Recommended
More Related Content
Similar to Pembahasan mengenai anggaran keuangan negara
Similar to Pembahasan mengenai anggaran keuangan negara (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
Pembahasan mengenai anggaran keuangan negara
- 1. Contact About Me Service Home Aldenaire & Partners Page | 01 KELOMPOK II W W W . T U G A S K E L O M P O K . C O M Almahdi Saputra (2220112036) Almahdi Saputra (2220112036) Almahdi Saputra (2220112036)
- 2. Contact About Me Service Home Aldenaire & Partners Page | 02 A. PENGERTIAN ANGGARAN NEGARA Anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang, kadangkala disebut sebagai anggaran negara. Pengertian anggaran negara adalah suatu dokumen yuridis yang memuat perkiraan penerimaan, perkiraan pengeluaran, dan rincian kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan negara dari pemerintah untuk dalam jangka waktu satu tahun. Jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran negara kadangkala direncanakan dengan cara berimbang untuk tahun anggaran negara yang bersangkutan. 01 Anggaran negara pada hakikatnya merupakan pedoman bagi pemerintah untuk melaksanakan fungsi negara. Dalam arti, bahwa pemerintah tidak dapat melaksanakan fungsi negara sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa ada anggaran 02
- 3. Contact About Me Service Home Aldenaire & Partners Page | 03 B. SIKLUS ANGGARAN NEGARA 1.Perencanaan Anggaran Negara 2.Penyusunan Anggaran Negara 3.Pembahasan Anggaran Negara 4.Penetapan Anggaran Negara 5.Pelaksanaan Anggaran Negara 6.Pelaporan Anggaran Negara 7.Pertanggungjawaban Anggaran Negara
- 4. Contact About Me Service Home Aldenaire & Partners Page | 04 C. SUBSTANSI ANGGARAN NEGARA Anggaran negara yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang, mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1. Dokumen hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat; 2.Rencana penerimaan negara, baik dari sektor pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah; 3.Rencana pengeluaran negara, baik bersifat rutin maupun pem- bangunan; 4.Kebijakan negara terhadap kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan yang memeroleh prioritas maupun yang tidak memeroleh prioritas; 5.Masa berlaku hanya satu tahun, kecuali diberlakukan untuk tahun anggaran negara ke depan
- 5. Contact About Me Service Home Aldenaire & Partners Page | 04 D. FUNGSI ANGGARAN NEGARA Fungsi anggaran negara berdasarkan kajian hukum tata negara adalah perpaduan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden pada hakikatnya merupakan pelaksana kedaulatan rakyat di bidang pemerintahan negara sehingga berwenang mengajukan Rancangan Undang-Undangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat merupakan pelaksana kedaulatan rakyat di bidang legislasi, khususnya di bidang anggaran negara Sementara itu, fungsi anggaran negara berdasarkan kajian hukum administrasi negara tertuju pada penguasaan dan pelaksanaan anggaran negara oleh Presiden bersama pembantu-pembantunya. Presiden menguasai dan melaksanakan anggaran negara karena berada dalam kedudukan sebagai Chief Finansial Officer. Sementara itu, menteri negara selaku pembantunya berada dalam kedudukan sebagai Chief Operational Officer, kecuali menteri keuangan berada dalam kedudukan, baik sebagai Chief Operational Officer maupun Chief Finansial Officer.
- 6. Contact About Me Service Home Aldenaire & Partners Page | 05 E. SIFAT HUKUM ANGGARAN NEGARA Anggaran negara tidak lain adalah Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibentuk oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Keduanya merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dengan pembidangan kewenangan yang berbeda sebagaimana ditentukan oleh perumus dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 01 02 Proses Pembentukannya Keberlakuannya 03 Kemampuan Mengikatnya 04 Kemampuan Mengikatnya
- 7. Contact About Me Service Home Aldenaire & Partners Page | 06 Pengertian pengelolaan keuangan negara menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA A. PENGERTIAN
- 8. Contact About Me Service Home Aldenaire & Partners Page | 05 E. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Sebelum berlakunya Undang-Undang Keuangan Negara: 01 02 Asas Kesatuan Asas Universalitas 03 Asas Tahunan 04 Asas Spesialitas
- 9. Contact About Me Service Home Aldenaire & Partners Page | 05 LANJUTAN.... Setelah berlakunya Undang-Undang Keuangan Negara: 01 02 Asas Akuntabilitas Asas Profesionalitas 03 Asas Proporsionalitas 04 Asas Keterbukaan 05 Asas Pemeriksaan Keuangan
- 10. Contact About Me Service Home Aldenaire & Partners Page | 02 F. RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA a. Pengelolaan Kas Umum Negara b. Pelaksanaan Penerimaan Negara c. Pengelolaan Uang Persediaan 01 PENGELOLAAN UANG NEGARA 02 PENGELOLAAN UTANG UANG NEGARA 03 PENGELOLAAN INVESTASI
- 11. Contact About Me Service Home Aldenaire & Partners Page | 02 LANJUTAN.... 05 PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
- 12. Contact About Me Service Home Aldenaire & Partners Page | 06 Pengelolaan umum keuangan negara pada hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan pengelolaan keuangan negara. Dikatakan sebagai pengelolaan umum keuangan negara karena dilakukan oleh Presiden bersama dengan pembantunya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hukum keuangan negara, telah ditentukan secara tegas pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan umum keuangan negara beserta tanggung jawab yang berbeda-beda berdasarkan kewenangan dan kewajiban masing-masing Dengan demikian, pengelolaan umum keuangan negara tertuju padi bagaimana cara keuangan negara dikelola agar memiliki kemanfaatan dan bukan menimbulkan kerugian keuangan negara. PENGELOLAAN UMUM KEUANGAN NEGARA
- 13. Contact About Me Service Home Aldenaire & Partners Page | 07 PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA Selain itu, dikenal pula pegawa negeri bukan bendahara sebagai pengelola umum keuangan negara. Pegawai negeri meliputi pegawai negeri sipil, baik pusat maupun daerah, anggota tentara nasional Indonesia dan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia. Pegawai negeri dapat diangkat untuk mengelola keuangan negara, tetapi tidak berstatus sebagai bendahara sehingga tidak memiliki kewajiban untuk memberikan laporan Pemeriksa Keuangan. PEJABAT LAIN Penjelasan pada Pasal 59 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, secara tegas menetapkan bahwa pejabat lain meliputi pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara. Sebagai contoh, pejabat lain adalah kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang negara yang diangkat dan diberhentikan oleh pengguna anggaran/pengguna barang negara.
- 14. Contact About Me Service Home Aldenaire & Partners Page | 03 PENGELOLAAN KHUSUS KEUANGAN NEGARA 1. Bendahara Umum Negara 2.Bendahara Khusus
- 15. Contact About Me Service Home Aldenaire & Partners Page | 08 Almahdi Saputra Fauziah Fadillah Aisha Fadillah MEET OUR TEAM
- 16. Contact About Me Service Home Aldenaire & Partners Page | 10 THANK YOU