan dan jalur pendidikan tersebut di atas. Pemerintah memprioritaskan/mentargetkan bahwa reformasi birokrasi pada semua kementerian dan lembaga selesai pada tahun 2011. Reformasi birokrasi menjadi suatu keharusan sejalan dengan reformasi perencanaan pembangunan menuju Performance Based Budgeting (PBB).

16. STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2010-2014 Perluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota Perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar, pendidikanmenengah, pendidikantinggiuniversal bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota Perluasan dan pemerataan akses pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Penguatan tata kelola, sistem pengendalian manajemen, dan sistem pengawasan intern

17. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2010-2014 Reformasi Pendanaan Pendidikan Reformasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penerapan TIK untuk e-Pembelajaran dan e-Administrasi Pembangunan dan RehabilitasiPrasaranaPendidikan Penyediaan Sarana Pendidikan Reformasi Perbukuan secara Mendasar Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan dengan Pendekatan Komprehensif

18. Perbaikan Rasio Peserta Didik SMK:SMA dan Pendidikan Vokasi Otonomisasi Satuan Pendidikan Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan dengan Pendekatan Komprehensif Reformasi Pembelajaran yang Mendidik, Dialogis, dan Menyenangkan Penguatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pendidikan Revitalisasi Pendidikan Inovatif, Kreatif dan Enterprenurial

19. AmniZarkasyiRahman, Staff pengajarJurusanadministrasiPublik FISIP UNDIP Email : amni.zr@gmail.com